Israel's Prime Minister, Benjamin Netanyahu. Source : Wikipedia
STRATEGIC ASSESSMENT, PM Israel Benjamin Netanyahu melalui Twitter menyebutkan Israel tidak akan pernah menerima Tindakan ICC karena yang dilakukan Israel bukan kejahatan perang namun right of self-defense. Sebelumnya pada 28 April 2024, melalui Telegram, Netanyahu menolak ditangkap ICC Sementara, Amerika Serikat dibantu sejumlah negara G7 untuk menghentikan langkah Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) AS dan beberapa negara sekutunya khawatir surat perintah penangkapan pejabat tinggi Israel oleh ICC ini berpotensi merusak perundingan gencatan senjata di Gaza dengan Hamas.
PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel tetap akan mengirimkan militernya ke Raffah terlepas ada kesepakatan dengan Hamas atau tidak terkait pembebasan para sandera, termasuk meskipun rencana ini juga tidak didukung PBB dan AS. Sebelumnya Menlu Israel Katz berjanji akan menghentikan kontroversi rencana serangan ke Rafah yang ditempati sebanyak kurang lebih 1,4 juta penduduk Palestina.
Menlu AS Antony Blinken mengatakan, Israel dan Hamas harus menerima konsep perdamaian yang “extraordinarily generous,” (luar biasa murah hati). Sedangkan, pendukung garis keras Netanyahu seperti Bezalel Smotrich (Menkeu), dan Itamar Ben-Gvir (Menteri Keamanan Nasional)*mendukung rencana operasi militer ke Rafah untuk mencapai “kemenangan total”. Menurut data Kemenkes Gaza, sebanyak 34.388 orang terbanyak Perempuan dan anak-anak Palestina telah terbunuh sejak perang 7 Oktober 2023.
Aggota Parlemen AS Brad Sherman (D-California) mengatakan, Washington akan membalas setiap upaya untuk menangkap para pemimpin Israel selama perang mereka yang sedang berlangsung dengan Hamas. Menurutnya, anggota parlemen AS dari Partai Republik dan Demokrat menyerukan tindakan pembalasan terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) jika pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel atas peran mereka dalam dugaan kejahatan perang terhadap Palestina. Hal senada dikemukakan Anggota Parlemen A S Ritchie Torres (D-New York) menyatakan, Kongres dan Biden harus menanggapi dengan “konsekuensi yang kuat” jika ICC memberikan izin bagi Israel. Sementara, Elise Stefanik (Anggota Parlemen daritefanik (Anggota Parlemen A S) menyatakan, ICC mendukung Hamas dengan mencoba menghukum satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah hanya karena membela diri melawan terorisme biadab. Kemudian, Senator John Fetterman (D-Pennsylvania) mengatakan upaya untuk mengadili para pemimpin Israel “akan menjadi pukulan fatal terhadap kedudukan hukum dan moral ICC. Ketua DPR Mike Johnson (R-Louisiana) menegaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Israel. Dia menyebut kemungkinan surat perintah penangkapan tersebut “tidak berdasar dan tidak sah,” dan menambahkan bahwa hal tersebut akan merusak keamanan nasional AS
Menhan Israel Yoav Gallant mengatakan, Israel melalui saluran diplomatik mencoba untuk menghentikan langkah The International Criminal Court (ICC) menangkap PM Israel Benjamin Netanyahu dan pimpinan tertinggi Israel lainnya antara lain Panglima Militer Israel, Herzl Halevi dengan tuduhan kejahatan perang*, dimana surat penangkapan akan dikeluarkan ICC pada minggu ini menurut laporan media NBC.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, sudah sangat jelas mengenai penyelidikan ICC tidak mendukung itu, karena AS tidak percaya ICC mempunyai yurisdiksi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, China akan menjadi tuan rumah dalam perundingan antara delegasi Hamas dipimpin pejabat senior Hamas, Moussa Abu Marzouk dan delegasi Fatah dipimpin oleh pejabat senior Azzam Al-Ahmed. Hamas merupakan kelompok yang menguasai Gaza. Pada 1 Oktober 2023, kelompok ini menginisiasi serangan ke Israel dan memicu serangan balasan negara tersebut yang kini telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina. Fatah merupakan gerakan Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina yang didukung Barat, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel. Kedua faksi Palestina yang berseberangan itu gagal menyelesaikan perselisihan politik mereka sejak pejuang Hamas mengusir Fatah dari Gaza dalam perang singkat pada tahun 2007.
Akhir April 2024 Hamas merilis video pembebasan 2 tahanan Israel yang sudah ditahan selama 202 hari atas nama Omri Miran dan Kieth Siegel (berkewarganegaraan ganda Israel-Amerika). Hamas masih menahan 130 orang di Gaza. Sebelumnya, Hamas membebaskan warga Amerika, Hersh Goldberg-Polin.
Sebenarnya Netanyahu bukanlah satu-satunya pejabat Israel yang akan dihadiahi surat penangkapan. Beberapa pejabat Israel dan Hamas juga akan dikenakan hal yang sama, meski belum terverifikasi. Sebelumnya, beberapa petinggi negara lain juga sempat mendapatkan surat penangkapan ICC seperti pertama, Omar al Bashir adalah mantan pemimpin Sudan menjadi buronan ICC dan telah diincar sejak 2009. ICC menerbitkan dua surat perintah penangkapan terhadap Bashir, yakni pada Maret 2009 dan Juli 2010. Ia dituntut dengan sejumlah kasus mulai dari kejahatan perang, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak konflik di Darfur meletus pada tahun 2003 sampai 2008. Kedua, Muammar Gaddafi, mantan Pemimpin Libya bersama Gaddafi, anaknya Seif al Islam dan Ketua Dinas Intelijen Libya Abdullah al Senussi mendapatkan surat penangkapan di 2011 terkait revolusi di Tripoli, Benghazi dan Misrata. Ketiga, Laurent Gbagbo, mantan Presiden Pantai Gading di 2011 terkait kejahatan perang dalam pertikaian yang terjadi di negara itu selama pemilu di 2010. Gbagbo telah berada dalam tahanan ICC sejak November 2011. Keempat, William Ruto, Wakil Presiden Kenya menjadi salah satu buronan ICC sejak 2013 dituduh membantu mendalangi kekerasan pasca pemilihan tahun 2007 dan 2008 yang menewaskan lebih 1.000 orang. Namun pada 5 April 2016, Trial Chamber memutuskan kasus terhadap Ruto dihentikan. Kelima, pada Maret 2023, ICC mengumumkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Kremlin mengatakan bahwa pihaknya tidak mengakui otoritas ICC. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan perintah penangkapan ke Ketua ICC.
Investigasi ICC dilaksanakan sejak tahun 2021 terkait kejahatan perang yang dilakukan militer Israel dan kelompok militan di Palestina di Tepi Barat dan Gaza sejak tahun 2014, awal mula Israel memerangi Hamas. Pemerintah Afsel juga melaporkan genosida yang dilakukan Israel ke International Court of Juctice (ICJ), dimana Afsel menuding militer Israel melakukan kejahatan perang dan genosida selama perang melawan Hamas di Gaza. Baik ICC dan ICJ bermarkas di Hague, Belanda. Bekerja berdasarkan Statuta Roma tahun 2002, ICC bertugas terkait individu yang melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi kejahatan (‘crime of aggression’), sedangkan ICJ adalah organisasi PBB yang menangani perselisihan antar negara. AS, Rusia, dan China tidak mengikuti Statuta Roma dan tidak mengenal juridiksi pengadilan. Surat penangkapan Netanyahu bagaimanapun juga akan berisiko terhadap PM Israel tersebut jika berkunjung ke 124 negara yang mengakui Statuta Roma.
Sementara sampai saat ini belum jelas sikap Netanyahu atas permintaan Hamas yang menginginkan perjanjian perdamaian termasuk meliputan gencatan senjata permanen/permanent ceasefire dan penarikan total militer Israel dari Gaza. Sebelumnya, pada November 2023, terjadi gencatan senjata antara Hamas-Israel dimana Israel menukar 80 warganya yang ditahan Hamas, dengan 240 warga Palestina diberbagai penjara di Israel.
China telah meningkatkan advokasi bagi Palestina di forum internasional dalam beberapa bulan terakhir, menyerukan konferensi perdamaian Israel-Palestina berskala lebih besar dan jadwal khusus untuk menerapkan solusi dua negara. Pada Februari 2023, Beijing mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memberikan pendapatnya mengenai pendudukan Israel di Wilayah Palestina, yang menurut mereka ilegal. China jua telah mendorong Palestina untuk bergabung dengan PBB, walaupun gagal karena diveto AS (Red)
