STRATEGIC ASSESSMENT. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (KIP) Kemkominfo Usman Kansong mengaku pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup. Usman juga menegaskan pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta peretas untuk memulihkan data yang dienkripsi.
Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu dilaporkan mengunci data di 282 kementerian/lembaga. Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar untuk membuka data.
Usman menambahkan, pihaknya akan mengetumakan pemulihan layanan K/L yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Targetnya, setidaknya 18 layanan K/L dapat pulih per akhir Juni 2024.
Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko menyampaikan bahwa data yang sudah dikunci ransomware tidak bisa dipulihkan. Sehingga, saat ini tim pemerintah berupaya memulihkan data dengan sumber daya yang tidak terenkripsi ransomware.
Herlan menambahkan, data yang diserang peretas tidak akan bocor ke luar. Pasalnya, data-data yang terenkripsi ransomware masih berada daam server PDN dan akses dari luar sudah diputus.
Mengenai ratusan data yang terenkripsi ransomware, pemerintah memutuskan untuk membiarkan data tersebut. Keputusan ini diambil usai data dipastikan masih berada dalam server PDN.
Usman mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi tebusan peretas. Pasalnya, selain data sudah diisolasi di PDN, tidak ada jaminan peretas akan memenuhi janjinya membuka enkripsi usai mendapatkan uang.
