STRATEGIC ASSESSMENT. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, target Presiden Joko Widodo (Jokowi) upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79 di IKN Nusantara tahun ini bisa terwujud. Masih ada waktu 6 bulan dari sekarang untuk bisa mewujudkan itu. Menurut Bambang pada 17 Agustus 2024 sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dan TNI Polri, hingga pihak swasta sudah pindah ke IKN. Bambang meyakinkan pada saat itu IKN sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti hotel, restoran, dan tempat kuliner lainnya.
“Jadi kalau ada orang, bisa nggak sih? Insyaallah bisa, insyaallah kita upacara di sana. Insyaallah beberapa ASN, Polri, juga sudah pindah plus yang swasta juga. Karena di sana juga akan ada restoran, akan ada hotel, akan ada yang jual pecel lele, bakso, jual kopi-kopi Indonesia, dan seterusnya,” kata Bambang dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN disiarkan YouTube Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan itu Bambang menjelaskan pembangunan IKN tak berhenti sampai di situ, melainkan dilanjut hingga 2045. Ia menjelaskan hal ini perlu proses dan tidak bisa singkat.
Dari sisi pembangunan, di IKN akan ada 4 kantor Kementerian Koordinator, yang mana masing-masing Kementerian memiliki 4 tower. Kantor Bank Indonesia yang sedang dibangun juga akan berdiri di IKN. Kemudian ada berbagai fasilitas seperti rumah sakit, mall, hingga tempat hangout.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengungkap 4 pertanyaan ‘sejuta umat’ alias paling sering dilontarkan terkait proyek IKN Nusantara. Misalnya soal rencana upacara 17 Agustus 2024 di IKN hingga pembangunan di sana.
“Satu apa yang terjadi di 17 Agustus, ini pertanyaan sejuta umat. Mereka tanya bener nggak 17 Agustus kita upacara. Kedua, pertanyaan, kadang-kadang ditanyakan ke kami, selain fisik apa yang dikerjakan di sana, karena kalau fisik kelihatan ya, infrastruktur, gedung dan sebagainya,” katanya dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN disiarkan YouTube Pemprov DKI Jakarta.
Ketiga, soal kebenaran investasi di IKN. Keempat, adalah soal kelanjutan IKN setelah 2024.
“Ketiga, bener sudah ada investor? Karena orang meragukan, wah IKN nggak laku nih nggak ada yang masuk katanya. Keempat, apa yang terjadi setelah 2024,” tuturnya
Terkait investasi, Bambang menjelaskan jika groundbreaking di IKN sudah berjalan 4 kali. Bahkan dalam waktu 2-3 pekan ke depan akan ada groundbreaking baru yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Bambang juga bercerita bahwa di IKN sudah ada 3 rumah sakit swasta yaitu Hermina, Mayapada, dan Abdi Waluyo. Kemudian ada 6 hotel yang jumlahnya akan bertambah, hingga pusat perbelanjaan.
Bambang menegaskan pembangunan IKN sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya sangat jarang ibu kota baru di negara lain memiliki undang-undang. Adapun yang dimaksud Bambang adalah UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Meskipun undang-undang bisa dirubah, namun mekanismenya bisa memakan waktu panjang. Sebab hal itu harus melalui persetujuan parlemen dan ketentuan yang berlaku.
Adapun investasi di IKN diperkirakan sudah menyentuh angka 47,5 triliun. Sementara dalam paparannya, porsi investasi dari luar APBN di IKN menyentuh angka Rp 42,5 triliun.
Pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur sudah hampir selesai. Terbaru, progres pembangunan rumah menteri di IKN mencapai 78%. “Rumah Tapak Jabatan Menteri ya, waktu terakhir 50%-an berapa. Sekarang, sudah 78%,” kata Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan InfrastrukturIKNDanis HSumadilaga, kepada awak media, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan.
Pembangunan RTJM ini menjadi salah satu infrastruktur dasar yang menjadi prioritas. Pasalnya, pada bulan Juli 2024 sejumlah Kementerian akan mulai ke IKN, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Secara keseluruhan, progres IKN Batch I saat ini sudah mencapai lebih dari 74%. Adapun untuk progres Istana Negara dan Lapangan Upacara sendiri telah mencapai 55%. Sementara Kantor Presiden sudah mencapai 73,67%.
Kemudian untuk 4 komplek Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), saat ini progresnya antara lain Kemenko 1 sudah 48,9%, Kemenko 3 sudah 54,2%, dan Kemenko 4 sudah 54%. Hanya saja Kemenko 2 masih sekitar 35%-an.
Sementara itu, ada sekitar 16.000 ASN-Hankam ditargetkan untuk pindah ke IKN sekitar bulan Juli 2024. Maka dari itu, pembangunan rumah susun (rusun) ASN-Hankam juga terus dilakukan.
Progres pembangunan rusun ASN-Hankam sudah di atas 30%, rinciannya Rusun ASN1 realisasinya 30,8% dan Rusun ASN 4 34%. Begitu pula dengan hunian TNI/Polri dan BIN yang sudah sekitar 30%.
Dari total 47 tower rusun ASN-Hankam, Kementerian PUPR menargetkan 12 tower di antaranya akan rampung pada Juli 2024 ini dan siap menyambut ASN yang pindah ke IKN. Meski progresnya masih cukup jauh, Danis optimistis pihaknya mampu menyelesaikan 12 tower itu tepat waktu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tahun ini dikurangi menjadi 6.000 orang. Alasannya menyesuaikan kesiapan tempat di sana. “Totalnya tadinya yang pindah 11.916 (orang), tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah,” kata Anas saat mengisi sesi secara virtual di Rapat Kerja Kemendag 2024 yang diselenggarakan di Padma Hotel Semarang, Jawa Tengah.
Selain jumlahnya yang dikurangi, waktu perpindahan ASN ke IKN juga mundur dari sebelumnya Juli 2024 menjadi Agustus 2024. Hal itu karena menunggu selesainya lokasi digunakan untuk upacara HUT RI di IKN.
Berdasarkan jadwal terbaru, pemindahan ASN ke IKN dibagi menjadi tiga prioritas. Prioritas 1 yang akan pindah 179 eselon I di 38 K/L, prioritas 2 ada 91 eselon I di 29 K/L, dan prioritas 3 ada 378 eselon I di 59 K/L.
“Total yang akan pindah eselon I sudah disiapkan tempat suami istri di tempat itu. Sambil menunggu tower yang jadi, sebagian nanti teman-teman bisa share sharing sambil nanti kita punya tiga tahap jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” imbuhnya.
Selain itu, Anas juga memberikan bocoran bahwa ke depan kantor K/L di IKN akan berbasis share sharing. Dengan begitu meja bekerja saling berbagi antar orang.
“Kantornya tidak seperti kantor kita sekarang di mana 1 orang 1 meja, ke depan konsepnya shared sharing jadi sistem pemerintah berbasis elektronik sudah jalan, sistem kerjanya juga basisnya ke depan akan sangat efektif shared office, shared system dan seterusnya,” pungkasnya.
