Jakarta-STRATEGIC ASSESSMENT. Mahasiswa Papua penerima beasiswa luar negeri mendesak pemerintah pusat mengembalikan 10 persen dana otonomi khusus (otsus) ke sektor pendidikan ke Pemprov Papua.
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan demi kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan sumber daya manusia Papua melalui Program Beasiswa Unggul Papua.
“Kami mahasiswa asli Papua penerima beasiswa luar negeri Pemerintah Provinsi Papua mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan dana alokasi 10 persen otsus pada sektor pendidikan ke Pemprov Papua,” demikian bunyi pernyataan Gabungan Asosiasi/Ikatan/Perhimpunan Mahasiswa Papua di Luar Negeri dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (29/1).
Mereka juga mendesak pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap implikasi buruk atas perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang berdampak pada Program Beasiswa Unggul Pemprov Papua. Selain itu, mereka meminta pemerintah pusat berhenti membunuh sumber daya manusia Papua dengan kebijakan politik.
Mereka menilai pemberhentian dan pengalihan dana 10 persen pendidikan yang dikelola oleh Pemprov Papua merupakan pembunuhan investasi sumber daya manusia untuk masa depan Papua melalui pendidikan.
Menurut Gabungan Asosiasi/Ikatan/Perhimpunan Mahasiswa Papua di Luar Negeri, kebijakan pengalihan alokasi dana pendidikan dilakukan pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan program beasiswa yang sedang berjalan saat ini serta unsur-unsur HAM.
“Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan yang berdampak terhadap anggaran2022, biaya kuliah dan biaya hidup, bagi penerima Beasiswa Unggul Provinsi Papua,” kata Gabungan Asosiasi/Ikatan/Perhimpunan Mahasiswa Papua di Luar Negeri.
Sementara itu, di Jakarta, salah seorang pengamat masalah Papua mengatakan bahwa Gubernur Papua, Lukas Enembe harus bertanggung jawab dan menjawab desakan Gabungan Asosiasi/Ikatan/Perhimpunan Mahasiswa Papua di Luar Negeri tersebut.
“Akan lebih baik lagi tokoh-tokoh Papua seperti Timothius Murib dan Yunus Wonda juga jika memiliki penjelasan terkait hal ini membantu Lukas Enembe untuk menjawabnya agar tidak terjadi penilaian bahwa Pemprov Papua dan jajarannya sengaja membunuh masa depan pendidikan generasi muda Papua. Jangan karena kecewa dengan perpanjangan Otsus di Papua, maka melakukan blunder politik,” tambahnya seraya mengingatkan di Papua masih banyak kasus-kasus korupsi seperti “gunung es” yang siap meletus kapan saja jika aparat penegak hukumnya segera melakukan penyelidikan, penyidikan dan menyeret pelakunya ke meja hijau (Red)
