Soekarno
STRATEGIC ASSESSMENT. Soekarno adalah penggali Pancasila dan terbukti dapat membawa kemerdekaan Indonesia. Indonesia harus percaya kepada kemampuan bangsa dalam mengelola ekonominya, karena sumber daya alam besar dan semangat kerja rakyat yang tinggi serta budaya gotong royong maka kesejahteraan ekonomi dapat tercapai. Pembangunan harus melibatkan rakyat.
Demikian dikemukakan Guruh Soekarnoputra dalam dialog nasional Parmias (Patriot Milenial Indonesia, red) bertema “Ekonomi Berdikari sebagai konsep keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia emas 2045” melalui zoom meeting.
Menurut Ketua Yayasan Bung Karno ini, berdikari ekonomi berarti ada demokrasi ekonomi dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Pola pembangunan pada titik berat komunal masyarakat.
“Program ekonomi saat ini disiapkan oleh Presiden sangat berbeda dengan pemikiran Soekarno. Kita harus waspada dengan neokolonialisme atau globalisme untuk menjarah sumber daya alam kita,”ujar politisi senior ini
Sementara itu, Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak SE., MA mengatakan, cara mencapai keadilan oleh Soekarno adalah sosialisme ala Indonesia dengan tidak ada kaum yang sengsara.
“Masalah ekonomi adalah masalah struktural. Ekonomi akan berkembang sebagaimana nasionalisme dihargaI,” ujar Dosen FEB UKI ini.
Menurut Peneliti Ekonomi dan Ketua Litbang Yayasan Bung Karno-YBK, government expendicture menyumbang pada konsumerisme masyarakat. Pendekatan supply side dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri dapat memecahkan masalah ekonomi saat ini serta pendekatan monetaris dan fiskalis akan merusak perekonomian dalam negeri.
Narasumber lainnya Prof. Dr. Imam Muklis, SE., M.Si yang juga Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang mengatakan, jumlah penduduk selalu tambah dan ini penting dalam perencanaan pembangunan untuk menerapkan ekonomi berdikari. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pararel dalam fluktuasi ekonomi termasuk terjadi pelambatan ekonomi bersama negara ASEAN, dengan recovery yang berbeda. ASEAN adalah area yang sangat dinamis. Pengangguran ASEAN cenderung menurun sejak 2010 termasuk di Indonesia.
“Kemampuan UMKM menjadi potensi penguat ekonomi berdikari di Indonesia. Ketahanan pangan harus dapat berkelanjutan dalam konteks ekonomi berdikari. Kemiskinan, gini ratio, indeks ketimpangan gender, pengangguran terbuka dan revelensi stunting yang masih tinggi di Indonesia,” ujar Imam.
Menurutnya, UMKM menjadi penyokong ekonomi nasional dan berkontribusi dalam perekonomian karena pelakunya masyarakat sendiri. Sektor pertanian dan pelaku UMKM yang perlu diperhatikan untuk menjadi fundamental ekonomi marhaen ini dapat menjadi lokomotif ekonomi mencapai keadilan sosial.
“Pembangunan inklusif untuk semuanya sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang mengadopsi kepentingan ekonomi banyak kalangan,” tambahnya.
Sedangkan, Prof. Ir. Robert Molenaar., M.S, PhD mengatakan, mindset Indonesia sebagai negara agraris menjadi terlena, sehingga saat ini terjadi impor beras dan kesejahteraan petani masih belum tercapai.
“Jika dilihat sektor pertanian saat ini, maka sulit mewujudkan Indonesia emas 2045. Aspek ketahanan pangan Indonesia masih perlu diperbaiki karena belum mencapai tahap aman. Mayoritas petani dan nelayan kita masih miskin. Pangan dan pertanian menjadi kunci mewujudkan Indonesia emas 2045. Modernisasi dan hilirasi sektor pertanian akan memberkan nilai tambah dengan angkatan kerja pertanian banyak diserap,” urai Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado ini.
Narasumber lainnya, Dr. Revrisond Bazwir, M.BA. yang juga Dosen FEB UGM mengatakan, gagasan ekonomi berdikari adalah bagian tidak terpisahkan dari perjuangan nasional, sehingga akan terus ditagih rakyat. Dua dimensi ekonomi berdikari yaitu eksternal dan internal.
“Struktur ekonomi Indonesia yang diposisikan sebagai subordinat kapitalisme internal harus dilikuidasi. Ketergantungan pada barang impor semakin banyak di Indonesia, termasuk impor pakaian bekas. Rupiah melemah saat ini karena investasi asing lari dari Indonesia. Kecenderungan ekonomi berdikari adalah inward looking,” ujarnya.
Menurut Penasihat Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini, transformasi struktural di Indonesia harus dilakukan untuk menghindari eksploitasi terhadap rakyat Indonesia, dengan merubah struktur ekonomi kolonial saat ini. Peran negara dalam mewujudkan ekonomi berdikari belum diikuti dengan langkah-langkah strategis.
