STRATEGIC ASSESSMENT. Saingan berat Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bakal berkurang satu orang. Ada dua sosok yang disebut saingan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, yakni eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Angkat bicara soal dirinya maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Salah satu isu yang muncul adalah duet dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ahok. Padahal, dua sosok ini pernah bersaing ketat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang akhirnya dimenangi oleh Anies.
Anies belum memutuskan Ketika ditanya soal wacana berpasangan dengan Ahok, Anies menekankan, sampai saat ini dirinya belum menentukan langkah politik apa pun. Ia mengaku ingin mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak setelah menyelesaikan rangkaian Pemilihan Presiden 2024. Sebelum mengambil langkah mengikuti Pilkada DKI Jakarta, Anies ingin memastikan lebih dulu apakah Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan adil.
Ia juga mengaku tak berniat mendaftar ke berbagai partai politik (parpol) untuk meminta dicalonkan. Sampai saat ini, Anies masih memikirkan apa kontribusi terbaiknya dalam konstelasi politik Tanah Air.
PDI-P cermati duet Anies dan Ahok Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan mencermati ide menduetkan Anies dengan Ahok.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, duet Anies-Ahok punya kans besar untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024. Jamiluddin menganggap, duet tersebut juga bisa mencegah polarisasi atau kererbelahan masyarakat yang tajam seperti di Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Pilgub Jakarta 2024 akan relatif damai, pesan-pesan politik yang kontradiksi dan membuat permusuhan dapat diminimalkan,” ucap dia. Jamiluddin mengatakan, perpecahan di tengah masyarakat itu perlu dihindari karena Jakarta akan dijadikan sebagai kota jasa yang akan mudah berkembang dan maju bila warganya damai dan bersatu tanpa ada gejolak yang dapat merusak reputasi Jakarta.
Hal positif lainnya, menurut Jamiluddin, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang cukup satu putaran apabila Anies diduetkan dengan Ahok. “Sebab, bersatunya Anies-Ahok menjadi kekuatan yang akan sulit ditandingkan pasangan lain. Anies-Ahok akan mudah menang meskipun Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta,” kata Jamiluddin.
Terbaru, dalam tayangan Mata Najwa, ia menyebut sudah membahas hal ini bersama Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Apalagi, sejumlah pengamat sempat membaca peluangnya menang dalam Pilkada Jakarta 2024 jika bersanding dengan Anies Baswedan.
“Saya gak tahu putusan DPP seperti apa, tapi yang sepanjang yang saya tahu sebagai partai kader itu PDI Perjuangan sebagai partai kader tak pernah mengorbankan prinsip ideologi dibanding pragmatis,” dikutip dari Youtube Najwa Shihab. Saat membahas hal ini dengan Megawati, Ahok mengingatkan soal elektabilitasnya yang turun.
Ia menyinggung kasus dugaan penistaan agama yang menimpanya di tahun 2016 silam. Ahok yang berpidato dengan menyertai kutipan surah Al Maidah ayat 51 menimbulkan reaksi publik pada saat itu. Ahok pun dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini.
“Saya mencontoh waktu dari kasus saya, itu kan dari popularitas 70 sekian persen karena tersangka penista agama kan merosot habis. Kalau sudah merosot habis, tentu secara politik, secara kajian, PDI Perjuangan harus mendrop saya,” ungkapnya.
“Tapi bagi Ibu Mega mengatakan ‘kenapa tidak Ahok. Ini kan jauh merosot cuma karena tekanan massa karena ada semacam tuduhan yang belum terbukti. Ucapan ini pun langsung ditimpali Ahok dengan peluangnya menang yang kecil bila maju Pilkada Jakarta.
Kata Ahok, Megawati justru menjelaskan soal berpartai yang harus memiliki prinsip. “Kemenangan itu bukan kita dapat jabatan. Kemenangan itu kita berhasil mengedukasi rakyat memahami ideologi partai kita’,” sahut Megawati saat itu yang diungkap Ahok.
Megawati lantas menyinggung bertahannya popularitas PDI Perjuangan hingga saat ini. Kendati demikian, Ahok sempat menyinggung soal PDI Perjuangan yang tak memiliki cukup kursi jika mengusung dirinya menjadi gubernur di Pilkada Jakarta. Ia mengatakan jumlah kursi PDI Perjuangan kurang enam.
Sementara, ada 5 Kepala Daerah Termiskin di Jawa Barat, hal ini karena mereka cuma punya harta kekayaan sedikit saja. Berbeda dengan yang lainnya, harta kekayaan mereka cuma sedikit sehingga dianggap sebagai Kepala Daerah Termiskin di Jawa Barat. 5 Kepala Daerah Termiskin di Jawa Barat ini berdasarkan laporan harta kekayaan mereka di LHKPN KPK.
Adapun 5 Kepala Daerah Termiskin di Jawa Barat menurut LHKPN adalah sebagai berikut ini.
Herman Suherman. Bupati Cianjur ini adalah bupati termiskin di Jawa Barat karena cuma punya harta kekayaan sedikit saja.
Berikut jumlah harta kekayaannya menurut lapora di LHKPN dari tahun ke tahun.
2023 Rp.10.640.275.447
2022 Rp.10.426.005.541
2021 Rp.9.202.521.184
Dadang Supriatna. Bupati Bandung ini adalah bupati termiskin di Jawa Barat karena cuma punya harta kekayaan sedikit saja.
Berikut jumlah harta kekayaannya menurut lapora di LHKPN dari tahun ke tahun.
2022 Rp.9.492.804.928
2021 Rp.8.884.850.872
Mohammad Idris. Wali Kota Depok ini adalah bupati termiskin di Jawa Barat karena cuma punya harta kekayaan sedikit saja.
Berikut jumlah harta kekayaannya menurut lapora di LHKPN dari tahun ke tahun.
2022 Rp.6.749.631.335
2021 Rp.6.316.509.495
2020 Rp.3.683.991.177
Ade Sugianto. Bupati Tasikmalaya ini adalah bupati termiskin di Jawa Barat karena cuma punya harta kekayaan sedikit saja.
Berikut jumlah harta kekayaannya menurut lapora di LHKPN dari tahun ke tahun.
2023 Rp.5.066.325.923
2022 Rp.4.968.020.178
2021 Rp.4.807.846.249
Jeje Wiradinata. Bupati Pangandaran ini adalah bupati termiskin di Jawa Barat karena cuma punya harta kekayaan sedikit saja.
Berikut jumlah harta kekayaannya menurut lapora di LHKPN dari tahun ke tahun.
2023 Rp.2.910.763.245
2022 Rp.2.312.202.302
2021 Rp.1.600.727.192