STRATEGIC ASSESSMENT. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat jadi kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian, tersebar poster Gibran didukung maju sebagai kandidat Ketum Partai Golkar di grup obrolan WhatsApp.
Ujang menyebut bahwa Golkar dirusak jika benar Gibran diusung menjadi kandidat ketum karena ada aturan yang dilanggar.
Pendapat senada dinyatakan Ujang apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi Ketum Golkar. Sebab, tidak sesuai dengan ketentuan dalam partai berlambang pohon beringin tersebut.
Ujang sempat mengingatkan bahwa Golkar punya sejumlah aturan bagi calon ketua umumnya. Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun juga aktif di partai. Selain itu, menurut dia, ada istilah prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (pdlt) dalam tradisi Golkar.
Sementara itu, Gibran dan Jokowi diketahui sebelumnya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan belum bergabung apalagi menjadi kader Partai Golkar. Oleh karena itu, Ujang mengatakan, skenario yang paling mungkin adalah menempatkan orang Jokowi yang merupakan kader atau pengurus Golkar sebagai ketua umumnya.
Ujang berpandangan bahwa ada upaya menguasai Partai Golkar usai Airlangga secara mengejutkan menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Golkar pada 11 Agustus 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti Anies Baswedan yang diisukan gagal maju Pilkada 2024 karena tak dapat dukungan parpol. Menurutnya, sejak Pilpres 2024, bila ada parpol dukung Anies, pasti ada tujuan tertentu. Ia menambahkan, saat ini Anies tak diperlukan lagi bagi partai. Sebab, dinamika yang ada di Pilgub Jakarta tentu berbeda dengan Pilpres 2024.
Fahri juga mengatakan, sistem tiket untuk Pilgub Jakarta perlu ditata dengan baik. Mulai dari apa dasar pencalonan seseorang untuk maju di Pilkada 2024.
Belakangan dinamika Pilgub Jakarta begitu hangat. Anies yang tadinya didukung PKS dan NasDem, digadang bakal tak dapat tiket maju.
Sebab, PKS sudah mulai goyah dan bisa beralih dukung Ridwan Kamil bersama Koalisi Indonesia Maju. Alasan PKS, karena Anies telah melewati deadline untuk mendapat dukungan parpol lain.
Terkait deadline ini, Anies juga telah membantah.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkap partainya pernah menawarkan Anies Baswedan untuk menjadi kader untuk pencalonan Pilgub Jakarta 2024, namun tak bersambut positif. Jazilul menyebut bertukar pendapat adalah hal yang wajar. Apalagi dalam kaderisasi, katanya, pendekatan dengan caranya pasti akan dilakukan.
Saat ditanya soal dukungan PKB di Pilgub Jakarta, Jazilul berbicara soal perubahan cuaca.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkit pihaknya pernah menawari Anies Baswedan mengenakan ‘jas putih’ atau bergabung menjadi kader dalam pencalonan di Pilgub Jakarta 2024. Khoirudin mengaku mendapat informasi bahwa Anies dinilai tidak menyambut positif tawaran itu.
Hal itu disampaikan Khoirudin melalui rekaman suara (voice note) saat membalas voice note Anies Baswedan yang sempat beredar di publik soal tenggat waktu (deadline) kepastian pencalonan di Pilgub Jakarta. Khoirudin membenarkan rekaman tersebut berisikan suaranya. Tim Humas PKS mengizinkan rekaman tersebut untuk dikutip.
Menurut Khoirudin, tawaran gabung PKS kepada Anies itu agar bakal cawagubnya dapat dipasangkan dari kader lain. Terkait itu, lanjut Khoirudin, Anies menyatakan memilih netral tanpa dikaitkan dengan partai tertentu.
