STRATEGIC ASSESSMENT. Afrika Selatan memuji keputusan International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional, yang menyatakan Israel harus segera mencegah tindakan genosida di Gaza. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa berharap keputusan ICJ itu akan mengarah pada gencatan senjata di Gaza.
Afrika Selatan merupakan negara yang mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional, atas tuduhan melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948.
Afsel juga telah lama menjadi pendukung yang cukup vokal soal perjuangan Palestina, dan mengaitkannya dengan perjuangan mereka melawan apartheid.
“Beberapa orang mengatakan kami seharusnya mengurus urusan kami sendiri dan tidak ikut campur dalam urusan negara lain,” kata Ramaphosa.
“Namun ini adalah tempat kita, sebagai orang yang tahu betul penderitaan akibat perampasan, diskriminasi dan kekerasan,” imbuhnya.
Dalam keputusannya, ICJ tak gamblang menyebut Israel benar-benar melakukan genosida atau tidak. Namun mahkamah itu mengeluarkan perintah darurat untuk mencegah genosida di Gaza.
Keputusan ICJ mengikat semua pihak, namun tidak memiliki mekanisme untuk penegakannya.
Namun Ramaphosa berharap keputusan ini tidak hanya akan dilaksanakan, tapi juga mengarah pada dorongan diplomatik terbaru untuk mengakhiri agresi di Gaza.
‘Sekarang harus ada upaya yang lebih terpadu menuju gencatan senjata dan perundingan mengenai solusi dua negara yang permanen, yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai negara merdeka,” ujarnya.
Kelompok milisi perlawanan Hizbullah Lebanon dilaporkan melancarkan serangan drone ke situs sistem pertahanan udara Israel dan platform Iron Dome di dekat pemukiman Kfar Blum.
Dalam pernyataannya, Hizbullah menyebut, mengerahkan dua drone untuk menghantam sistem Iron Dome Israel.
“Untuk mendukung ketabahan rakyat Palestina di Jalur Gaza… Perlawanan Hizbullah melancarkan serangan udara pada pukul 11:20 pada Kamis dengan dua drone, menyerang salah satu lokasi sistem pertahanan angkatan udara dan platform Iron Dome di dekat Kfar,” kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan.
Milisi Perlawanan Lebanon tersebut sebelumnya telah menyerang situs Jal al-Alam, serta situs Radar di wilayah Peternakan Shebaa yang diduduki Israel.
Serangan itu terjadi ketika Israel melanjutkan serangan kekerasannya terhadap kota-kota dan desa-desa di selatan Lebanon.
“Serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di desa Tayr Harfa,” Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan pada hari Kamis.
Tidak ada korban tewas atau cedera yang dilaporkan. Dalam serangan itu, Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih.
“Cangkang fosfor putih buatan AS juga dijatuhkan di pinggiran Alma al-Shaab dan Dhaira pada pagi hari, kata NNA.
Adapun Hizbullah juga melancarkan rangkaian serangan ke fasilitas Israel. Hizbullah menyerang pangkalan Kontrol Udara Meron Israel sebagai aksi balasan atas beberapa pembunuhan yang ditargetkan yang dilakukan oleh Israel bulan ini, termasuk ke Saleh Arouri, petinggi Hamas yang berada di Lebanon.
Sejumlah negara donor penting bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina mengatakan bahwa mereka akan menghentikan pendanaan mereka, menyusul tuduhan oleh Israel bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober.
UNRWA telah memecat beberapa staf atas tuduhan Israel, dan menjanjikan penyelidikan menyeluruh atas klaim tersebut, yang tidak disebutkan secara spesifik.
Israel pun telah berjanji untuk menghentikan pekerjaan badan tersebut di Gaza setelah perang. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pada Sabtu bahwa meskipun UNRWA memberikan “pekerjaan penting dan menyelamatkan nyawa”, Brisbane akan “untuk sementara menghentikan pencairan dana baru-baru ini”.
“Kami menyambut baik tanggapan langsung UNRWA, termasuk mengakhiri kontrak dan meluncurkan penyelidikan,” katanya di platform media sosial X, sebelumnya Twitter.
Menteri Pembangunan Internasional Kanada Ahmed Hussen pada hari Jumat mengumumkan bahwa Ottawa telah “untuk sementara menghentikan pendanaan tambahan untuk UNRWA sementara negara tersebut melakukan penyelidikan menyeluruh atas tuduhan ini”.
Finlandia, memiliki perjanjian empat tahun untuk menyediakan lima juta euro ($5,4 juta) setiap tahunnya kepada UNRWA.
Mereka menangguhkan pembayarannya dan menyerukan “penyelidikan independen dan menyeluruh”, dalam sebuah pernyataan dari kementerian luar negerinya.
“Kita harus memastikan bahwa tidak satu euro pun uang Finlandia disalurkan ke Hamas atau teroris lainnya,” katanya.
Jerman mengumumkan pada hari Sabtu bahwa mereka juga menangguhkan pendanaan.
Selama tuduhan tersebut belum diselesaikan, “Jerman, berdasarkan perjanjian dengan negara-negara donor lainnya” untuk saat ini akan menahan persetujuan untuk sumber daya lebih lanjut, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri.
Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pihaknya bergabung dengan kelompok yang menghentikan pendanaan.
“Kami berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina sekaligus melindungi keamanan Israel,” tambahnya.
Swiss telah memberikan kontribusi tahunan sekitar 20 juta franc Swiss ($23 juta) kepada UNRWA.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu mengatakan bahwa tidak ada keputusan yang akan diambil mengenai pembayaran tahun 2024 sampai tuduhan tersebut diklarifikasi.
“Swiss tidak menoleransi segala bentuk dukungan terhadap terorisme, dan seruan kebencian atau hasutan untuk melakukan kekerasan,” tambahnya.
Menteri Perdagangan dan Pembangunan Belanda Geoffrey van Leeuwen mengumumkan pembekuan pendanaan untuk UNRWA sementara penyelidikan sedang berlangsung, dan mengatakan bahwa pemerintah “sangat terkejut”.
“Tuduhannya adalah serangan itu dilakukan pada tanggal 7 Oktober dengan dana PBB, dengan uang kami,” katanya kepada lembaga penyiaran publik NOS pada hari Sabtu.
Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya “terkejut dengan tuduhan” yang dilontarkan Israel dan akan “menghentikan sementara pendanaan di masa depan” sementara Kementerian Luar Negeri mengkaji klaim tersebut.
Departemen Luar Negeri AS pada hari Jumat menangguhkan pembayaran dan menyambut baik pengumuman PBB mengenai penyelidikan atas tuduhan tersebut.
Pernyataan tersebut menyerukan “akuntabilitas penuh bagi siapa pun yang berpartisipasi dalam serangan keji tersebut”.
Laporan tersebut juga menggarisbawahi bahwa “UNRWA memainkan peran penting dalam memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa warga Palestina, termasuk makanan penting, obat-obatan, tempat tinggal, dan dukungan kemanusiaan penting lainnya.”
Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, berjanji akan “bertanggung jawab, termasuk melalui penuntutan pidana”, setiap pegawai lembaga yang ditemukan terlibat dalam “aksi teror”.
Sekjen PBB Antonio Guterres berjanji untuk melakukan “peninjauan mendesak dan independen terhadap UNRWA”, kata Stephane Dujarric.
Lebih dari 40 pejabat dan mantan pejabat keamanan nasional Israel, ilmuwan ternama, dan pemimpin bisnis terkemuka dilaporkan menyerukan kepada Presiden Israel untuk secara paksa memecat Benjamin Netanyahu dari jabatannya.
Mereka menilai, Netanyahu merupakan ancaman “eksistensial” terhadap negara tersebut. Dalam suratnya kepada Presiden Israel Isaac Herzog, para pejabat tersebut menganggap Netanyahu “yang paling bertanggung jawab” karena “menciptakan keadaan” dan perpecahan di dalam Israel yang menyebabkan Operasi Banjir Al-Aqsa, termasuk kabinet sayap kanannya dan berbagai kebijakan.
Surat tersebut menyinggung bagaimana para pemimpin Iran dan milisi Perlawanan Palestina dan Lebanon melihat Israel yang tidak stabil dan memanfaatkan kelemahan ini untuk melawan entitas pendudukan.
Haim Tomer, seorang perwira Mossad yang ikut menandatangani perjanjian tersebut, mengatakan kepada CNN kalau Israel kini dipimpin oleh “orang-orang idiot”.
Tomer juga merinci kalau “semua orang memahami bahwa Netanyahu tidak kompeten untuk memimpin Israel.”
Surat tersebut juga menyatakan kalau Netanyahu telah menolak tanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober, menuduhnya “menyalahkan orang lain dan menghasut orang-orang yang telah berjuang untuk menyelamatkan demokrasi Israel dari tindakan dan rencananya yang merusak.”
Para penandatangan memohon kepada Herzog dan Ketua Knesset untuk menggantikan Netanyahu, dan menekankan, “Bangsa Israel dan sejarah Yahudi tidak akan memaafkan Anda jika Anda tidak memenuhi tanggung jawab nasional sepenuhnya.”
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengadakan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel dan mendesaknya untuk mengakhiri perang sebelum pemilu November.
Telepon Biden ini dinilai mencerminkan meningkatnya kekhawatiran AS terhadap kelanjutan perang.
Netanyahu bersikukuh dengan pendiriannya yang tidak kenal kompromi dalam mempertahankan kontrol keamanan penuh atas Tepi Barat yang diduduki.
Dia menyatakan kalau “kegigihannya telah mencegah selama bertahun-tahun pembentukan negara Palestina yang akan menjadi ancaman nyata bagi Israel.”
Sebuah jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh Channel 13 Israel menyoroti preferensi kepemimpinan rezim Israel saat ini. Hasil pooling menunjukkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tampaknya sedang mencapai titik terendah pada saat perang.
Survei tersebut, yang dilakukan terhadap beragam pemukim Israel, menunjukkan jika pemilu diadakan hari ini, mantan kepala staf pasukan pendudukan Israel Gadi Eisenkot akan memperoleh 45 persen suara, sementara Netanyahu tertinggal dengan 32%.
