STRATEGIC ASSESSMENT. Saling sindir terus terjadi antara bakal calon presiden Anies Baswedan dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan tak hanya sekali, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berbalik ‘melawan’, terutama sejak Anies mengkritik program dan kebijakan mobil listrik yang tengah digencarkan pemerintahan Jokowi.
Kini Moeldoko menyinggung soal pembangunan jalan era kepemimpinan Jokowi. Menurutnya pembangunan jalan tol ditujukan bagi masyarakat kecil.
Untuk orang yang meragukan pembangunan, Moeldoko mengatakan justru tidak pernah merasakan sulitnya jadi masyarakat kecil. Menurutnya jalan tol mempermudah mobiltas masyarakat, jadi bisa lebih cepat dan aman. Masyarakat kecil yang menggunakan bus bisa menikmati kemudahan tersebut.
Sebelumnya Anies mengkritik pembangunan jalan selama zaman Jokowi. Menurutnya era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pencapaiannya 10 kali lipat dari Jokowi. “Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu kilometer atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang,” kata Anies di Jakarta.
Menteri Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja infrastruktur per 30 April 2023 mengalami penurunan. Belanja infrastruktur telah mencapai Rp 59,7 triliun pada akhir April, atau turun 2,4% dibanding Rp 61,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Dari realisasi ini, Sri Mulyani mencatat belanja K/L Rp 34,4 triliun, terdiri dari KemenPUPR Rp 22,8 triliun untuk jalan Rp 5,3 triliun, jembatan Rp 1,2 triliun dan bendungan Rp 2,8 triliun dan jaringan irigasi Rp 2,6 triliun. Sementara itu, Kementerian Perhubungan merealisasikan anggaran infrastruktur untuk pembangunan bandara Rp 700 miliar, rel KA Rp 900 miliar dan pelabuhan laut Rp 600 miliar.
Adapun, belanja infrastruktur melalui TKD sebesar Rp 19,3 triliun dan melalui pembiayaan sebesar Rp 6 triliun. Anggaran infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik tiga kali lipat. Anggaran salah satunya terserap untuk pembangunan jalan. Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur melonjak 120% pada era Presiden Jokowi, dari Rp 177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 391,7 triliun pada 2023.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jalan rusak di jalur alternatif Demak-Semarang segera diperbaiki. Hal tersebut terkait dengan penanganan banjir rob agar tidak memperparah kemacetan lalu lintas.
“Sampai dengan bulan Juli yang gini-gini ditambalin dulu aja, boleh pakai aspal atau semen. Jadi kami minta segera penanganan cepat sampai dengan besok pagi mulai dikerjakan. Maksud saya, kalau perbaikan jalan di sana itu padat betul macetnya, lha ini jalan-jalan alternatif,” kata Ganjar usai mengecek kerusakan jalan ada jalur alternatif Demak-Semarang di Kabupaten Demak.
Ganjar Pranowo melakukan pengecekan dalam rangkaian penanganan banjir rob di wilayah tersebut. “Dibutuhkan penanganan cepat, maka saya minta dukungan dari kawan-kawan di kabupaten, Program Jalan Cantik Jateng Tanpa Lubang itu sebenarnya menangani hal yang kecil-kecil,” ujarnya.
Untuk perbaikan di ruas jalan tersebut, Ganjar mengatakan sudah ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat pada Juli 2023, namun pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Demak melakukan perbaikan sementara.
“Maka tadi saya minta tolong ke Dinas PUPR-nya Demak, yuk kita tradisikan pakai patroli jalan rusak. Ada dua, kita jalan sendiri atau anda pasang tempat pelaporan sehingga masyarakat bisa menyampaikan,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk perbaikan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Di samping itu, Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab memperbaiki jalan.
Jokowi mengatakan perbaikan jalan rusak di Sumut segera dikerjakan pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Jokowi, tetapi juga jalan di Asahan.
Jokowi menegaskan perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah adalah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Jika jalur tersebut terganggu, hal itu berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.
Presiden Joko Widodo menyebut hampir setengah jalan yang dimiliki kabupaten/kota di Provinsi Jambi rusak. Kerusakan itu mencapai sekitar 4.600 kilometer dari total 10 ribu kilometer jalan kabupaten/kota.
“Ya ini di Provinsi Jambi kan memiliki 9 kabupaten dan 2 kota, yang kalau kita lihat datanya itu kalau untuk jalan kabupaten ada 10 ribu kilometer yang rusak kurang lebih 4.600 kilometer hampir separoh jalan rusak untuk jalan kabupaten-kota di Jambi,” kata Jokowi.
Jokowi tiba di Jambi untuk melakukan kunker di pasar rakyat dan meninjau jalan rusak. Jokowi meninjau jalan rusak di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan jalur darat.
Selain menyinggung soal jalan rusak di kabupaten-kota di Jambi, Jokowi kemudian menyebutkan pula jalan provinsi Jambi. Di mana jalan provinsi ada 1.030 kilometer dan 250 kilometer di antaranya mengalami kerusakan.
“Jadi untuk provinsi sekitar 25 persen atau tidak seperempatnya, sedangkan jalan nasional ada 1.300 kilometer jumlahnya dan yang rusak 130 kilometer yang mana kita cek tadi itu jalan produksi untuk perkebunan nanas di sana dan benar rusak itu termasuk akan kita perbaiki pada Juli ataupun Agustus,” ujar Jokowi.
Sebelum diperbaiki, Jokowi juga telah mendata jalan-jalan mana saja yang akan dikerjakan nantinya, baik untuk kabupaten ataupun provinsi. Dia menekankan untuk jalan kabupaten maupun provinsi di Jambi nantinya akan diambil alih pusat untuk perbaiki.
Jokowi juga menyebutkan jika perbaikan jalan rusak yang diambil alih pusat itu bukan hanya di lakukan di Provinsi Jambi melainkan seluruh daerah lainnya di provinsi yang ada di Indonesia jika itu menyangkut produksi dan jalan logistik.
“Perlu saya sampaikan lagi ya, perbaikan jalan yang diambil alih pusat ini bukan hanya dilakukan di Provinsi Jambi tetapi di provinsi-provinsi lain pun perlu juga banyak yang memerlukan penanganan karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik,” terang Jokowi.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi buka suara soal sejumlah kerusakan jalan parah yang terjadi di daerah kekuasaannya.
Eks Pangkostrad itu menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut termasuk soal kerusakan jalan. Meski begitu, Edy mengaku sudah tak ambil pusing.
Ia mengatakan fokus memperbaiki kerusakan infrastruktur dan jalan yang terjadi di daerahnya. Untuk jalan rusak, ia memastikan proyek perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 450 km dengan anggaran Rp2,7 triliun di Sumut akan dituntaskan pada 31 Desember 2023.
Edy menekankan pihaknya tak akan melakukan pembayaran jika pengerjaan proyek tak tuntas. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Edy mengaku jalan provinsi di Sumut sepanjang 3.005 km, namun 340 km di antaranya rusak. Lalu 33 ribu km jalan kabupaten /kota di mana 13 ribu km di antaranya rusak. “Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun,” urainya.
Edy menambahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan di Sumut. “Presiden Jokowi membantu Rp 800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak,” paparnya.
Sedangkan perbaikan jalan kabupaten/kota di Sumut yang rusak membutuhkan total anggaran paling tidak Rp5,5 triliun. Di sisi lain, Provinsi Sumut hanya memiliki anggaran Rp300 miliar per tahun.
“Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 Km jalan yang begitu yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300-400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3000 an tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu,” ungkapnya.
Edy juga mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. “Untuk itu kita bersama sama mengawal, khusus wartawan ini berikan yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan,” bebernya.
Pemda Sumut menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah mereka. Proyek tersebut dimulai 2022 dan ditargetkan sudah rampung pada akhir 2023.
Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, pembangunan diklaim bisa lebih cepat selesai. Namun begitu, proyek infrastruktur tersebut mendapat banyak sorotan dari publik. Sebab pengerjaannya dinilai asal asalan dan banyak yang belum dikerjakan.
