Pemerintah akan memberikan 1 unit apartemen untuk 1 aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, tidak bagi ASN yang belum berkeluarga. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, rencana awalnya pemerintah akan memberikan 1 unit apartemen untuk setiap ASN. Namun, lantaran pada tahap awal ini pembangunan hunian ASN masih berlangsung dan IKN akan kedatangan banyak ASN yang belum berkeluarga, maka sebagian ASN akan berbagi 1 unit apartemen dengan ASN lainnya.
“Jadi skenario awalnya 1 ASN 1 hunian, tetapi ini kan ada juga ASN yang di tahap awal banyak yang jomlo ini yang belum berkeluarga. Maka nanti diklaster, diklasifikasi sharing dulu,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta.
Anas melanjutkan, para ASN yang semula jomlo nantinya akan mendapatkan 1 unit apartemen juga jika sudah berkeluarga. Namun, tentunya hal ini baru dapat dilakukan seiring dengan penambahan jumlah hunian ASN yang dibangun di IKN. “Sedang disiapkan, skenarionya memang begitu. Tapi ini kan membuat apartemen untuk hunian ASN tidak bisa langsung disulap, butuh proses karena konstruksinya dan lainnya,” ucapnya.
Anas menyebutkan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengebut penyelesaian pembangunan 47 tower apartemen ASN di IKN. Ditargetkan, sebanyak 12 tower akan rampung dibangun pada Juli 2024 untuk menampung pemindahan ASN ke IKN tahap awal. Sedangkan 35 tower sisanya akan diselesaikan pada akhir 2024.
Setiap tower apartemen berisi 60 unit, di mana luas tiap unit 98 meter persegi. Setiap unitnya terdiri dari 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu yang langsung terhubung dengan ruang makan, 1 dapur, 1 ruang untuk mencuci, dan 2 balkon. “Total tower 47, ini untuk ASN 29 tower, TNI/Polri 18 tower. Total 2.820 unit, dimana untuk ASN 1.740 unit dan TNI/Polri 1.080 unit,” tuturnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) bakal pindah ke IKN Nusantara usai HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada Agustus tahun ini.
“Kalau untuk ASN sendiri, rencananya akan digelar Upacara Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, dan baru setelah itu ASN pindah ke IKN,” ujar Basuki di Jakarta.
Ia mengatakan kepindahan PNS dilakukan pada waktu tersebut karena hunian serta bangunan kantor di IKN akan terlebih dahulu digunakan bagi petugas yang melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di sana.
Sedangkan untuk progres pembangunannya, Basuki menargetkan setidaknya 12 tower dari total 47 tower hunian ASN selesai bulan Juli. Dari total tersebut, sudah ada 9 tower yang topping off atau tutup atap sebelum Lebaran.
Selain hunian ASN, rumah tapak jabatan menteri (RTJM) juga telah menunjukkan progres signifikan. Saat ini dari total 36 rumah, ada 4 yang telah selesai.
“Sekitar 80% (progres). Dari 36 itu, ada 4 unit sudah selesai, yang lain tinggal finishing,” ujarnya.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan sebanyak 2.505 ASN tersebut berasal dari 25 instansi kementerian/lembaga. Jumlah ini menggunakan data BKN dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo. Terbanyak berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 321 orang.
Lebih lanjut, pemindahan ASN nantinya berdasarkan skala prioritas yang dapat memenuhi syarat potensi dan kompetensi yang dilakukan oleh BKN. Tentunya, pemindahan akan dilakukan secara bertahap.
Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci total ASN yang akan pindah ke ibu kota baru tersebut. Sebab, dia menilai hal ini nantinya berkaitan dengan kebijakan yang dibuat kementerian teknis, yakni Kementerian PAN-RB.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini sudah ada 4 unit rumah menteri atau rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang sudah jadi di IKN. Sebelumnya, per Februari 2024 baru ada 2 unit rumah menteri di IKN yang sudah selesai.
Adapun, Iwan menambahkan bahwa progres pembangunan rumah menteri di IKN berada di sekitar 80-an %. Iwan pun menargetkan sebanyak 36 unit rumah menteri di IKN bakal selesai dibangun pada Juli 2024.
Jika dilihat bagian interiornya, bisa dikatakan rumah menteri ini cukup mewah dengan tampilan yang modern. Bagian interiornya didominasi dengan material marmer dan kayu.
Untuk diketahui, ada 36 RTJM yang dibangun di IKN. Sebanyak 36 unit RTJM ini terdiri dari bangunan di downslope sebanyak 11 unit dan bangunan upslope sebanyak 25 unit di atas lahan seluas 20,4 hektare.
Sebagai informasi, RTJM dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR setinggi 2 lantai. Pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.
Adapun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1.000 m2 dan luas bangunan sekitar 580 m2. Rumah ini dibangun lengkap dengan meubelairnya.
Proses perpindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara diperkirakan bakal mundur dua bulan dari Juli ke September 2024. Penundaan dilakukan karena ketersediaan hunian yang disebut belum cukup menampung ASN yang terdaftar pindah ke IKN pada kloter pertama. Jumlah ASN yang akan dipindahkan juga disesuaikan dari semula 11.919 menjadi hanya sekitar 1.740 orang.
Hal tersebut, kata Azwar, akan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga. Apabila kesepakatannya dilakukan sharing hunian, 3.072 orang bisa ikut pindah. Kalau tidak, maksimal 1.740. Angka itu menyesuaikan dengan jumlah unit apartemen di IKN yang akan terbangun pada November 2024.
Total ada 47 tower apartemen yang tengah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di IKN. Satu tower terdiri atas 12 lantai. Setiap lantai terdiri atas lima unit dengan tipe tiga kamar. Dengan proyeksi tersebut, diperkirakan hanya akan ada 2.820 unit yang siap huni tahun ini. Sebanyak 29 tower atau 1.740 unit akan ditempati oleh ASN.
Dengan skema satu orang satu hunian, pemerintah harus menyiasati jadwal pemindahan ASN ke IKN tahap pertama. Pemetaan skala prioritas akan dilakukan untuk memilih kementerian atau lembaga apa saja yang akan dipindahkan paling awal. Pemetaan tersebut dilakukan dengan tiga filter penapisan.
Pertama, identifikasi peran strategis kementerian/lembaga atas negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Lalu identifikasi peran dan fungsi sebagai sistem pengambil keputusan untuk mendukung pencapaian strategis dan sistem pertahanan/keamanan. Terakhir, identifikasi tingkat risiko yang mungkin timbul jika terjadi kegagalan pelaksanaan tugas. Dari kementerian/lembaga yang masuk dalam skala prioritas, nantinya akan diseleksi lagi jabatan dan posisi apa saja yang harus pindah ke IKN paling awal.
Kriterianya adalah mereka yang secara pangkat maupun jabatan dapat menunjang capaian kinerja organisasi. Level eselon I, eselon II, dan pejabat fungsional akan menjadi prioritas.
Dengan skema tersebut, ada sedikitnya 10 kementerian dan lembaga yang akan lebih dulu pindah ke IKN. Salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara kementerian dan lembaga lain akan pindah pada September dan November 2024, Kominfo Dari total itu, satu merupakan pejabat tinggi madya alias eselon I. Pejabat eselon I yang berangkat adalah Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto. Wayan, kata Budi, dibutuhkan untuk menyiapkan infrastruktur telekomunikasi di IKN.
Tahap pemindahan ASN ke IKN sejatinya sudah dimulai pada 2022. Prosesnya dimulai dengan uji kompetensi atau seleksi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara. Sebanyak 22.436 orang telah melalui tahap uji kompetensi pada 2022. Lalu 96.760 pada 2023 dan 2.430 pada Februari 2024. Total ada 121.626 ASN yang telah melalui tahap tersebut. Mereka berasal dari 84 kementerian/lembaga yang berkantor di Jakarta.
Hingga saat ini, pembangunan IKN tahap pertama sudah mencapai progres 78,95 persen. Juru bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan salah satu proyek yang sudah hampir selesai adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Kompleks ini terdiri atas Istana Kepresidenan dengan progres 60,54 persen, kantor Presiden 58,53 persen, dan kantor Sekretariat Negara 65,65.
Di samping itu, progres positif lainnya juga terlihat dari pembangunan kementerian koordinator yang sudah mencapai 57 persen. Lalu hunian ASN sekitar 32,5 persen, yang ditargetkan selesai pada November 2024. Lalu 82,98 persen untuk progres pembangunan rumah para menteri.
Kepala adat suku Dayak Paser, Yusni, menyinggung ada bentuk ketidakadilan yang dialami oleh komunitasnya. Sebab, kata dia, kurangnya tawaran yang adil atau dialog yang bermakna.
Surat himbauan dari Badan Bank Tanah menjadi pukulan bagi masyarakat adat yang berjuang keras mempertahankan tanah warisan mereka, termasuk makam leluhur dan jejak sejarah nenek moyang.
Yusni menegaskan bahwa konflik ini mencerminkan ketimpangan dalam pembangunan di mana hak-hak masyarakat adat sering kali diabaikan meskipun ada ambisi besar untuk proyek infrastruktur.
Investor Properti Anthony Sudarsono yang sempat beberapa kali mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menceritakan kesaksiannya melihat pembangunan IKN yang sangat masif dalam waktu setahun belakangan ini. Ia menyebut sudah banyak tempat tinggal dan penginapan yang menampung ribuan pekerja proyek dan warga.
Menurutnya, terdapat banyak peluang bisnis yang bisa dikembangkan di IKN karena perputaran di pasar mencapai nilai triliun-an Rupiah. Menariknya lagi, ia menyebut potensi pasar di IKN melebihi daerah lainnya seperti Jogja, Semarang, dan Solo karena besarnya perpindahan masyarakat ke wilayah tersebut.
Anthony yang juga berinvestasi tanah di IKN dan berencana membangun penginapan ataupun hunian bagi masyarakat menyebut harga tanah di wilayah tersebut masih terjangkau. Namun, yang menjadi tantangan ada pada mobilisasi logistik barang-barang proyek.
Ia pun berharap proyek IKN bisa terus berjalan karena dana yang digelontorkan dalam pembangunan tidak sedikit. Lalu, investor juga masih kesulitan untuk datang ke IKN.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin memberikan tanggapannya soal usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi. Menurutnya, usulan tersebut harus disiapkan secara jelas baik alasan-alasannya maupun pertimbangannya sebelum dilakukan uji publik.
“Pengalaman kita dulu di badan legislasi kan kita membuat pertimbangan-pertimbangan alasan-alasan, kemudian uji materinya diuji ke publik, apakah usulan itu rasional, apakah usulan itu benar, apakah usulan itu bisa atau tidak. Ya mesti siapkan itu, tidak teriak sana teriak sini. Mesti ada usulan yang jelas,” kata Ali Ngabalin di gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Selain itu, ia juga mengatakan perlunya melihat regulasi yang sudah ada mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). “Regulasi tentang IKN kan sudah ada, kalau ada PKS mengusulkan tentang pentingnya seperti tadi dibicarakan, maka lihat regulasinya,” ujarnya.
Sementara terkait keputusan presiden (keppres) perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024, Ali Ngabalin mengaku akan mengeceknya terlebih dahulu.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi undang-undang. Kendati sudah disahkan, terdapat usulan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi.
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU DKJ telah dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah. Selama pembahasan, tentu sudah terdapat kesepakatan ihwal apa saja yang diatur di dalamnya.
