STRATEGIC ASSESSMENT. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti kembali mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Wejangan itu Jokowi sampaikan mengingat gelaran Pemilu 2024 tinggal sepekan lagi. Jokowi mengingatkan agar mereka bekerja sesuai tupoksi masing-masing.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI/Polri termasuk BIN harus netral, dan menjaga kedaulatan rakyat,” kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Tak hanya jajaran empat lembaga negara yang disebutkan, Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bekerja secara profesional. Kedua lembaga itu disebut Jokowi harus bisa menjamin integritas Pemilu sehingga suara rakyat benar-benar berdaulat.
Di sisi lain, Jokowi juga meminta agar ratusan juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dan memiliki hak suara untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari mendatang.
“Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, memberikan suara sesuai dengan pilihannya,” ujar Jokowi.
Kampanye Pemilu 2024 tinggal tersisa 3 hari lagi. Pada 10 Februari, KPU menetapkan masa tenang selama tiga hari.
Pada masa tenang semua peserta pemilu dilarang berkampanye atau melakukan aktivitas yang mengarahkan warga untuk mencoblos mereka.
Pencoblosan digelar pada 14 Februari 2024. KPU memastikan proses distribusi logistik pemilu jelang pencoblosan berjalan dengan baik.
Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul di Tugu Reformasi 12 Mei, Kampus Universitas Trisakti sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Joko Widodo pada hari ini, Rabu (7/2). Mereka berkumpul untuk aksi dengan menyerukan ‘Pemakzulan Jokowi’ dan ‘Tolak Pemilu Curang’.
Tampak ada tiga bus sudah terparkir di depan tugu. Tiga bus itu akan membawa ratusan mahasiswa itu bergerak menuju titik aksi di kawasan Harmoni. Sampai pukul 15.24 WIB, aksi massa masih berkonsolidasi untuk menuju ke sana. Dalam salah satu tuntutannya, mereka juga menyerukan boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Kemudian, mendesak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan. Selain itu terdapat pula 10 isu yang dibawa meliputi pemilu curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan konflik agraria.
Kemudian, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kerasan aparat, serta produk hukum. Dari Tugu 12 Mei Trisakti massa mahasiswa kemudian long march menuju titik aksi yang bertempat di Harmoni.
“Mari kita makzulkan Jokowi, mari kita turunkan Jokowi hari ini!” ujar koordinator aksi dari atas mobil komando.
Massa aksi yang tergabung dari beberapa kampus tersebut memakai atribut almamater kampus mereka masing-masing.
Aksi yang bertagarkan #MakzulkanJokowi dan #TolakPemiluCurang tersebut membawakan 4 tuntutan. Pertama, makzulkan Presiden Joko Widodo; Boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo; Desak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin; dan Menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melanggar etik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) harus ditindaklanjuti. “Tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” kata Puan singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, usai rapat paripurna.
Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Hasyim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 Komisioner KPU, yakni August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochamad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik. Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.
Ini diperlukan agar Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 selaku aturan teknis pilpres bisa segera direvisi akibat dampak putusan MK. “Para teradu baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023, atau 7 hari setelah putusan MK diucapkan,” kata Wiarsa.
Menurut Wiarsa, dalam persidangan para teradu berdalih baru mengirimkan surat pada 23 Oktober 2023 karena DPR sedang dalam masa reses. Akan tetapi, kata Wiarsa, alasan dari KPU terkait keterlambatan permohonan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah putusan MK tidak tepat. “DKPP berpendapat dalih para teradu terbantahkan karena dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengar pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat 4 dan Ayat 7 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,” ujar Wiarsa.
Selain itu, kata Wiarsa, DKPP menyatakan sikap para komisioner KPU yang terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik setelah putusan MK tentang syarat batas usia capres-cawapres itu terbit ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari Peraturan KPU.
Sejumlah civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyampaikan pernyataan sikap terkait konstelasi politik nasional. Pihak Undip menyatakan sikap itu tak mewakili kampus.
“Pernyataan sikap yang disampaikan bukan atas nama institusi Universitas Diponegoro. Segala yang berkenaan dengan pernyataan sikap menjadi pendapat pribadi masing-masing,” kata Humas Undip, Utami Setyowati. Dia menyatakan Undip sebagai institusi akan menjaga netralitas dan sikap santun dalam Pemilu 2024 ini.
Sebelumnya, civitas akademika Unidip menyampaikan sikap untuk menyikapi konstelasi politik nasional. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Undip, Suradi Jaya Saputra di Taman Inspirasi Undip. Dia menyebut sekitar 30 guru besar hadir dalam acara tersebut.
Di antaranya ialah Muhammad Nuh dari Fakultas MIPA, Lita dan Ani Purwanti dari Fakultas Hukum, Ferdinan dari Fakultas Ekonomi, Zainal dari Fakultas Kedokteran. Selain itu mahasiswa dari aliansi BEM se-Undip dan alumni juga ikut hadir dalam deklarasi tersebut.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri Munajat Majelis Ulama Pesantren Nahdliyin se-Jawa Barat bertajuk istighotsah kubro 1.111 kiai di Sutan Raja Hotel, Soreang, Kabupaten Bandung. Munajat itu berisi pernyataan sikap dan maklumat para kiai di Jawa Barat.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri Munajat Majelis Ulama Pesantren Nahdliyin se-Jawa Barat bertajuk istighotsah kubro 1.111 kiai di Sutan Raja Hotel, Soreang, Kabupaten Bandung. Munajat itu berisi pernyataan sikap dan maklumat para kiai di Jawa Barat.
Pernyataan sikap dan maklumat itu pun diikuti seluruh kiai yang hadir dalam acara tersebut. Maklumat istighotsah kubro 1.111 kiai itu menyatakan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN).
Maklumat kiai se-Jawa Barat itu juga berisi imbauan untuk menggunakan hak suara pada Pilpres 2024. Plakat berisi pernyataan sikap dan maklumat itu diterima langsung oleh Cak Imin.
Pembacaan pernyataan sikap kiai se-Jawa Barat itu dibacakan oleh KH Abu Bakar dari Pondok Pesantren Al Masthuriyah. Sementara itu, Maklumat dibacakan oleh KH busyri muslim dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Burdah.
“Kalau orang Jawa Barat bilang Gus tong hariwang keeng jangan khawatir, para kiai tidak akan membiarkan Gus Muhaimin berperang sendiri,” kata KH Abu Bakar.
KH Abu Bakar mengatakan kiai se-Jawa Barat sepenuh hati mendukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024. Dia juga meminta Cak Imin agar tak khawatir.
Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat Ella Giri Komala menyatakan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024.
Pernyataan dukungan itu disampaikan Ella di hadapan Cak Imin dalam acara Silaturahim AMIN Bersama Majelis Ta’lim se-Bandung Raya, di Ponpes As-Salam, Kota Bandung, Jawa Barat.
Sementara Cak Imin yakin dukungan ini akan semakin mempertebal kemenangan AMIN di Jawa Barat. Ia mengklaim 140 pondok pesantren di Jawa Barat beserta para tokoh ulama turut mendukungnya.
Di sisi lain, Cak Imin berharap tokoh-tokoh NU yang mendeklarasikan dukungan terhadap AMIN kali ini tak mendapat sanksi organisasi. Menurutnya, sesama warga Nahdliyin harus saling mendukung.
Cak Imin juga mendatangi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid milik Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) di Geger Kalong, Kota Bandung.
Sebelum masuk ke dalam gedung, Aa Gym bersama Cak Imin sempat bersama-sama mengacungkan satu jari ke hadapan awak media.
Massa aksi mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat di Jalan Harmoni, tak jauh dari Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (7/2). Pemicunya, salah satu massa aksi diduga terkena pukul helm polisi.
Sejumlah mahasiswa sempat adu mulut dan saling tunjuk dengan aparat berpakaian preman. Massa aksi tak terima ketika mendengar ada kawannya yang terkena pukul aparat.
Beberapa mahasiswa berusaha menenangkan massa yang mulai memanas saat berhadapan dengan aparat. Sementara polisi berseragam juga menenangkan massa aksi. Namun saat ini kericuhan tersebut sudah mereda.
Massa aksi #MakzulkanJokowi tiba di Lampu Merah Harmoni pada Rabu petang. Kedatangan massa disambut oleh puluhan aparat kepolisian yang mengadang dengan membawa tongkat pentungan.
Massa mahasiswa itu berasal dari berbagai kampus. Mereka awalnya berkumpul di Tugu Reformasi 12 Mei, Kampus Universitas Trisakti sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Joko Widodo. Mereka berkumpul untuk aksi dengan menyerukan ‘Pemakzulan Jokowi’ dan ‘Tolak Pemilu Curang’.
Dalam salah satu tuntutannya, mereka menyerukan boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Mereka juga mendesak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan.
“Mari kita makzulkan Jokowi, mari kita turunkan Jokowi hari ini!” ujar koordinator aksi dari atas mobil komando.
Aksi yang bertagarkan #MakzulkanJokowi dan #TolakPemiluCurang tersebut membawakan 4 tuntutan serta 10 isu.
Keempat isu tersebut adalah
1. Makzulkan Presiden Joko Widodo;
2. Boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo;
3. Desak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin; dan
4. Menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan.
Selain itu, 10 isu yang dibawa meliputi pemilu curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan,pendidikan dan kesehatan mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kerasan aparat, serta produk hukum.
