Sri Mulyani Indrawati-Menteri Keuangan
STRATEGIC ASSESSMENT. Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto ikut menyoroti kebijakan pemerintah yang ingin melakukan penghematan dengan memangkas 50% anggaran kementerian dan lembaga untuk perjalanan dinas. Hal itu disampaikan saat membuka rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Titiek berpesan agar kepada Menteri Trenggono untuk terus berkomitmen tidak merealokasi anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya pada anggaran kahun 2025.
Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Edaran, meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja dinas hingga 50% pada anggaran tahun 2024. Penghematan itu, menurut Sri Mulyani, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian/ Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas.
Ia juga berpesan efektivitas pencapaian target sasaran program dan kegiatan di tahun 2025 harus tetap terjaga, mengingat kondisi ekonomi masyarakat di sektor Kelautan dan Perikanan masih mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan dari negara.
Lebih lanjut, dalam dalam paparan Menteri KKP, target indikator kerja KKP Tahun 2025 untuk produksi perikanan mencapai 24,58 juta ton. Sedangkan nilai tukar nelayan mencapai 105 – 108, serta pertumbuhan PDB di sektor perikanan mencapai 4% – 6%.
Adapun nilai ekspor hasil perikanan di tahun 2025 ditargetkan mencapai US$ 6,25 miliar, produksi garam 2,25 juta ton, dan mencapai luasan konservasi perairan mencapai 30 hektare.
Sementara itu, salah seorang aktifis senior mendukung langkah Menkeu memangkas 50% anggaran untuk perjalanan dinas. “Hal ini membuktikan mungkin banyak perjalanan dinas yang tidak bermanfaat bagi pemasukan negara, kecuali menjadi “take home pay” bagi pelaksana perjalanan dinas,” ujarnya seraya menambahkan, juga perlu evaluasi apakah perjalanan dinas pejabat tinggi negara efektif atau merugikan keuangan negara. Kalau sekedar MoU saja tanpa ada investasi yang masuk ke Indonesia itu sama saja hanya jalan-jalan ke luar daerah atau keluar negeri,” ujarnya sengit.
