Pemilu 2024. Foto di ambil dari detikcom
STRATEGIC ASSESSMENT. Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pasangan Prabowo-Gibran terus mendapat serangan dan delegitimasi dari berbagai pihak. Yusril menyebut motif penyerangan sejak pencalonan itu ditengarai untuk mendelegitimasi kemenangan Prabowo-Gibran jika nanti memenangkan kontestasi ini.
“Jika (Prabowo-Gibran) menang adalah hasil dari proses cacat etik dan banyak indikasi kecurangan,” kata Yusril dalam Webinar ILDES bertema Upaya Delegitimasi Kemenangan Capres-Cawapres Pilpres 2024, seperti dalam keterangan tertulis. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu, negara ini berjalan sesuai prinsip hukum yang demokratis. Di Indonesia, kata dia, kekuasan pemerintah negara memerlukan legitimasi, baik politik maupun hukum. Pemenang pemilu otomatis akan memperoleh legitimasi politik karena mayoritas rakyat memilihnya. Sementara itu, legitimasi hukum berkaitan dengan persoalan apakah kekuasaan itu sah atau tidak dilihat dari sudut hukum dan konstitusi.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan sejak awal menolak diktum ihwal pemilihan Gubernur Jakarta melalui usulan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditunjuk oleh Presiden. Hal ini berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang menjadi RUU inisiatif DPR RI.
“Kami dari awal menolak penunjukan gubernur (ditunjuk Presiden), itu adalah langkah mundur. Apalagi jika diterapkan di Jakarta dengan karakteristik penduduk yang lebih terpelajar dalam urusan politik,” katanya.
Ia mengatakan pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah momentum paling tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi di Jakarta. Saleh menyebutkan berpindahnya ibukota negara, ada ruang yang lebih cukup untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan. Fraksi PAN hanyalah menerima untuk melanjutkan pembahasan RUU DKJ. Padahal, substansinya RUU DKJ itu masih penuh dengan catatan.
Masinton mengatakan Fraksi PDIP memang menyatakan setuju RUU itu dilanjutkan pembahasannya setelah dirumuskan di Baleg DPR. Namun dia menekankan fraksinya memberikan catatan.
“Setuju dilakukan pembahasan dengan memberikan beberapa catatan, seperti mempertahankan kebudayaan Betawi, kesejarahan Jakarta sebagai bagian pergerakan kebangsaan Indonesia menentang kolonialisme dan imperialisme. Gubernur dan wakil gubernur melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat,” ujar Masinton.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan mengevaluasi total program kartu prakerja jika terpilih menjadi wapres. Ketum PKB itu mengkritik program prakerja saat ini telah berubah dari ide dasar yang direncanakan. “Dievaluasi total. Karena sebetulnya ide dasarnya saya terlibat waktu itu. Ide dasarnya adalah transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja,” kata Cak Imin di Aula Pandansari, Taman Wiladarika, Cibubur, Jakarta Timur.
Cak Imin mengkritik program kerja saat ini menghasilkan sumber daya yang hanya menonton media sosial. Cak Imin membandingkan tujuan program prakerja saat dirinya menjadi menteri ketenagakerjaan.
Cak Imin menyayangkan program kartu prakerja yang hari ini disebutnya hanya menghasilkan orang yang menonton media sosial. “Sehingga dibutuhkan skill kompetensi sehingga orang bisa terserap dengan baik di industri dan lapangan kerja lainnya. Tapi sayangnya hanya menghasilkan orang nonton YouTube hari ini,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI ini pun menilai evaluasi untuk program kartu prakerja ini membutuhkan kerja sama dari dunia industri hingga pemerintah.
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengatakan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) tidak ada persiapan khusus jelang debat calon presiden dan calon wakil pada 12 Desember mendatang. Ketika ditanya siapa konsultan politik AMIN dalam rangkaian Pilpres 2024, Muhaimin mengatakan pihaknya tidak menggunakan konsultan.
“Tidak ada, kami belum punya konsultan politik sampai hari ini,” kata kata Gus Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar kepada Tempo saat ditemui di Hotel Bidakara, Rabu malam, usai menghadiri Dialog Interaktif Cawapres “Mencuri Hati” Kawula Muda yang digelar TVOne, pada 6 Desember 2023.
Sejumlah mantan kader Partai Demokrat yang tergabung dalam Bintang Mercy Perubahan mendeklarasikan dukungannya ke Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Mereka beralasan punya satu visi-misi dengan AMIN dalam perubahan.
Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal ketidakhadirannya dalam undangan debat capres-cawapres di luar yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Namun Gibran tidak menjelaskan lebih lanjut alasan untuk tidak hadir di acara debat di luar debat resmi KPU. Di luar agenda debat capres-cawapres yang digelar oleh KPU, beberapa stasiun TV dan kelompok masyarakat memang juga menggelar acara debat untuk tiga pasangan capres-cawapres.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana tambahan pinjaman luar negeri untuk belanja Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saat ini rancangannya disebut masih disusun di Kementerian PPN/Bappenas.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan rencana tambahan pinjaman luar negeri untuk alutsista masih dalam penyusunan Bappenas (blue book). Setelah disetujui, baru masuk ranah Kemenkeu untuk disusun dari mana asal pinjaman dan tenornya (green book).
“Jadi memang ini domainnya Kementerian Pertahanan dan Bappenas untuk menjelaskan karena ada di sana. Nanti Kemenkeu yang semacam menjembatani, memfasilitasi untuk mendapatkan kredit dengan pihak luar, tetapi ini belum sampai ke sana,” kata Prastowo di sela Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 di Grand Hyatt Bali
Prastowo menyebut posisi Kemenkeu hanya berada di proses terakhir untuk memfasilitasinya.
Terkait ada Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) yang meminta Kemenkeu membuka anggaran untuk pengadaan alutsista, semua keputusan disebut akan dipertanggungjawabkan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kemenkeu memastikan semua tata kelola utang sama dan tercatat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Terkait kemendesakan menambah pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista, Prastowo meminta ditanyakan langsung ke Kemenhan sebagai pemakai anggaran.
Untuk utang secara keseluruhan, Prastowo memastikan pengelolaannya masih aman. Diketahui hingga akhir Oktober 2023 jumlahnya tembus Rp 7.950,52 triliun atau 37,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan untuk tahun 2020-2024 alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista disepakati US$ 20,75 miliar atau sekitar Rp 319,55 triliun (kurs Rp 15.400). Alokasi tersebut akan ditingkatkan menjadi US$ 25 miliar atau sekitar Rp 385 triliun.
“Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri, untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak presiden US$ 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25 miliar,” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
