STRATEGIC ASSESSMENT. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan ada pihak yang ingin merebut partainya. Menurut Megawati, hal itu menjadi salah satu alasan dia ingin kembali menjadi ketua umum partai banteng. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara pengumuman sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP untuk Pilkada 2024. Megawati baru mengungkap kesediannya kembali menjadi ketua umum dalam kegiatan tersebut.
Awalnya, Megawati berujar seharusnya dia sudah pensiun. “Saya ini barang antik, tahu enggak? Lho benar lah, umur 77 tahun. Kalau menurut dari peraturan, sudah pensiun tahu,” kata Megawati di hadapan kader-kadernya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
Awalnya, Megawati berujar seharusnya dia sudah pensiun. “Saya ini barang antik, tahu enggak? Lho benar lah, umur 77 tahun. Kalau menurut dari peraturan, sudah pensiun tahu,” kata Megawati di hadapan kader-kadernya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
Megawati berkata dirinya kembali diminta menjadi pemimpin partai oleh para kader PDIP. Presiden RI ke-5 itu berujar dia pernah berbicara soal permintaan tersebut kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. “Aku bilang sama Hasto, ‘Gue pikirin dulu ya, To. Gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga, ini disuruh jadi Ketum lagi’,” ucap Megawati.
Megawati kemudian menyampaikan ada orang yang ingin merebut PDIP. “Sudah begitu sekarang ada orang mau mengambil pula, PDI Perjuangan. Aih gawat. Hehehe. Gile! Wartawan tulis. Gile! Dia enggak mengerti harga kehormatan,” ucap Megawati. Dia tak menyebut siapa pihak yang dimaksud.
Megawati lalu kembali membahas keinginannya untuk pensiun dan berkumpul bersama keluarga. “Aku denger itu (permintaan untuk jadi ketua umum) tadinya, ‘Gue mau pensiun ah’. Saya kan sudah punya cicit. Aduh cicitku lucu banget, jadi darling saya. Aih, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum,” kata putri Presiden pertama RI Soekarno.
Sikap tersebut, kata Megawati, berubah setelah dia tahu ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. “Eh begitu dengar ini akan diambil alih nih kayaknya PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi. Hahaha. Keren apa enggak?” ujar Megawati.
Setelah itu, Megawati meminta para kadernya untuk mengikuti pada perintahnya jika dia kembali menjadi ketua umum. Megawati juga menyatakan tidak takut dengan orang yang ingin merebut partai yang telah dia pimpin selama puluhan tahun itu.
Megawati berujar dirinya tidak cemas jika kemudian ada upaya pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Pilkada 2024 yang saat ini terkesan menghalangi orang mencalonkan diri. Dalam kesempatan itu, dia juga sempat menyinggung nasib PDIP yang ditinggal sendirian, sedangkan partai lain membentuk KIM Plus.
Megawati menyebut upaya menghalangi seseorang itu dilakukan dengan membentuk koalisi. Dia pun terkadang merasa kasihan dengan nasib PDIP yang pada akhirnya ditinggal sendirian sedangkan yang lain membentuk KIM Plus.
Megawati lantas mempertanyakan apa itu KIM Plus. Dia kemudian menyebut seharusnya setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih dalam pemilu langsung.
Megawati juga mempertanyakan KPU terkait slogan luber jurdil. Dia sempat bertanya-tanya dengan slogan tersebut apakah bisa benar-benar dijalankan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. yang menyatakan ada pihak berupaya merebut partai tersebut.
Bukan hanya itu, Hasto bahkan mengaku ada salah satu menteri dalam kabinet saat ini yang menyatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun ingin menduduki posisi Ketua Umum PDIP.
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media mengenai maksud dari pernyataan Mega di hadapan para calon kepala daerah (cakada) yang menyebut ada upaya pengambilalihan PDIP.
Jokowi selama ini dikenal sebagai kader PDIP. Dia juga meraih jabatan publik dari mulai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode RI dengan kendaraan PDIP. Namun, kedekatan Jokowi dengan elite PDIP ‘retak’ karena Pilpres 2024.
Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu pun kemudian dikaitkan pula dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP.
“Kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka, apa yang disampaikan ibu Megawati Soekarnoputri adalah benar,” kata Hasto.
Hasto menegaskan Megawati bukan hanya sekadar Ketua Umum PDIP, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus presiden pertama RI yaitu Sukarno. Menurutnya, Megawati sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Hasto sempat membicarakan upaya pengambilalihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku ‘NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971’ di Cikini, Jakarta Pusat.
Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP.
Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN Ryaas Rasyid untuk bertemu Mega.
“Ada seorang menteri … ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk bu Mega agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada pak Jokowi,” kata Hasto, Selasa, 2 April 2024
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang juga Menkominfo membela Jokowi dari dugaan upaya mengambil alih PDIP.
Budi menegaskan tuduhan itu tidak benar. Pemimpin organisasi relawan Jokowi itu mengatakan Jokowi tak pernah berniat mengambil alih PDIP.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menanggapi pernyataan Ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri yang mengaku mendengar kabar ada yang ingin mengambil alih partainya. Puan menilai, jika memang benar ada pun, tidak akan pernah bisa. Awalnya Puan Maharani meminta kepada awak media untuk menanyakan soal kabar tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati secara langsung.
“Tanya ke Ibu Mega,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Secara pribadi, Ketua DPR RI itu mengaku tidak melihat adanya upaya-upaya sebagaimana dimaksud Megawati
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin , merasakan hal yang sama dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri . Hal ini soal adanya intervensi yang ingin membegal atau merebut partai politik (parpol).
Untuk PKB, kata Cak Imin, masyarakat bisa melihat jelas adanya fenomena itu. Salah satunya, kata Cak Imin adanya segelintir elite PBNU yang ingin merebut PKB.
“Ya masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB,” terang Cak Imin saat ditemui di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta Selatan.
Kendati demikian, Cak Imin mengingatkan PBNU agar taat konstitusi. Ia menyarankan elite PBNU untuk bekerja di ranah masing-masing.
“Perlu saya sampaikan tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai UU Parpol, pakai UU Ormas,” ucap Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, jika Muktamar PKB hanya dilakukan di Bali. Kegiatan ini nantinya akan berlangsung selama dua hari yakni pada 23 hingga 24 Agustus 2024 mendatang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini memastikan, jika pun ada yang akan melaksanakan Muktamar selain di Bali dianggapnya ilegal.
Cak Imin pun mengaku tak akan segan bakal membubarkan jika memang adanya Muktamar selain digelar di Bali pada pekan depan. “Kalau ada yang atasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan,” ujarnya.
“Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol,” pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang untuk berembuk menentukam siapa yang akan jadi ketua umum Golkar.
“Jadi kami belum bertemu lagi untuk berembuk siapa di antara kami bertiga yang akan menjadi ketua umum, kita akan bangun kesepakatan,” kata Bamsoet, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “Dengan Agus Gumiwang, jadi sabar saja. Saya, Bahlil, dan Agus Gumiwang,” sambungnya.
Dia menjelaskan, sebelumnya antara dirinya, Bahlil, dan Agus Gumiwang sudah sepakat ingin maju bersama-sama sebagai calon ketua umum.
Sehingga, mereka akan bertemu dan memutuskan siapa yang akan maju di pemilihan Munas ke-11 yang akan digelar 20 Agustus 2024. Sebelumnya, Plt Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang juga percaya diri Bahlil Lahadalia akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar definitif.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kabar bahwa Bahlil Lahadalia telah mengantongi dukungan dari 34 DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia.
Ketum NasDem Surya Paloh mengungkap sinyal kalau dirinya menutup peluang dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Surya Paloh menyebut Anies sulit maju di Pilgub Jakarta.
Hal itu diungkap Surya Paloh usai acara penganugerahan bintang jasa dan kehormatan di Istana Negara, Jakarta. Surya Paloh ditanya soal peluang dukung Anies di Jakarta.
Surya Paloh lalu bicara kursi dukungan untuk maju di Pilgub Jakarta. Saat ini, Anies belum memenuhi syarat dukungan partai untuk maju di Pilgub DKI Jakarta.
Meski begitu menutup peluang, Surya Paloh tetap menganggap Anies sebagai sahabat NasDem. “Yang jelas Anies adalah sahabat NasDem, jelas itu,” ucapnya.
Sebelumnya, Surya Paloh mengungkap sinyal untuk gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Meski Surya Paloh tidak menyebut gamblang, namun mengatakan hal itu sudah jelas.
Surya Paloh menyebut dalam pencalonanya saling melengkapi. Surya Paloh menilai semua pihak pasti berpikir untuk mencapai tujuan bersama.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh memberikan sinyal untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Meski Surya Paloh tidak menyebut gamblang, namun mengatakan hal itu sudah jelas.
Surya Paloh menyebut dalam pencalonan perlu adanya saling melengkapi. Surya Paloh menilai semua pihak pasti berpikir untuk mencapai tujuan bersama.
Surya Paloh menegaskan sejak awal, partainya memposisikan diri berada di dalam pemerintahan saat ini. NasDem sebelumnya telah menyatakan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Pilkada 2024. Meski demikian, belum ada deklarasi koalisi dengan partai manapun terkait dukungan itu.
Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah alias Ijeck mengklaim hanya ada satu nama calon ketua umum (Caketum) di Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke-11 di Jakarta. Ijeck menyebut sosok itu adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
“Hingga saat ini rencananya satu nama, Pak Bahlil,” kata Ijeck. Anggota DPR RI terpilih dari dapil Sumut 1 ini memastikan bahwa Golkar Sumut sudah satu suara mendukung Bahlil.
Pandji Pragiwaksono seolah mengungkap mimpi buruk semua rakyat Indonesia terkait dinasti politik. Momen ini terjadi saat ia menjadi bintang tamu dalam acara podcast Akbar Faisal yang diunggah di YouTube.
Pandji mengkhawatirkan masifnya praktik dinasti di Indonesia bisa mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk terkait pendidikan. Sebagai contoh jika suatu jabatan di dapat dari kuasa keluarga, hal itu berpotensi membuat orang tidak mau sekolah.
“Salah satu yang paling saya khawatirkan di depan semuanya adalah kalau yang membuat orang jadi punya posisi-posisi tertentu adalah karena dia anakya siapa, percaya sama saya bang, tidak akan ada orang mau bersekolah,” jelas Pandji dalam podcast seperti dikutip Suara.com, Selasa (13/8/2024).
Sang komika mempertanyakan apa tujuan bersekolah hingga mencari ilmu setinggi mungkin, jika pada akhirnya perjuangan itu selalu kalah dengan orang yang memiliki akses orang dalam. Pandji menyayangkan sikap seorang presiden yang mencontohkan praktik dinasti politik. Diketahui anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memang sudah terpilih sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Sedangkan anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, terpilih sebagai Ketua Umum PSI.
“Kalau Presiden Republik Indonesia saja kemudian membuat anaknya bisa menjadi wakil presiden, kemudian anaknya satu lagi baru 3 hari masuk sebuah partai sudah langsung jadi ketua umum partainya. Lalu ada menantu jadi wali kota, kemudian pengen jadi gubernur,” kritik Pandji.
“Dan kalau kita lihat di berita ntar ada keponakannya lah, ada om nya lah, apa segala macem. Orang kan makin, ini tahun 2024 bang. Masak tahun 2024 semangat orang bersekolah gugur dicontohkan sama Presiden Republik Indonesia sendiri. Ini kan mengkhawatirkan,” tegas Pandji.
Pandji lantas menjelaskan bahwa saat seseorang berpolitik, maka harus memperhatikan hal yang benar dan baik. Maksudnya, kata Panjdi, hal yang benar belum tentu baik, begitu pula sebaliknya.
“Di Indonesia kita kan kenal baik dan benar. Ini kan dua hal terpisah, yang baik belum tentu benar dan sebaliknya. Jadi kita bisa baik tapi gak bener. Tapi pada saat bersamaan, kita juga bisa benar, tapi tidak baik,” tandas Pandji Pragiwaksono.
Bak petir di siang bolong, tiba-tiba Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri, disusul Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar pada Selasa malam (13/8/2024), yang memutuskan menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Pelaksana Tugas Ketum. Bagi bakal calon (balon) kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, atau gubernur, suasana menjadi runyam dan menegangkan!
Masalahnya adalah, apakah rekomendasi yang telah diberikan DPP Golkar kepada ratusan balon itu masih berlakuatau dibatalkan?
Seorang pengurus DPP Golkar, yang juga Tenaga Ahli Anggoota DPR RI dari Golkar, sebut saja Luqman namanya, mengabarkan bahwa semua rekomendasi itu ditunda.
Penundaan ini senada dengan keterangan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar, Maman Abdurrahman. Ia menyatakan peta politik balon kepala daerah dari Golkar berpeluang berubah setelah Airlangga Hartarto mundur.
Sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan secara resmi, nama balon masih dinamis. “Segala sesuatunya baru bisa dipastikan setelah mendaftar di KPU,” kata Maman kepada wartawan di kantor DPP Golkar.
Nah, untuk mendapatkan rekomendasi itu saja, para balon sudah keluar duit lumayan besar. Soalnya, “Tidak ada makan siang gratis dalam politik”: begitu adagium politik yang berlaku. Dan harga rekomendasi dari DPP Golkar itu tentu tidak akan di bawah Rp100 juta rupiah.
Menurut pengumuman DPP Golkar yang dicatat media massa, Golkar telah menerbitkan rekomendasi untuk 22 calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada 2024.
Selain itu, Golkar juga memberikan rekomendasi kepada 278 calon kepala daerah untuk kabupaten/kota, dengan tambahan dukungan kepada 309 calon bupati/wakil bupati maupun calon wali kota/wakil wali kota. Semula akan pengumuman lebih lanjut mengenai rekomendasi tambahan kepada bAlon kepala daerah lain pada 18 Agustus 2024. Tetapi sejak Airlangga mengundurkan diri mendadak dan Golkar dipimpin Plt Agus Gumiwang, semua rekomendasi itu ditunda.
Alhasil, lebih dari 300 balon kepala daerah deg-degan jantungnya. Sebab, bisa saja rekomendasi mereka dibatalkan, diganti balon yang baru.
Kalau ini terjadi, mereka mesti mencari rekomendasi baru dari partai lain, yang tentu saja sulit didapat, karena sebagian besar partai politik sudah mengumumkan balon yang akan didukungnya dan diberi rekomendasi.
Para kiai struktural dan pengasuh pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (12/8/2024). Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Anwar Iskandar dan Amin Said Husni mendengarkan keluh kesah para kiai yang hadir. Kiai Anwar Iskandar mengatakan, pertemuan itu juga dihadiri oleh pengasuh Pesantren Lirboyo Anwar Manshur, serta pengasuh Tebuireng, Kiai Abdul Hakim Mahfudz dan para Rais Syuriyah Pengurus Cabang NU Jawa Timur.
Dalam pertemuan itu, Kiai Anwar menyimpulkan dua kesepakatan. Pertama, para kiai sepakat antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideoligis, historis, politis organisatoris, dan kultural.
“Kesepakatan kedua, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan,” ucap Kiai Anwar dalam keterangan tertulis
Ia mengatakan, kesepakatan itu diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari marwah utama pendirian partai. Kiai Amin Said Husni menyampaikam, harusnya kepengurusan PKB mulai dari level DPP hingga bawah akan mirip dengan struktur PBNU. Misalnya, adanya Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz.
Namun, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dinilai memangkas struktur tersebut untuk melanggengkan kuasa. “Dulu sama dengan NU, malah calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang ketua Dewan Tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini Ketua Umum,” ucap Kiai Amin. Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024.
Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus.
Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebab, pansus tersebut dinilai mengincar Kementerian Agama yang sedang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.
