STRATEGIC ASSESSMENT. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan nama kadernya, Mohamad Sohibul Iman, sebagai bakal calon gubernur untuk Pilgub Jakarta 2024, sementara pendampingnya akan ditentukan setelah koalisi terbentuk. Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menjelaskan keputusan bakal calon wakil gubernur untuk menemani Sohibul, akan diumumkan saat deklarasi resmi partai yang disebut bakal dilakukan dengan partai politik lain. Dia tak menyebut kapan deklarasi tersebut akan dilakukan dan meminta publik menunggu sebab bakal disesuaikan waktu yang tepat.
Menurut Ahmad, Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah memberi arahan ke jajaran agar mengusung kader sendiri untuk Pilkada Jakarta 2024. Nama Sohibul Iman, yakni pejabat Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, ditetapkan sebagai bakal calon gubernur yang diusung usai rapat internal. Ia mengatakan PKS meraup suara tertinggi di Jakarta pada Pemilu 2024 sehingga memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024.
Menurut ia, Sohibul Iman merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni, memiliki rekam jejak yang panjang dalam kiprah politik di tanah air, hingga dikenal sebagai seorang teknokrat dan cendekiawan Muslim.
Kubu bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Anies Baswedan, buka suara ihwal keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera alias PKS yang mengusung eks Presiden PKS, yaitu Muhammad Sohibul Iman menjadi calon Gubernur Jakarta di pilkada mendatang.
Juru bicara Anies Baswedan, Billy David Nerotumilena, mengatakan Anies menghormati dan menghargai proses internal yang diputuskan PKS mengenai pengusungan Sohibul Iman. Ia yakin keputusan ini berdampak positif bagi kedua belah pihak.
Kesempatan yang dimaksud Billy ialah ihwal peluang koalisi antara PKS dengan partai pengusung Anies di pilkada Jakarta kali ini. Apalagi, Anies dan PKS memiliki rekam jejak politik yang sejalan, misalnya pada pilkada Jakarta 2017 silam dan pilpres 2024.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan keputusan PKS mengusung Sohibul Iman tidak mengartikan adanya keretakan pada hubungan dengan Anies maupun partai di Koalisi Perubahan.
Mardani menjelaskan, meski dinobatkan sebagai partai pemenang di bekas wilayah Ibu Kota pada Pemilu lalu, PKS tetap tidak bisa mengusung kadernya sendirian. Pembentukan koalisi dengan partai lain mesti dilakukan untuk memperoleh tiket berlaga di pilkada Jakarta mendatang.
Sehingga, Mardani mengatakan PKS terus membuka komunikasi dan jajak pendapat dalam rangka menyandingkan Sohibul Iman dengan figur yang bakal diusung partai lain. Bahkan, PKS juga membuka peluang untuk merubah peta pencalonan untuk memperbesar kans kemenangan.
Sohibul Iman dipercayai untuk mengemban amanah menjadi calon Gubernur Jakarta oleh PKS setelah dinilai memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni saat masih menjadi Presiden PKS.
Koordinator juru bicara PKS, Ahmad Mabruri menjelaskan, selama menjadi Presiden PKS, Sohibul telah berkontribusi besar dalam meningkatkan perolehan suara dan kursi partai di parlemen.
Jumlah tersebut, misalnya PKS memperoleh 11,49 juta suara atau sekitar 8,21 persen di 2019. Jumlah ini naik signifikan ketimbang 2014 yang memperoleh 8,46 juta suara atau 6,77 persen.
Mabruri mengatakan Sohibul Iman juga dinilai memiliki rekam jejak politik yang baik dan kenyang akan pengalaman. Misalnya, Sohibul pernah terpilih menjadi Anggota DPR sebanyak tiga kali. Bahkan, sempat mengembang jabatan Wakil Ketua DPR.
Di sisi lain, Anies Baswedan memperoleh dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta. Sedangkan Partai NasDem, hingga saat ini belum menentukan siapa figur yang bakal diusung di Pilgub Jakarta.
Kendati begitu, nama bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menjadi salah satu kandidat kuat yang bakal diusung Partai NasDem di Jakarta. Anies bersaing dengan dua nama kader internal partai, yaitu Ahmad Sahroni dan Wibi Andrino.
Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan apabila Pilkada Jakarta terjadi head to head antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, maka dia memegang Anies Baswedan yang lebih berpotensi untuk menang.
Bahkan, untuk Jakarta, Ahmad Sahroni mengaku percaya diri akan lebih jago dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Namun hal itu berkebalikan bila di Pilkada Jawa Barat. Sahroni mengaku pihaknya tidak takut melawan jagoan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Meski demikian, Sabroni mengaku belum memutuskan siapa nama cagub yang akan diusungnya. Ia sendiri mengaku tidak berminat maju Jakarta 1.
Sebelumnya, DPW Partai NasDem Jakarta sudah mengusulkan tiga nama calon gubernur Jakarta kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Prananda Surya Paloh. Mereka adalah Anies Baswedan, Ahmad Sahroni dan Wibi Andrino. Wibi mengatakan, NasDem butuh koalisi untuk mengusung calon gubernur lantaran baru punya 11 kursi DPRD Jakarta. Sementara itu, untuk mengusung cagub Jakarta mesti membutuhkan 22 kursi. Keponakan Surya Paloh ini mempersilakan partai lain mengkaji tiga nama yang diusulkan NasDem Jakarta.
Munculnya nama artis Ritchie Ismail alias Jeje Govinda sebagai bakal calon bupati di Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024 menuai pro dan kontra. Di satu sisi, calon dari kalangan artis memiliki popularitas yang tinggi dan bisa menarik perhatian masyarakat, sehingga menjadi modal besar untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.
Namun, di sisi lain, kapasitas dan pengalaman mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan diragukan. Ada kalanya calon pemimpin dari artis tidak mumpuni untuk memimpin suatu daerah.
“Mengenai masuknya artis mencalonkan diri di Pilkada tidak ada yang salah dan tidak ada larangan bagi dia untuk ikut berpartisipasi, karena itu adalah hak warga negara,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Lembang, Agus Karyana. Namun demikian, Agus mempertanyakan apakah sosok publik figur tersebut khususnya Jeje mampu memimpin daerah di Bandung Barat yang bisa dikatakan masih tertinggal dibanding daerah lainnya.
Menurut Kepala Desa Gudang Kahuripan ini, untuk menentukan sosok pemimpin harus betul-betul bisa mengayomi dan ahli di bidangnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan masyarakat Bandung Barat bisa tercipta.
Dirinya pun mengkritik petinggi partai di Bandung Barat yang tidak bisa selektif dan hanya mengutamakan figur yang memiliki popularitas untuk dimajukan di Pilkada 2024. Pasalnya, hal itu kurang sejalan dengan perjuangan para pendahulu yang ingin memajukan Bandung Barat.
Walaupun calon dari kalangan artis memiliki nilai lebih dalam hal ketenaran, Agus menilai, hal itu bukanlah menjadi jaminan menang pilkada karena masyarakat sudah bisa menilai figur yang sesuai keinginan dan harapan masyarakat. “Sah-sah saja artis mencalonkan baik itu kepala desa, pileg ataupun pilkada, tapi belum tentu dia akan dipilih karena masyarakat sudah melek politik,” tambah Agus.
Jeje Govinda telah resmi diusung PAN sebagai calon bupati di Pilkada Bandung Barat. Sebelumnya, Kabupaten Bandung Barat pernah dipimpin kalangan artis yakni Hengky Kurniawan.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan dalam internal PDIP belum ada isu pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto. Kabar tersebut mencuat setelah Hasto diperiksa Polda Metro Jaya dan KPK.
Said menjelaskan pemeriksaan kepada Hasto Kristiyanto merupakan kewenangan KPK dan Polda Metro. Ia menyebut jangan sampai ada penilaian yang dilakukan secara sepihak.
Menurut Said, Hasto merupakan sosok yang menghadapi masalah sampai tuntas. Ia menjelaskan PDIP pun tidak melakukan intervensi atas pemeriksaan kepada Hasto itu. Said pun menegaskan sampai dengan saat ini PDIP masih berikan pendampingan hukum untuk Hasto.
Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyambut baik keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) yang mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Mohamad Sohibul Iman sebagai calon gubernur di Jakarta. Sudirman mengingatkan jika pemimpin Jakarta nantinya harus fokus pada penyelesaian masalah, bukan justru menjadikan batu loncatan untuk Pilpres 2029.
“Saya memandang Jakarta dalam proses transformasi yang penting. Gubernur Jakarta mendatang harus fokus 100%. Jangan menjadikan Jakarta sekadar sebagai panggung politik, apalagi batu loncatan (menuju Pilpres 2029),” kata Sudirman Said dalam keterangannya tertulisnya.
Sudirman mengenal Sohibul sebagai pribadi yang memiliki kemampuan dan integritas. Ia menilai Sohibul memahami tugas legislasi, anggaran hingga pengawasan di DKI Jakarta.
Sudirman pun memahami keputusan PKS memajukan kader internal di Pilgub Jakarta. Terlebih, Sohibul berhasil meningkatkan suara dan kursi PKS secara signifikan di parlemen, dari 40 kursi di 2014, menjadi 50 kursi di periode pemilu 2019. Selain itu, kata dia, Sohibul juga memiliki pengalaman panjang di dunia politik. Sohibul diketahui telah terpilih tiga kali menjadi anggota dan sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Sudirman menyebut Sohibul akan fokus untuk menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta mengingat dinilai tak ada indikasi untuk melanjutkan karier politik ke jenjang berikutnya. Ia menyebut Sohibul juga memiliki relasi yang baik.
Sudirman menegaskan keputusan dirinya untuk maju dan tidak maju dalam Pilgub Jakarta bukanlah agenda pribadi. Ia terbuka kepada partai-partai lain jika memerlukan cara pandangnya terkait masalah ibu kota.
Sudirman menyebut akan membantu partai lain jika membutuhkan pandangan dari dirinya. Ia berharap pemimpin Jakarta nantinya tak menjadikan amanah dari rakyat sebagai batu loncatan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menepis isu rotasi penjabat (Pj) kepala daerah untuk memudahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024.
Dia pun menegaskan masyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Tito Karnavian melantik tiga penjabat (Pj) gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pertama, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Mayjen (Purn) Hassanudin menggantikan Lalu Gita Ariadi yang disebut mengundurkan diri karena berminat maju sebagai calon gubernur NTB 2024-2029.
Hassanudin sebelumnya merupakan Pj Gubernur Sumatra Utara. Kursi Pj Gubernur Sumatra Utara kemudian jadi milik Agus Fatoni, birokrat Kemendagri yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatra Selatan. Sementara itu, kursi Pj Gubernur Sumatra Selatan yang kosong kini diisi oleh Elen Setiadi.
