STRATEGIC ASSESSMENT. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS Kota Serang dilakukan serentak besok lusa. PSU dilakukan karena ada pelanggaran Pemilu mulai dari ketua KPPS yang mencoblos sebanyak 5 kali hingga ada anak di bawah umur ikut pencoblosan. “Jadwalnya 21 Februari serentak di 4 TPS itu, satu hari di hari Rabu,” kata Komisioner KPU Kota Serang Iip Patrudin. PSU itu dilakukan di 4 TPS antara lain TPS 1 Banjarsari di Kecamatan Cipocok Jaya dan TPS 7 Kemanisan di Kecamatan Curug. Kemudian di TPS 24 Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan dan TPS 21 di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen.
KPU masih menggunakan KPPS yang kemarin bertugas menyelenggarakan pemilihan. KPU tidak memiliki anggaran untuk mengganti KPPS yang baru karena tugas mereka berakhir pada 25 Februari. Para KPPS itu bertanggung jawab melaksanakan PSU. Logistik sudah disiapkan oleh KPU Kota Serang dan langsung dikirim ke TPS melalui kerja sama dengan PPK dan PPS.
Iip juga membenarkan bahwa PSU ini berpotensi bisa mengurangi jumlah pemilih. Apalagi, dilaksanakan di hari kerja. Namun, pihaknya sudah menyampaikan sosialisasi ke warga untuk melakukan pencoblosan ulang.
Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan PSU di 4 TPS di Kota Serang. PSU dilakukan karena ada temuan saat hari pencoblosan pada 14 Februari.
Temuan tersebut mulai dari ada pemilih di bawah umur, KPPS mencoblos lebih dari satu kali, hingga adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS karena membiarkan pemilih tak terdaftar di DPT dan DPTB untuk mencoblos.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memberikan penegasan mengenai realisasi program makan siang gratis. Hal ini menjawab isu program unggulan paslon nomor urut 2 itu yang disebut baru terlaksana pada 2029 mendatang. Gibran menjelaskan bahwa program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus awal menyasar daerah 3T yakini tertinggal, terdepan dan terluar. Gibran turut menjawab kabar soal program makan siang gratis itu bakal memangkas subsidi BBM. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memastikan nantinya bakal memerinci realisasi program makan siang gratis di lain waktu.
Saat ini, Gibran masih ingin berfokus pada hasil penghitungan resmi KPU. Dia memastikan semua program kerja yang telah dicanangkan bakal dijalankan. Sementara, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, menegaskan program makan siang dan susu gratis akan langsung dijalankan setelah Prabowo dan Gibran dilantik jika menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dia menjelaskan realisasi program itu bakal dilaksanakan secara bertahap.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mengajak masyarakat mengawal hasil Pemilu 2024. Hal ini agar tercapainya hasil Pemilu yang berlandaskan demokrasi. “BEM SI Kerakyatan mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya mahasiswa untuk sama-sama terus mengawal hasil Pemilu 2024. Pada akhirnya teracapai hasil pemilu berlandaskan tegaknya demokrasi,” ujar Kordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Ahmad Nurhadi.
Ia mengatakan terjadinya dinamika politik adalah sesuatu yang wajar dalam pesta demokrasi yang terlaksana 5 tahun sekali. Namun, ia tak menginginkan Pemilu 2024 menghasilkan konflik yang berkepanjangan. BEM SI Kerakyatan mengawal pihak penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi. Bagi Ahmad, apapun hasil pemilu, kemenangan rakyat adalah yang utama. Menjaga kesatuan dan mengawal hasil pemilu demi tegaknya demokrasi, terang Ahmad, adalah kewajiban kita semua.
Sebanyak 57 petugas pemilihan umum 2024 (pemilu) dilaporkan meninggal dunia. Kementerian Kesehatan RI mengatakan, dari total tersebut paling banyak berasal dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yakni 29 kasus.
Kemudian disusul dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 10 kasus, saksi 9 kasus, petugas 6 kasus, Panitia Pemungutan Suara 2 kasus, dan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) 1 kasus. Dari total kematian tersebut juga paling banyak dialami oleh pasien berusia 41 hingga 50 tahun sebanyak 18 kasus. “51-60 tahun sebanyak 15 kasus atau 26 persen, di atas 60 tahun sebanyak 5 kasus atau 9 persen, 17-20 tahun sebanyak 4 kasus atau 7 persen, 21-30 tahun sebanyak 7 kasus atau sekitar 12 persen, 31-40 tahun sebanyak 8 kasus atau 14 persen,” demikian laporan Kemenkes.
Dua kelompok warga di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, terlibat bentrokan lantaran diduga ada ancaman saat penghitungan suara Pileg 2024. Bentrokan ini menyebabkan satu orang tewas. Dilansir detikSulsel, bentrokan antarwarga tersebut terjadi di Distrik Geselma, Nduga, Kamis (15/2/2024), sekitar pukul 14.30 WIT. Masyarakat mulanya tengah melakukan pemungutan suara untuk caleg yang disepakati bersama. Lalu cekcok mulai terjadi saat Kepala Distrik Geselma mendapat ancaman dari Kepala Dinas Bencana Alam Kabupaten Nduga. Namun Vinsensius tidak menyebutkan detail bentuk ancaman yang dimaksud.
Kedua kelompok warga akhirnya saling serang menggunakan senjata tajam. Insiden ini menyebabkan dua orang luka-luka karena terkena anak panah. Dan satu korban dinyatakan meninggal dunia.
Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) berkomitmen memperkuat persaudaraan di tengah perbedaan pilihan di tahun politik. BEM KSI mengatakan semua pihak harus mampu bersikap bijaksana dan dewasa menyikapi hasil Pemilu 2024.
“Kami sebagai mahasiswa dan pemuda Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat jalinan persaudaraan di tengah-tengah perbedaan pendapat politik. Kita harus mampu menyikapi hasil pemilu dengan bijak dan dewasa, tanpa membiarkan perpecahan merajalela di masyarakat,” ujar Koordinator Pusat BEM KSI Charles Gilbert.
Menurut Charles, saat ini adalah saat yang krusial bagi bangsa Indonesia untuk kembali bersatu dan menjaga kedamaian, terlepas dari hasil pemilu. Menurut Charles, stabilitas politik dan keamanan negara harus diutamakan di masa pemilu. Dia lalu menyampaikan BEM KSI siap mengedukasi masyarakat soal pentingnya menyaring informasi agar terhindar dari terprovokasi isu-isu yang dapat memecah-belah persatuan. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat berkontribusi menjaga kedamaian dan membangun negeri.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa usai Pemilu 2024. Dia mengatakan perbedaan politik tak boleh menjadi perusak tali persaudaraan.
“Dalam suasana pasca-pemilu sangatlah penting untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Perbedaan politik tidak boleh menghancurkan tali persaudaraan di antara sesama anak bangsa,” kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Achmad Supardi. Dia lalu berharap masyarakat tetap sabar menunggu hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU RI. Dia mengimbau masyarakat berlapang dada menerima hasil pemilu.
Ardi juga mengimbau agar masyarakat memberikan kesempatan pada pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih. Dia menegaskan yang terpenting adalah semangat membangun negeri.
Kemudian Ardi menyarankan pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pemilu untuk melakukan protes dengan cara menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meyakini sidang MK adalah langkah konstitusional dan adil untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
Ardi menyampaikan harapan agar aparat keamanan tetap melakukan pengamanan pemilu secara humanis. “Kami menegaskan pentingnya peran TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami mengharapkan agar TNI-Polri tetap mengayomi dan melayani masyarakat dengan sikap yang humanis dan profesional,” sebut Ardi.
Dia berpendapat pemilu merupakan ajang memperkuat persatuan. Oleh sebab itu dia mengajak masyarakat menolak segala bentuk provokasi terkait hasil pemilu.
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengajak seluruh elemen bangsa menghormati proses penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 yang sedang dilakukan KPU RI. Dia menyarankan agar pihak yang merasa ada kecurangan melapor ke Bawaslu RI. “Kita hormati proses yang sedang berjalan dan kita tunggu rilis resmi dari KPU. Sebagai penyelenggara, tentu KPU juga harus bekerja sebaik mungkin dalam mengamankan suara rakyat yang sudah diberikan 14 Februari lalu di TPS,” ucap Ketua Umum KMHDI Wayan Darmawan.
“Apabila ada dugaan kecurangan atau pelanggaran, sebaiknya untuk dilaporkan kepada Bawaslu, dan tidak menciptakan kegaduhan di media atau bahkan menciptakan hoax yang dapat memecah belah persatuan bangsa,” sambung Wayan. Wayan menuturkan usai tahapan pencoblosan, maka kini masyarakat mengawal hasil pemilu. Dia juga mengajak masyarakat mengawal penghitungan suara agar transparan.
Wayan menilai Pemilu yang digelar Rabu (14/2) berjalan kondusif. Dia bersyukur dan mengimbau masyarakat tetap menjaga bersama situasi ini hingga adanya pengumuman resmi KPU soal hasil real count.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih menunggu penghitungan suara hasil Pilpres 2024. PKB belum menentukan apakah akan bergabung atau menjadi oposisi jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diumumkan menang. “Tadi yang saya sampaikan, kita lihat dulu hasil pemilu ini kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri- sendiri, tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN ada pembicaraan,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.
Cucun menyebut hingga saat ini belum ada kesimpulan dari partai terkait posisi PKB ke depan. Ia mengatakan komunikasi dengan kubu lain juga belum terlaksana. Cucun juga menjawab rencana Gibran untuk sowan ke kubu 01 dan 03. Cucun mengapresiasi hal itu, tetapi hingga saat ini belum ada sinyal pihaknya untuk bertemu dengan cawapres 02 tersebut.
Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan dirinya mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi. Tujuan hak angket–hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan–adalah menungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut.
Menurutnya, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh dibiarkan oleh DPR. Dia mendorong para anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera memanggil Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu soal adanya polemik dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu dan aplikasi Sirekap.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dinilai memiliki kecenderungan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) jika calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebagaimana diketahui, saat ini Prabowo dan Gibran unggul dibanding dua kompetitornya dalam hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Pihak Prabowo dan Gibran pun mulai memberikan sinyal untuk melobi pihak rivalnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “PKB dan Nasdem punya kecenderungan,” kata Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno.
Adi berpandangan kedua partai itu memiliki kecenderungan berkoalisi dengan pihak pemenang dalam pilpres. Secara khusus, menurut dia, PKB juga tidak pernah menjadi bagian dari oposisi. Sementara itu, jika melihat situasi politik saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap kemungkinan menjadi oposisi.
Apalagi, PDI-P telah menyatakan siap menjadi oposisi. Sedangkan, PKS juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposisi. Meski begitu, semua masih bisa berubah tergantung dari keputusan akhir partai politik. Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga berharap sebaiknya pihak yang kalah dalam pilpres tidak bergabung dengan pihak pemenang. Sebab, jika pihak yang kalah pemilu masuk ke koalisi pihak yang menang, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) akan menjadi percuma.
Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meyakini kejanggalan data dalam aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bukti adanya kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024. Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya bakal membawa bukti tersebut apabila mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto mengatakan bukti yang dimaksud adalah hasil audit forensik yang dilakukan oleh Tim Informasi Teknologi di Timnas AMIN. “Kalau terus main-main, forensik ini akan kami buka di depan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada kecurangan yang bisa juga ditemukan dan kita mempunyai forensik yang bisa masuk di situ,” jelas Bambang.
Bambang mengatakan Timnas AMIN melakukan audit forensik terhadap data di Sirekap KPU selama beberapa hari ini.
Adapun hasil dari audit itu mengindikasikan adanya algoritma yang dibuat dalam sistem tersebut untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan calon.
Bambang memberikan contoh sejumlah kejanggalan yang ditemukan Tim IT Amin. Di antaranya terjadi perubahan data suara dari sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ini betul-betul bukan sekedar salah menulis,” kata dia.
Bambang menyebut tim AMIN juga menemukan penambahan suara yang terjadi TPS-TPS membentuk suatu pola. Dia menyebut angka-angka itu bertambah dalam kelompok 100.
Dia mengatakan tim AMIN akan terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dalam Pemilu. Salah satunya dengan melakukan audit forensik dengan metode-metode lainnya.
