STRATEGIC ASSESSMENT. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap menjadi oposisi pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.
Hasto menyinggung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan keseimbangan.
Berada di luar pemerintahan, kata Hasto, merupakan suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pascapemilu 2004 dan 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu, 14 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Selain itu, Hasto menyebut pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih, meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
