Pemilu 2024. Foto di ambil dari detikcom
STRATEGIC ASSESSMENT. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) Petrus Salestinus meminta pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto didiskualifikasi. Petrus menilai putusan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu atas pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asy’ari merupakan kehancuran legitimasi.
Oleh karena itu, Petrus meminta KPU untuk mendiskualifikasi pencalonan Gibran Rakabuming melalui keputusan yang progresif.Selain meminta diskualifikasi, Petrus meminta KPU memerintahkan Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengajukan calon pengganti Gibran Rakabuming sekaligus Prabowo Subianto. Petrus menyebut keduanya kerap melanggaran etik dan hukum.
“Calon pengganti capres-cawapres atau Pemilihan Presiden 2024 tanpa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena berbagai pelanggaran etik, hukum dan konstitusi termasuk merujuk kepada Putusan No.99/PUU-XXI/2023, tgl. 16/10/2023 dan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/ ARLTP/10/2023, tgl 7/11/2023,” kata Petrus.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu dalam waktu 2×14 hari. “Terhitung sejak tanggal 14 Februari 2024, agar Partai KIM mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pengganti, akibat diskualifikasi terhadap Capres dan Cawapres,” kata Petrus.
Petrus menilai pendiskualifikasian Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden oleh KPU RI, karena Putusan DKPP menempatkan Gibran menjadi Cawapres karena melalui perbuatan melanggar hukum.
“Memperoleh tiket cawapres dari KPU melalui perbuatan melanggar hukum dan melanggar etika sehingga tidak layak, tidak pantas dan tidak sepatutnya menjadi cawapres 2024 mendampingi capres Prabowo Subianto,” kata Petrus.
Dia menilai alasan hukum diskualifikasi itu sangat kuat karena Keputusan KPU menetapkan Gibran sebagai cawapres bertentangan dengan etika dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
“Yang menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah karena melanggar asas-asas umum pemerintahan,” kata dia.
Menurut Petrus, putusan DKPP ini harus dikawal pelaksanaannya agar bermanfaat bagi perbaikan terhadap prinsip demokrasi. Menurut dia, kedaulatan rakyat dan konstitusi dilanggar sejak nepotisme dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pakar kebijakan publik, Yanuar Nugroho menyarankan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mundur usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar etik terkait pencalonannya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Apalagi sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah lebih dulu memutus Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang merupakan paman Gibran melakukan pelanggaran kode etik berat terkait putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia calon presiden (capres) dan cawapres. Yanuar memahami, putusan DKPP memang tidak serta-merta membatalkan pencalonan Gibran. Kendati begitu, menurutnya, keputusan mundur akan jauh lebih bijak di tengah polemik yang terjadi.
Menurut Yanuar, Gibran akan lebih terhormat dan mendapat tempat yang baik di masyarakat jika memilih mundur dan kembali ambil bagian dalam kontestasi Pilpres tahun 2029. Sebaliknya, Yanuar mengatakan, masalah etik akan terus dibawa jika Gibran tidak memilih mundur dan akhirnya menang di Pilpres 2024.
Sementara itu, Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti menyayangkan keputusan DKPP tidak bisa membatalkan pencalonan Gibran demi hukum. Dia lantas menilai Gibran tidak memiliki etika politik dan moral.
Media asal China yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP) menyoroti peluang kemenangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di pemilu 2024. SCMP merilis laporan berjudul “Pemilu Indonesia 2024: Mampukah Ganjar Pranowo membawa putaran kedua ketika upaya untuk ‘kemenangan total’ berkurang?”.
Di paragraf pertama, SCMP menuliskan bahwa Ganjar tampak menjadi kandidat terkuat untuk menduduki jabatan tertinggi di Indonesia. Namun, nasib dia telah berubah. Kini, Ganjar hanya punya waktu kurang dari dua pekan untuk berjuang agar tetap bertahan.
Ganjar didampingi eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres). SCMP juga menyoroti konser rock dan kampanye yang ramai dengan tagline “Menang Total” di Jakarta pada pekan lalu.
“Namun, kemenangan yang jelas hanya dalam waktu 10 hari menjelang pemilu Indonesia tampaknya mustahil karena keduanya kalah telah dalam jajak pendapat,” demikian menurut SCMP.
Sumber internal mengatakan sulit mengabaikan angka-angka dari hasil survei terkait Ganjar.
Sejumlah lembaga survei melaporkan elektabilitas Ganjar tak lebih tinggi dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di beberapa jajak pendapat, posisi Ganjar bahkan di urutan ketiga.
Peluang terbaik Ganjar untuk bersaing dengan Prabowo dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yakni dengan memaksakan pemilu ke putaran kedua.
Menurut aturan di Indonesia, pemenang pilpres adalah paslon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
Kepala departemen politik Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Jakarta Arya Fernandes memberi pandangan dia soal Ganjar. Menurutnya eks Gubernur Jawa Tengah ini tak memberikan kesan saat debat capres.
Sejumlah pemilih mungkin juga tak melihat Ganjar sebagai pemimpin yang tegas. Mereka justru memandang sebagai perpanjangan tangan dari ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Arya juga mengatakan dengan waktu kurang dari dua pekan, Ganjar tak bisa mendapat kembali sebagian dukungan yang telah hilang.
Ganjar-Mahfud menjadi pasangan calon di pilpres kali ini usai diusung PDIP, partai yang juga mengusung Presiden Indonesia Joko Widodo selama dua periode saat pilpres. PDIP berharap popularitas Jokowi menular ke Ganjar. Mereka juga menilai presiden RI itu akan mendukung eks Gubernur Jawa Tengah.
Namun, kenyataannya tidak demikian. Dukungan diam-diam Jokowi mengarah ke pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan Wali Kota Solo sekaligus anak Jokowi.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti proses pembangunan infrastruktur yang tidak memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Anies menyampaikan ini dalam acara Sarahsehan DPD RI, di Jakarta, saat menjawab pertanyaan soal kebijakan investasi yang berpotensi tidak memberi hasil setimpal di daerah.
Di situ, Anies mencontohkan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Pembangunan tol itu sangat bagus, tapi juga perlu dilakukan sambil memikirkan solusi bagi warga yang tinggal di Jalur Pantura.
“Membangun jalan bebas hambatan dari barat sampai ke timur, bagus, bagus, nggak ada pertanyaan soal itu. Itu dibutuhkan supaya sistem logistik kita bisa berjalan dengan efisien, tapi kita melupakan prinsip strategi bagi kawasan Pantura,” kata Anies dalam paparannya.
Menurut Anies, tidak adanya solusi atas dampak akhir dari suatu pembangunan baru bisa mematikan perekonomian masyarakat di Kawasan Pantura. Dia menyebut saat ini banyak hotel, bengkel hingga rumah makan yang tutup pasca pembangunan tol Trans Jawa.
Padahal, menurutnya, situasi yang mematikan ekonomi masyarakat di Pantura seharusnya bisa diantisipasi sebelum dibangun pembangunan Tol Trans Jawa. Terkait hal ini, Anies pun menekankan exit strategy perlu dipersiapkan dan diterapkan dalam setiap kebijakan. Misalnya langkah pemerintah yang saat ini hendak beralih ke energi terbarukan.
Puluhan alumni Universitas Airlangga (Unair) yang mengatasnamakan Aliansi Alumni Airlangga untuk Perubahan (A3P) mendeklarasi diri mendukungan Paslon Capres-Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin). Langkah mereka berseberangan dengan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Unair (IKA Unair), Khofifah Indar Parawansa yang mendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
Ketua A3P Achmad Hariyono menjelaskan, mereka lebih memilih mendukung Amin berdasarkan visi, misi, serta rekam jejak Anies maupun Muhaimin. “Visi, misi, dan program, serta rekam jejak yang dibawa sangat bagus, berpihak kepada rakyat yang mendambakan perubahan,” kata Hariyono di Surabaya.
Achmad Hariyono menganggap, Anies Baswedan memiliki rekam jejak yang baik saat menjabat gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan Anies memimpin DKI, menurutnya bisa diimplementasikan dan diperluas jika yang bersangkutan bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
“Sebelum mencalonkan Capres ini (Anies) adalah seorang Gubernur DKI dengan keberhasilannya, prestasinya, membangun Jakarta begitu bagus. Nanti keberhasilan Pak Anies di Jakarta akan digetoktularkan di seluruh Indonesia,” ujar Achmad Hariyono.
Timprov AMIN Jatim menyambut baik dukungan yang diberikan alumni Unair tersebut. Co Captain Utama Timprov AMIN Jatim, Dhimam Abror bahkan menyebut, dukungan dari alumni Unair itu sebagau rangkaian dari gelombang gerakan kalangan kampus yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.
“Bagaimana kita tahu, di Jogja, UGM sudah bergerak dengan deklarasi Indonesia darurat Kenegarawanan. Kemudian UII juga sudah bergerak, UI sebagai kampus perjuangan juga sudah bergerak, dan lainnya di Andalas Unhas, dan hari ini di Unair,” kata dia.
Kementerian Keuangan kembali melakukan pemblokiran atau automatic adjustment anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2024. Jumlah anggaran yang diblokir mencapai Rp 50,148 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan pemblokiran tersebut merupakan arahan Presiden Jokowi. “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024,” kata Deni lewat keterangan tertulis.
Deni mengatakan perintah melaksanakan automatic adjustment dilakukan karena kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Kondisi itu, kata dia, membuat pemerintah perlu mengantisipasi potensi atau kemungkinan gangguan terhadap ekonomi dalam negeri yang terjadi pada 2024.
“Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023,” kata dia.
Automatic adjustment diperkenalkan pertama kali pada tahun 2022 dan diatur di dalam Undang-Undang APBN 2022. Pada tahun tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan 5% anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagai dana cadangan penanggulangan pandemi Covid-19. Lewat kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran tersebut, masing-masing Kementerian lembaga dapat memilah sendiri belanja yang bukan prioritas untuk dicoret dan kemudian anggarannya disisihkan. Pada 2023 ketika kebijakan ini dilakukan, pemerintah juga melakukan pemblokiran anggaran K/L sebesar Rp 50,2 triliun.
