STRATEGIC ASSESSMENT. Salah satu untuk menilai kinerja pemerintah tercapai atau tidaknya terlihat dari realisasi anggarannya. Seperti diketahu bahwa sampai akhir tahun 2023 serapan anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74% dan pemerintah daerah bahkan 64% dari alokasi.
Demikian dikemukakan Achmad Yakub kepada Redaksi di Jakarta seraya menambahkan, dalam ilmu sumberdaya manusia sudah mahfum bahwa kepemimpinan dan kualitas pekerja dalam hal ini ASN pemerintah pusat dan daerah perlu dipertanyakan dalam mencapai kinerja atas program dan anggaran yang tiap tahunnya direncanakan.
“Betapa tidak Presiden dalam pidatonya saat penyerahan DIPA anggaran 2024, menyatakan bahwa sejak 2014 realisasi anggaran pemerintah selalu lambat,” ujar politisi PPP yang juga Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud MD ini.
Menurut caleg DPR RI dari PPP di Dapil Sumatera Selatan ini, dirinya menengarai keadaan ini juga sama sebelum tahun 2014, biasanya jelang akhit tahun dikebut realisasi anggaran. Tentu hal ini akan berdampak kepada kualitas pekerjaan, pengwasan dan administrasinya. Bayangkan dalam 3 minggu di Desember 2023 pemerintah pusat dan daerah disetiap lini berlomba-lomba membelanjakan anggaran hingga triliunan rupiah.
“Harapannya pemerintah ke depan mengoptimalkan sistem digitalisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program serta anggaran belanja dapat memberikan alert pencapaan kinerjanya setiap saat. Sisi lain perlu aksi besar-besaran dilakukan peningkatan kualitas SDM dan mindset setiap lini pemerintahan agar menjadikan Indonesia lebih baik,” ujar Achmad Yakub, Dewan Pakar TPN.
Sementara, Agus Pambagio menegaskan memang selalu begitu dan bukan berita baru Dimana akan menghabiskannya selalu di akhir tahun makanya akhir tahun susah cari tempat untuk kita buat acara full Kementerian/Lembaga buat kegiatan di seluruh Indonesia. “Masak anda baru tahu?,” ujar pengamat kebijakan publik ini seraya menegaskan, itu bukti bahwa para Menteri dan eselon satunya tidak bisa kerja, namun ada juga kementerian’lembaga yang penyerapan anggarannya sudah 90% an.
Ketika ditanya fenomena ini menunjukkan digitalisasi pemerintahan yang tidak jalan, Agus Pambagio yang saat dihubungi berada di Dubai ini mengatakan, mana digitalisasi di Kementerian/Lembaga hanya slogan dan tidak terintegrasi dari hulu sampai hilir serta kebanyakan belum konek, coba anda check OSS dll.
“Anggaran banyak dipakai untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak jelas muaranya, dibandingkan anggarannya dipakai untuk melaksanakan program stunting yang sebenarnya merupakan PSN,” tegas Agus Pambagio.
Di Pekanbaru, Riau, Amril Jambak mengatakan, realisasi anggaran minim disebabkan oleh lambatnya pelaksanaan kegiatan di masing-masing Satker. Hal ini diakibatkan, salah satunya persetujuan dari pemerintah pusat yang selalu lambat. Ditambah lagi, seringnya perubahan regulasi pelaksanaan kegiatan yang membuat daerah menyesuaikan kegiatan dengan peraturan baru.
“Ada kemungkinan lain, adanya unsur kesengajaan sehingga menghasilkan bunga bank dari penyimpanan uang. Hal inilah barangkali menyebabkan realisasi kegiatan dikebut pada akhir tahun,” ujar jurnalis senior ini.
Untuk itu, saran Amril, ke depan perlu adanya sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah, serta regulasi yang tidak berubah-ubah sehingga mendorong pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan diawal tahun. “Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan harus bersinergi dalam memantau setiap saat kegiatan di daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyerapan anggaran masih terkonsentrasi pada akhir-akhir tahun. Hal itu terlihat dari realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74% dan pemerintah daerah bahkan 64% dari alokasi.
Sri Mulyani mengatakan di sisa tahun 2023 ini belanja pemerintah pusat didorong agar dipercepat realisasinya. Hal itu untuk memastikan agar anggaran yang telah dialokasikan bisa digunakan.
“Penyerapan anggaran itu tidak terhindarkan terus berkonsentrasi di bulan terakhir. Kan seperti yang saya sampaikan waktu itu untuk pusat saja kita tanya K/L optimis bisa menggunakan anggaran meskipun hari ini baru 74%, artinya tinggal 1,5 bulan atau kurang mereka akan membelanjakan 25% dari anggarannya,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Untuk di daerah, Sri Mulyani mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna melakukan monitor percepatan belanja di daerah. Termasuk mencari tahu apa kendala yang menyebabkan lambatnya dalam merealisasikan anggaran.
“Menurut ALCO kita yang sampai akhir Oktober itu baru 63%, tadi dilaporkan Pak Mendagri posisi November hanya naik 1%, jadi 64%. Pak Mendagri tadi juga lapor bahwa beliau selama seminggu ini akan intensif memonitor daerah bottleneck-nya apa,” tuturnya.
Sri Mulyani mengungkapkan biasanya pemerintah daerah jelang akhir tahun seperti ini banyak meminta perlakuan khusus untuk pencairan anggaran terhadap proyek-proyek yang belum selesai sampai akhir tahun.
“Umpamanya mereka sampai Desember proyek belum selesai semua, apakah mereka boleh membayar atau mereka menggunakan escrow account untuk jaminan supaya kita jangan sampai membayar pekerjaan yang belum selesai, namun di sisi lain kita tetap mendukung supaya proyek itu diselesaikan juga. Ini di bulan Desember ini kami betul-betul melihat dan sangat sibuk dengan situasi seperti itu,” bebernya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel realisasi anggaran pemerintah selalu lambat setiap tahun. Kebiasaan ini disebut tidak pernah berubah selama dirinya menjabat sebagai pemimpin negara sejak 2014 lalu.
“Sejak awal, 9 tahun lalu saya mau ubah ini tapi ternyata saya cek lagi masih sama. Memang mengubah cara kerja dan mindset tidak mudah. Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, belanja sesegera mungkin, awal tahun,” tegas Jokowi saat penyerahan DIPA Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Menurutnya, setiap acara penyerahan DIPA Anggaran tiap tahun dirinya selalu bolak-balik mengingatkan agar realisasi anggaran dilakukan secepat-cepatnya. Kalau perlu di awal tahun realisasi anggaran sudah bisa dilakukan.
Biasanya jelang akhir tahun anggaran baru dipercepat realisasinya. Dia menebak dalam 3 minggu ke depan anggaran pemerintah baru akan mengucur sebanyak triliunan rupiah.
Foto: Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud MD, Achmad Yakub (Ist)
