STRATEGIC ASSESSMENT. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha mengungkapkan KPK sebenarnya pernah hampir menangkap Harun Masiku pada tahun 2021 silam. Praswad menjelaskan, pada saat itu, tim gabungan yang mengejar Harun Masiku sudah mengidentifikasi keberadaan eks caleg PDI-P tersebut. Adapun Harun Masiku merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024.
Praswad mengatakan, berdasarkan informasi dari intelejen, Harun Masiku berada di salah satu pulau yang berada di luar teritori Indonesia.
Menurut Praswad, tim yang siap berangkat untuk menangkap Harun Masiku sudah mengonfirmasi laporan intelijen itu secara berulang. Lalu, penyidik KPK pun meminta surat tugas kepada pimpinan KPK, mengingat operasi yang akan dilakukan berlokasi di luar wilayah Indonesia.
Ketika melaporkan operasi penangkapan Harun Masiku, tiba-tiba digulirkan lah penonaktifan karyawan KPK yang disebut gagal lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Maka dari itu, Praswad meyakini tidak ada pimpinan KPK yang mau menangkap Harun Masiku.
Sebab, saat Harun Masiku hampir tertangkap, pimpinan KPK malah menerapkan penonaktifan pegawai KPK sesegera mungkin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengetahui keberadaan Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang menjadi buron tersangka kasus dugaan suap.
Kasus yang sudah berumur lebih dari empat tahun ini disebut sudah mendapati titik terang. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun berharap dalam satu minggu ke depan Harun Masiku bisa segera ditangkap.
Penyidik KPK telah mengonfirmasi informasi terkait keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti Advokat Simeon Petrus hingga mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita De Grave.
Lalu pada Senin (10/6), KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam perkara ini.
Dari pemeriksaan itu, tim penyidik memutuskan untuk menyita handphone hingga buku catatan milik Hasto. Merasa keberatan, Hasto mengaku sempat berdebat dengan pihak penyidik KPK.
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik KPK menggali informasi dan keterangan dari Hasto soal perkara Harun Masiku. Salah satu pertanyaannya, penyidik menanyakan keberadaan alat komunikasi milik Hasto.
Menurut Budi, Hasto menjawab alat komunikasi dipegang oleh staf bernama Kusnadi. Kemudian, penyidik meminta staf Hasto dipanggil.
Budi menegaskan bahwa penyitaan yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan.
Selain itu, Budi menyebut penyidik KPK mendalami keberadaan Harun Masiku melalui handphone Hasto yang disita.
Hingga saat ini belum ada realisasi pembangunan investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Semua investasi yang masuk ke IKN masih berupa investasi dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN).
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024).
Bahlil menegaskan, ada investasi yang masuk ke IKN tapi masih sebatas investasi dari dalam negeri. Investasi terakhir yag masuk adalah pembangunan sekolah oleh Grup Bakrie bekerja sama dengan Pertamina.
Seperti diketahui, pemerintah sendiri sampai sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN.
Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.
Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.
Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.
Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah penyebab investor asing belum masuk ke IKN di Kaltim.
Suharso mengatakan, investor asing diyakini akan tetap melirik proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan syarat tetap berjalan sesuai rencana utama telah ditetapkan.
Jika pembangunan IKN sesuai dengan rencana utama (master plan), Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.
Menurut Suharso, para investor asing saat ini masih bersikap menunggu sebelum mengambil keputusan karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat.
Suharso juga mengoreksi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Suharso mengatakan, saat ini para investor asing masih bersikap mengamati.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai Ibu Kota Nusantara (IKN) melihat bahwa dari sejak awal pemerintah sudah salah membangun komunikasi.
Menurut Piter, pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN.
Dia menyampaikan bahwa IKN memiliki potensi investasi yang sangat besar untuk dikembangkan tetapi bukan hanya di satu titik.
Investor akan lebih tertarik melakukan investasi apabila apa yang direncanakan pemerintah sudah berwujud. Sehingga jangan dibalik presepsi dari investor menanamkan modalnya. Dia menegaskan seharusnya menyampaikan bahwa pembangunan IKN ini secara bertahap.
Penting agar pemerintah mengevaluasi komunikasi bahwa percepatan investasi bukan hanya terkonsentrasi di IKN.
Akan tetapi modal asing itu harus masuk kepada Provinsi Kalimantan secara menyeluruh utamanya Kaimantan Timur.
Dosen Perbanas Institute Itu memandang terhambatnya investor luar negeri bukan karena menunggu kabinet pemerintahan baru. Sebab IKN jelas bukan tujuan investasi, dia adalah sebuah kota, bukan pabrik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polri agar rutin memeriksa gawai anggotanya demi mencegah praktik judi online di kalangan internal.
Legislator Fraksi Gerindra ini mengatakan langkah ini utuk meningkatkan kewaspadaan Polri. Di samping itu, Habiburokhman juga meminta Polri tidak meremehkan satu kasus judi online di kalangan anggota. Sebab, kecanduan judi online bukan hanya mengganggu ekonomi keluarga, tetapi bisa mengganggu kinerjanya sebagai polisi.
Habiburokhman prihatin dengan kasus anggota Polri yang terpapar judi online. Ia menuturkan judi online memang tidak hanya menyasar aparat. Bahkan, kata dia, pernah mendengar ada anggota DPR dan DPRD yang juga bermain judi online.
Judi online menjadi perhatian nasional setelah adanya kasus korban dari aparatur negara. Setidaknya dua prajurit TNI dan satu anggota Polri meregang nyawa akibat bermain judi online dalam sebulan terakhir.
Pada 27 Mei 2024, Perwira TNI Angkatan Laut, Letnan Satu Laut Eko Damara, ditemukan dalam keadaan tewas karena bunuh diri. Eko bunuh diri di ruang kesehatan pos komando taktis di Papua Pegunungan dengan tembakan senjata laras panjang. Perwira TNI berusia 31 tahun itu diyakini bunuh diri karena terlilit utang hingga Rp 819 juta akibat judi online.
Kasus lainnya terjadi pada prajurit TNI Angkatan Darat Kesatuan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad. Prajurit berinisial PSG ditemukan meninggal pada 4 Juni 2024 di kamar OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1 Kostrad, Sukaraja, Bogor. PSG diduga bunuh diri karena stres terlilit utang akibat judi online.
Di Mojokerto, Jawa Timur, seorang polisi wanita atau Polwan bernama Brigadir Satu Fadhilatun Nikmah membakar suaminya yang juga polisi, Brigadir Satu Rian Dwi Wicaksono. Kejadian itu terjadi di Asrama Polres Mojokerto, Kranggan, Kota Mojokerto.
Motif pembakaran diduga karena Fadhilatun kesal dengan suaminya yang sering menghabiskan uang belanja untuk bermain judi online. Peristiwa pembakaran itu terjadi saat pelaku mengetahui gaji ke-13 suaminya sebesar Rp 2,8 juta hanya tersisa Rp 800 ribu akibat bermain judi online.
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan sebanyak 5 ribu lebih rekening terkait transaksi judi online sudah di blokir. Sepanjang kuartal 1 tahun 2024, perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 600 triliun.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mempertanyakan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang mengalihkan separuh dari 20.000 kuota tambahan haji reguler ke ongkos naik haji (ONH) Plus. Pengalihan tersebut menurut Timwas DPR tidak sesuai dengan hasil rapat panitia kerja (Panja) Haji.
Anggota Timwas Haji DPR John Kenedy Azis mengatakan Indonesia telah mendapatkan tambahan 20.000 kuota haji jauh sebelum Panja Haji dibentuk.
John mengaku, kuota tambahan tersebut diumumkan pemerintah melalui Kemenag. Penambahan tersebut diharapkan dapat mempercepat keberangkatan calon jemaah haji yang telah menunggu bertahun-tahun.
Namun, kata John, separuh dari kuota tambahan tersebut ternyata dialihkan ke ONH Plus. Menurut dia, tidak pernah ada pembahasan mengenai pengalihan kuota tambahan untuk ONH Plus saat Panja Haji dibahas hingga diputuskan.
John menjelaskan pada rapat terakhir Komisi VIII dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag melaporkan kuota 20.000 tersebut dialihkan ke ONH Plus.
Oleh karena itu, Timwas Haji DPR meminta penjelasan resmi dari Kemenag mengenai dasar hukum pengalihan kuota tersebut, mengingat kuota tambahan itu seharusnya menjadi hak jemaah haji reguler.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah merespons usulan agar korban judi online bisa mendapat bantuan sosial (bansos). Menurut Ida, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki peran untuk meneliti lebih lanjut soal manfaat dan kerugian atas usulan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar menerima bansos. Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi judi online semakin marak di masyarakat.
Pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
Muhadjir bilang, judi online memang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru. Masyarakat miskin itu pun menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun, dalam perkembangannya Muhadjir kemudian menyatakan pemberian bansos untuk korban judi online baru sebatas usulan pribadi. Wacana ini pun belum dibahas lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait, terutama yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Judi Online.
Menurut Muhadjir, tidak semua korban judi online bisa dimasukkan ke daftar DTKS dan menerima bansos dari pemerintah.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi tengah dilanda isu miring adanya oknum anggota yang melakukan pungutan liar alias pungli.
Hal itu memicu para pengemudi yang melakukan aksi di depan kantor Dishub Kota Bekasi pada Jumat 14 Juni 2024.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Zeno Bachtiar mengaku akan melakukan evaluasi kepada oknum anggotanya yang melakukan pungutan liar (pungli).
Ketua Umum RBPI, Ika Rostianti menyatakan bakal menggelar aksi unjuk rasa atas keresahan pihaknya akibat pungli yang marak dilakukan oknum anggota Dishub Kota Bekasi.
Ika Rostianti menyatakan bahwa aksi unjuk rasa damai di Kantor Dishub Kota Bekasi dilakukan lantaran banyaknya laporan dari para pengemudi terkait adanya pungli oleh oknum Dishub Kota Bekasi.
Ika mengungkapkan, ada beberapa poin yang disampaikan oleh ratusan pengemudi dalam unjuk rasa tersebut. Pertama adalah unjuk rasa untuk menentang praktek pungli oknum Dishub Kota Bekasi yang dinilai sewenang-wenang.
Poin kedua, aksi tersebut menjadi kampanye ‘Jadikan Kota Bekasi Ramah Pengemudi Lintas’, dan poin ketiga menjadi ajang aksi gabungan pengemudi peduli transportasi Indonesia.
Ia menambahkan, RBPI saat ini beranggotakan sekitar 12 ribu orang pengemudi. Dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Dishub Kota Bekasi, sedikitnya 100 orang pengemudi dilibatkan.
