Indonesia "Pusing" Hadapi Inflasi : 52 Pemda Tidak Berinisiatif

Post Views: 455

STRATEGIC ASSESSMENT. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para kepala daerah mengantisipasi penurunan di 11 sektor manufaktur. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Hotel Le Meridien, Jakarta. “Jadi menjadi catatan bagi para gubernur dan bupati untuk membantu mengantisipasi penurunan di 11 sektor, terutama sektor yang padat karya,” ucapnya.

Ia mengungkapkan kondisi manufaktur dalam negeri tengah mengalami perlemahan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Alhasil terjadi penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur di beberapa negara. Bahkan PMI manufaktur beberapa negara sudah lebih rendah daripada Indonesia. Adapun PMI manufaktur Indonesia pada November 2022 berada di level 50,3 atau melambat dibandingkan Oktober 2022 sebesar 51,8 dan September sebesar 53,7.

Sementara PMI manufaktur negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam berada di level 47,4 pada November 2022, turun dari Oktober yang sebesar 50,6. Kemudian Jepang yang terkontraksi di level 49 pada November 2022, dari bulan sebelumnya berada di level 50,7. Beberapa negara lain juga belum berhasil keluar dari zona kontraksi seperti Myanmar yang berada di level 44,6 pada November 2022, semakin melambar dari Oktober 2022 yang sebesar 45,7. Serta Malaysia di level 47,9 pada November 2022, melemah dari bulan sebelumnya yang di level 48,7. “PMI bulan kemarin sudah 5,03 dan kami monitor 11 sektor mengalami kontraksi dan juga penurunan daripada purchase order terutama untuk sektor yang manufaktur,” ujarnya.

Advertisements

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap 52 Kabupaten yang dinilai tidak melakukan upaya pengendalian inflasi. Tito menjelaskan, seharusnya pemerintah daerah setidaknya bisa melakukan enam upaya dalam mengendalikan inflasi.

Upaya pertama, melaksanakan operasi pasar murah, kedua melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

Keempat gerakan menanam, kelima merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan keenam dukungan transportasi dari APBD. Tetapi dalam datanya, Tito menemukan ada 52 Kabupaten yang dinilai tidak melakukan upaya penekanan inflasi. “Ini belum melakukan mudah-mudahan saya yang salah. Jadi kalau merasa ‘kami sudah mengerjakan, Pak’. Silahkan nanti disampaikan kepada kita bisa dengan Irjen atau saya langsung WA, ini Toba Samosir, Nia Selatan, ini diekspose saja biar publik melihat siapa kerja dan siapa tidak,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/12/2022). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi Belanja Daerah.

Sebagai contoh, Kabupaten Bulungan yang dinilai belum melakukan upaya menekan inflasi. Untuk inflasi dari kabupaten tersebut menjadi yang tertinggi sekelas kabupaten yakni 9,20%.