STRATEGIC ASSESSMENT-Jakarta. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memprediksi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mengalami kebuntuan politik usai Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan mereka terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir untuk Pilpres 2024. Sebab, Partai Golkar selaku ‘motor’ di KIB bakal gagal mengakomodasi kepentingan mereka, yakni mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024.
“Dideklarasikannya Ganjar-Erick oleh PAN bisa menciptakan kebuntuan politik di KIB, karena Golkar sebagai motor koalisi yang selama ini fokus mencapreskan Airlangga menjadi tidak terakomodasi kepentingannya,” ujar Agung
Agung mengatakan, jika tidak ditemukan titik temu terkait masalah itu, maka KIB bisa saja bubar. Menurut dia, Golkar setidaknya berharap Airlangga bisa maju di Pilpres 2024, walau hanya sebagai cawapres saja.
“Setidaknya sejak awal Golkar atau Airlangga berharap bahwa kursi cawapres menjadi harga mati,” ucapnya. Kemudian, Agung menilai, apabila Airlangga gagal maju di Pilpres 2024, baik sebagai capres maupun cawapres, maka posisinya sebagai Ketua Umum Golkar terancam.
Agung menyebut, biasanya pimpinan Partai Golkar diisi oleh sosok yang memegang kekuasaan. Sebagai informasi, Airlangga Hartarto saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kursi Ketum Golkar bisa goyang, kalau Airlangga gagal berpartisipasi dalam pilpres baik sebagai capres atau cawapres,” papar Agung.
Bermodal dukungan PAN, pasangan Ganjar-Erick disebut jadi memiliki daya tawar untuk poros yang belum menentukan capres-cawapres seperti KIB ataupun poros PDI-P. Hanya saja, Agung melihat dukungan PAN untuk Ganjar-Erick ini malah bisa menjadi bumerang politik buat mereka sendiri. “Minusnya, ini justru bisa menjadi bumerang politik bagi Ganjar-Erick karena melangkahi proses yang sedang berlangsung di PDI-P,” kata dia.
Menurut dia, Ganjar-Erick hingga PAN justru mendapat respons negatif dari pejabat teras PDI-P usai keduanya hadir bersamaan di acara Rakornas PAN. Ganjar memang merupakan kader PDI-P.
Walau begitu, Agung menduga dukungan untuk Ganjar-Erick hanyalah manuver PAN saja supaya bisa meningkatkan elektoral partai. Apalagi mengingat di sejumlah lembaga survei PAN selalu terancam tidak lolos ke DPR pada tahun 2024 mendatang.
Agung melihat PAN hanya ingin mendongkrak elektabilitas mereka saja dengan cara mendukung Ganjar-Erick. “Setidaknya dengan mengusung Ganjar-Erick, di Jawa Tengah PAN bisa terdongkrak lagi dengan mendapatkan kursi DPR lagi. Dan secara logistik jelang pileg bisa terbantu,” imbuh Agung.
Sementara itu, puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri angkatan 1980-1988, dan 1968 mengunjungi kediaman Anies Baswedan di Jakarta Selatan. Mereka berdiskusi dan menyampaikan dukungan kepada bakal calon presiden (capres) 2024 Koalisi Perubahan tersebut. “Kami mewakili puluhan purnawirawan Pati TNI-Polri lainnya yang tidak bisa hadir. Kepada saudara Anies, kami menyampaikan dukungan atas pencapresannya yang secara politik sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, dalam poros Koalisi Perubahan,” kata mantan Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen TNI (Purn) Ediwan Prabowo usai pertemuan.
Menurut pensiunan jenderal TNI bintang 3 ini, para purnawirawan perwira tinggi melihat perkembangan situasi nasional, khususnya masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka melihat keretakan tajam dan serius pada hubungan persaudaraan antaranak bangsa.
“Padahal kita semua mengetahui bahwa Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah Center of Gravity dari tegaknya NKRI,” kata mantan Panglima Kodam V/Brawijaya ini. Dalam hal urusan bangsa, para purnawirawan melihat ada hal positif tapi banyak juga permasalahan yang memprihatinkan. Jenderal yang menghabiskan penugasannya di pasukan Kostrad ini mencontohkan, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, melemahnya daya beli rakyat, tingginya pengangguran di kalangan muda, terus meningkatnya utang pemerintah, gerakan separatisme bersenjata yang semakin eksis, dan lain-lainnya. Situasi ini, kata Ediwan, membutuhkan kepemimpinan nasional yang baru untuk mengatasi persoalan yang ada serta mengayomi semua elemen serta keberagaman anak bangsa.
“Kepemimpinan nasional ini haruslah dipegang oleh sosok-sosok yang memiliki integritas tinggi, memiliki rekam jejak yang kompeten dan bersih, serta membawa semangat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan rakyatnya yang sejahtera, termasuk kesejahteraan bagi para purnawirawan TNI-Polri dan Senior Veteran yang kita hormati bersama,” katanya.
Ediwan mengatakan, para purnawirawan memandang Anies Baswedan memenuhi kriteria menjadi bakal capres yang andal, dengan rekam jejak di bidang pemerintahan pusat maupun daerah serta akademik. Namun Anies tidak bisa sendirian Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan negara dan dinamika politik luar negeri yang tidak mudah.
“Anies perlu didampingi calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki rekam jejak di bidang militer dan politik, serta latar belakang akademik yang tinggi, kemudian secara usia masih muda, dan sanggup bekerja di bawah tekanan untuk membantu Presiden kelak dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit bagi kepentingan bangsa ini,” katanya.
Para purnawirawan juga mempertimbangkan syarat-syarat cawapres yang sudah digariskan Anies Baswedan, yaitu memiliki elektabilitas memadai, mampu menjaga soliditas koalisi, membantu efektivitas pemerintahan, memiliki chemistry yang sama atau bisa menjadi dwitunggal serta sama-sama mengusung semangat perubahan. “Kami melihat irisan di antara dua kebutuhan tersebut ada kuat pada saudara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Ediwan.
Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY sukses memimpin lebih dari sejuta kadernya melawan upaya pengambilalihan kedaulatan partainya. Ia juga gesit mengelola manajemen sumber daya partai untuk membawa Partai Demokrat secara konsisten masuk dalam partai papan atas.
“Pengalaman 5 tahun di bidang politik ditambah kepemimpinan di bidang militer selama 16 tahun, serta pendidikan tinggi yang mumpuni, membuat saudara AHY menjadi sosok yang sangat tepat untuk melengkapi sauadara Anies,” katanya.
Sedangkan, Pengamat politik Adi Prayitno membeberkan alasan di balik fenomena berpindahnya kader partai dalam jumlah banyak ke satu partai lainnya. Menurut Adi, fenomena yang sering ditemui jelang pemilu ini karena dua faktor.
Faktor pertama karena rendahnya party identity yang dimiliki oleh politisi. Kondisi ini, kata Adi, yang menyebabkan berpindah partai dianggap jadi suatu hak yang biasa di konstelasi politik Indonesia.
“Orang kita melihat politik itu, partai tidak lebih dari sekedar kendaraan politik bukan sebagai sebuah instrumen perjuangan ideologis untuk menegakkan dan memperjuangkan nilai-nilai politik tertentu,” kata Adi
Adi berujar, karena parpol sering dianggap sebagai kendaraan yang dirental salam mobilisasi politik untuk maju dalam kontestasi baik itu pileg, pilpres atau pilkada, maka tak mengherankan mudahnya elit politik berganti partai politik.
Faktor kedua, kata Adi, adalah penilaian parpol yang dianggap tidak menguntungkan elit secara politik. Sehingga dengan pertimbangan itu, menurut Adi, banyak politisi yang keluar partai mencari partai baru. “Mencari pelabuhan baru di partai politik baru yang bisa menampung aspirasi. Dan tentu saja yang paling penting memberikan akses terhadap hak politik yang seluas-luasnya,” ucap Adi.
Adi menyatakan pola politik yang ada pada politikus saat ini adalah untung dan rugi. Sehingga kalau partai lamanya sudah tidak menguntungkan secara politik, tidak kondusif secara politik, politisi bersangkutan pasti akan mencari pelabuhan partai politik baru. “Yang memberikan jaminan eksistensi baru dan jaminan kemenangan,” katanya
Adi melihat proses perekrutan kader parpol merupakan hal yang tak bisa dianggap sepele. Menurut Adi untuk menghasilkan kader-kader berkualitas, proses rekrutmennya mesti berlangsung selektif. “Kaderisasi dan rekrutmen politik harus ketat,” kata dia.
Menurut Adi bila proses seleksi dan kaderisasi yang ketat dilaksanakan suatu parpol maka tidak semua orang dapat kekuar masuk partai. “Supaya tidak semua orang mudah ke luar masuk partai,” kata dia (Red/berbagai sumber).
