Pemilu-Reuters
STRATEGIC ASSESSMENT. Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membangun patung Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Keputusan ini diambil dalam pertemuan Ridwan dan Jokowi di Istana Negara, pada 12 Desember 2023.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan progres pembangunan infrastruktur dasar IKN tahap pertama mencapai 60 persen. pada 17 Agustus 2024 daerah sumbu kebangsaan, kantor-kantor Kementerian, kantor presiden, istana presiden, itu juga akan selesai.
Emil, Politikus Golkar, mengunjungi Istana untuk membahas perkembangan pembangunan IKN. Sebelum pertemuan dengan Jokowi, ia mengatakan dirinya diminta meninjau ulang semua proyek mulai dari jalan hingga Istana.
Menurutnya ia ditugaskan memastikan green design, smart design, hingga futuristic design (desain hijau, pintar dan futuristik) IKN supaya tetap terjaga.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyampaikan pandangan soal debat capres dengan tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Salah satu pembahasan debat ialah terobosan para capres guna menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi, sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi.
“Siapapun nanti yang terpilih, harapan KPK segera bisa disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana, satu di antaranya adalah korupsi,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Istora Senayan.
Menurut Ali, jika Undang-Undang Perampasan Aset disahkan, maka memudahkan penyelenggara hukum dalam memberikan efek jera, khususnya di KPK.
Ali mengatakan, meski undang-undang itu belum disahkan, KPK kerap kali menerapkan hal yang mendekati seperti menetapkan tersangka dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Surat Presiden untuk RUU Perampasan Aset ini sejatinya telah diserahkan ke DPR pada 4 Mei 2023.
Sejumlah pokok RUU Perampasan Aset ini belum pasti. Salah satunya mengenai lembaga mana yang akan mengelola aset hasil rampasan. Namun, disebut ada tiga lembaga yang memiliki instansi pengelolaan aset, yaitu Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam draf RUU Perampasan Aset mutakhir bertanggal 30 November 2022 menetapkan Kejaksaan Agung sebagai instansi yang akan menyimpan dan memelihara aset.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka suara soal survei Litbang Kompas yang menunjukkan pemilih Jokowi dan PDIP masih bimbang menentukan pilihan pada pemilihan umum atau Pemilu 2024. Mereka mengklaim sosok penerus kepemimpinan dan kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan Prabowo Subianto, tetapi pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
“Ini jadi tugas partai. Kita harus meyakinkan pemilih (PDI Perjuangan) dan masyarakat bahwa penerus Jokowi bukan Prabowo. bahwa penerus Jokowi adalah Ganjar-Mahfud,” kata politikus PDIP Aria Bima.
Menurut dia, hasil survei Litbang Kompas justru menunjukkan ada keraguan dari basis pemilih PDIP pada sosok Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai penerus pemerintahan Presiden Jokowi.
Aria menilai masih adanya pemilih PDIP yang belum menentukan pilihan tak berarti akan lari ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Namun, dia menyebut hasil survei Litbang Kompas wajar karena basis pemilih PDIP masih bingung dengan peta politik yang berubah pascabergabungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo.
Aria mengatakan hasil survei Litbang Kompas itu akan menjadi pemicu bagi PDIP menggerakan seluruh caleg, kader, dan relawan untuk menyosialisasikan visi-misi dan program-program yang menjadi garis kebijakan PDIP. Termasuk program yang telah dijalankan Presiden Jokowi selama 10 tahun memerintah.
Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei mereka soal elektabilitas tiga calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Prabowo-Gibran mendapat tempat pertama dengan elektabilitas 39,3 persen. Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar 16,7 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di urutan buncit dengan elektabilitas 15,3 persen. Sementara itu, pemilih yang masih bimbang atau belum menentukan pilihannya (undecided voters) mencapai 28,7 persen.
Elektabilitas calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto semakin kokoh di puncak survei dengan angka persentase mencapai 44,9% dan mengungguli 2 calon presiden lainnya, Anies Baswedan dengan 22,6% serta Ganjar Pranowo yang memperoleh suara sebanyak 24,7%. Hal itu terungkap dalam hasil survei teranyar yang dirilis oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia bertajuk “Dinamika Elektoral di Awal Masa Kampanye” untuk periode 23 November 2023 hingga 1 Desember 2023.
Hasil survei yang sama juga menyoroti bagaimana tren elektabilitas Prabowo terus menguat, khususnya sejak Juni 2023. Prabowo disebut menguat cukup besar, sementara Anies stagnan dan Ganjar terus menurun. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah kekecewaan basis pendukung Ganjar atas gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei kali ini dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 5.380 orang responden yang berasal dari seluruh provinsi dan terdistribusi secara proporsional. Sementara itu, margin of error dalam survei ini sebesar +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Basis pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 disebut beralih ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung lembaga survei terafiliasi paslon.
“Para pelaku politik sekarang benar-benar serius mencari informasi dari lembaga survei yang independen, yang surveinya tidak dibiayai kubu terafiliasi paslon. Jadi angka-angka yang ada tidak ditumpangi pesan sponsor,” kata Hendrawan.
Hendrawan mengatakan saat ini pihaknya terus mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan. Termasuk salah satunya terkait lembaga survei yang terafiliasi paslon.
Hendrawan mengatakan kondisi politik masih terus dinamis. Ia juga menilai masyarakat yang semakin cerdas akan memilih paslon dengan rekam jejak yang baik.
Cawapres nomor urut 3, yang juga Menko Polhukam, Mahfud Md berbicara mengenai korupsi di Indonesia. Dia mengibaratkan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia seperti nilai sekolah.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara Rapat Akbar Laju Indonesia #GAMA2024 di Bekasi. Mahfud menyebut IPK Indonesia terbaru yakni 3,4. Jika dilihat sebagai nilai sekolah, kata Mahfud, maka tidak lulus.
Mahfud menuturkan anak sekolah yang bodoh pun baru bisa naik kelas jika nilainya minimal 5,5. Dia menyebut Indonesia korupsinya besar dan orang miskinnya banyak. Mahfud mengatakan harus ada yang diperbaiki. Mahfud menyampaikan dia bersama Ganjar hadir untuk memperbaiki hal itu.
Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, ikut buka suara soal Mahfud Md yang menilai penetapan tersangka di KPK terkadang tidak memenuhi cukup bukti. Novel mengatakan status tersangka koruptor di KPK selalu mengacu pada kecukupan alat bukti.
Novel menilai pernyataan Mahfud aneh dengan kapasitasnya yang tengah menjabat Menko Polhukam. Novel bahkan menyindir Mahfud tengah bertindak layaknya pembela koruptor. Novel mengatakan Mahfud seharusnya mendukung kerja pemberantasan korupsi di KPK. Dia pun meminta pernyataan Mahfud itu perihal penetapan tersangka di KPK tidak mengantongi bukti cukup disertai dengan fakta.
Dalam lawatannya di Malaysia pada Jumat (8/12), Mahfud Md menyinggung penegakan hukum di KPK. Calon wakil presiden nomor urut 3 ini awalnya mengatakan OTT KPK terkadang tidak memiliki cukup bukti. Pernyataan itu lalu diralat Mahfud hari ini saat menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia di Bandung.
Mahfud menuturkan sampai saat ini masih banyak yang ditetapkan sebagai tersangka tapi belum juga disidangkan karena buktinya belum cukup. Menurut Mahfud, hal itu bisa menyiksa orang. Mahfud mengakui OTT yang dilakukan KPK sudah bagus. KPK selama ini, kata Mahfud, bisa membuktikan hasil OTT-nya.
Ketua Yayasan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya KH Acep Adang Ruhiat menyerukan alumni pesantren Cipasung untuk menyolidkan barisan memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam Pemilu 2024. Pasangan calon nomor urut 1 tersebut dinilai menjadi representasi kaum santri dengan rekam jejak dan pengalaman mumpuni.
“Kami menyerukan para alumni dan jejaring Pesantren Cipasung untuk membariskan diri bersama-sama mendukung dan memenangkan pasangan AMIN dalam Pilpres 2024. Kami menilai Pak Anies maupun Gus Muhaimin mempunyai ideologi keislaman yang jelas, rekam jejak jelas, dan pengalaman mumpuni sebagai pemimpin nasional,” kata KH Acep Adang saat deklarasi pemenangan pasangan AMIN di Tasikmalaya.
Anggota DPR RI ini mengatakan memilih pemimpin nasional apalagi calon presiden dan calon wakil presiden bagi kaum santri tidak boleh sembarangan. Dia mengatakan calon pemimpin nasional tersebut harus memenuhi kriteria tertentu seperti amanah, cerdas, dan profesional.
Menurut Kiai Acep, figur Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden telah memenuhi beberapa kriteria dasar. Dua sosok ini merupakan sosok yang cerdas, profesional, dan dapat dipercaya. Kiai Acep mengungkapkan alumni Pesantren Cipasung berjumlah ribuan dan tersebar ke berbagai wilayah dengan beragam profesi. Alumni Cipasung tidak hanya ada di Jawa Barat tetapi tersebar di seluruh Indonesia.
