Pilpres 1 putaran, tampaknya masih merupakan mimpi karena banyak yang cabut dukungan

STRATEGIC ASSESSMENT. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sowan ke kediaman pendakwah Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym di Pondok Pesantren (Ponpes) Draarut Tauhid Bandung, Jawa Barat. Cak Imin mengaku sudah puluhan tahun ingin sowan ke Aa Gym.

Cak Imin memohon restu ke Aa Gym. Dia juga meminta Aa Gym mendoakannya agar perjuangannya di Pilpres diridhoi Tuhan.

“Saya ingin lapor kepada Aa Gym saya sedang mendapatkan amanat yang berat mohon doanya mohon restunya mohon dukungannya. Saya ditakdirkan berdampingan dengan Mas Anies Baswedan untuk maju 14 Februari yang akan datang mohon doanya moga-moga Allah meridoi perjuangan saya semua,” kata Cak Imin di Ponpes Draarut Tauhid Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu, Aa Gym mengatakan masalah utama di Indonesia yakni bukan politik atau ekonomi melainkan akhlak. Dia meminta Cak Imin berkomitmen memperhatikan akhlak jika menang Pilpres 2024.

Dia berpesan ke Cak Imin agar tak banyak mengumbar janji. Dia meminta Cak Imin memberikan janji yang mampu ditepati jika menang Pilpres 2024.

Aa Gym tidak menyebut paslon yang didukungnya di Pilpres 2024. Dia mengaku mendukung pemimpin yang membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia.

Beredar surat dari Polres Cimahi yang ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi yang isinya meminta data nama-nama kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Permintaan data tersebut terdapat dalam surat berkop Polres Cimahi dengan nomor tak lengkap, yakni No. B/…/II/PP.1/2024/Intelkam, dan juga tanggal tak terisi, … Februari 2024.

“Kami mengajukan permintaan data nama KPPS berikut nomor HP yang bersangkutan untuk memudahkan koordinasi selama kegiatan pengamanan tahapan Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024,” demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Cimahi AKP A. Dody Hermawan atas nama Kapolres Cimahi.

Rujukan surat ini adalah, pertama UU Polri; kedua, Nota Kesepahaman KPU dan Polri No. NK/50/XII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024; Ketiga, Surat Perintah Kapolres Cimahi No: Sprin/2211/X/OPS.1.1.1/2023 tentang personel yang terlibat dalam Pengamanan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan surat itu ditujukan untuk memudahkan koordinasi, tanpa ada motif lainnya.

Ibrahim mengatakan surat itu sebagai langkah pihak kepolisian, untuk mengantisipasi terjadinya gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Ibrahim mengatakan langkah-langkah kepolisian yang dilakukan, merupakan wujud tanggung jawab, aparat penegak hukum. Ibrahim menegaskan tujuan polisi hanya satu yaitu melaksanakan pengamanan.

Vladima Insan Mardika, mengaku mendapatkan intimidasi saat mempersiapkan pembacaan maklumat berjudul Selamatkan Demokrasi Melawan Tirani Baru oleh sivitas akademik Universitas Trisakti.

“Kami mohon maaf adanya kekurangan dalam mikrofon ataupun speaker yang tak kami sediakan karena ini salah satu bentuk dari represifi yang terjadi kepada kami. Banyak hari ini pihak-pihak yang mengerti kami akan melakukan suatu deklarasi, pengumuman, membacakan maklumat triskati melawan tirani baru,” katanya di Tugu 12 Mei Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Adapun bentuk-bentuk intimidasinya, kata dia, seperti dilarang masuk ke kampus oleh pihak kampus dengan alasan sedang hari libur. Padahal, menurut dia, kampus tak boleh melakukan pelarangan dengan alasan tersebut.

Sementara Dosen Universitas Trisakti, Dadan Umar Daihani mengingat momen 26 tahun lalu saat Universitas Trisakti melengkapi gerakan mahasiswa lainnya. Pada saat itu, kata dia, senat guru besar menyatakan mendukung gerakan mahasiswa.

Menurut dia, kampus adalah tempat membangun etika, sehingga jika dilanggar maka akan menjadi persoalan.

Sebelumnya, forum lintas generasi mahasiswa, alumni, dosen, dan guru besar Universitas Trisakti membacakan maklumat berjudul Selamatkan Demokrasi Melawan Tirani Baru. Maklumat itu mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali ke jalur Reformasi 1998.

Sivitas akademika Universitas Trisakti mengaku memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran atas matinya reformasi dan lahirnya tirani.

Vladima menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan oleh penyelenggara negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi diikuti oleh jajaran pejabat istana, Kementerian dan Lembaga hingga KPU.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara tantangan yang belakangan didapat oleh pihaknya. Ganjar bercerita masih ada kepala daerah hingga pejabat yang mendapat tekanan kala mendukung Ganjar dan Mahfud Md menjadi capres dan cawapres.

“Saya masih mendengarkan saya kampanye di beberapa titik, eh teman saya, Pak Bupati, Bu Bupati, bagaimana kondisimu hari ini? ‘Aduh Mas, saya ditekan habis-habisan’, ‘apa yang saudara rasakan?’,’Saya mencari cara lain’,” kata Ganjar menirukan percakapannya dengan seseorang, Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat.

Ganjar mengatakan kepala daerah mestinya mengikuti sikap yang dilakukan oleh Ketua DPRD Wonosari Endah Subekti Kuntariningsih. Ia menyebut Endah sosok yang pemberani dan memperjuangkan prinsip.

Ia mengatakan tekanan saat ini sudah dahsyat. Bahkan, lanjutnya, satu per satu kepala daerah sudah mengubah dukungan. Ganjar menyingung soal meme yang beredar di media sosial. Ia menyindir adanya pejabat daerah yang kantornya digeledah KPK sesudahnya mengubah pilihan ke Paslon lain.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei peta elektoral di akhir masa kampanye di mana pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumimg Raka menempati posisi pertama dengan elektabilitas 51,8 persen. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai angka survei itu memperbesar peluang Pilpres 2024 berjalan satu putaran.

“Merujuk temuan survei terbaru ini saat ini peluang pemilihan Presiden mendatang berlangsung satu putaran sedikit membesar,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro.

Bawono mengatakan hasil survei nasional terbaru Indikator Politik ini menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran terus bertumbuh. Dalam survei terbaru periode 28 Januari hingga 4 Februari 2024, Prabowo-Gibran 51,8 persen, Anies-Muhaimin 24,1 persen dan Ganjar-Mahfud 19,6 persen.

Bawono mengatakan angka itu memperbesar peluang Pilpres 2024 berjalan satu putaran. Apalagi, lanjut dia, sebelum survei terbaru ini, peluang satu dan putaran masih berimbang.

Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat Ella Giri Komala resmi mendukung Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) di Pilpres 2024. Ella menyampaikan dukungan itu di Ponpes Assalaam Bandung, Jawa Barat.

“Gus Muhaimin Iskandar mudah-mudahan ya Allah berikan takdir-Mu ya Allah menjadi wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dengan rida-Mu ya Allah mudah-mudahan AMIN menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia,” kata Ella di Ponpes Assalaam Bandung, Jawa Barat.

Sebanyak 14 organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung sebagai anggota Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyampaikan sembilan poin petisi ulama untuk demokrasi dan keadilan sosial. Ketua Umum LPOI K.H. Said Aqil Siroj mengatakan bahwa fenomena keresahan sosial akibat ketimpangan ekonomi, pelanggaran konstitusi, dan dugaan ketidaknetralan oknum tertentu dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 tidak boleh dibiarkan. “Pembiaran terhadap kondisi tersebut akan berdampak sistemik terhadap masa depan demokrasi dan masa depan keadilan sosial di Indonesia,” kata K.H. Said.

Menurut K.H. Said, petisi tersebut semata-mata untuk hifdzuddin wa daulah wahimayaturroiyah (menjaga agama dan negara serta melindungi kepentingan rakyat) dengan spirit hubbul waton minal iman (cinta Tanah Air sebagian dari iman).

Atas nama cinta NKRI, ulama-ulama LPOI memandang perlu menyerukan kepada seluruh umat, warga, dan para penyelenggara negara untuk bersama-sama berkomitmen menjalankan sembilan poin berikut.

Pertama, menjunjung demokrasi dan menegakkan konstitusi dengan cara-cara yang konstitusional. Bila ternyata terjadi pelanggaran, segera ambil tindakan seadil-adilnya selaras hati nurani rakyat.

“Dua, mewujudkan pemerataan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tiga, memberantas mafia hukum, mafia tanah dan praktik oligarki yang merugikan bangsa, serta mengakhiri berbagai kesewenang wenangan yang merugikan kepentingan rakyat,” kata K.H. Said.

Keempat, mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil, damai, dan menolak berbagai intervensi oknum penyelenggara negara dalam Pilpres 2024, serta menghentikan pemihakan oknum penyelenggara negara terhadap salah satu pasangan calon.

“Lima, menghentikan berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan dan atau pemanfaatan sumber daya negara, untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan dalih apa pun,” sambungnya.

Keenam, mendukung berbagai upaya pemihakan terhadap masa depan dan nasib rakyat, dengan memberikan afirmasi, proteksi, dan memfasilitasi lapangan kerja lebih luas dan berkelanjutan.

Ketujuh, negara diminta hadir menegakkan demokrasi dan keadilan sosial, tidak anti-kritik, serta tegas memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan aman damai dan tanpa ada kecurangan.

“Delapan, menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan serta mewujudkan situasi damai dan menjaga tata kelola negara secara konstitusional,” imbuh K.H. Said.

Kesembilan, LPOI mengajak seluruh umat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan menolak politik uang, sekaligus bersama-sama untuk bermunajat kepada Allah SWT agar Indonesia senantiasa aman, damai, makmur, dan sentosa.

K.H. Said menambahkan, ulama-ulama LPOI akan mengawal petisi tersebut melalui “Gerakan Sosial Demokrasi Muslim (Gersosdem) Indonesia yang akan bergerak secara masif dan terstruktur di seluruh Indonesia.

Geger surat suara Pilpres 2024 sudah tercoblos di Malaysia. KPU menyelidiki dugaan kecurangan ini dan mengungkap hal baru.

KPU menyebut terdapat 1.972 surat suara yang dicoblos orang tak berwenang. Informasi tersebut diperoleh dari PPLN Kuala Lumpur.

“Saat ini informasi yang kami peroleh dari PPLN Kuala Lumpur, pengawas Pemilu luar negeri Kuala Lumpur sedang mendalami informasi tersebut,” kata anggota KPU Idham Kholik.

KPU kini masih mendalami lebih lanjut soal hal ini. Idham menyebut KPU terus menunggu informasi dari Panwaslu LN Kuala Lumpur.

Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md berkomentar soal surat suara yang tercoblos di Malaysia. Dia menyebut seakan-akan pihaknya atau pasangan Ganjar-Mahfud menjadi dikorbankan dalam kasus tersebut.

Mahfud menanggapi putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dkk. Mahfud menuturkan Bawaslu harus mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Mahfud kemudian menyinggung dugaan kecurangan surat suara di Tempat Pemungutan Surat Suara Luar Negeri (TPSLN) di Malaysia yang sudah tercoblos gambar dirinya dan Ganjar. Menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan oleh pihak lain.

Paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran masih menempati urutan pertama pilihan atau preferensi warga Muhammadiyah dalam Pilpres 2024. Hal ini didasarkan pada survei terbaru yang dilakukan Pusat Studi Politik dan Sosial Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta (PSPS-UHAMKA) dan Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial (Puspolnas) UM Surabaya.

Survei yang dirilis bertajuk ‘Preferensi Politik, Gerakan Relawan Paslon dan Netralitas Aparatus Pemerintahan dalam Pemilu 2024’. Survei ini dilakukan dari data sekunder secara makro dan beberapa data dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia.

Muhammadiyah sendiri saat ini mempunyai anggota sebesar 52.177.950. Sedangkan survei mengambil jumlah sampel sebanyak 1220 responden tersebar secara proporsional di 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) atau provinsi.

Sedangkan margin tingkat toleransi (standart of error/d 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan adalah 90 persen. Proses wawancara dilakukan secara On Call dengan responden menggunakan kuesioner oleh enumerator yang dilatih.Periode survei ini dilakukan 26 Januari – 4 Februari 2024.

Amirullah Peneliti Utama PSPS UHAMKA menyebut, bahwa Prabowo-Gibran unggul versi warga Muhammadiyah sebanyak 45,4 persen. Disusul Anis-Muhaimin 33,8 persen dan Ganjar-Mahfud 15,6 persen. Sedangkan sebanyak 6,2 persen warga Muhammadiyah belum menentukan pilihan di Pilpres 2024.

“Alasan warga Muhammadiyah memilih Capres-Cawapres karena program bagus 29,3 persen, merakyat 16,3 persen, mewakili aspirasi 14,3 persen diikuti alasan lainnya,” papar Amir dalam keterangannya di lantai 7, Gedung Teater UM Surabaya.

Sebaran relawan Capres-Cawapres yang dianggap fokus pada ceruk Muhammadiyah terhimpun menjadi beberapa kelompok, Pertama, pasangan Anis-Muhaimin dengan nama Relawan Garda Matahari dan Milennial untuk Perubahan (MU Perubahan).

Kedua, Pasangan Prabowo-Gibran dengan nama, Bergerak 1912, Relawan Matahari Pagi, Perempuan Muda Matahari dan Aliansi Muda Indonesia Maju (ALIMM). Ketiga, Pasangan Ganjar-Mahfud dengan nama Gerakan Persyarikatan Berkemajuan (GP Berkemajuan), Gerak Matahari, Relawan Gerakan Matahari (RGM) dan Ganjar Gaskeun Milenial Unity (GG-MU).

Berdasarkan data relawan tersebut, daya agresifitas jejak digital media online relawan Prabowo Gibran dengan nama Bergerak 1.912 unggul dengan total 197, disusul Relawan Garda Matahari 165, Relawan Matahari Pagi 152, diikuti Gerakan Persyarikatan Berkemajuan 83, dan relawan lainnya.

Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) Jumhur Hidayat mengungkapkan banyak perusahaan otobus (PO) bus yang membatalkan pengantaran pendukung jelang kampanye terakhir di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (10/2/2024). Menurutnya, tindakan PO bus membatalkan kesepakatan H-1 jelang kampanye terakhir itu terjadi di sejumlah daerah.

Ia menyebutkan situasi itu cukup merepotkan pendukung Anies-Muhaimin. Sebab, mereka harus mencari alat transportasi lain untuk bisa hadir dan meramaikan kampanye di JIS. Jumhur menduga, pembatalan sengaja tidak dilakukan jauh-jauh hari, tapi jelang kampanye akbar terakhir berlangsung untuk membatasi mobilitas pendukung Anies-Muhaimin. Ia menyebutkan kejadian serupa juga terjadi di Yogyakarta dan Sukabumi.

Jumhur menceritakan, ada pemilik PO bus yang secara terang-terangan menyatakan tak mau mengantar jika bukan untuk keperluan kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, ia mengaku sejumlah massa pendukung Anies-Muhaimin tak kehabisan akal. Banyak dari mereka akhirnya memilih jalan kaki atau menggunakan sepeda motor.

Diketahui isu soal penolakan PO bus mengantarkan pendukung Anies-Muhaimin juga terjadi beberapa pekan lalu. Tak hanya itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pun mengaku situasi yang sama juga terjadi kepada para pendukungnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhamad Isnur mengatakan koalisi masyarakat sipil akan menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika mengabaikan somasi yang mereka kirimkan.

Pernyataan itu terungkap usai Isnur dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat lain menghadiri konferensi pers soal pengiriman somasi ke Jokowi di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta Pusat.

“Kami mengirimkan somasi kepada Istana dan mungkin juga akan kita ikuti dengan langkah somasi berikutnya, kalau enggak diikuti juga mungkin kita akan melangkah ambil gugatan hukum,” kata Isnur.

Koalisi masyarakat sipil melayangkan somasi ke Jokowi soal keberpihakan dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait Pilpres 2024. Salah satu tuntutan dalam somasi tersebut adalah mendesak Jokowi untuk meminta maaf kepada rakyat atas sejumlah tindakan yang dinilai mengabaikan etika.

Isnur mengatakan gugatan itu bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pengadilan negeri.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya, yang turut hadir di acara itu, menjelaskan lebih lanjut mekanisme gugatan jika dibawa ke pengadilan.

Dalam konteks PMH, lanjut dia, gugatan bisa diajukan melalui mekanisme perdata. Nantinya, masyarakat sipil sebagai penggugat akan akan melihat dampak kerugian dari intervensi terkait Pilpres 2024 yang dilakukan Jokowi sebagai presiden.

Dimas memandang koalisi juga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri karena sejumlah permasalahan seperti sektor lingkungan, perburuhan, penegakan hukum, demokrasi dan HAM, hingga antikorupsi di bawah pemerintahan Jokowi.

Koalisi masyarakat sipil yang mengirim somasi terdiri dari 35 organisasi dan lima individu.

Organisasi tersebut mencakup Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, PBHI, Imparsial, Lokataru Foundation, Aliansi Jurnalis Independen, Safenet, Walhi Eknas, HRWG, Greenpeace, Pusaka Bentala Rakyat, ELSAM, JATAM, LBH Jakarta, Trend Asia, Indonesia Corruption Watch, ICEL, Themis Indonesia, KASBI, Centra Initiative, Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Lamongan Melawan, Rumah Pengetahuan Amartya, Walhi Jawa Timur, Yayasan Pikul, Social Movement Institute, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Efek Rumah Kaca, Migrant CARE, Yayasan Cahaya Guru, SETARA Institute, Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika.

Somasi itu telah dikirim ke Sekretariat Negara pada hari ini, Jumat.

Dalam somasi tersebut mereka menuntut Jokowi meminta maaf ke rakyat karena tindakan tak beretika yang dilakukan, meminta untuk mencabut pernyataan presiden boleh kampanye serta menertibkan para pembantu untuk mematuhi aturan dan etika bernegara.

Selain itu, mereka juga menurut Jokowi menghentikan pembagian bansos dengan motif politik, dan menginstruksikan Kapolri, TNI, dan AS untuk betul-betul netral. Tindakan tersebut harus dilakukan Jokowi selambat-lambatnya pada 14 Februari.

Penggemar Raja Dangdut Rhoma Irama Jawa Timur (Rhomais) mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN). Deklarasi itu dilakukan saat kampanye akbar AMIN di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur.

Sejumlah alumni Universitas Diponegoro mendeklarasikan dukungan kepada Anies-Muhaimin. Deklarasi dilakukan di Rumah Pemenangan Timnas AMIN, Jakarta. Sejumlah alumni Universitas Diponegoro (Undip) membacakan deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Rumah Pemenangan Timnas Amin, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta,

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD meyakini hasil survei sejumlah lembaga yang telah beredar saat ini akan meleset.

Hal itu dikatakannya usai menghadiri acara ‘Hajatan Rakyat Banyuwangi’ di Lapangan RTH Maron, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Mantan Menko Polhukam itu mulanya menyinggung soal pembebasan diri dari belenggu-belenggu tekanan dan intimidasi.

Mahfud mengaku optimis untuk mendapatkan suara di Jawa Timur.

“Saya keliling Jatim hampir di semua tempat selalu ramai, tetapi yang terbesar di sini. Tapi memang ini dirancang besar untuk Jatim. Saya di setiap kabupaten ramai. Jadi, di Surabaya kemarin, di Lumajang selalu penuh kalau ada acara Ganjar-Mahfud,” ujar dia.

Acara Hajatan Rakyat Banyuwangi dihadiri sejumlah petinggi partai pendukung pasangan Ganjar-Mahfud, seperti Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan politikus PPP bekas narapidana kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy.

Sejumlah keturunan KH Hasyim Asy’ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, melakukan deklarasi dukungannya terhadap pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng buka suara.

Dukungan tersebut disampaikan Gus Irfan Yusuf, Gus Billy Wahid, Gus Yusuf Adnan Kikin dan Gus Ivan Fahmi dalam acara Maklumat Tebuireng.

“Mengajak semua pihak untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 14 Februari 2024. Dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029,” kata Gus Ivan di Jombang.

Gus Ivan mengatakan dukungan tersebut merupakan maklumat. Dirinya berharap maklumat dukungan Pondok Pesantren Tebuireng pada Prabowo-Gibran itu agar diikuti oleh para santri dan alumni.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Machfudz menepis adanya deklarasi dukungan terhadap salah satu paslon yang mengatasnamakan pondok pesantren (ponpes). Pihaknya menyebut ponpes tidak pernah terlibat dalam politik praktis.

Gus Kikin, begitu sapaan akrabnya, menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan resmi ponpes terkait Pilpres 2024.

“Pesantren Tebuireng tidak pernah terlibat politik praktis, termasuk memberikan dukungan terbuka dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Pesantren Tebuireng tetap dalam posisi netral dan tidak berpihak dalam kontestasi Pilpres 2024 dalam rangka menjaga persatuan dan semangat ukhuwah,” bunyi pernyataan tersebut yang dibagikan melalui media sosial Pondok Pesantren Tebuireng.

Gus Kikin mengatakan deklarasi terhadap salah satu paslon di acara Mudzakarah Indonesia Maju tidak mewakili sikap kelembagaan Pondok Pesantren Tebuireng, melainkan sikap personal.

Pernyataan Pondok Pesantren Tebuireng,

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan beredarnya berita/informasi/postingan di media sosial terkait deklarasi yang mengatasnamakan Pesantren Tebuireng tentang dukungan terhadap salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden, maka Pesantren Tebuireng merasa perlu menyampaikan klarifikasi/tabayun sebagai berikut:

Pesantren Tebuireng selalu menjaga marwah pesantren dengan berasaskan kebangsaan untuk umat Islam, sebagaimana diajarkan oleh Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy’ari.

Pesantren Tebuireng tidak pernah terlibat politik praktis termasuk memberikan dukungan terbuka dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pesantren Tebuireng tetap dalam posisi netral dan tidak berpihak dalam kontestasi pilpres 2024 dalam rangka menjaga persatuan dan semangat ukhuwah.

Pesantren Tebuireng senantiasa menerima dan menghormati tamu yang bersilaturahim sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Adanya kegiatan “pemberian dukungan” terhadap salah satu Paslon Pilpres 2024 di acara “Mudzakarah Indonesia Maju” yang diadakan di lokasi parkir KMGD (di luar kawasan Pesantren Tebuireng) tidak mewakili sikap kelembagaan Pesantren Tebuireng, melainkan sikap personal.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Jombang, 7 Februari 2024

Pengasuh Pesantren Tebuireng

KH Abdul Hakim Machfudz

Eks Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyinggung nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada saat menyampaikan ceramahnya di acara Istighosah Kubro yang digelar PA 212 di Pademangan, Jakarta Utara, Jum’at (9/2/2024) dini hari.

Hal itu bermula saat Rizieq yang menyatakan dukungan untuk pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) meminta agar pendukungnya tidak takut untuk memenangkan capres dan cawapres itu meski tak didukung oleh kekuatan kekuatan elite politik hingga ekonomi.

Rizieq mengungkit pengalaman pihaknya saat momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang dimana saat itu Anies dan Ahok saling bersaing.

Rizieq mengatakan, pada waktu itu ia dan pendukungnya merasa tak punya modal apa-apa ketimbang Ahok yang didukung dengan sejumlah instrumen kekuatan yang ada di tanah air.

“Di Jakarta waktu kita lawan Ahok kita punya apa sih? Ingat waktu Pilkada di Jakarta? Ahok didukung presiden, Kapolri, Panglima TNI, didukung semua media mainstream, partai-partai besar, didukung konglomerat, lembaga-lembaga survei, semua lembaga survei mengatakan Ahok menang satu putaran dia akan mendapat 70 persen suara,” ucap Rizieq.

Lanjutnya, Ahok kala itu diatas kertas diprediksi akan menang lantaran memiliki seluruh kekuatan yang diperlukan guna melenggang mulus menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Namun kenyataanya berbalik, Ahok kata dia akhirnya kalah dan batal menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota negara.

Menurutnya, kegagalan Ahok menang pada Pilkada DKI Jakarta saat itu karena adanya kecurangan.

Selain itu kekompakan dari pendukungnya juga menjadi faktor kekalahan Ahok pada perebutan tampuk kepemimpinan kepala daerah tersebut.

Akan tetapi Rizieq mengklaim bahwa pernyataanya itu bukan sebagai upaya dirinya mengungkit luka lama yang pernah terjadi saat itu.

Dirinya menekankan bahwa hal itu semata sebagai pengingat pendukungnya agar jangan takut dengan kebesaran musuh.