STRATEGIC ASSESSMENT. Sejumlah kepala daerah menjalani pemeriksaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK. Mereka pun kompak diam seribu bahasa setelah keluar dari gedung anti rasuah itu.
Salah satu yang dipanggil oleh KPK adalah Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil. Maulan dimintai klarifikasi selama 5 jam. Maulan Aklil tiba di KPK sekitar pukul 08.31 WIB, Rabu (17/5/2023). Proses klarifikasi kemudian dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.
Maulan tampak keluar dari KPK sekitar pukul 14.10 WIB. Dia tak memberikan komentar apa pun setelah dimintai klarifikasi. Maulan diam seribu bahasa. Merujuk dari data LHKPN, Maulan Aklil terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 2021. Saat itu dia memiliki kekayaan mencapai Rp 11.380.412.273.
Sedianya KPK juga bakal melakukan klarifikasi kepada Sekda Pemprov Jatim Adhy Karyono hari ini mengenai LHKPN. Namun Adhy berhalangan hadir.
“Dari informasi yang kami terima, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim yang sedianya juga akan dilakukan klarifikasi atas LHKPN-nya meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang,” kata Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Rabu (17/5).
Selanjutnya ada Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim yang juga menjalani klarifikasi LKHPN di KPK. Chusnunia dimintai klarifikasi selama empat jam. Chusnunia mulai diklarifikasi sejak pukul 09.00 WIB. Dia selesai diklarifikasi sekitar pukul 13.10 WIB, Rabu (17/5/2023). dari LHKPN 2021 di situs resmi KPK, Chusnunia tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp 13.663.133.913.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu meyakini penetapan tersan
gka Menkominfo Johnny G Plate tidak berpengaruh terhadap Koalisi Perubahan dan pencapresan Anies Baswedan. Syaikhu menegaskan koalisi pro Anies tetap solid.
“InsyaAllah Koalisi Perubahan tetap solid dan tetap fokus pada proses pemenangan calon Presiden Anies Baswedan,” ujar Syaikhu dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).
Syaikhu mengaku turut prihatin dengan penetapan status tersangka Johnny Plate. Dia juga turut memuji sikap Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang menghormati proses hukum untuk tetap berjalan.
Syaikhu mengatakan agenda Koalisi Perubahan akan terus berjalan. Dia berkata adanya peristiwa itu tidak mengubah soliditas Koalisi Perubahan.
“Agenda perubahan dengan mengusung Capres Anies Baswedan akan terus berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dan terus kita matangkan di Koalisi Perubahan,” tuturnya.
Dia juga turut mendoakan agar Partai NasDem dapat melalui ujian tersebut. Dia berharap Partai NasDem bisa melalui ujian ini dengan proses internal yang baik.
Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (Rp 8 triliun).
“Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (triliun),” kata Yusuf Ateh, dalam konferensi pers, Senin (15/5).
Kerugian keuangan negara tersebut terdiri atas tiga hal, yakni biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dalam kasus ini telah ditetapkan enam tersangka yaitu, AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika; GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020; MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment; IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy dan Johnny G Plate selaku Menkominfo.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara kemungkinan partai politik (parpol) warna kuning akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yakin bahwa Partai Golkar tidak akan mendukung PDIP pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Cak Imin saat menjawab pertanyaan terkait kemungkinan Golkar mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada kontestasi politik mendatang.
“Saya yakin Golkar tidak akan mendukung PDI-P. Saya yakin,” ujar Cak Imin selepas berkunjung di kediaman Wapres ke-11 Boediono, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).
Puan Maharani bicara sebelumnya bicara kemungkinan partai politik lain yang akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Menariknya, Puan mengenakan baju berwarna kuning saat menyampaikan kisi-kisi tersebut.
Mulanya Puan menyebut dinamika politik di lapangan saat ini masih terjadi. PDIP seperti parpol lainnya, lanjut Puan, masih menjajaki satu sama lain untuk koalisi Pilpres 2024.
“Ya sekarang dinamika di lapangan masih sama-sama jalani masing-masing, di Gerindra masih juga silaturahmi dan berkomunikasi ke mana, NasDem, Golkar, semuanya partai politik keadaan saat ini masih menjajaki untuk bisa bersama-sama menuju tahun 2024,” kata Puan usai menghadiri pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).
Sulit memang, jika sekelompok kecil orang mengklaim diri dengan nama yang seolah mewakili puluhan atau bahkan ratusan ribu lainnya. Setelah segelintir warga alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) mengklaim diri sebagai Alumni Universitas Padjadjaran dan menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjadi presiden pada Pilpres 2024, beragam penolakan atas penggunaan nama UNPAD pun bersipongang di media sosial. Salah satunya dari kelompok alumni yang menyebut diri Forum Alumni UNPAD (FAU).
Pada pernyataan pers yang kami terima hari ini, FAU menyatakan diri mewakili alumni Unpad yang tergabung dalam berbagai grup, lintas fakultas dan lintas angkatan, menyatakan menolak penggunaan nama ‘Alumni UNPAD’ dalam mobilisasi dukungan untuk Ganjar Pranowo yang dilakukan Dedy Djamaluddin Malik dan kelompoknya. Menurut pernyataan yang ditandatangani koordinator FAU, Heru Subroto (alumnus Fakultas Ekonomi angkatan 1984), FAU menolak tegas penggunaan institusi atau lembaga kampus Universitas Padjadjaran dalam pemberian dukungan politik terhadap siapa pun dan partai apa pun, dalam kontestasi Pilpres/Pileg/Pilkada tahun 2024.
Menurut FAU, pernyataan dukungan Dedy Djamaludin Malik dan kelompok kecilnya kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, yang mengatasnamakan alumni Unpad tersebut sama sekali bukan aspirasi alumni Unpad dan sama sekali tidak merepresentasikan para lulusan Unpad secara keseluruhan. FAU, menurut pernyataan itu, mendukung proses Pilpres/Pileg/Pilkada tahun 2024 yang transparan, sehat, jujur dan adil, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan, politisasi institusi negara atau pun institusi pendidikan dalam bentuk apapun.
“Tidak pula dengan melakukan kriminalisasi kepada siapa pun dengan dalih pelanggaran terhadap UU ITE atau pun KUHP, yang pada kenyataannya akan mengebiri kebebasan menyatakan pendapat yang bertanggung jawab,”bunyi pernyataan yang kami terima tersebut.
FAU menyatakan komitmen penuh untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses Pilpres tahun 2024, dengan memberikan wawasan kepada masyarakat agar memilih calon presiden yang berakhlak mulia, religius, santun, cerdas, kompeten, jujur, tidak pernah melakukan tindakan tercela, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan kekuasaan, berwawasan persatuan dalam kebhinekaan, serta berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan pro rakyat yang dapat menjamin kedaulatan ekonomi dan politik bagi seluruh rakyat lndonesia.
FAU juga menolak pemanfaatan aset dan sumber daya negara dan pemerintah untuk kepentingan salah satu kandidat calon presiden, sebab hal tersebut menunjukkan cara-cara yang lancung dan tidak terpuji.
Sebagaimana ramai diberitakan, pada akhir bulan lalu, sekelompok lulusan UNPAD yang bersimpati kepada Ganjar menyatakan sikap dan dukungan terhadap gubernur Jawa Tengah tersebut. Pernyataan yang disebar kepada media massa itu digelar di Jalan Jawa Nomor 50, Kota Bandung, Minggu (23/4).
Sebagai penegas sikap dan dukungan itu, Dedy menyatakan, pada 7 Mei mendatang kelompok tersebut juga akan menggelar deklarasi yang bertempat di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menantang Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri tuntas aliran dana terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat kader sekaligus Menkominfo Johnny G. Plate.
“Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki partai ini. Partai ini ingin transparansi seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi,” ujar Paloh dalam jumpa pers di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (17/5). Paloh menegaskan NasDem mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia meminta Kejagung tak ragu-ragu menelusuri aliran uang dalam kasus tersebut.
“Periksa seluruh kemungkinan, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat ke timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi mana pun termasuk NasDem. Nasdem se-welcome itu,” kata dia. “Kami menyambut itu,” tegasnya.
Paloh menambahkan Partai NasDem bakal memberikan bantuan hukum terhadap Johnny yang tersandung kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo. “Bantuan hukum wajib,” tandasnya.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo.
“Perannya tadi sudah saya sampaikan bahwa diduga keterlibatannya sebagai kuasa pengguna anggaran dan juga menteri,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta.
Saat ditangkap, Johnny masih berstatus sebagai Sekjen DPP Partai NasDem. Plate resmi ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari pertama di Rutan Salemba.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus BAKTI Kominfo mencapai Rp8.032.084.133.795 (Rp8 triliun). Sementara untuk uang korupsi yang dinikmati oleh Plate kini masih dalam pendalaman oleh Kejagung.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Menkominfo Johnny G. Plate usai ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara senilai Rp 8 triliun. Pakar hukum pidana Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengapresiasi langkah Kejagung atas ketegasannya.
“Saya kira, ini patut jadi apresiasi sekaligus atensi publik. Artinya, keberanian dan ketegasan Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti dan menangani sebuah peristiwa hukum yang terjadi di pemerintahan,” kata Yusdianto kepada wartawan, Rabu (17/5/2023).
Yusdianto meyakini bahwa ada banyak pertimbangan yang dilakukan Kejagung dalam kasus ini. Dengan itu, ia menyebut bahwa hukum tidak tebang pilih. “Selama ini kan kita hanya mendengar (penetapan menteri sebagai tersangka korupsi) dari KPK saja. Tapi, sekarang (kejaksaan) sudah berani. Maka, kita harapkan ini sebagai langkah positif yang perlu disegerakan ditindaklanjuti,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia berharap kasus ini bisa dipandang publik tanpa melibatkan unsur politik. Dia berharap kasus ini segera bisa dituntaskan
“Di sinilah kita mendorong kerja-kerja cepat. Saya harap ini benar-benar bukan perkara order apalagi terkait politik, tapi benar-benar perkara hukum dan berdampak terhadap kerugian negara yang signifikan. Apalagi, dilakukan petinggi negara,” ujarnya.
“Dengan begitu, kejaksaan mampu menepis dn mengaskan bahwa ini kasus hukum, bukan order politik. Maka, kejaksaan harus berdiri di atas rel hukum,” sambungnya.
Pengurus GP Ansor Jawa Tengah, Kyai Muda Kendal KH Abdul Muis atau yang biasa dipanggil Gus Muis mendukung Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) menjadi pasangan Ganjar Pranowo sebagai Calon Wapres Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024.
Gus Muis meyakini jika Ganjar berpasangan dengan Budi Gunawan, maka pengaruh politik identitas akan berkurang.
Menurutnya, pemilihan Cawapres ini penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Ia pun berharap nantinya Cawapres Ganjar adalah sosok yang berpengalaman mengabdi untuk bangsa. “Seandainya pemilihan Cawapres berdasarkan latar belakang keagamaan, dikhawatirkan akan terjadi polarisasi di kalangan masyarakat juga pemilu 2024 akan penuh dengan bayang-bayang politik identitas,” ujar Muis kepada wartawan, Selasa (16/5/2023).
Karena itu, Pengasuh Pondok Pesantren menilai Budi Gunawan merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Cawapres lantaran memang dalam kesehariannya berupaya menjaga ketentraman bermasyarakat sebagai kepala BIN.
” Budi Gunawan sebagai kepala BIN telah mampu menjadi bagian dalam menjaga kondusifitas dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia,” katanya. Sebelumnya, Barisan Relawan Ganjar-Budi Gunawan (Begawan) berupaya mendekatkan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dengan para ulama. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjadikan Budi Gunawan sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo. Salah satu ulama diminta dukungannya adalah ulama Banten, Abuya Muhtadi Dimyathi. Begawan melakukan pertemuan dengan Abuya di Cidahu, Pandeglang, Banten, pada Kamis (11/5) kemarin.
“Alhamdulillah, pada waktu subuh ini, kami Kornas Begawan diterima silaturahmi dengan hangat oleh Abuya Muhtadi di kediaman beliau,” ujar Wakil Koordinator Nasional Begawan, Nur Susani Azhari, dalam keterangannya, Jumat (11/5/2023).
Rencananya, kata Nur Azhari, Begawan bakal melakukan silaturahmi dengan para alim ulama dan tokoh agama lainnya untuk meminta dukungan kepada Budi Gunawan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut berkomentar soal kritik Anies Baswedan tentang kebijakan pemerintah yang tak tepat sasaran yakni pemberian subsidi kepada pembeli mobil listrik. Dengan tegas dia menegaskan pemerintah sudah punya road map jelas tentang kendaraan listrik khususnya mobil listrik.
“Jalan aja, wong itu (insentif mobil listrik) kan program pemerintah telah menyiapkan instrumen untuk pengembangan mobil listrik,” tegas Moeldoko saat ditemui di Ball Room Hotel Pullman Bunderan HI, Jakarta, Senin (15/5/2023).
Dia juga memastikan program ini terus berjalan meskipun ada kritikan dari berbagai pihak, khususnya Anies. Sebelumnya, Anies Baswedan, Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat mengkritik kebijakan pemerintah yang tak tepat sasaran. Yakni pemberian subsidi kepada pembeli mobil listrik.
Hal itu dikatakan Anies dalam Pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional beberapa waktu lalu.
Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup. “Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi, betul?” tegas Anies dalam pidatonya.
Anies menghitung, bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.
Sebelum Moeldoko, ada 3 menteri Jokowi lainnya yang ikutan berkomentar atas kritik Anies. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yakni motor listrik dan mobil listrik per 20 Maret 2023.
Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik sebanyak 200 ribu unit motor sampai pada Desember 2023. Sementara untuk bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Bekasi Tri Adhianto terancam disanksi oleh partainya sendiri. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan, sanksi diberikan karena Tri tak hadir dalam konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 pada Minggu (14/5/2023).
“Apakah sanksinya akan diberikan dan yang memberikan siapa, apakah cukup DPD atau DPP langsung? Nanti kami tunggu dari DPP,” ujar Ono saat dihubungi wartawan, Selasa (16/5/2023).
Ketidakhadiran Tri dianggap menyalahi aturan karena bobot konsolidasi itu sama halnya dengan rapat partai yang diatur oleh AD/ART partai. “Sangat penting konsolidasi, karena wilayah Jabar adalah wilayah dengan banyaknya penduduk, yang terbesar di Indonesia. Jumlah pemilih pun yang terbesar di Indonesia, dan kami DPP dan DPD mempunyai harapan dan komitmen bahwa Jawa Barat bisa menang baik Pilpres dan Pileg,” kata Ono.
“Kemarin juga pak Presiden menyampaikan peta politik Jawa Barat 2014, 2019, dan apa yang harus kami lakukan ke depan. Nah, sehingga tentunya, ini sangat penting dihadiri oleh unsur tiga pilar partai tadi,” imbuh dia.
Ketidakhadiran Tri, lanjut Ono, menjadi pertimbangan bagi PDI-P untuk mengusung dia maju sebagai calon kepala daerah Kota Bekasi di 2024 mendatang. “Jadi, pasti akan ada penilaian terkait dengan siapa pun yang akan ditugaskan untuk menduduki posisi strategis dalam hal apapun,” tegas Ono.
Adapun Tri Adhianto tidak hadir ke acara konsolidasi karena menghadiri acara nikah massal Bukti Cinta Festival (Bucinfest) di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Minggu (14/5/2023). Dalam acara tersebut, Tri yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi turut mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar angkat bicara soal kemungkinan PDI-P menunjuk tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo. Muhaimin Iskandar mengatakan, sikap Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) sudah jelas tak akan ikut campur dalam politik praktis.
“Tapi, kalau melihat statement ketua PBNU kan NU tidak akan menyodorkan kadernya untuk kontestasi sebagai capres atau calon wakil presiden,” ujar Muhaimin ditemui di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (15/5/2023). “Itu pernyataan Ketua Umum PBNU. Jadi saya enggak bisa komentar,” katanya lagi.
Namun, dalam pandangannya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki hak untuk memilih siapa figur yang bakal dipilih untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada Bu Mega dan PDI-P untuk menentukan pasangannya. Kita tidak bisa ikut campur tangan,” ujar Muhaimin. Di sisi lain, Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini komunikasi antara PKB dan PDI-P masih berjalan dengan baik. Namun, ia memberikan sinyal bakal tetap bertahan dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Partai Gerindra.
Diketahui, PDI-P menyatakan menghormati sikap PBNU yang memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahumuziy atau Rommy mengatakan, PBNU tengah menyeleksi siapa figur yang bakal diusulkan untuk menjadi cawapres Ganjar. Namun, kabar itu dibantah oleh Ketua PBNU Fahrur Rozi yang menegaskan bahwa PBNU tak melakukan pembahasan soal cawapres tertentu.
Fenomena politikus berpindah partai politik kembali marak menjelang Pemilu 2024. Beberapa politik berpindah ‘kapal’ untuk bisa lolos sebagai anggota legislatif.
Fenomena politikus berpindah partai ini tampak saat proses pendaftaran bakal calon legislatif dimulai. Tampak beberapa nama politikus dalam daftar ini.
Adapun beberapa nama itu seperti Eva Sundari, Dedi Mulyadi hingga Titiek Soeharto. Dirangkum detikcom, Selasa (16/5/2023) berikut ini daftar politikus berpindah partai jelang Pemilu 2024.
Politikus Eva Kusuma Sundari memutuskan hengkang dari PDI Perjuangan (PDIP) ke Partai NasDem.
Eva diketahui merupakan mantan anggota DPR RI PDIP 2014-2019 dan terakhir pada 2019, Eva maju caleg DPR RI dari PDIP di Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten-Kota Kediri, Kabupaten-Kota Blitar, Tulungagung).
Kini, Eva Sundari telah berpindah partai. Ia maju sebagai bacaleg NasDem dari dapil Jawa Timur (Jatim).
Dedi Mulyadi yang pindah dari Golkar ke Gerindra. Dia akan maju sebagai calon legislatif (caleg) Gerindra pada Pemilu 2024.
Dedi Mulyadi diketahui mundur dari Golkar dan DPR lewat surat pengunduran diri yang beredar di kalangan wartawan, Rabu (11/5). Saat ini Dedi sudah terdaftar sebagai caleg Golkar meskipun maju sebagai caleg Gerindra.
Terkait hal ini, Golkar masih menunggu klarifikasi dari Dedi Mulyadi dan keputusan KPU.
Surya Tjandra yang berpindah dari PSI ke NasDem. Surya Tjandra pernah menjadi caleg DPR-RI pada 2019 dari Dapil Jawa Timur 5. Namun saat itu, Surya Tjandra gagal lolos ke Senayan.
Surya Tjandra sempat menjadi Wamen BPR/ATR periode 2019-2022. Pada Oktober 2023, Surya Tjandra memutuskan hengkang dari PSI. Surya Tjandra kini terdaftar sebagai bacaleg NasDem dari Dapil Jakarta.
Siti Hediati Heriyadi alias Titiek Soharto bakal maju kembali sebagai calon legislatif DPR RI pada Pemilu 2024. Kini, Titiek maju melalui Partai Gerindra yang merupakan partai mantan suaminya yakni, Prabowo Subianto.
Untuk diketahui, pada 2018 atau setahun sebelum masa keanggotaan DPR RI-nya berakhir Titiek memutuskan mundur dari anggota DPR RI Fraksi Golkar untuk bergabung dengan Partai Berkarya milik adiknya Tommy Soeharto.
Selama di Partai Berkarya, Titiek maju sebagai caleg DPR RI Pileg 2019-2024 dari Dapil DIY. Sayangnya, Titiek Soeharto gagal melenggang ke Senayan saat bersama Partai Berkarya. Titiek pun memutuskan hengkang ke Gerindra. Titiek akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari dapil DIY.
Ketua Dewan Penasehat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Jusuf Hamka membantah klaim Ketua Umum Perindo Hary Tanoe (HT) soal masyarakat Tionghoa akan mendukung calon presiden (capres) yang dijagokan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024.
Sebagai orang Tionghoa, Jusuf mengatakan tidak pernah memberikan kuasa untuk mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa diwakili oleh seseorang untuk mendukung capres tertentu.
Menurutnya, masyarakat Tionghoa tersebar di berbagai partai politik, sehingga tidak mungkin masyarakat Tionghoa ingin diwakili oleh seseorang saja.
Jusuf juga mengaku telah berbicara via telepon dengan Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Wilianto Tanta guna mengklarifikasi klaim yang telah dilayangkan sebelumnya.
“Jusuf Hamka mewakili Ketua PSMTI Wilianto karena tidak berani untuk berbicara. Saya sudah telepon pada Selasa (16/5) sore kami bicara kurang lebih bicara 15 menit 7 detik,” ungkap Jusuf Hamka kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5) malam.
Lantas, dia menceritakan isi percakapannya dengan Wilianto. Kata Jusuf, Wilianto mengaku tak pernah memberikan kuasa kepada Hary Tanoe untuk mengeluarkan pernyataan atas nama PSMTI. Terlebih, organisasi tersebut merupakan organisasi sosial, bukan politik.
“Saya marahi ketua PSMTI ‘Kamu jangan pakai-pakai nama warga Tionghoa’. Dia (Wilianto) minta-minta maaf, bukan dia, dan dia tidak juga pernah memberikan wewenang kepada Hary Tanoe untuk bicara atas nama PSMTI walaupun dia (Hary) penasehat,” katanya.
“Jadi, statement apapun harus dari ketua umum. Kedua, organisasi PSMTI bukan organisasi politik, ini organisasi sosial dan tidak dibenarkan untuk membicarakan politik atau cawe-cawe di politik,” tambah Jusuf Hamka.
“Pak Jokowi orang baik. Tapi bukan berarti pilihan pak Jokowi harus diikuti oleh masyarakat Tionghoa, ini salah kaprah kalau begini dan menjerumuskan orang-orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa, yang cuma diklaim seolah-olah Hary Tanoe mewakili orang-orang Tionghoa,” sambung dia.
“Pernyataan yang telah disampaikan Hary Tanoe itu ngawur dan membuat resah masyarakat Tionghoa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jusuf Hamka meminta agar politikus-politikus Tionghoa untuk tidak mengklaim ataupun menyeret masyarakat Tionghoa dalam kegiatan berpolitik jelang Pilpres 2024.
“Politik merupakan hak individu masing-masing. Berpolitik dengan elegan dan santun tanpa mengklaim,” demikian Jusuf Hamka.
Sebelumnya, Pembina PSMTI Hary Tanoesoedibjo mengatakan masyarakat Tionghoa akan mendukung capres jagoan Presiden Jokowi. Menurut Hary Tanoe, masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi. Selain itu, mereka juga akan mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024.
“PSMTI juga menegaskan ingin sekali siapa pun nanti yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya akan didukung juga oleh PMSTI,” kata Hary Tanoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5).
Kepala dan wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari jabatan mereka.
Hal itu diatur dalam Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Selain kepala dan wakil kepala daerah, mereka yang wajib mengundurkan diri ketika maju caleg yaitu aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil.Kemudian, anggota Polri dan TNI juga mesti mundur dan menanggalkan baju dinasnya jika ingin menjadi caleg. Lalu, mereka yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas, serta karyawan BUMN dan BUMD juga wajib mengundurkan diri jika maju menjadi caleg. Mereka pun tidak boleh ikut mengkampanyekan peserta pemilu.
“Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali,” bunyi Pasal 240 Ayat (1) huruf k.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten turut mengatur bahwa kepala dan wakil kepala daerah yang maju caleg wajib mundur.
Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur teknis pengunduran diri kepala daerah yang ingin maju sebagai caleg harus menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat berwenang kepada partai politik pada saat melakukan pengajuan bakal calon.
Apabila pejabat berwenang belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka bakal calon yang mendaftar caleg harus menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Kemudian, mereka harus mendapatkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut.
Selain itu, Pasal 14 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur para bakal calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai kepala/wakil kepala daerah paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.
“Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon,” bunyi Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tersebut.
Sejumlah kepala daerah yang saat ini tercatat maju sebagai caleg di Pemilu 2024 pun telah mengundurkan diri, seperti Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang maju sebagai calon anggota DPD RI.
Kemudian Iti Octavia Jayabaya juga mengajukan surat pengunduran diri sebagai Bupati Lebak Banten lantaran maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil I Banten.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Fikri Yasin mengatakan pihaknya telah menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Namun kini PAN kembali menghitung ulang dukungan capres setelah gubernur berambut putih itu dicalonkan PDIP. “Sejak Ganjar diumumkan PDIP sebagai capres, kita mengkaji ulang peta pertarungannya. Karena skenario yang dulu Ganjar tak dicalonkan PDIP, ternyata faktanya lain,” ujar Fikri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5).
Fikri mengatakan PAN juga mempertimbangkan Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024.
“Setelah itu, kita berhitung ulang siapa calonnya. Nah, posisi PAN saat ini sedang dan masih mempertimbangkan potensi antara Ganjar dan Prabowo,” tuturnya.
Ia menjelaskan pihaknya akan mendukung Ganjar dengan dua kondisi. Pertama, orang nomor satu di Jawa Tengah itu tak dicalonkan PDIP. Kedua, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diisi Partai Golkar dan PPP tetap solid hingga pendaftaran capres 2024 di KPU.
Politikus PDIP Adian Napitupulu mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak boleh berpihak mengarahkan relawannya untuk mendukung salah satu capres di Pilpres 2024.
Adian mengingatkan status Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden. Ia pun yakin Jokowi tak akan memberikan arahan apapun terkait capres kepada para relawan. “Saya yakin. Kenapa? Karena dia harus menempatkan diri sebagai presiden. Tidak bisa berpihak,” kata Adian dalam acara ‘Political Show’ yang disiarkan melalui CNN Indonesia TV, Senin (15/5) malam.
Adian juga berpendapat relawan Jokowi seharusnya tidak menarik-narik Jokowi untuk urusan capres karena berkaitan dengan etika.
Menurut Adian, para relawan justru akan menjerumuskan Jokowi jika terus memaksa presiden memberi arahan terkait capres.
“Jadi enggak ada lagi tunggu arahan jokowi. Tidak bisa. Ketika itu disampaikan, kalian bukan relawan yang baik. Kalian menjerumuskan presiden,” ujarnya.
Wakil ketua koordinator relawan Ganjar itu menilai Jokowi mempunyai pilihan capres sebagai warga negara dan petugas partai. Namun, Jokowi hanya bisa mengekspresikan pilihannya itu di tempat pemungutan suara (TPS).
“Sebagai petugas partai dia bisa berpihak, di TPS. Tapi, sebagai presiden dia tidak bisa,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku akan memberi kesempatan kepada partai-partai menyelesaikan proses koalisi Pilpres 2024 sebelum ia mengumumkan satu nama capres hasil Musra relawan Jokowi.
Jokowi menerima tiga nama dengan suara tertinggi hasil pilihan relawannya dalam acara puncak Musra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5).
Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap agar Anies Baswedan menggandeng Wakil Gubernur Jawa Tengah, KH Taj Yasin Maemun atau Taj Yasin sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan dalam deklarasi yang dibalut dengan acara halal bihalal dan sarasehan politik di Ganeca Convention Hall, Jl Kolonel Sugiyono No 62, Kabupaten Purworejo, Senin (15/5/2023) sore. Tak hanya dari Purworejo, sejumlah kader itu juga berasal dari luar daerah.
Mereka kemudian mendeklarasikan Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin sebagai Capres-Cawapres untuk Pemilu 2024. Secara resmi, deklarasi dibacakan oleh salah satu pengurus DPP PPP, Profesor Anwar Sanusi.
Selain itu, sejumlah kader PPP Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, itu juga menyatakan Plt Ketua Umum PPP Murdiono tidak sah dan melanggar ketentuan AD/ ART PPP serta UU Partai Politik. Dengan demikian, menurut mereka, yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan dan tidak sah bertindak atas nama PPP dalam menandatangani daftar caleg maupun mengusung dan menandatangani calon presiden maupun cawapres.
“Plt DPP Saudara Mardiono tanpa syarat dan serta merta secepat-cepatnya dalam waktu 3 minggu menyerahkan kembali jabatan Ketua Umum DPP PPP kepada Suharso Manorfa hasil Muktamar IX 2020 Makassar,” sambung deklarasi tersebut.
Apabila Plt Ketua Umum DPP PPP tidak melaksanakan permintaan tersebut, mereka akan menunjuk pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada Mahkamah Partai DPP PPP dalam melakukan gugatan terhadap keabsahan Plt Ketua Umum DPP ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Seluruh Kader PPP yang tidak terlibat dan tidak ikut serta mengkudeta Ketua Umum sah DPP PPP Suharso Manoarfa akan melaksanakan Muktamar Luar Biasa, selambat-lambatnya bulan September 2023,” bunyi poin deklarasi berikutnya.
Selain mendeklarasikan Anies Baswedan dan Taj Yasin sebagai capres dan cawapres untuk Pemilu 2024, mereka juga bersepakat membentuk PPP baru dengan nama PPP Anies.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menutup pendaftaran bakal calon (bacalon) anggota DPR, DPRD dan DPD. KPU mencatat ada 683 orang mendaftar untuk maju sebagai anggota DPD RI.
“Ada 683 orang bakal calon DPD tersebut atau sebesar 97,43% yang mendaftar ke KPU Provinsi di 38 provinsi,” ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Selasa (16/5/2023).
Idham menjelaskan awalnya ada 701 bacalon yang memenuhi syarat dukungan pemilih. Namun, dari 701 bacalon, hanya 683 yang bisa mendaftarkan diri ke KPU.
Sedangkan 18 bacalon lainnya telah dinyatakan gugur atau tidak mendaftar. Hal itu lantaran mereka berpotensi tidak memenuhi syarat Pasal 15 Ayat 1 huruf g PKPU Nomor 11 Tahun 2023.
Berikut bunyi Pasal 15 ayat 1 huruf g PKPU Nomor 11 Tahun 2023:
Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
Idham mengatakan 683 bacalon itu terdiri dari 548 orang lelaki dan 135 orang perempuan. Idham menuturkan ada 3 provinsi yang menerima pendaftaran bacalon DPD terbanyak, yakni Jawa Barat 55 orang, Aceh 30 orang, dan Riau 29 orang.
“Iya (18 orang udah dinyatakan gugur). Potensinya mereka tak memenuhi Pasal 15 ayat 1 huruf g Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 sebagai tindak lanjut dari amar Putusan MK RI Nomor 12/PUU-XXI/2023,” kata dia.
Berikut bunyi Pasal 15 ayat 1 huruf g PKPU Nomor 11 Tahun 2023:
Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
Idham mengatakan 683 bacalon itu terdiri dari 548 orang lelaki dan 135 orang perempuan. Idham menuturkan ada 3 provinsi yang menerima pendaftaran bacalon DPD terbanyak, yakni Jawa Barat 55 orang, Aceh 30 orang, dan Riau 29 orang.
“Sebaliknya ada 4 provinsi dengan jumlah bakal calon DPD yang paling sedikit yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara,” tuturnya (Red/dari berbagai sumber)
