STRATEGIC ASSESSMENT. Partai Keadilan Sejahtera menolak Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. PKS ingin Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia. Mantan Komisaris Bank Syariah Indonesia (BRIS) Arief Rosyid yang kini juga merapat sebagai Komandan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini mengingatkan, penting bagi para politikus untuk menaati undang-undang.
“IKN ini kan sudah disepakati sebenarnya juga sebagai undang-undang kan gitu, ya makanya kita ini selalu jalan di tempat karena politisi kita ya para teman-teman yang pengambil keputusan ini itu tidak berbesar hati kan. Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan ua kita harus konsekuen sama itu,” katadia di TKN Fanta Headquarters, Menteng, Jakarta Pusat.
Komandan TKN Fanta atau Pemilih Muda Prabowo-Gibran ini mengungkapkan, perkataan PKS seperti menjilat ludah sendiri. Padahal, mereka sudah menyepakatinya di DPR.
“Nah itulah kadang-kadang anak-anak muda Itu marah-marah juga semua ya kalau ada kebijakannya terus mereka itu jilat, lah itu kan seperti dia menjilat ludah sendiri kan,” ucapnya.
“Sudah ada kebijakannya , dia (PKS) ada di dalam sana kemudian dia setujui, disetujui sama-sama menjadi sebuah kebijakan undang-undang, kemudian itu harus secara konsekuen dijalankan,” sambungnya.
Arief berujar, anak-anak muda membutuhkan pemikiran yang maju seperti isu lapangan pekerjaan. Dia berkata, anak-anak muda tidak senang dengan perbincangan kontroversial yang mundur ke belakang.
“Karena kita memahami betul anak muda ini ingin maju ke depan, dia tidak ingin mundur ke belakang. Jadi narasi perubahan saya kira ya minta maaf ya tidak relevan buat pemilih muda kita gitu,” pungkasnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Kick off Kampanye Nasional bertempat di Depok, Jawa Barat. Dalam acara tersebut PKS meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk Jakarta Tetap Ibukota Negara. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan, PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, ” ucap Syaikhu.
“Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara,” sambungnya.
Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan. “DKI Jakarta tempat dimana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan,” tutur Syaikhu.
Ia menjelaskan Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme. Dari sudut pandang pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota. Melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
“Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” ujar Syaikhu.
Syaikhu menyampaikan, dari sudut pandang keberlanjutan PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
“Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup,” kata dia.
“Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia,” tandas Syaikhu.
Sementara, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep angkat bicara. Menurut dia, hal tersebut tidak masalah. Namun, Kaesang mengingatkan, sesuai undang-undang, ibu kota baru berada di IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. “Tidak apa-apa dari kami. Kan sesuai yang di undang-undang, Ibu Kota baru di IKN (Nusantara, Kalimantan),” kata dia Jayapura, Papua.
Sedangkan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali. Hal itu disampaikan Cak Imin usai acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit, di Jakarta. Awalnya, dalam acara itu, Cak Imin mendapat pertanyaan cepat dari moderator. Ia diminta memilih antara pindah IKN atau tetap Jakarta. Cak Imin pun memilih Jakarta.
Cak Imin menyebut IKN saat ini belum layak ditinggali. “Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini,” kata Imin.
Meski demikian, ia mengatakan belum ada sikap di Koalisi Perubahan soal keberlanjutan IKN jika menang Pilpres. Cak Imin mengatakan saat ini Koalisi Perubahan masih diskusi soal IKN. “Kita lagi diskusi terus. Saya termasuk ingin mempertahankan IKN supaya jalan terus, tapi di Koalisi Perubahan akan diskusi terus,” katanya.
