Pertamina (Ilustrasi)
STRATEGIC ASSESSMENT. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka bakal memangkas anggaran subsidi BBM untuk merealisasikan program unggulan, termasuk makan siang dan susu gratis.
Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan dana subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan, setelah menjabat pada Oktober mendatang.
Menurutnya, hal itu bukan tanpa alasan. Eddy menilai 80 persen dari dana subsidi BBM yang mencapai Rp350 triliun, tidak tepat sasaran.
Ia juga menuturkan pemerintahan Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak untuk membiayai sejumlah program. Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10 persen produk domestik bruto (PDB).
Angka ini, kata dia, terlampau kecil jika dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara yang memiliki rasio sebesar 14 persen.
Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.
Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam ‘8 program hasil terbaik cepat’ dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat ‘pohon duit’ atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.
Sumber pertama didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.
Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.
Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).
Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.
Sementara itu, salah seorang warga kepada Redaksi menyampaikan aspirasinya dengan dipangkasnya subsidi BBM berarti harga BBM akan naik, yang hal ini akan berdampak harga sembako naik, pariwisata akan sekarat karena harga tiket dan biaya berwisata akan membengkak dan juga dampak seriusnya silaturahmi khususnya dengan keluarga di luar kota kemungkinan akan jarang dilakukan.
