STRATEGIC ASSESSMENT. Penetapan Presiden Jokowi alias Mulyono atas Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan BSD sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dikecam kalangan politisi Senayan. Penetapan PIK 2 dan BSD sebagai PSN sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu.
“Saya kira ini bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu. Karena itu kebijakan ini harus ditolak agar tidak menjadi pembenaran bagi penyelenggara negara berikutnya,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto, belum lama ini.
Muliyanto pun meminta masyarakat mengawal penetapan status PSN tersebut agar DPR dan Pemerintah segera mengevaluasi penetapan ini. Hingga selanjutnya membatalkan dan mengganti dengan proyek lain yang lebih penting.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu, proyek PSN itu milik swasta yang dibangun untuk kepentingan komersil sehingga tidak patut mendapat bantuan APBN. Ia pun minta Pemerintah memprioritaskan program lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Bukan hanya bermanfaat bagi segelintir pengusaha saja.
Dia juga mengaku heran apa pertimbangan Pemerintah memasukan proyek PIK 2 dan BSD sebagai PSN. Kalau mau balas budi politik tidak elok menggunakan APBN.
Dia mendesak Calon Bupati Tangerang dan Calon Gubernur Banten membela kepentingan rakyatnya untuk mampu mendesak Pemerintah membatalkan PSN ini.
Isu ini harus menjadi perhatian publik agar Pemerintah tidak semena-mena menetapkan proyek komersil milik swasta sebagai PSN.
Dia menilai penetapan PIK 2 sebagai PSN sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu, karena itu kebijakan ini harus ditolak agar tidak menjadi pembenaran bagi penyelenggara negara berikutnya.
Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar menyebut banyak proyek strategis nasional (PSN) yang tidak melewati analisis kebijakan yang matang serta marginal cost lebih besar daripada marginal benefitnya.
Walaupun tujuan utama PSN itu untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menekan angka ketimpangan, dalam konteks kebijakan, PSN menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pilihan kebijakan lainnya.
Pemilihan PIK dan BSD sebagai PSN, sambung dia, lebih kental sebagai balas budi Jokowi terhadap investor yang selama ini mendukung Jokowi termasuk pembangunan IKN. Sinar Mas dan Aguan jelas mendapatkan manfaat langsung dari penetapan PIK dan BSD sebagai PSN, mulai dari kenaikan saham hingga perizinan.
“Oligarki ekonomi dan tukar guling proyek seperti ini sangat berbahaya karena rentan maladministrasi dan korupsi. Meskipun proyek ini tidak dibiayai langsung APBN, tapi penunjukan proyek untuk kepentingan kelompok tertentu dapat menciptakan distorsi dalam pasar dan menghambat persaingan yang sehat.”
Wahyu menyebut bahwa ketika pemerintah memberikan dukungan atau subsidi kepada kawasan swasta yang sudah berkembang, ada risiko dukungan tersebut akan memperkuat ketimpangan ekonomi yang sudah ada.
Dalam konteks yang lebih besar, penunjukkan kedua lokasi tersebut sebagai PSN sebenarnya tidak adil, karena BSD dan PIK sudah berkembang pesat, ditopang oleh taipan dan perusahaan besar.
“PSN harusnya difokuskan pada pembangunan yang memang butuh intervensi khusus, seperti penguasaan sumber daya perikanan di kawasan Indonesia timur,” ungkapnya.