Dollar-IStockphoto
STRATEGIC ASSESSMENT. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terus mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) telah mencapai Rp 81,5 triliun. “PNBP lainnya cukup baik. Dari dividen BUMN realisasinya Rp 81,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di APBN KiTa di Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani mengatakan angka itu telah mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN 2023.
“Walaupun dilihat dari undang-undang awal, dividen BUMN ditargetkan Rp 49 triliun, tetapi laporan semester kita revisi bersama Menteri BUMN kita sepakat dividen BUMN dinaikkan menjadi Rp 81,5 triliun sampai 12 Desember 2023,” jelas dia.
Sri Mulyani menuturkan, pertumbuhan ini menjadi cerminan bahwa BUMN yang masih sehat mampu menyetor dana ke negara sangat tinggi.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perombakan besar pada jajaran direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Teguh Wirahadikusumah ditunjuk menjadi Direktur Utama PT PPA.
Menyusul Teguh, ada Ridha Farid Lesmana yang diangkat menjadi Direktur Investasi dan Tree Asih Putra Sianturi yang diangkat menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Perombakan ini dilakukan per tanggal 15 Desember 2023.
“Kehadiran direksi baru diharapkan dapat melanjutkan dan memperkuat peran PPA sebagai National Asset Management Company (NAMCO),” tulis keterangan PT PPA.
Teguh memiliki karier yang panjang di bidang perbankan dan pasar modal selama lebih dari 25 tahun. Sebelum menjadi Dirut PPA, dia dipercaya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero) periode 2020-2023.
Sebelumnya, Teguh juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja di Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) selama 2019-2020.
Susunan Komisaris dan Direksi PPA:
• Komisaris: Marwanto Harjowiryono.
• Direktur Utama: M Teguh Wirahadikusumah.
• Direktur Investasi: Ridha Farid Lesmana.
•Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Tree Asih Putra Sianturi.
•Direktur Special Asset Management: JF Hasudungan.
Perombakan susunan pengurus di BUMN belakangan marak terjadi. Salah satunya yang terbaru ialah perombakan di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, penilaian terhadap kepemimpinan di BUMN merupakan hal yang lumrah. Dia menegaskan, tidak ada agenda tersembunyi dalam perombakan petinggi perusahaan pelat merah.
“Ya kan kalau kita review, performance, leadership kan sesuatu yang lumrah, bukannya ada hidden agenda,” katanya usai menghadiri Perayaan Hari Ibu dan Peluncuran Employee Well-Being Policy, Jakarta, belum lama ini.
Dia mengatakan, perusahaan pelat merah seperti Waskita Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk membutuhkan kepemimpinan yang kuat.
“Dan Waskita dan Wika ya memang perlu leadership yang kuat. Pak Agung di Wika baik-baik saja karena kuat. Jadi selama leadership kuat ya kita support,” katanya.
Untuk diketahui, Erick Thohir baru saja merombak susunan pengurus Waskita Karya. Dalam perombakan itu, Erick Thohir menunjuk Muhammad Hanugroho sebagai Direktur Utama Waskita menggantikan Mursyid. Selain itu nama I Gde Made Kartikajaya yang sebelumnya menjabat Komisaris dan Warjo selaku Direktur Operasi III juga dicopot.
Perombakan itu disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 8 Desember 2023. Agenda RUPSLB membahas soal usulan restrukturisasi dan perubahan susunan pengurus perseroan.
Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia rata-rata hanya 4,9% selama 2024-2026. Hal itu mencerminkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan 2022 yang berada di level 5,3% dan 2023 yang diperkirakan masih di kisaran 5%.
“Indonesia diproyeksikan akan mencatat pertumbuhan yang kuat sepanjang proyeksi ini, namun risiko penurunannya semakin besar. Perekonomian diproyeksikan tumbuh rata-rata tahunan sebesar 4,9% selama 2024-2026, mencerminkan perlambatan pertumbuhan ekonomi,” tulis laporan Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects, belum lama ini.
Melambatnya proyeksi ekonomi Indonesia di 2024-2026 sejalan dengan kondisi perdagangan yang lebih lemah. Konsumsi swasta disebut akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tahun depan.
“Konsumsi swasta akan menjadi pendorong utama pertumbuhan yang didukung oleh belanja selama Pemilu pada 2024. Pertumbuhan konsumsi masyarakat di tahun depan juga sejalan dengan rencana kenaikan gaji PNS pada 2024,” tuturnya.
Bank Dunia juga memprediksi investasi di Indonesia akan moncer. Meski begitu, kegiatan ekspor dan impor diperkirakan hanya tumbuh tipis karena volume sudah meningkat pada 2021-2022 menyusul pertumbuhan yang sangat kuat.
“Defisit transaksi berjalan secara bertahap akan meningkat menjadi 1,4% PDB pada 2026 seiring dengan rendahnya harga komoditas dan lemahnya pertumbuhan global menghambat ekspor,” imbuhnya.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut tetap kuat meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi COVID-19. Berakhirnya booming harga komoditas dan prospek suku bunga global tinggi untuk jangka waktu lama menjadi hambatan besar ke depan bagi ekonomi Indonesia.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi terkait ekspor dan impor. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan salah satu permasalahan yang dihadapi pengusaha adalah impor yang masih dianggap tabu.
Ia mengatakan karena itulah ada berbagai macam kebijakan yang akhirnya membatasi importasi. Padahal impor juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri.
“Kita tetap melihat perhatian kinerja ekspor-impor, karena memang permasalahan kita hadapi saat ini adalah mungkin banyak sekali kebijakan- kebijakan misalnya, kinerja ekspor, karena impor dianggap tabu akan terjadi mengeluarkan kebijakan impor yang membatasi impor. Itu mempengaruhi ekspor,” kata Shinta dalam acara Core Economic Outlook 2024 di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat.
Shinta mengatakan, pembatasan impor itu juga berdampak besar pada kinerja ekspor. Ia menyebut 70% impor yang dilakukan pengusaha adalah untuk bahan baku yang pada akhirnya untuk diekspor.
“Hal ini yang tidak disadari. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, kemudian malah jadi tantangan daripada ekspor market. Padahal impor kita 70% bahan baku dan bahan penolong. Ini akan menjadi permasalahan, harus kita perhatikan,” tegasnya.
Selain itu, Shinta juga menyinggung berbagai tantangan lainnya yang dihadapi pengusaha. Tantangan itu seperti ketidakpastian dan inkonsistensi kebijakan.
“Kita mengangkat uncertainty ini pertama melihat bahwa uncertainty dan trust ide usaha terkait investasi di Indonesia adanya gap implementasi kebijakan dan inkonsistensi kebijakan di lapangan dan kebijakan non paper, ini juga tentu saja melihat tahun politik ini juga mempengaruhi,” jelasnya.
Pihaknya pun berharap di tahun berikutnya banyak hal yang bisa diperbaiki. Ia menyinggung salah satunya terkait dengan konsistensi kebijakan-kebijakan, kepastian hukum, dan konsistensi implementasinya suatu kebijakan.
Shinta juga memaparkan ada sejumlah harapan pengusaha pada tahun politik 2024. Pertama, pengusaha membutuhkan peningkatan konsistensi implementasi kebijakan eksisting, kedua, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dijalankan sesuai ketentuan hukum, ketiga, pemerintah tidak intervensi penyelenggaraan pemilu.
Keempat, relawan, simpatisan, dan kelompok masyarakat lainnya melaksanakan kampanye dengan damai dan tertib, kelima, tidak ada politik SARA, jual beli suara, keenam, diharapkan ada persaingan politik yang sehat terutama terkait dengan adu gagasan pembangunan. Ketujuh, dalam persaingan politik diharapkan mengedepankan kompetensi, rasionalitas pilihan dan kepentingan bersama, kedelapan proses politik Indonesia mendapatkan sorotan dunia internasional, dan kesembilan Indonesia diharapkan menjadi negara dipercaya sebagai rekan usaha dan investasi bagi negara lain.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan memindahkan sekitar 1.250 ASN dan 1.000 anggota TNI-Polri ke IKN Nusantara pada Juli 2024 nanti.
“Di bulan Juli (2024) direncanakan sudah ada yang pindah, dan kami sudah koordinasi sedikitnya ada 1.250-an ASN, kemudian ada juga lebih dari 1.000 (personel) dari TNI-Polri untuk pindah ke IKN,” kata Anas saat ditemui wartawan.
Bersamaan dengan pemindahan tersebut, ia mengaku pemerintah telah menyiapkan tempat tinggal untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tempat tinggal yang dimaksud berupa Rumah Susun (rusun).
Meski begitu menurut Anas fasilitas tempat tinggal yang diberikan antara satu ASN dengan yang lain akan berbeda-beda. Salah satunya berdasarkan status perkawinan. Di luar itu Anas juga menyebut para ASN yang nantinya tinggal dan bertugas di IKN akan mendapat tambahan insentif. Namun hingga saat ini belum jelas berapa besaran insentif yang akan didapat karena masih dirumuskan.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya pemerintah telah menyiapkan sebanyak 47 tower Rusun ASN-Hankam yang diproyeksikan bisa menampung hingga 16.000 ASN. Rusun ASN-Hankam berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektar.
Dalam satu tower, terdiri atas 12 lantai di mana per lantainya terdiri atas lima unit apartemen. Dua lantai akan digunakan sebagian menjadi fasilitas sosial dan fasilitas umum, sehingga menyisakan 10 lantai untuk hunian. Sementara per unitnya ada sekitar 3 kamar, sehingga kalau ditotal satu tower terdiri atas 150 unit.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan 47 tower ini rampung total pada akhir 2024. Namun 12 di antaranya, ditargetkan sudah siap huni lebih awal, yakni pada Juni-Juli 2024. Hal ini sejalan dengan rencana digelarnya Upacara HUT RI di IKN pada bulan Agustus 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah menerima daftar lengkap nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Dengan daftar tersebut, pria yang akrab disapa Anas ini mengaku pihaknya sudah melakukan simulasi pemindahan ASN ke IKN dengan seluruh instansi terkait. Rencananya para ASN ini akan dikirim secara bertahap.
“Sudah, sudah ada (daftar nama ASN pindah ke IKN), semua detail. Kita sudah melakukan simulasi dengan seluruh instansi tinggal di sana berapa, mau skenario 2.000 (ASN), 3.000, 6.000 sudah ada semua, bahkan skenario 9.000 ASN sudah ada,” kata Anas saat ditemui wartawan.
Secara rinci, Anas menyebut akan ada sekitar 1.250 ASN yang akan dikirim pada Juli 2024 mendatang. Tidak lupa sekitar 1.000 personel TNI-Polri akan ikut dikirim ke IKN pada saat yang sama.
“Di bulan Juli (2024) direncanakan sudah ada yang pindah, dan kami sudah koordinasi sedikitnya ada 1.250-an ASN, kemudian ada juga lebih dari 1.000 (personel) dari TNI-Polri untuk pindah ke IKN,” terangnya lagi.
Lebih lanjut Anas juga menyebut para ASN yang nantinya tinggal dan bertugas di IKN akan mendapat tambahan insentif. Namun hingga saat ini belum jelas berapa besaran insentif yang akan didapat karena masih dirumuskan.
Anas kemudian menuturkan bahwa tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam 5 fase. Fase pertama (2020-2024) adalah pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN.
Lalu fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government. Fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0, dan terakhir fase kelima (2040-2045), adalah Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).
“Fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek di fase pertama tahun 2022-2024 yang fokus terhadap perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital,” imbuhnya.
Menurutnya, pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Pemindahan IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Proses pemindahan pun melibatkan berbagai upaya termasuk transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengantongi 328 Letter of Intention (LOI) dengan sekitar 55% merupakan investor domestik yang fokus dalam pembangunan sektor sumbu kebangsaan. IKN pun direncanakan akan melakukan groundbreaking fase 3 direncanakan berlangsung pada 20-21 Desember 2023 dengan fokus pada sektor ruang hijau, kelengkapan ekosistem sumbu kebangsaan, dan lembaga negara dengan pendanaan non-APBN.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menjelaskan Groundbreaking 3 difokuskan untuk sejumlah pembangunan, di antaranya reboisasi area sumbu kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, rumah sakit dengan target mendekati Rp 10 triliun.
“Dalam fase ini juga dilaksanakan groundbreaking oleh investor lokal asal Kalimantan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis. Agung menegaskan groundbreaking ini merupakan komitmen kuat dari investor-investor terbaik lokal maupun internasional dan dengan visi dan misi yang sejalan untuk membangun masa depan di Ibu Kota Negara (IKN).
Menurutnya, sebagai langkah investasi di Nusantara, pemilihan investor yang dapat berlanjut ke dalam proses selanjutnya juga ditinjau berdasarkan prioritas pembangunan. Saat ini, Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia menjadi empat negara terbanyak yang mengirimkan LOI.
Selain itu, investor-investor lokal menunjukkan kesiapan yang matang untuk membangun sektor Sumbu Kebangsaan. Namun, investor internasional yang sudah terkenal secara kualitas dan memiliki komitmen besar juga turut menjadi mitra bagi investor lokal.
Seperti halnya PSSI yang bermitra dengan FIFA dalam pembangunan pelatihan lapangan sepak bola berstandar internasional, PLN Indonesia bermitra dengan SembCorp dari Singapura, dan juga Pakuwon Group dengan Marriott International Group dari Amerika Serikat. Kemudian, Agung juga menjelaskan pembangunan IKN tidak hanya difokuskan untuk pusat pemerintahan.
Sedangkan sembilan WP lainnya mencakup wilayah Area Pemerintahan Inti, Pusat Ekonomi dan Keuangan, Area Energi Terbarukan, Pariwisata dan Rekreasi, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Penelitian, Simpang Samboja: Komoditas Agro, Perdagangan dan Logistik, Kuala Samboja: Industri Pertanian, Muara Jawa: Perikanan dan Pertanian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya bakal mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kunjungannya ke Jepang. Hal ini seperti menjadi agenda langganan wajib Jokowi setiap pergi melakukan lawatan ke berbagai negara.
Jokowi pun mengakui hal tersebut. Setiap ada pertemuan bilateral dengan berbagai negara, IKN pasti akan menjadi salah satu pembicaraan utama.
Di Jepang, Jokowi bakal melakukan pertemuan bilateral dengan PM Fumio Kishida secara langsung. Di momen itu, rencananya dia juga mengajak investor atau pemerintahan Jepang untuk masuk bekerja sama pada proyek di IKN.
Secara keseluruhan, ada 45% investor asing yang menyatakan minat. Paling banyak dari Singapura dengan 28 LOI, Jepang menyusul dengan 25 LOI, kemudian ada juga China 21 LOI.
Setelahnya ada Malaysia sebanyak 20 LOI, disusul Korea Selatan dengan 10 LOI. Amerika Serikat juga tak mau ketinggalan dengan 6 LOI. Negara Eropa pun ikut menyampaikan LOI, ada Spanyol dengan total 4 LOI dan Finlandia 3 LOI.
Kemudian ada juga komitmen dari negara-negara dan institusi internasional lainnya sebanyak 24 LOI. Sementara itu, LOI dari pihak lokal Indonesia ada sekitar 187 komitmen.
Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menanggapi terkait calon presiden Anies Baswedan yang kerap mengkritik pembangunan ibu kota baru tersebut. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono tak mau ambil pusing dengan kritik dari Anies.
“Saya melihatnya, sejauh ini minat masih tinggi-tinggi terus kok. Calon presiden menyebut begitu [menolak], ya silakan namanya lagi pesta demokrasi, silakan saja,” saat Media Briefing Otorita IKN secara virtual, Jumat (15/12/2023).
Agung kemudian mengungkapkan bahwa saat ini ada enam mitra investor asing yang bermitra dengan investor domestik akan membangun hotel, pembangkit listrik, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu, ia mengatakan saat ini IKN sudah menerima 328 letter of interest yang mana sebanyak 45% berasal dari investor asing.
Sementara itu, PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) selaku salah satu investor di IKN menilai bahwa proyek ini akan tetap berlanjut. Presiden Direktur PWON Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika ada capres yang menolak IKN.
“Saya lihat aja masa depannya [IKN] apakah bagus nggak. Kalau saya lihat masa depannya bagus, dan kelihatannya sulit juga dibatalkan, kan. Undang-undangnya sudah ada, proyeknya sudah ada. Jadi saya sih percaya bahwa di sana ada masa depan yang bagus, jadi saya pilih itu aja. Nggak usah mikir yang lain lah, saya enggak mikir politik kok,” ujar Ridwan pada kesempatan yang sama.
Ia mengungkapkan bahwa PWON akan memulai tahap pertama pembangunan hotel bintang empat dan sebuah mall di IKN. Total nilainya hampir mencapai Rp2 triliun.
Direktur Utama PT Pakuwon Nusantara Abadi, Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengklaim mal yang akan dibangun oleh pihaknya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal jadi yang paling unik di dunia. Hal itu karena kontur tanah di IKN yang sangat unik.
“Pertama datang kita nggak tahu kontur di sana begitu hebat, begitu curam sekali. Tapi begitu kita datang dan kita berunding dengan para arsitek, ternyata kita bisa mengembangkan satu desain yang sangat-sangat unik di sana, dan saya kira yang paling unik di seluruh dunia. Nggak ada tuh mal yang letaknya di daerah kontur yang luar biasa,” katanya dalam media briefing bersama Otorita IKN yang dilakukan secara online.
Sebagai informasi, pihaknya saat ini tengah mengembangkan superblok di IKN. Superblock yang bernama Superblock Pakuwon Nusantara ini nantinya akan ada mal yang terintegrasi dengan kondominium, hotel, dan apartemen.
Dalam membangun superblok ini, bos Blok M Plaza ini mengaku pihaknya sangat berhati-hati karena kontur tanah di IKN cukup menantang. Adapun, saat ini pihaknya tengah melakukan pengecekan tanah karena ada beberapa bagian ketika digali 2 meter sudah sampai tanah keras, ada juga yang digali sedalam 10 meter belum menemukan tanah keras.
Ridwan menyebutkan, pembangunan superblok ini akan dilakukan 3 tahap. Untuk pembangunan tahap pertama akan mulai dilakukan pada awal tahun depan dan ditargetkan selesai pada tahun 2025. Pada pembangunan tahap pertama, yang akan dibangun adalah hotel bintang 4 Four Point dan mal tahap pertama. Investasi yang digelontorkan untuk pembangunan tahap pertama ini sekitar Rp 2 triliun.
“Kita akan bangun di awal tahun, untuk pembangunannya. Untuk desainnya sekarang sedang digarap, sudah hampir selesai semua desain. Sebab desainnya ini tidak semudah yang kita kira, tapi nggak apa-apa, ini akan tetap membuat hasil desain itu unik banget,” jelasnya.
Di sisi lain, Ridwan menjelaskan alasan pihaknya ikut membangun proyek IKN. Menurutnya, akan ada banyak orang yang ke IKN.
Sebagai tambahan informasi, proyek superblok Pakuwon Nusantara ini sendiri akan berada di lahan seluas 7,2 hektare dan berlokasi sangat strategis, yaitu di kawasan sumbu kebangsaan, tepat di depan tugu titik nol kilometer Nusantara.
Selain Pakuwon Mall Nusantara, proyek ini juga akan membangun 2 menara kondominium dengan 162 unit, Hotel Four Points dengan 300 kamar, Hotel Tribute Portfolio dengan 260 kamar, Hotel Westin & Ballroom dengan 234 kamar, serta Service Apartment dengan 108 unit.
Tak tanggung-tanggung, proyek pembangunan senilai Rp 5 triliun ini menggandeng Marriott International untuk memberikan layanan operator hotel yang berpengalaman dan berkualitas. Selain itu, PT Pakuwon Nusantara Abadi juga bekerja sama dengan perusahaan arsitektur terkemuka, Airmas Asri.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengalokasikan dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun 2024 sebesar Rp 35,45 triliun.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengantongi 328 Letter of Intention (LOI) dengan sekitar 55% merupakan investor domestik yang fokus dalam pembangunan sektor sumbu kebangsaan. IKN pun direncanakan akan melakukan groundbreaking fase 3 direncanakan berlangsung pada 20-21 Desember 2023 dengan fokus pada sektor ruang hijau, kelengkapan ekosistem sumbu kebangsaan, dan lembaga negara dengan pendanaan non-APBN.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menjelaskan Groundbreaking 3 difokuskan untuk sejumlah pembangunan, di antaranya reboisasi area sumbu kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, rumah sakit dengan target mendekati Rp 10 triliun.
Keranjang TikTok Shop telah kembali. Fitur belanja di media sosial TikTok itu keberlanjutan dari kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan TikTok, dengan nilai investasi US$ 1,5 miliar.
Sayangnya, TikTok Shop kembali tidak sesuai aturan yang berlaku oleh pemerintah. Fitur TikTok Shop masih bergabung dalam media sosial tersebut.
Padahal dalam aturan Kementerian Perdagangan telah ditegaskan bahwa sebuah media sosial tidak boleh sekaligus menjadi e-commerce dalam satu aplikasi. Karena sosial media bukan tempat untuk berdagang atau jual beli.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Litbang Kompas merilis hasil survei kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hasilnya sebanyak 73,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi.
Survei tersebut digelar dengan metode tatap muka yang dilaksanakan pada periode 29 November-4 Desember 2023. Sebanyak 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Metode penelitian pada tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian +/- 2,65% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Desember 2023, sebanyak 73,5% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sedangkan 26,5% responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“73,5% responden menyatakan puas dan 26,5% responden menyatakan tidak puas,” demikian dikutip dari survei Litbang Kompas, Rabu (13/12/2023).
Adapun jika dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023, survei tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sedikit menurun. Sebelumnya, pada Agustus 2023, survei Litbang Kompas terhadap tingkat kepuasan Jokowi-Ma’ruf sebesar 74,3% dan yang menyatakan tidak puas sebanyak 24,7%.
