STRATEGIC ASSESSMENT. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah, mengatakan apa yang diungkap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo perihal intervensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kasus korupsi e-KTP, dalam lima tahun ke depan harus menjadi komitmen semua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Anis, penyampaian Agus harus dicermati bersama. Terutama bagi kandidat yang akan bertarung di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia mengatakan, pemberantasan korupsi sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan meminta pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan yang baru saja diminta oleh Kementerian Pertahananatau Kemenhan. Kenaikan anggaran itu sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Koalisi menilai kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan tidak wajar karena dilakukan secara tiba-tiba dengan kenaikan fantastis dan menjelang pemilihan umum 2024.
Koalisi menyebut kenaikan anggaran ini terjadi ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama putra Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.
Koalisi juga menilai, sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan berakhir seperti ini. Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden, sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan.
Koalisi menilai di Kementerian Pertahanan terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program food estate gagal, tapi telah merusak hutan. Belum lagi, kata Koalisi, terdapat dugaan korupsi besar di Kementerian Pertahanan pada proyek Komponen Cadangan dan Alutsista.
Tertutupnya sektor pertahanan itu, Koalisi melihat, membuat aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberatasan Korupsi, tidak bisa masuk untuk menyelidiki dan mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di sana. Hal inilah yang oleh Koalisi dinilai bahwa sektor Kementerian Pertahanan telah dikalungkan sebagai institusi dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi.
Sebelumnya Kementerian Keuangan mengungkapkan permintaan kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan untuk 2024. Anggaran itu akan diperoleh dan bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun. Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023.
Fikri Disyacitta, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebut penggunaan gimik dalam kampanye politik merupakan hal yang lumrah atau sah. Lebih lanjut, Fikri menyebutkan alasan penggunaan gimik dalam kampanye politik yang semakin luas digunakan tersebut merupakan upaya membangun political branding.
Selain karena merupakan upaya untuk membangun political branding, penggunaan gimik dalam kampanye politik menjadi hal yang wajar dan lumrah karena terdapat pergeseran dari media konvensional ke budaya media sosial. Menurut Fikri, awalnya budaya media konvensional menuntut untuk membaca keseluruhan, lalu bergeser ke budaya media sosial yang menyampaikan informasi secara ringkas dan penuh ilustrasi.
Selain itu, dalam budaya media sosial, menurut Fikri, audiens lebih familiar dengan penggunaan istilah seperti “gemoy”, “slepet sarung”, hingga penggunaan gesture dari adegan film layar lebar lebih mudah diingat daripada pemaparan program masing-masing pasangan calon.
Menurutnya, penggunaan gimik dalam kampanye politik efektif untuk menarik perhatian Gen Z. Lebih lanjut, saat dihubungi Tempo.co melalui WhatsApp pada Sabtu, 2 Desember 2023, Fikri menjelaskan bahwa penggunaan gimik seperti tren ilustrasi AI Disney, penggunaan istilah gaul, dan meme mendapatkan respon suka atau like yang cukup banyak di berbagai platform media sosial.
Namun demikian, Fikri juga mengingatkan bahwa penggunaan gimik politik yang berlebihan dalam kampanye politik memiliki risiko tersendiri terhadap Gen Z, yang saat ini menurutnya sudah tidak lagi menjadi pemilih ideologis. Dengan penggunaan gimik berlebihan dalam kampanye politik, hal tersebut akan mendorong Gen Z untuk lebih memilih paslon yang viral daripada yang mampu mengajukan visi misinya secara realistis dan feasible atau dapat dilakukan.
Pada sisi lain, menurut Fikri, politis telah memiliki kesadaran mengenai peluang penggunaan gimik dalam kampanye politik. Dengan terbangunnya kesadaran tersebut, masih menurut Dosen Komunikasi Politik UNY tersebut, saat ini banyak kampanye yang dilakukan baik oleh paslon maupun juru kampanye kerap membawa isu Gen Z sebagai penentu masa depan bangsa.
Presidium Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Anita Wahid mengatakan bahwa media sosial dapat menjadi alat propaganda dalam pemilihan umum. Hal itu pernah terjadi di Filipina dan Malaysia.
Di Filipina, Bongbong Marcos menggunakan media sosial sebagai alat propaganda untuk membiaskan realitas tentang ayahnya yang seorang diktator Filipina, yakni Ferdinand Marcos Sr. “Anak-anak muda di Filipina tidak merasakan zaman orang tuanya sehingga dia bisa gunakan TikTok untuk jadi alat propaganda khusus kepada generasi muda,” kata Anita.
Sementara di Malaysia, penggunaan media sosial sebagai alat propaganda terjadi saat pemilu pada 2022. Berdasarkan Koran Tempo edisi 27 Maret 2023, media sosial TikTok di Malaysia saat itu banyak mengandung konten propaganda tentang kekerasan dan rasisme sehingga menyebabkan ketegangan rasial di Malaysia.
Dikutip dari repository.unhas, propaganda merupakan aktivitas komunikasi yang berupaya memanipulasi dan mempengaruhi psikologi khalayak secara persuasif untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Menurut Mohammed Shoelhi dalam bukunya Propaganda Dalam Komunikasi Internasional, propaganda dapat dibagi menjadi empat jenis berdasarkan sifatnya.
White Propaganda
Propaganda putih didefinisikan sebagai upaya komunikasi yang jujur, benar, dan sportif. Pesan yang disampaikan dari jenis propaganda ini adalah pesan yang transparan dan sumbernya yang jelas.
Grey Propaganda
Propaganda abu-abu, dikenal sebagai grey propaganda. Propaganda ini dilakukan oleh kelompok atau sumber yang tidak jelas. Isinya biasanya dirancang untuk menimbulkan keraguan, menciptakan kebingungan pikiran, merangsang perpecahan, menyulut intrik, dan menyebarkan gosip. Pendekatan propaganda ini sengaja dirancang sedemikian rupa untuk menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat terkait suatu isu yang sedang berkembang.
Black Propaganda
Propaganda hitam merupakan strategi licik yang digunakan sebagai alat taktis untuk menipu, penuh kepalsuan, tidak jujur, tanpa memedulikan etika, dan cenderung bersifat sepihak. Propaganda jenis ini seringkali tidak mengungkapkan sumber aslinya dan bahkan sering menuduh sumber lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Rational Propaganda
Rational propaganda atau propaganda rasional adalah bentuk propaganda yang secara terang-benderang mengungkapkan sumbernya dan tujuannya, serta menjelaskan dengan rasionalitas yang tinggi.
Foto: Ilustrasi, sumber foto:KOMPAS/HENDRA AGUS SETYAWAN
