Jangan Golput di Pemilu 2024
STRATEGIC ASSESSMENT. Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut ego sektoral jadi masalah utama sehingga banyak masalah tak terselesaikan. Ia menyebut banyak lembaga memiliki proyek-proyek norak sehingga tidak jadi solusi bagi masyarakat.
Hal itu diungkap Cak Imin saat merespons keluhan para nelayan di Subang, Jawa Barat. Mereka mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya solar hingga masalah abrasi yang kian tahun merendam pemukiman. Cak Imin mengatakan, yang dimaksud proyek norak itu yakni proyek dengan nilai kecil sehingga tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya para nelayan.
CakImin kemudian menyatakan, ia dan Anies Baswedan bersepakat akan terus berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada dihadapi masyarakat. Ia bahkan berencana menggabung beberapa kementerian agar lebih efektif.
Seorang warga masyarakat yang juga ASN ini mengomentari kritikan Muhaimin Iskandar ini. “Malah blunder pernyataan ini dapat menimbulkan antipati jajaran kementerian/lembaga terhadap Imin,” ujarnya seraya menyarankan kepada Imin nanti kalau menang baru diberesin kondisi birokrasi pemerintahan.
Satu video yang menunjukan sejumlah kader dan calon legislatif (caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) protes karena pencopotan pengurus di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut), viral di media sosial. Mereka juga mengancam akan berhenti sebagai caleg dan kader partai. Dalam video yang dilihat detikSumut, tampak sejumlah orang mengenakan seragam PSI di dalam ruangan. Ada sekitar 15 orang yang tampak dalam ruangan itu.
Awalnya, terlihat seorang pria yang memperkenalkan sejumlah orang yang disebutnya merupakan pengurus DPD PSI Kota Pematang Siantar. Ada ketua, wakil ketua, wakil sekretaris dan bendahara. Selain itu, di belakang mereka juga ada sejumlah orang yang juga mengenakan baju PSI.
Pria yang berdiri paling depan itu mengatakan mereka memprotes pencopotan pengurus DPD Pematang Siantar. Padahal menurutnya, Samuel selaku ketua sudah memperjuangkan PSI. Pria itu mengatakan pertimbangan pencopotan sejumlah pengurus itu karena tidak adanya Kopi Darat Daerah (Kopdarda) dan pengurus DPC hingga ke ranting. Namun, dia membantah hal itu. Menurutnya, pengurus DPC dan ranting itu telah dibentuk.
Untuk itu, dia meminta Kaesang selaku Ketua Umum PSI untuk segera mengambil tindakan atas pencopotan itu. Jika tidak, mereka mengancam akan keluar dari partai dan berhenti sebagai caleg.
Ketua PSI Sumut Nezar Djoeli membenarkan para pengurus yang berada di video tersebut telah dicopot. Namun, dia menegaskan pencopotan itu sudah sesuai dengan aturan. Nezar mengatakan pencopotan itu dilakukan karena pengurus DPD PSI yang dipimpin oleh Samuel Sianturi tidak melakukan perintah partai.
Menurutnya, pada Januari 2023, pihaknya sudah mengeluarkan imbauan kepada ketua DPD se-Sumut untuk pembentukan struktur partai hingga ke ranting. Namun, kata Nezar, perintah itu tidak dilakukan oleh Samuel. Selain itu, Nezar mengaku DPW juga sudah memberikan beberapa kali surat peringatan dan pemanggilan kepada Samuel atas kejadian itu. Namun, dia mengaku Samuel tidak pernah memenuhi panggilan itu.
Alhasil, DPW mengajukan surat pergantian Samuel ke DPP PSI. Pergantian itu pun disetujui oleh DPP. SK pencopotan itu keluar pada 10 November 2023. Lalu, kata Nezar, SK pencopotan tersebut dikirim ke para pengurus itu sekitar tanggal 15 November melalui WhatsApp.
Dia mengaku pencopotan Samuel dan pengurus lainnya itu juga didukung oleh sekretaris DPD PSI Kota Pematang Siantar dan caleg lainnya. Menurutnya, sejauh ini juga tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Samuel. Nezar mengatakan ayah dari Samuel, yakni Horas Sianturi juga merupakan caleg DPRD Kota Pematang Siantar dari PSI. Namun, dia mengaku Horas menjadi relawan yang mendukung Anies Baswedan lewat persatuan gereja.
Terkait para kader yang mau keluar dari PSI dan berhenti jadi caleg, Nezar mengaku tidak mempermasalahkan itu. Dia menyebut hal itu hak setiap kader.
Semua kepala desa (kades) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), akan dipanggil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Karanganyar Sundoro Budi Karyanto mengatakan, pemanggilan ini bersifat klarifikasi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan provinsi tahun anggaran 2020 sampai 2022. Pemanggilan ini akan diberlakukan secara bertahap yakni pada Senin (27/11/2023) hingga Rabu (29/11/2023). Diketahui ada 176 kades di Karanganyar.
Pemanggilan ini diinformasikan Polda Jateng ke Dispermasdes melalui surat pemanggilan Ditreskrimsus Polda Jateng Nomor: B/Und-2038/XI/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 16 November 2023 perihal permintaan keterangan dan dokumen. Sundoro mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada camat untuk meminta para kades memenuhi pemanggilan tersebut.
Dalam pemeriksaan tersebut kades diminta membawa dokumen salinan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020-2022. Lalu laporan pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan program bantuan bersumber dana provinsi Jawa Tengah 2020-2022. Selain itu, rekening koran atas nama desa dari 2020-2022, buku kas umum desa 2020-2022, dan bukti Surat Setor Pajak (SSP) 2020-2022, juga diharuskan untuk dibawa.
Lanjutnya, pemanggilan Polda Jateng kepada kades Kabupaten Karanganyar ini baru pertama kali. Namun, Sundoro menyebut sebelumnya kades di Kabupaten Wonogiri juga dipanggil oleh Polda Jateng. “Belum pernah. Dimintai keterangan sebelumnya juga, Kabupaten Wonogiri,” jelasnya. Sundoro meninta para kades untuk tidak perlu risau dan data sesuai jadwal pemanggilan yang diatur oleh Polda Jateng. “Koordinasi Bupati dengan Polda Jateng, (pemanggilan kades) ndak usah dipikin atau risau. Ini kan cuma croscek data provinsi dan daerah,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Tim Nasional (Timnas) pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Zuhad Aji Firmantoro menilai demokrasi di Indonesia saat ini sedang bermasalah. Hal ini disampaikan Aji dalam diskusi bertajuk “Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM di Pemilu 2024” yang digelar Direktorat Jenderal HAM (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM.
Aji mengungkapkan, tidak sedikit rintangan dalam proses memajukan pasangan AMIN menjadi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024. Ia pun menyinggung ketika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Padahal, dugaan korupsi itu sudah terjadi pada tahun 2012 lalu. Jauh sebelumnya, Anies juga sempat diperiksa Komisi Antirasuah terkait penyelidikan proyek balap mobil listrik Formula E di Jakarta.
Atas dasar itu, Aji menganggap demokrasi Indonesia sedang bermasalah. Ia juga merasa pencalonan pasangan AMIN terkesan dipersulit lantaran mengusung tagline “perubahan”. Di sisi lain, Aji berpandangan dalam sebuah sistem demokrasi seharusnya semua pihak memegang prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, semua anak bangsa diberikan kesamaan hak untuk memilih dan dipilih.
Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. PDIP unggul di peringkat pertama, diikuti oleh Partai Gerindra, Golkar, dan partai lainnya. Hasil survei ini rilis pada Jumat (24/11/2023), oleh Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry. Survei dilakukan pada 5 sampai 12 November 2023 di 38 provinsi seluruh Indonesia.
Menurut LSN, dominasi PDIP terus dibayangi oleh Partai Gerindra 16,8%, responden mengaku akan memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini. PDIP masih berpeluang menang pada Pemilu 2024 sekaligus membuat hattrick atau menang tiga kali beruntun.
Sementara itu Partai Golkar berhasil bertahan di posisi ketiga sebagaimana hasil Pemilu 2019. Sedangkan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dengan selisih elektabilitas yang sangat tipis berebut posisi sebagai ranking keempat dan kelima.
Elektabilitas partai politik: PDIP 19,8%, Gerindra 16,8%, Golkar 10,1%, NasDem 8,5%, Demokrat 8,4%, PKB 7,9%, PKS 7,4%, PAN 4,3%, Perindo 4,2%, PPP 3,3%, PSI 2,5%, Gelora 1,1%, PBB 0,9%, Hanura 0,7%, Ummat 0,7%, Buruh 0,4%, PKN 0,3%, Garuda 0,2%
TT/TJ 13,8%.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan ingin agar para anggota maupun pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani komitmen menjunjung tinggi kode etik. Anies meyakini cara tersebut dapat menjaga marwah komisi antirasuah tersebut.
Pernyataan itu diutarakan Anies saat merespons soal Ketua KPK Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Anies menilai seluruh pegawai KPK wajib menaati kode etik saat bekerja di samping patuh terhadap ketentuan hukum. Apabila kode etik dilanggar, kata dia, maka pegawai tersebut mesti mengundurkan diri. Nantinya, komitmen menjunjung kode etik itu mesti ditandatangani oleh seluruh anggota KPK, termasuk para pimpinan.
Anies menuturkan jika hukum berbicara mengenai ketentuan yang dilanggar, maka kode etik berbicara mengenai asas kepatutan. Anies juga menekankan KPK mesti memiliki standar tinggi dalam pemberantasan korupsi.
Calon presiden Anies Baswedan menyoroti perlunya pemerataan dalam membangun Indonesia. Anies menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang dinilainya tidak menghasilkan pemerataan. Menurutnya pembangunan IKN berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpendapat jika ingin memeratakan Indonesia maka perlu mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun satu kota baru di tengah hutan.
“Kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah jadi besar, di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun 1 kota di tengah-tengah hutan,” sebutnya.
“Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung,” tambahnya.
Terkait ini Anies menyebut ada permasalahan yang perlu dikaji secara serius. Ketimbang membangun satu kota baru, ia berpendapat lebih baik membesarkan semua kota di seluruh Indonesia.
“Nah kami melihat ini problem, ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita, yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun 1 kota, tapi justru membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman merespons Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Habiburokhman lantas mempertanyakan tugas Mahfud Md selama hampir lima tahun menjadi Menko Polhukam.
Seharusnya, kata Habiburokhman, seorang pemimpin tidak menyebarkan pesimisme kepada publik. Dia mengatakan pemimpin juga seharusnya dapat menggunakan diksi yang lebih baik ketika berbicara di hadapan publik.
Habiburokhman membeberkan kemajuan dan perbaikan yang dialami era Presiden Jokowi. Terutama di sektor pemberantasan korupsi.
“Akan tetapi harus diakui bahwa di Era kepemimpinan Pak Jokowi banyak sekali kemajuan dan perbaikan yang kita alami. Soal pemberantasan korupsi misalnya, kita tahu bahwa tiga institusi pemberantasan korupsi bekerja sangat maksimal,” jelasnya.
“Skor kepuasan publik kepada kejaksaan menembus 80, secara kasat mata kita juga melihat kejaksaan sangat agresif memberantas korupsi. Tahun 2022 saja mereka menyelamatkan Rp 21 triliun uang negara,” lanjut dia.
Selain itu, dia mengatakan sektor penegakan hukum seperti Kepolisian juga telah bekerja maksimal. Terbukti, dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap Kepolisian mencapai angka 75.
Habiburokhman juga mengatakan di era Jokowi, penegakan hukum mencatat lebih banyak prestasi. Selain itu, di era Jokowi juga, UU ITE dua kali mengalami revisi demi menjamin hak berpendapat.
Sebelumnya, Menko Polhukam yang juga cawapres nomo urut 3, Mahfud Md mengatakan kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dia menyebut di dalam ketata pemerintahan Indonesia digagangi oleh korupsi yang luar biasa. Mahfud menuturkan hak rakyat di daerah dirampas secara suka-suka. Penegakan hukum, kata Mahfud, juga menjadi persoalan.
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Juri Ardiantoro, menekankan survei sudah menjadi alat untuk memotret pandangan masyarakat. Juri menilai aneh jika ada pihak yang kadang percaya dan kadang tidak terkait hasil survei. Dia menilai tuduhan adanya intervensi akan menjadi fitnah jika tidak ada bukti. Juri menilai rakyat sudah cerdas dalam memilih presiden. Juri lantas bicara kalau saat ini mayoritas masyarakat memilih Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, Hasto bicara soal elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang menurun di beberapa survei. Hasto menyebut hasil survei capres seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya bisa diintervensi. Hasto menyebut cara yang menurutnya mudah untuk meninggikan survei. Hasto menyinggung pemberian sembako bergambar Prabowo-Gibran. Meski demikian, Hasto meyakini daerah yang sudah dibagikan beras tidak akan membuat suara rakyat bungkam. Menurutnya, rakyat akan melihat kepemimpinan itu dari Ganjar-Mahfud.
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tengah berlangsung. Dalam rangka mengawal pesta demokrasi nasional itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) akan mengirimkan mahasiswa KKN untuk mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Direktur Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Dr dr Rustamadji, menyampaikan bahwa UGM akan turut serta dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Oleh karena itu, pihaknya mengirimkan mahasiswa KKN untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya.
Rustamadji melanjutkan, para mahasiswa ini akan diterjunkan di berbagai wilayah, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi hingga sebagian Sumatera. Tak hanya itu, mahasiswa akan tetap melaksanakan tema program lainnya di bidang kesehatan, pengelolaan sampah hingga soal mitigasi bencana.
UGM juga menyiapkan TPS khusus mahasiswa yang berasal dari daerah di luar Yogyakarta namun berhalangan pulang ke daerah asalnya. Rencananya pihak UGM bekerja sama dengan KPU DIY menyiapkan sembilan TPS yang berada di lima lokasi di sekitar kampus.
“Sudah terdaftar 2.611 calon pemilih yang masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap). Di TPS khusus ini mereka hanya mencoblos Capres dan Cawapres,” kata Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan, Hempri Suyatna.
Hempri menyebutkan, selain UGM ada 14 perguruan tinggi lainnya yang disiapkan untuk lokasi TPS khusus bagi mahasiswa dari luar Yogyakarta yang ingin menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Meski demikian, Hempri menegaskan pihaknya masih menerima jika ada mahasiswa yang ingin mendaftar untuk bisa memilih di TPS khusus kampus UGM.
Presiden Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo yang juga mantan Panglima TNI menyatakan sikapnya di Pemilu 2024. Gatot menegaskan bahwa hingga sekarang KAMI tak berpihak kepada paslon siapapun. Gatot sendiri tak bisa melarang semua anggotanya untuk memberikan dukungan kepada capres di 2024 Dia menyebut anggota yang akan bergabung ke timses salah satu paslon akan dinonaktifkan dari keanggotaan.
Gatot juga berbicara soal Presidium KAMI Din Syamsuddin yang kerap diisukan akan bergabung ke timses Anies-Cak Imin (AMIN). Dia menyebut Din akan dikeluarkan dari KAMI jika bergabung menjadi timses.
Viral video di media sosial yang memperlihatkan pemasangan baliho bergambar paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menggunakan mobil berpelat merah. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memastikan telah menegaskan kepada para pendukungnya agar tak melanggar aturan. Tidak ada keterangan di mana persisnya lokasi kejadian tersebut. Juga tidak ada keterangan kapan pemasangan baliho itu terjadi.
Ronny mengatakan pihaknya enggan berkomentar banyak mengenai hal ini. Sebab, dia menganggap informasi peristiwa tersebut belum utuh. Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, kepada wartawan mempersilakan berbagai pihak menyampaikan informasi kepada TPN apabila memiliki informasi yang utuh.
Relasi para menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam titik terendah akibat perbedaan sikap politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, tetapi hal itu dinilai tidak mengganggu kinerja mereka. Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, kinerja kabinet sudah tidak fokus sejak beberapa bulan terakhir karena beberapa menteri aktif berpolitik ketimbang mengurus pekerjaannya di kabinet.
Janus juga memperkirakan para menteri yang berasal dari PDI-P tidak bakal macam-macam atau melakukan manuver politik karena posisi mereka terikat secara struktur kepada presiden dan bukan partai politik.
Sebelumnya diberitakan, PDI-P menyatakan tetap mengawal Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga menampik isu mereka bakal menarik para kader yang duduk di kabinet karena sudah berbeda sikap politik dengan Presiden Jokowi. Meski tidak pernah menyampaikan secara terbuka, Presiden Jokowi diduga kuat mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hasto menyatakan, para menteri yang merupakan kader PDI-P tetap bekerja profesional di pemerintahan saat ini. Mereka tidak terpengaruh sikap politik Jokowi yang berbeda.
Menteri yang merupakan kader PDI-P yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Nama-nama baru diumumkan sebagai bagian dari Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Mulai dari mantan kepala daerah, purnawirawan TNI-Polri, elite partai politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, akademisi, hingga tokoh agama didapuk menjadi tim pemenangan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 itu.
Dari nama-nama tersebut, beberapa di antaranya merupakan mantan menteri dan wakil menteri (wamen) di kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo. Ada yang menjadi pembantu presiden pada periode pertama pemerintahan Jokowi di Kabinet Kerja, ada pula yang menjabat di periode kedua pemerintahan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.
Sudirman Said didapuk sebagai wakil kapten 1 atau Executive Captain Timnas Anies-Muhaimin. Nama Sudirman sudah lebih dulu diumumkan Anies-Muhaimin pada 14 November 2023. Sudirman merupakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jabatan itu ia emban sejak awal terbentuknya Kabinet Indonesia Kerja, 27 Oktober 2014, hingga 27 Juli 2016. Mantan Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) itu dicopot dari kursi Menteri ESDM oleh Jokowi bersamaan dengan pencopotan Anies dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Thomas Trikasih Lembong lebih dulu diumumkan sebagai bagian dari Timnas Anies-Muhaimin pada 14 November 2023. Ia dipercaya menjabat wakil kapten 2. Thomas dikenal sebagai mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Kabinet Kerja. Jokowi menunjuk Thomas sebagai Mendag pada 12 Agustus 2015, menggantikan politikus Partai Nasdem Rachmat Gobel. Jabatan itu diemban tak sampai setahun lantaran pada reshuffle jilid II yakni 27 Juli 2016, Jokowi menugaskan Thomas untuk memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lembaga yang kini dikenal sebagai Kementerian Investasi. Thomas dipercaya sebagai Kepala BKPM hingga akhir masa tugas Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla atau 23 Oktober 2019.
Rachmat Gobel baru-baru ini diumumkan sebagai salah satu pimpinan tim kampanye daerah Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin. Ia mewakili Provinsi Gorontalo. Rachmat Gobel merupakan mantan Menteri Perdagangan Kabinet Kerja yang dilantik Jokowi pada 27 Oktober 2014. Namun, jabatan itu hanya Rachmat emban selama 10 bulan lantaran pada 12 Agustus 2015 ia dicopot dan digantikan oleh Thomas Trikasih Lembong. Sosok pengusaha ini merupakan politikus Partai Nasdem yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.
Hanif Dhakiri dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin. Namanya bersanding dengan sosok kondang seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Hanif pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Kabinet Kerja. Jabatan tersebut ia emban selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, 27 Oktober 2014-20 Oktober 2019. Mantan anggota DPR RI itu merupakan elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini menjabat sebagai wakil ketua umum bidang ideologi dan kaderisasi.
Fachrul Razi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin. Dalam tim tersebut, Fachrul disandingkan dengan sejumlah tokoh ternama seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen (Purn) Sutiyoso, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir, dan mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno. Fachrul merupakan mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin. Jabatan itu ia emban sejak awal Kabinet Indonesia Maju dibentuk pada 23 Oktober 2019. Baru 14 bulan menjabat, Fachrul dicopot oleh Jokowi pada 23 Desember 2020 dan digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas. Sebelum menjadi menteri, Fachrul menorehkan karier cemerlang di militer. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Panglima TNI (1999-2000), Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan (1999), dan Kepala Staf Umum TNI (1998-1999).
Di internal Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin, Surya Tjandra dipercaya sebagai salah satu juru bicara. Surya menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabinet Indonesia Maju sejak 25 Oktober 2019. Namun, pada Juni 2022 ia dicopot dari kursi wamen dan digantikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni Sebulan setelah Surya di-reshuffle, terungkap bahwa ia mendukung Anies Baswedan. Saat itu Anies belum diumumkan sebagai bakal capres. Surya semula juga merupakan kader PSI. Namun, begitu Anies diumumkan sebagai bakal capres Partai Nasdem, pada Oktober 2022 Surya hengkang dari PSI.
Adapun Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin dipimpin oleh eks Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya (Purn) Muhammad Syaugi. Anies mengatakan, lebih dari 700 orang tergabung dalam tim pemenangan ini. Jumlah tersebut belum termasuk tim pemenangan yang tersebar di daerah.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merespon isu namanya masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo menggantikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly lewat reshuffle kabinet terbaru.
Menurutnya, tidak sulit untuk menjalankan tugas-tugas Menkumham. Sebab, dia sudah pernah menduduki kursi tersebut para era pemerintahan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Meski begitu, Yusril mengatakan bahwa isu mengenai dirinya masuk ke kabinet Indonesia Maju sudah terlalu sering digaungkan, sehingga dia tidak lagi peduli dengan isu tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kabar Presiden Joko Widodo akan me-reshuffle 13 menteri, termasuk Menkumham Yasonna Laoly yang akan diganti Yusril Ihza Mahendra. Kabar itu berembus setelah ada daftar 13 menteri terkena reshuffle yang beredar di media sosial. Daftar itu dilengkapi logo Kementerian Sekretariat Negara dan tanda tangan Pratikno.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, kembali mengkritik pembangunan ibu kota Nusantara (IKN). Kritikan Anies pun membuat kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terheran-heran. Kritikan Anies ini disampaikan saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11). Anies ditanyakan oleh para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.
Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.
Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin menyatakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu mendengar aspirasi dari masyarakat.
Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Thomas Lembong mengatakan akan membuka diskusi publik mengenai IKN apabila keduanya terpilih. Diskusi ini guna mendengarkan suara masyarakat.
“Ini kita mengembalikan kepada keinginan kita untuk diskusi publik yang terbuka di mana tidak ada ketakutan,” kata Thomas saat ditanya soal komitmen melanjutkan IKN dalam acara Your Money Your Vote di CNBC Indonesia. Thomas mengatakan semua kebijakan yang berpengaruh kepada publik harus melalui prosedur birokrasi serta konsultasi publik yang memadai. Jika syarat itu terpenuhi, kata dia, maka akan tercipta kebijakan publik yang optimal untuk masyarakat.
“Tidak mungkin pemimpin itu mengetahui semuanya. Jadi keterbukaan terhadap informasi, terhadap sudut pandang yang berbeda dan perpaduan dari berbagai perspektif yang beda itulah yang menghasilkan kebijakan yang optimal,” papar Thomas.
Ekonom senior Didik J. Rachbini yang juga hadir sebagai narasumber menanggapi pernyataan Thomas tersebut. Dia mengatakan bagaimana diskusi publik bisa digelar ketika proyek IKN sudah berjalan. Dia mempertanyakan manfaat dari hasil diskusi publik tersebut apabila proyek IKN itu terus berlanjut.
Thomas lantas menjawab bahwa hasil diskusi publik itu akan bermanfaat. Dia mengatakan proyek apapun bisa saja untuk digas kelanjutannya ataupun direm.
“Proyek apapun juga itu bisa digas atau direm. Jadi memang sudah jadi UU, kita harus patuh UU, tapi apakah ini mau digas atau digas secara halus atau menengah atau mau direm. Itu menurut saya harus melalui konsultasi publik,” kata dia.
Pakar sosiologi perkotaan dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir mengkritisi cara pikir dari pemerintah soal pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan cara membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. “Pemerataan pertumbuhan sama sekali tidak ditentukan oleh lokasi ibu kota,” katanya dalam Studium Generale IDN Future di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM). Sulfikar menyinggung soal pemerataan pertumbuhan di Amerika Serikat yang menurutnya tidak baik di kawasan sekitar ibu kota Negeri Paman Sam itu.
Semisal, pertumbuhan West Virginia, kawasan dekat dengan ibu kota AS, Washington DC yang tidak terlalu positif. “Lihat ibu kota Amerika Serikat di Washington DC yang ada di pantai timur, justru California yang berada jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang paling kaya,” ujar Sulfikar. Dia menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN atas nama pemerataan itu sebagai proyek yang tidak berbasis teknokratik dan cacat perhitungan.
Selain itu, kata dia, alasan pemindahan ibu kota karena tidak terbendungnya beban sosial dan ekonomi Jakarta juga tidak relevan. Menurut Sulfikar, DKI Jakarta masih bisa dibenahi dengan pendekatan dan tata kelola kolaborasi.
Sementara itu, pakar tata kota dari UGM Tri Mulyani Sunarharum mengatakan kota kolaborasi perlu diwujudkan di skala nasional, meski ada banyak tantangan dari sisi implementasi. “Harus ada iklim kolaborasi yang memungkinkan adanya dialog dua arah, tidak didominasi keputusan top down, tetapi juga bottom up, dan cross sectoral,” tutur Mulyani. Di sisi lain, Direktur RUJAK Centre for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menyebutkan bahwa IKN tidak mencerminkan kebutuhan kota masa depan.
“IKN tidak mencerminkan kota masa depan, itu hanya kumpulan bangunan tanpa manusia, akan mengulang kesalahan lama pembangunan urban di Indonesia berdekade-dekade lamanya. IKN tidak bisa menjadi kota yang dapat dicontoh kota-kota lain di Indonesia,” kata Elisa.
Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah batal bergabung Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Padahal, Husain telah diumumkan menjadi salah satu juru bicara Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Selasa, 21 November 2023.
Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said mengatakan Husain memilih membantu Timnas AMIN dari luar. “Dan hari ini beberapa pihak mengatakan, kami membantu dari luar, termasuk pak Husain Abdullah,” kata Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Rabu, 22 November 2023.
Hal tersebut dikarenakan Hussein masih menjabat sebagai komisaris dan jabatan lain. Sehingga tidak memungkinkan masuk struktur Timnas AMIN.
“Karena juga ada kode etik karena beliau kebetulan menjabat komisaris maupun beberapa jabatan jabatan yang tidak memungkinkan terdaftar dalam tim,” jelas Sudirman. Selain itu sejumlah tokoh juga menolak untuk mesuk dalam Timnas AMIN dengan berbagai alasan.
Sudirman menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak pernah mencatut nama-nama yang masuk kedalam daftar Timnas.
Menurutnya, sejumlah nama-nama tersebut dimasukkan berdasarkan rekomendasi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Lebih lanjut, Sudirman menjelaskan sejumlah orang tersebut menolak karena memiliki tugas yang membuatnya tidak mungkin masuk ke Timnas AMIN.
