STRATEGIC ASSESSMENT. Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto buka-bukaan soal kondisi terkini BUMN Karya di Indonesia. Beberapa waktu ini kinerja BUMN Karya mendapatkan sorotan karena banyak terlilit utang dan memiliki keuangan yang berdarah-darah. Budi Harto mengatakan pada dasarnya BUMN Karya bisnis utamanya adalah penyedia jasa konstruksi dengan customer utama pemerintah. Menurutnya, selama ini sebagai penyedia jasa kepada pemerintah, deretan BUMN Karya saling bersaing secara ketat.
Menurutnya, persaingan tersebut justru malah membuat dampak buruk bagi keberlangsungan BUMN Karya. Apalagi banyak proyek yang ternyata tidak menguntungkan karena sifatnya sebagai penugasan dari pemerintah. Salah satu contoh persaingan ketat yang terjadi adalah soal perang harga penawaran. Banyak BUMN, termasuk Hutama Karya, bertanding siapa yang lebih murah untuk mendapatkan proyek dalam suatu tender.
Seringkali tawaran yang diberikan BUMN Karya untuk menggarap satu proyek jauh di bawah harga yang diperkirakan pemilik proyek, dalam hal ini pemerintah.
“Perang harga di situ. Ini yang harus disiasati pemerintah bagaimana persaingan ini menjadi berkurang,” sebut Budi. Sejauh ini pemerintah sendiri, kata Budi Harto, sudah mulai memutar otak agar persaingan yang kurang sehat itu bisa berkurang. Salah satunya adalah dengan menggabungkan BUMN Karya, yang secepatnya akan terjadi adalah penggabungan Waskita ke dalam tubuh Hutama Karya.
Kebetulan, kondisi Waskita Karya juga sedang berdarah-darah untuk bisa berdiri sendiri. Nantinya Waskita hanya menunggu proyek dari Hutama Karya, hal ini bisa mengurangi persaingan dalam tender proyek. “Kami sudah menerima surat dari Menteri BUMN bahwa Waskita akan bergabung dengan Hutama Karya. Tentunya supaya jumlah persaingan ini semakin berkurang. Mungkin yang lainnya juga akan ditata begitu, menjadi holding dan subholding begitu,” beber Budi Harto.
Dia bilang sejauh ini pemerintah menyiapkan 3 holding untuk BUMN Karya. “Saya dengar pemerintah sudah memutuskan menjadi 3 holding. Kemudian nanti yang lain menjadi subholding,” katanya. Budi Harto kembali menekankan, perlu ada regulasi atau pengaturan baru untuk BUMN Karya. Khususnya dalam rangka menyiasati persaingan antar BUMN tanpa ada hukum dan etika yang dilanggar.
“Kehadiran BUMN Karya ini pasti diperlukan oleh pemerintah karena untuk membangun infrastruktur yang besar, itu harus BUMN Karya ini, yang di dalam negeri yang mampu melaksanakan. Namun demikian juga kondisi persaingan yang berat ini harus disiasati dengan baik tanpa melanggar hukum,” pungkas Budi Harto.
Sementara, proyek salah satu jalan layang di Bandung tidak kunjung rampung hingga saat ini. Jalan layang di Bandung ini telah dibangun sejak tahun 2022 dan ditargetkan rampung pada tahun 2023. Jalan layang di Bandung ini dibangun dan akan membentang sepanjang 700 meter. Namun, jalan layang di Bandung ini belum juga dirampungkan meskipun targetnya selesai tahun 2023.
Ternyata, ada kendala yang membuat proyek jalan layang sepanjang 700 meter di Bandung ini tak kunjung rampung. Proyek jalan layang ini mengancam keberadaan bangunan cagar budaya di Bandung yaitu Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkap proyek jalan layang ini masih terkendala soal lalu lintas pengangkutan hewan potong ke Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom di Jalan Arjuna. Rute ideal pengangkutan hewan potong seharusnya melewati sebelah selatan.
Namun, rute tersebut terhalang oleh bangunan cagar budaya ketika akan belok ke arah utara.
Sekretaris Daerah Kota Bandung menekankan bahwa bangunan cagar budaya tersebut akan digeser tanpa mengubah bentuk aslinya. Pergeseran bangunan cagar budaya tersebut penting untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas tanpa menghilangkan nilai-nilai budayanya.
Sebagai informasi, jalan layang ini dibangun untuk mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
