Prof. Edy Suandi Hamid
STRATEGIC ASSESSMENT. Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2024, beberapa aspek penting dari ekonomi Indonesia menjadi fokus utama pemerintah. Target ekonomi yang ingin dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, penurunan tingkat kemiskinan, dan penciptaan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.Salah satu target utama pemerintah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan berada di kisaran 5,3% hingga 5,7%. Meskipun target ini dianggap ambisius, pemerintah optimis dengan strategi-strategi yang telah dirancang untuk mencapainya. Berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi, termasuk dampak pandemi COVID-19, ketidakpastian global, dan tantangan domestik seperti infrastruktur dan regulasi, harus diatasi untuk mencapai target ini.Beberapa langkah konkret yang diambil termasuk hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah mendorong proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Ini tidak hanya diharapkan meningkatkan pendapatan negara tetapi juga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Transisi energi juga menjadi fokus utama, dengan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memenuhi komitmen iklim internasional. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan, termasuk insentif fiskal dan peraturan yang mendukung pembangunan infrastruktur energi hijau.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi penting lainnya. Pemerintah menyadari bahwa tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, berbagai program pendidikan dan pelatihan telah diluncurkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Program-program ini mencakup pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses ke pendidikan tinggi.
Pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024. Strategi ini melibatkan berbagai program sosial dan ekonomi yang difokuskan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan utama yang diimplementasikan adalah Perppu Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi. Dengan penyederhanaan birokrasi dan regulasi, diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga telah disahkan untuk meningkatkan stabilitas dan inklusivitas sektor keuangan. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah untuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini terpinggirkan.Meskipun berbagai tantangan tetap ada, pemerintah optimis bahwa dengan pelaksanaan strategi-strategi ini, target-target ekonomi dapat tercapai. Implementasi kebijakan yang konsisten dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, sangat penting untuk mencapai tujuan ini.Dalam menghadapi tantangan global dan domestik, pemerintah Indonesia tetap fokus pada penciptaan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kombinasi strategi pertumbuhan ekonomi, transisi energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan inklusif, Indonesia berharap dapat mencapai visi ekonomi yang lebih baik dan lebih adil sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024.
*) Disampaikan dalam diskusi Publik dengan tema “Warisan Ekonomi di Akhir Masa Jabatan Jokowi (Gelombang PHK, Krisis Nilai Tukar dan Daya Beli Menurun)” yang diselenggarakan oileh Forum Insan Cita.
