Poros Buruh
STRATEGIC ASSESSMENT. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengucapkan selamat kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang unggul di hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 2024 melalui akun X pribadinya @MinPres. Sejumlah kepala negara memberi ucapan selamat ke calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto usai unggul versi quick count sejumlah lembaga survei dalam unggahan di Instagram. Mereka yang memberi ucapan yakni Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Australia Anthony Albanese dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menemukan perolehan suara yang tidak sesuai dengan formulir C- Hasil dari 2.325 tempat pemungutan suara (TPS). Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku telah memonitor temuan itu dalam Sirekap dan meminta kesalahan perolehan suara di ribuan TPS itu untuk segera diperbaiki.
“Yang jelas sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS [hasil konversi tidak tepat]. Itu sudah teridentifikasi by sistem dan sudah diminta melakukan koreksi terhadap konversi yang salah tersebut,” kata Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta. Hasyim menjelaskan ketidaksesuaian hasil penghitungan suara di formulir C Hasil dengan di Sirekap didapati bukan hanya untuk penghitungan pilpres saja, melainkan juga pileg.
Hasyim menekankan tidak ada niat KPU untuk memanipulasi suara dan mengubah hasil perolehan suara, terlebih masyarakat luas juga bisa melihat secara terbuka.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tidak ada pihak yang sekadar ribut tanpa melaporkan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hasto merasa, seruan Jokowi agar setiap pihak langsung lapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu terlalu kaku. Padahal, menurutnya, kecurangan juga dilakukan secara massif.
Dia menjelaskan, segala dugaan pelanggaran pemilu yang disebutkannya sudah dilaporkan ke Bawaslu. Meski demikian, prosesnya tetap diragukan karena banyak pihak yang tidak yakin dengan independen lembaga pengawas pemilu. Oleh sebab itu, kini rakyat yang harus menjadi pengawas agar Pemilu 2024 berlangsung sesuai dengan asas jujur dan adil. Otoritas, sambungnya, tidak bisa menentukan kebenaran rakyat.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP siap menjadi oposisi pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Menurutnya, periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan keseimbangan. Berada di luar pemerintahan merupakan suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pascapemilu 2004 dan 2009.
Sebelumnya, Jokowi mengimbau kepada masyarakat membawa bukti ke MK dan Bawaslu apabila menemukan bukti kecurangan Pemilu 2024. Orang nomor satu Indonesia itu mengatakan ada mekanisme persidangan sengketa kepemiluan yang telah diatur di MK. “Jadi jangan teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK,” tuturnya di JIExpo Kemayoran, Kamis (15/2/2024).
Perolehan suara pasangan capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di TPS 026, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, diduga mengalami penggelembungan. Peristiwa itu terungkap dan viral di media sosial. Akun X @Yiyihuyyy mengunggah video yang menunjukkan perolehan suara Prabowo-Gibran dalam aplikasi Sirekap sebesar 720. Padahal, pada formulir C1, hasil penghitungan di TPS, Prabowo-Gibran memperoleh 80 suara. Adapun, pasangan capres cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan memperoleh 95 suara dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 22 suara.
Jutaan warga Indonesia menentukan pilihan presiden baru dan anggota legislatif pada pemilihan umum (pemilu). Sebanyak 24 partai politik (parpol) akan mengikuti pemilu legislatif pada 2024, termasuk 6 parpol lokal. Sebanyak 204 juta lebih pemilih akan menentukan pilihan yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Data historis pemilu sebelumnya menunjukkan sejumlah parpol memiliki basis pendukung yang sangat kuat di daerah tertentu karena latar belakang historis ataupun hal lainnya.
PDI-Perjuangan, misalnya, sangat kuat di Provinsi Jawa Tengah sementara Golkar kuat di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Namun, bukan berarti parpol bisa dengan mudah mempertahankan dominasi di sebuah provinsi.
Bila melihat rekam jejak pemilu 2014 dan 2019, data menunjukkan terdapat 15 pergantian partai penguasa dari 33 provinsi. Perubahan penguasa partai di masing-masing provinsi sangat mungkin terjadi pada pemilu 2024 karena ada pergeseran usia pemilih ataupun preferensi kesukaan terhadap partai tertentu.
Fakta tersebut setara dengan 45% dari provinsi yang dikuasai parpol tertentu dapat berpindah tangan ke partai lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kemenangan suatu parpol dalam suatu provinsi sangat memungkinkan mengalami perubahan.
Ada enam partai besar yang kehilangan dominasi mereka pada pemilu 2019 setelah menang pada 2014, yaitu PDI-Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Gerindra.
Golkar menjadi partai dengan jumlah kehilangan suara terbanyak yakni di8 provinsi disusul dengan PDI-P Perjuangan di 3 provinsi pada pemilu 2019 dibandingkan lima tahun sebelumnya atau pada 2014.
Data hasil perolehan suara pada dua Pileg terakhir menunjukkan beberapa fakta menarik. Terdapat parpol pendatang baru yang mencatatkan dirinya sebagai penguasa suatu provinsi, ada pula partai yang hilang dari daftar, dan berbagai fakta dengan latar belakang yang menarik.
Data hasil perolehan suara pada dua Pileg terakhir menunjukkan beberapa fakta menarik. Terdapat parpol pendatang baru yang mencatatkan dirinya sebagai penguasa suatu provinsi, ada pula partai yang hilang dari daftar, dan berbagai fakta dengan latar belakang yang menarik.
PDIP menguasai lebih dari separuh atau mencapai 18 provinsi pada Pileg 2019. Salah satu faktor keberhasilan PDIP mendapat dukungan sebagai partai yang kembali membawa Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon yang diusung. Pada Pileg 2014, PDIP hanya mampu menguasai 13 provinsi yang menunjukkan adanya kenaikan pada periode selanjutnya. Pada pemilu 2024, PDIP akan membawa calon baru, yaitu Ganjar Pranowo, dalam Pilpres 2024 nanti yang diharapkan dapat meningkatkan suara PDIP di provinsi tertentu.
Partai NasDem menunjukkan kepiawaiannya dalam Pileg 2019 lalu. Partai ini mampu merebut 4 provinsi yang memiliki karakteristik provinsi kawasan Indonesia Timur. Keberhasilan NasDem menjadikannya setara dengan partai yang juga pengusung calon presiden kala itu, Gerindra. Sebelumnya, NasDem hanya mampu menguasai 1 provinsi pada Pileg 2014, bertambahnya menjadi 4provinsi mendorong semakin kuatnya kepastian kursi NasDem. Pada Pileg 2024 nanti, terdapat potensi NasDem semakin kuat dan menguasai berbagai provinsi, Hal ini disebabkan oleh partai NasDem yang telah membawa nama dalam Pileg 2024 nanti. NasDem mengusung Anies Baswedan maju ke kontestasi pemilihan presiden Indonesia 2024 nanti. Biasanya, partai yang mengusung capres dapat meningkatkan perolehan suaranya seiring peningkatan nama partai.
Gerindra sebagai pengusung Prabowo Subianto juga hanya mampu memperoleh 4 provinsi dalam kontestasi politik 2019 lalu. Di sisi lain, Gerindra berhasil memenangkan provinsi dari provinsi dengan jumlah suara terbanyak yaitu Jawa Barat. Gerindra berhasil memperoleh 4,2 juta suara atau setara dengan 18% dari total suara provinsi ini. Layaknya NasDem, Gerindra mengalami peningkatan signifikan dari periode sebelumnya yang hanya berhasil memperoleh suara di 1 provinsi. Sebagai catatan, Gerindra kembali mengusung capres dalam Pilpres kali ini yaitu Prabowo Subianto. Hal ini diperkirakan dapat mendorong suara Gerindra lebih besar. Kesamaan yang terlihat dari Gerindra dan NasDem yaitu kedua partai ini merupakan pendatang baru, namun sudah berhasil mendapatkan suara dari beberapa provinsi. Sebagai informasi, Gerindra dibuat pada 6 Februari 2008 dan NasDem pada 11 November 2011.
Golkar menjadi partai dengan kemenangan provinsi terbanyak ke-2 dalam Pileg 2019 lalu dengan menguasai 8 provinsi. Kendati demikian, jumlah ini mengalami penurunan jumlah provinsi yang dimenangkan pada periode 2014 sebanyak 13 provinsi. Sebagai catatan, Golkar pada Pileg 2019 merupakan koalisi dari Jokowi.
Demokrat kembali mencatatkan kemenangan di 1 provinsi pada Pileg 2019 lalu, meski tercatat ada perubahan provinsi. Periode 2014, Demokrat mendapat dukungan besar di Papua namun harus diambil alih NasDem yang lebih serius mendapatkan suara dari Indonesia Timur. Namun, Demokrat mampu menggantikan dukungan dari provinsi Aceh yang direbutnya dari Gerindra.
Terdapat pula partai yang tidak lagi mampu memenangkan salah satu provinsi dalam Pileg 2019 lalu. Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pileg 2014 mampu dikuasai PAN, namun pada Pileg 2019 menunjukkan pergantian pemegang kantong suara menjadi Golkar. Hal ini menjadikan PAN tidak menguasai satu provinsi sama sekali pada Pileg 2019 lalu.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul berdasarkan hitung cepat atau quick count pada Pilpres 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara apakah akan menjadi oposisi jika hasil real count menyatakan Prabowo-Gibran menang. “Hasilnya (penghitungan KPU) aja belum ada, kok,” kata Ganjar saat ditanya apakan akan menjadi oposisi di gedung High End, Jakarta Pusat.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan terjadi sejumlah pelanggaran, baik pelanggaran etik maupun pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Cianjur, Jawa Barat, mengatakan pelanggaran netralitas ASN menjadi pelanggaran kedua terbesar setelah pelanggaran etik penyelenggara Pemilu. Menurut Lolly, netralitas ASN merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang paling mencolok.
“Dari 1.200 lebih penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, pelanggaran netralitas ASN itu menjadi kedua yang terbesar setelah pelanggaran etik penyelenggara pemilu,” kata Lolly kepada Kompas.com di Cianjur. Ketika ditanya apakah ini bisa terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Lolly mengatakan, “Oh kalau itu nanti harus butuh kajian yang dalam, karena ASN kan juga manusia person to person ya. Bisa jadi karena inisiatif sendiri bisa jadi terkondisikan, kita tidak tahu. Artinya Bawaslu harus melakukan kajian jika memang ada laporan dugaan TSM.”
Kendati demikian, pelanggaran netralitas ASN bisa terjadi atas inisiatif sendiri atau karena terkondisikan.
“ASN itu juga kan manusia, person to person, ya. Kita tidak tahu,” ujarnya.
“Dalam proses inilah maka Bawaslu selalu melakukan upaya penanganan pelanggaran untuk memastikan itu tadi, bahwa kita mau melihat siapa, ada apa, dan bagaimana,” katanya lagi.
“Itu kan bagian yang memang harus ditempuh Bawaslu untuk menentukan sebuah perkara ini memenuhi pelanggaran atau tidak,” imbuhnya. Sementara itu, terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan ASN di Cianjur, Lolly mengemukakan, tengah ditangani pihak Bawaslu Cianjur.
“Setelah melakukan penelusuran, akan dilakukan kajian, baru sikap kelembagaannya akan disampaikan kepada publik,” paparnya.
Lolly menegaskan, pihaknya akan senantiasa bekerja sesuai dengan tata cara yang diatur regulasi.
“Jadi sudah menjadi tugas dan kewenangan untuk mencegah dan juga penindakan. Itu kewajiban, tidak boleh ditawar-tawar,” kata anggota Bawaslu RI yang membidangi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas ini.
Sebelumnya, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) politik uang dalam masa tenang Pemilu 2024.
Oknum ASN yang bertugas di kantor Kecamatan Karangtengah Cianjur itu diamankan Satgas Money Politic Bareskrim Polri di kediamannya di wilayah Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Senin (12/2/2024) malam.
Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya daftar nama potensial pemilih, spesimen atau contoh surat suara caleg, dan uang di dalam amplop yang diduga untuk kepentingan pemenangan.
Koalisi Poros Buruh Untuk Perubahan mengeluarkan pernyataan pers, Menolak Keras Pilpres 2024 Curang, di Jakarta. Poros Buruh mempertanyakan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang terkesan telah menentukan pemenang Pemilu 2024. Mereka mencurigai hal itu sebagai upaya memengaruhi psikologi saksi dan masyarakat serta menggiring opini publik terkait pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Undang-undang menyatakan bahwa penentuan pemenang (Pemilu) adalah KPU melalui perhitungan manual,” demikian pernyataan sikap Koalisi Buruh yang ditanda tangani Koordinator Arif Minardi dan Sekretaris Djoko Heryono. Poros Buruh Untuk Perubahan khawatir jika dibiarkan tanpa aturan, sangat dimungkinkan hasil hitung cepat akan digunakan pihak tertentu untuk memanipulasi suara. Caranya, masyarakat diyakinkan dengan opini sesuai hitung cepat, kemudian suara yang masih dihitung diubah sesuai hasil hitung cepat.
https://youtu.be/yHX7N-gcvhQ?si=O17VSU19NaufKyIg
“Semua orang sudah tahu bahwa dari pilpres ke pilpres selalu ada kecurangan,” demikian tertulis dalam pernyataan tersebut. Poros Buruh Untuk Perubahan lantas menyinggung terkait pemaparan dalam dalam Film Dirty Vote yang menyinggung kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Poros Buruh menilai dugaan kecurangan TSM selama Pemilu 2024 yakni, manipulasi peraturan perundangan melalui putusan MK yang berbuntut dicopotnya Ketua MK oleh MKMK. Kemudian, sanksi etik DKPP bagi komisioner KPU karena meloloskan pendaftaran pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, pelaksanaan Pilpres 2024 diduga diwarnai pelanggaran norma atas pemerintahan umum yang baik berupa ketidaknetralan aparat penyelenggara negara mulai dari presiden, menteri, kepala daerah, ASN, hingga kepala desa. Atas dasar hal-hal di atas Poros Buruh Untuk Perubahan menegaskan, menolak keras pilpres curang.
