Mahfud MD
STRATEGIC ASSESSMENT. Penulis bersama sejumlah tokoh lainnya, ada Bang Eggi Sudjana, Daeng Wahidin, Bang Edy Mulyadi, Bang Jalih Pitoeng, Bang Muslim Arbi, Bang Eka Jaya, Buya Fikri Bareno dan Ustadz Nur Salman, akan mendatangi Kantor Menkopolhukam untuk beraudiensi dengan Menkopolhukam Prof Mahfud MD. Sementara Bang Rizal Fadillah yang semula akan hadir, tiba-tiba menyampaikan udzur karena beliau ada agenda hingga Jum’at di Surabaya. Begitu juga Ustadz Irwan Syaifulloh, juga berhalangan hadir karena ada agenda lain bersamaan.
Rencana audiensi ini difasilitasi oleh TPUA melalui Surat Permohonan Audiensi yang telah dikirim pada Selasa lalu. Surat yang diteken oleh Bang Eggi Sudjana selaku Ketua TPUA yang didampingi Bang Azam Khan ini, mengagendakan pertemuan audiensi agar dilaksanakan Kamis (21/12) besok.
Karena itu, sebagai tindak lanjut surat, Kamis besok kami akan mendatangi Menkopolhukam. Harapannya, Pak Mahfud MD bisa meluangkan waktu untuk menerima kunjungan.
Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan terkait kondisi politik, hukum dan keamanan di Negeri ini. Bang Eggi Sudjana akan berfokus menyampaikan masalah gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Bang Jalih Pitoeng akan menyampaikan masalah KM 50 yang novumnya telah dikirim ke Kapolri, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Penulis sendiri, ingin memastikan jaminan negara melalui Menkopolhukam tentang Khilafah sebagai ajaran Islam. Mengingat, banyak terjadi persekusi dan kriminalisasi karena banyaknya kesalahan aparat dan kementerian yang menafsirkan Khilafah secara serampangan.
Lagipula, penulis ingin menagih janji Pak Mahfud MD setahun lalu, yang menantang debat Khilafah. Juga ingin mempertanyakan kembali, narasi haram mendirikan negaranya Nabi, dan soal ajaran Islam Khilafah yang tak baku.
Penting untuk memahami pemikiran Pak Menteri, karena beliau selain menjadi Menkopolhukam juga menjadi salah satu Cawapres dalam Pilpres 2024. Penulis sangat berkepentingan dan ingin tahu, apa komitmen pemerintahan kedepan pada syariat Islam, setelah beliau terpilih menjadi Wapres.
Sementara tokoh-tokoh lainnya, juga ingin menyampaikan berbagai pandangan kebangsaan, tentang situasi politik nasional jelang Pelaksanaan Pilpres 2024. Selain mengajukan pandangan, juga harapan akan kinerja Menkopolhukam, termasuk menyampaikan kritik secara langsung kepada Menkopolhukam tentang berbagai problem penegakan hukum di negeri ini.
Tentu saja, kami juga ingin mendiskusikan situasi politik terkini pasca kasus pelecehan ajaran sholat, yang dijadikan materi candaan oleh Zulkifli Hasan. Penegakan hukum terkait masalah penodaan agama, sangat beririsan dengan masalah politik dan kemananan.
Keterbukaan, dialog, musyawarah dan mufakat menjadi kata kunci penting untuk membangun sinergi bangsa. Kami berharap, masalah ijazah palsu Jokowi bisa tuntas setelah dijembatani oleh Pak Mahfud MD.
Bang Eggi Sudjana sendiri berulangkali menyampaikan, andaikan Jokowi menunjukan ijazah aslinya, maka polemik ijazah palsu ini bisa segera diakhiri. Terakhir, utusan dari Presiden Jokowi yang hadir di pengadilan, malah tidak dibekali surat kuasa.
Melalui Menkopolhukam, semoga berbagai kebekuan dan kebuntuan politik ini bisa dijembatani. Semoga, Pak Mahfud bisa mengalokasikan waktu, sebagaimana surat permohonan Audiensi yang telah dikirim dan difasilitasi oleh Bang Eggi Sudjana, Ketua Umum TPUA.
