STRATEGIC ASSESSMENT. Dua badan otonom PBNU yakni Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa siap meladeni seruan perang yang digaungkan Garda Bangsa PKB terkait isu muktamar PKB tandingan.
Ketua Umum Pagar Nusa Nabil Haroen mengatakan Pagar Nusa siap menerima tantangan apabila dalam proses tabayun nanti betul-betul Garda Bangsa mengajak perang Banom NU.
Meski begitu, Nabil sepakat akan melakukan konsultasi ke PBNU terlebih dahulu untuk meminta arahan dan pertimbangan untuk menanggapi pernyataan Garda Bangsa PKB tersebut.
Senada, Kepala Satkornas Banser Syafiq Syauqi merasa gertakan dari Garda Bangsa PKB itu harus dipertanyakan maksud sebenarnya. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang membingungkan dan menyesatkan.
Syafiq menilai gertakan perang tersebut timbul dari konflik yang saat ini membuat goyang PKB. Jika itu karena persoalan ini, ia meminta supaya Banom NU tak ditarik-tarik dalam konflik ini oleh Garda Bangsa PKB.
Syafiq menyarankan Garda Bangsa menganggap persoalan internal PKB ini sebagai koreksi atas perjalanan partai di bawah kepemimpinan Cak Imin dan membantu untuk menyelesaikan masalahnya.
“Ansor ini ormas, tidak terlibat politik praktis. Kalau ngajak perang karena konflik internal partai malah aneh. Lebih baik Garda Bangsa bantu selesaikan masalah internal PKB, koreksi diri,” imbuhnya.
Menurut Gus Syafiq, perintah yang diberikan oleh PBNU adalah perintah untuk menyuarakan hak dan wewenang kepemimpinan ulama. Bukan kekuasaan.
Maka apapun bentuk penentangan terhadap aspirasi ini harus dilihat sebagai penentangan kepada hak dan wewenang ulama
“Kami akan melapor kepada PBNU dan meminta perintah selanjutnya apa yang harus kami lakukan. Apapun keadaannya. Kami minta semua kader dan anggota Ansor untuk tetap memegang teguh disiplin dan bertindak menurut komando pimpinan,” ujarnya.
Ketum Garda Bangsa PKB Tommy Kurniawan sebelumnya menegaskan tak segan membubarkan secara paksa muktamar tandingan yang rencananya bakal digelar pada 2-3 September di Jakarta.
“Jadi, kalau memang skenarionya adalah perang maka kita siap. Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando, kalau sudah harus perang maka kita perang, kita siap melawan,” kata Tommy seperti dikutip Antara di Kantor DPP PKB, Jakarta.
PKB telah menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 lalu dengan keputusan menerapkan Cak Imin jadi ketua umum lagi.
Hubungan NU dan PKB belakangan ini terus memanas. Ini bermula ketika bergulirnya Pansus Haji di DPR yang salah satu inisiatornya adalah Cak Imin yang kini juga masih menjabat sebagai wakil ketua DPR. PBNU merespon hal itu dengan membentuk tim khusus mengkaji hubungan NU-PKB.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy menyatakan Muktamar PKB tandingan yang diinisiasinya siap digelar dan tinggal menunggu arahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Lukman mengatakan sudah melapor kepada Ketua Umum PBNU Yahya Staquf soal rencana muktamar. Ia pun telah menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.
PKB sebenarnya sudah menggelar Muktamar ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center. Pada muktamar itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi.
Lukman Edy tak setuju dengan hasil Muktamar tersebut. Ia bahkan menyurati Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali.
Dia menilai pelaksanaan Muktamar PKB di Bali menyalahi AD/ART partai dan UU Partai Politik. Ia mengklaim muktamar itu anti-demokrasi karena aspirasi dari ratusan DPC PKB yang beda pendapat dengan Cak Imin dibungkam.
Sementara itu, perwakilan lain Muktamar PKB tandingan, A. Malik Haramain mengatakan pihaknya menerima mandat untuk menggelar muktamar di Jakarta pada 2-3 September 2024.
“Mandat yang kami terima itu agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (muktamar) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta,” kata Haramain saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
Terpisah, organisasi Sayap PKB, Garda Bangsa, telah melayangkan ultimatum bagi pihak-pihak yang menggelar muktamar tandingan PKB. Garda Bangsa mengaku tak segan-segan membubarkan secara paksa muktamar tandingan itu.
“Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas,” ujar Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta.
