STRATEGIC ASSESSMENT-Jakarta. Mantan ketua umum PBNU, KH Said Aqil Siradj akan mengajak warga NU atau Nahdliyin untuk tidak membayar pajak. Ajakan tersebut akan dia lakukan apabila ternyata uang pajak yang dibayar rakyat terbukti diselewengkan oleh para pejabat pajak.
Peringatan ini disampaikan Said merespons adanya kejanggalan dalam laporan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ayah dari Mario Dandy Satriyo (20) tersangka kasus penganiayaan terhadap David (17).
“Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak,” kata usai membesuk David di RS Mayapada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).
Said mengemukakan bahwa peringatan ini juga pernah dia sampaikan saat munculnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bahkan sampai mengirim utusan.
“Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi almarhum Pak Yusuf namanya stafsusnya itu menemui saya. Saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiyai-kiyai tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Said juga menyinggung Rafael Alun yang dinilai tidak mampu mendidik anaknya Mario. Singgungan ini diberikan Said buntut penganiayaan keji yang dilakukan Mario kepada David. “Saya juga heran di bumi pancasila ada perbuatan seperti itu, dan dilakukan oleh anak keluarga terdidik, elit, bukan biadab dan dari pedalaman,” tutur Said.
Said menilai perilaku keji yang dilakukan Mario merupakan cerminan dari pola asuh orang tua yang salah. “Bapaknya tidak urus atau salah urus. Tidak mendidik atau salah didik, dengan dijor dibiarkan dimanja dengan segala kemewahan, uangnya belum tentu halal,” ujar Said.
Atas hal itu, Said Aqil mengingatkan Rafael Alun untuk hati-hati dalam mencari nafkah. “Maka sekali lagi hati-hati mencari uang yang akan dimakan oleh anak istri. Kalau uangnya haram pasti anaknya nakal,” tegasnya.
Fenomena kemungkinan laporan LHKPN dan LKASN yang tidak sesuai fakta dengan kekayaan yang dimiliki oknum ASN, TNI maupun Polri yang tidak jujur dalam mengisinya, kemungkinan bagaikan “gunung es” yang belum terungkap semuanya, Redaksi menyarankan Presiden Jokowi memerintahkan KPK dan PPATK untuk mengendus dan meneliti lebih dalam masalah ini agar kepada pelakunya dapat dipecat dari statusnya sebagai aparatur negara maupun diproses hukum untuk dibawa ke “hotel prodeo”.
