STRATEGIC ASSESSMENT. Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dari jabatan mereka menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya, proyek IKN yang dibangga-banggakan Presiden Jokowi rencananya mulai beroperasi dalam waktu dekat.
Di balik proyek prestisius ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono belum lama ini mengungkapkan dua masalah pembangunan IKN, yaitu aset pertanahan dan investasi.
Saat ini, Basuki sudah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN). Ia lantas menyadari, investasi di IKN macet karena status lahan tidak jelas.
Dampaknya, investor ogah membeli tanah di IKN, terlebih investor hanya boleh memiliki HGB atas tanah karena pembekuan transaksi pertanahan di IKN yang menyebabkan status tanah bagi investor tidak jelas.
Ketidakjelasan status lahan di IKN menjadi hambatan utama bagi investor yang ingin mengalokasikan modalnya. Basuki, yang bertugas sebagai Plt. OIKN, menekankan penyelesaian masalah kepemilikan lahan sebagai prioritas utama.
Dia menyatakan bahwa keputusan segera akan diambil mengenai status tanah, apakah akan dijual, disewakan, atau dikelola melalui skema KPBU, untuk mempercepat proses tersebut.
Pembekuan transaksi pertanahan atau pemberian izin hanya atas Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pakai Lahan (HPL) milik Pemerintah, menciptakan ketidakpastian bagi para investor dalam menanamkan modalnya.
Diperlukan klarifikasi karena pembangunan IKN diharapkan mendapatkan 20% pendanaan dari APBN, sementara sisanya 80% akan diperoleh dari sumber pembiayaan eksternal, termasuk investasi langsung dari perusahaan serta skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.
Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menagih penjelasan dari pemerintah tentang konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dia mengaitkan dengan Malaysia.
Maulana ingin kepastian dari pemerintah untuk bisa memastikan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru atau sebagai kota destinasi baru.
“Pemerintah harus jelas dulu. IKN ini sebetulnya tujuan dibangun untuk apa? Apakah ingin membuat sebuah destinasi baru atau ibu kota negara baru? Yang mana ini dibangun agar pemerintahan itu terpusat di satu tempat, sehingga mengurangi kemacetan juga yang sudah overload di Jakarta. Itu kan harus dijelasin,” kata Maulana seperti dikutip dari CNBC Indonesia.
Jika pemerintah membangun IKN menggunakan embel-embel konsep objek wisata dan berbagai macam fasilitas atraksi, menurutnya pemerintah menjadi tidak fokus dengan tujuan utamanya membangun ibu kota baru RI tersebut. Dia mencontohkan strategi yang digunakan Malaysia.
Merujuk konsep yang dipaparkan sejauh ini, Maulana menambahkan, IKN akan dibangun fasilitas untuk kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Maulana menilai rencana itu lebih tepat menyebut IKN sebagai kota destinasi baru, bukan hanya sebagai ibu kota yang dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan.
Maulana mengatakan jika memang masterplan IKN adalah membangun kota destinasi baru maka akan menimbulkan kekhawatiran dari kelompok pelaku usaha yang ada di Jakarta. Sebab, pasar mereka akan menjadi berkurang jika kondisinya memang seperti itu.
IKN sepenuhnya. Dia memprediksi terjadi oversupply di Jakart, sebab okupansi hotel tak terlepas dari kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Maulana mengatakan okupansi hotel seluruh Indonesia 40%-60% nya ditopang oleh kegiatan pemerintah. Sehingga, jika pusat pemerintahan seluruhnya pindah ke IKN, tentu akan timbul dampak negatif terhadap pendapatan pengusaha hotel yang berada di Jakarta.
Sejauh ini, dilaporkan sebanyak enam hotel dibangun di IKN. Yang pertama adalah Hotel Nusantara. Hotel itu merupakan bagian dari proyek kawasan terpadu besutan Konsorsium Nusantara yang dipimpin Agung Sedayu Group (ASG) dan telah dilakukan groundbreaking pada 21 September 2023.
Kemudian, Hotel Vasanta Hotel, yang merupakan proyek hotel bintang lima yang dikembangkan oleh PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group). Yang berikutnya, Four Points Hotel by Sheraton Four Points Hotel by Sheraton merupakan bagian dari proyek Superblok Pakuwon Nusantara tahap pertama.
Hotel lain adalah Nusantara Superblock Nusantara, yang merupakan proyek investasi PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Lantas, Hotel BSH Qubika Hotel BSH, yang merupakan bagian dari proyek BSH Community Hub tahap pertama garapan PT Karya BSH Mandiri. Dan, yang keenam Jambuluwuk Nusantara Hotel, yang merupakan proyek investasi PT ARCS House Wisata Indonesia atau biasa disebut Jambuluwuk.
