STRATEGIC ASSESSMENT. Sejumlah fungsionaris DPP PKB berencana menggelar Muktamar tandingan di Jakarta. Gelaran itu akan dilakukan lantaran Muktamar ke-VI PKB di Bali yang menunjuk kembali Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi Ketua Umum dinilai janggal.
A Malik Haramain selaku Sekretaris DPP PKB, menyampaikan, jika pelaksaan Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi serta cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali,” kata Malik dalam keterangan tertulisnya.
Ia mengklaim pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB tidak berjalan murni, lantaran dituding ada ancaman pemecatan struktural di balik hal tersebut.
Untuk itu, kata dia, Muktamar ke-VI PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center itu dianggap sesat, tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Cak Imin.
Ia pun menyampaikan jika pihaknya akan menggelar Muktamar PKB tandngan yang akan dilaksanakan September 2024.
“Mempertimbangkan keputusan tim panel dan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar di Bali, maka atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di Jakarta,” ujarnya.
“Menunjuk saudara Lukman Edy untuk mempersiapkan pelaksanaan muktamar dan melengkapi susunan kepanitian baik organizing comitte maupun steering committee,” sambungnya.
Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) segera menggelar Muktamar PKB tandingan yang didukung secara moral oleh para Kiai NU.
Lebih lanjut dikatakannya dalam keputusan Mukernas PKB 23 Juli 2024 menjadwalkan Mukmatar PKB pada akhir tahun seusai Pilkada.
“Muktamar PKB September nanti akan kami pastikan PKB on the track yang salah satu agendanya adalah mengembalikan PKB ke khittahnya ke garis perjuangan saat dulu berdiri 1998,” imbuhnya didampingi Eks Sekjen PKB Lukman Edy dan Dewan Syura DPP PKB KH. Unais Ali Hisyam.
Penyelenggaraan kegiatan Muktamar PKB menjadi sorotan karena dilaksanakan di tengah ketegangan yang terjadi di internal PKB. Dikatakan pula, Muktamar berlangsung di tengah kekisruhan internal PKB sebagai akibat dari kegaduhan yang terjadi antara DPP PKB dan PBNU.
Salah satu ketegangan itu disebabkan sejumlah isu penyelewengan AD/ART, yang berimplikasi pada kewenangan tunggal DPP PKB oleh Muhaimin Iskandar. “Tak ada kontrol kepengurusan di PKB, Muhaimin Iskandar tak bisa disupervisi oleh Dewan Syuro yang sebenernya memiliki peran utama dan penting di PKB. Terjadi sentralisasi kekuasaan dan keputusan partai jadi tertutup,” imbuhnya lagi.
Semua penyelewengan yang terjadi pada PKB di bawah Muhaimin semakin menjauhkan partai dari khittah pendiriannya. Juga tata kelola kelembagaan PKB di bawah Muhaimin jadi sangat eksklusif dan penuh kesewenang -wenangan.
Berikut pernyataan sikap Fungsionaris DPP PKB.
- Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip, kaidah demokrasi serta cacat secara organisatoris;
- Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenanganmasyarakat dan wisatawan di seluruh Bali.
- Dukungan dan surat mandat yang telah diberikan oleh ratusan DPC PKB di seluruh Indonesia;
- Pemecatan terhadap tokoh-tokoh PKB, diantaranya KH. Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, Lukman Edy, dan tokoh-tokoh senior PKB yang lain;
- Pengumpulan surat dukungan DPC PKB kepada A. Muhaimin Iskandar untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum DPP PKB
diiringi dengan ancaman pemecatan jabatan struktural.Terdapat 168 DPC PKB yang dibekukan menjelang berlangsungnya Muktamar di Bali.
6.Arena muktamar yang tertutup, ketat, dikawal dan dijaga oleh aparat kepolisian dan pacalang Bali yang menyebabkan arena Muktamar yang seharusnya berjalan secara demokratis menjadi arena yang tertutup dan hanya berlaku bagi para pendukung Muhaimin Iskandar.
7. Mempertimbangkan keputusan Tim Panel PBNU dan seruan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang pengembalian PKB pada khittah pendiriannya;
Pecalang Bali membubarkan sekelompok massa yang mengaku sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menolak Muktamar ke-6 PKB pada Sabtu petang, 24 Agustus 2026. Adapun Muktamar PKB digelar di Bali Nusa Dua Convention Center.
Puluhan massa yang berunjuk rasa itu memadati Lapangan Lagoon Nusa Dua, Badung, Bali yang berjarak 1,6 km dari lokasi muktamar. Mereka mengenakan atribut PKB dan menginginkan muktamar dihentikan. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan massa yang menolak Muktamar PKB itu bukanlah kader partainya.
Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB itu juga meminta kepada Polda Bali untuk membubarkan aksi tersebut. Dia mengaku khawatir akan terjadi gangguan ketertiban umum apabila massa aksi masih berunjuk rasa.
Huda tak menyebut dengan tegas siapa pihak yang menjadi penggerak aksi tersebut. Dia meminta kepolisian untuk mengusut sosok yang memobilisasi demonstran.
Melansir dari Antara, ratusan massa beratribut PKB itu menggelar unjuk rasa di kawasan Nusa Dua, Bali. Mereka menuntut pembubaran Muktamar PKB.
Sejak siang, massa aksi berbaju putih berlambang PKB, menggunakan udeng Bali, dan membawa spanduk partai berkumpul di sepanjang jalan masuk lokasi muktamar. Agenda Muktamar dijadwalkan pada Sabtu malam yang akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Arwan mengatakan selain membubarkan kongres, target mereka adalah meminta Muhaimin Iskandar mundur sebagai ketua umum. Ia menilai kepemimpinan Cak Imin tidak sesuai dengan marwah awal dibentuknya PKB.
“Karena ini tidak sesuai, Muhaimin itu sudah tidak sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pendiri partai, Gus Dur,” kata Arwan. “Tidak sesuai amanah dari pendiri-pendiri partai, Muhaimin Iskandar seperti raja kecil di partainya yang bebas memecat dan memilih pengurus, banyak hal.”
Arwan mengatakan pihaknya ingin masuk ke lokasi Muktamar di Bali Nusa Dua Convention Center. Namun, mereka dihalangi dan dibubarkan oleh personel Polresta Denpasar dibantu pecalang.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar di Nusa Dua, Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar yang menjadi forum tertinggi partai ini diikuti ribuan peserta perwakilan dari seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan badan otonom PKB dari seluruh Indonesia.
Namun, di tengah gelaran Muktamar di Nusa Dua, Bali, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan juga Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Apel Kesetiaan di wilayah dan waktu bersamaan. Pelaksanaan Apel Kesetiaan Bangser ini dikhawatirkan akan memicu ketegangan dan mengganggu pelaksanaan Muktamar PKB.
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berpesan agar pasukan Banser Ansor bisa menjaga kedamaian dan tidak mudah diadu domba.
Dia mengatakan, saat ini ada pihak-pihak yang diduga sengaja ingin mengadu domba di antara sesama warga Nahdlatul Ulama (NU).
Karena itu, Cak Imin meminta Kepolisian untuk siaga penuh menjaga seluruh wilayah Bali kondusif, terutama di wilayah pelaksanaan Muktamar PKB di Nusa Dua.
Cak Imin menyebut, pihaknya bahkan siap untuk menyediakan menu makan siang gratis bagi peserta Apel Kesetiaan Banser di Nusa Dua, Bali.
