STRATEGIC ASSESSMENT. , Muhammadiyah ingin mengajak pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin untuk mendiskusikan secara serius persoalan ke depan agar pondasi kokoh, jiwa kenegarawanan teruji. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengemukakan harapan kepada para pemimpin Indonesia ke depan agar dapat meneladani perjuangan para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Haedar menyebut Indonesia harus dibangun dengan prinsip-prinsip konstitusi yang kokoh dengan nilai dasar Pancasila, agama, dan budaya luhur bangsa yang hidup di negara ini.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan kader partainya untuk konsisten menampilkan dan menonjolkan keunggulan gaya kepemimpinan pasangan Ganjar-Mahfud. Sedangkan kubu sebelah, kata Hasto lebih menampilkan sekadar gimik politik. “Kedepankan leadership style Ganjar-Mahfud saat berbicara dengan akar rumput. Jelaskan apa saja yang menjadi kelebihan Ganjar-Mahfud,” kata Hasto saat memberikan pengarahan di Rapat Konsolidasi PDIP Provinsi Bali di Sanur, Denpasar, Bali.
Hasto Kristiyanto mengklaim pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., hadir dari gerakan rakyat yang autentik, bukan dari permainan institusi. Menurut dia, tanda dan ciri dari proses pemenangan Ganjar-Mahfud adalah dukungan dari gerakan rakyat di akar rumput yang menjadi penentu kemenangan.
Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan dirinya tidak menjadi juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Dia menyebut nama Hendri Satrio yang diumumkan Koalisi Perubahan pada Rabu kemarin, 22 November 2023, adalah sosok lain. Menurut dia, konfirmasi pencantuman nama seseorang dalam tim sukses pasangan calon penting dilakukan. Menurut Hensat, konfirmasi dan pembicaraan itu bukan sekadar tujuan, tetapi juga strategi.
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengungkap strateginya untuk membuat biaya pendidikan di Tanah Air lebih murah untuk sekolah dan perguruan tinggi swasta. Menurut Anies, salah satu yang harus dilakukan adalah tidak membebani sekolah swasta dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurut Anies, hal itu layak dilakukan karena sekolah swasta maupun perguruan tinggi swasta berperan dalam mendidik anak-anak muda. Menurut dia, negara hadir untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan swasta mulai dari TK sampai dengan kuliah sehingga mengurangi beban keluarga. Selain itu, ia akan membiarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tetap mengajar di swasta di samping mereka menjadi pengajar di sekolah negeri.
Calon presiden Ganjar Pranowo masih terus melakukan kunjungan di Jayapura, Papua pada hari ini, Rabu, 22 November 2023. Dalam pertemuan bersama sama masyayikh di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Anwar, Sentani, Jayapura, Ganjar mengatakan jika menjadi presiden pihaknya akan fokus untuk pembangunan sumber daya manusia yang merata di wilayah tersebut. Selain itu, Ganjar menyebut perlunya pendidikan parenting atau berasal dari keluarga, agar anak-anak tidak terjerumus menggunakan narkoba. Selain pendidikan parenting, bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan orang tua harus mampu mengarahkan anak-anaknya agar dapat menjalani kegiatan positif. Ganjar mengatakan terutama kegiatan untuk mengasah bakat.
Nama politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir, muncul di daftar tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Waketum PAN Yandri Susanto mengatakan semestinya Soetrisno mendukung pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Yandri menyebut keputusan Soetrisno untuk masuk ke dalam Timnas AMIN tanpa komunikasi dengan PAN. Ia menyebut Soetrisno merupakan pengurus DPP PAN. Ia menyebut partainya belum menindaklanjuti keputusan untuk Soetrisno. Ia menilai masih menunggu perkembangan ke depan.
Pemilu 2024 disebut akan berdampak terhadap arus investasi. Menteri Keuangan periode 2013-2014 M Chatib Basri memperkirakan investor menahan diri atau wait and see sampai kabinet pemerintahan terbentuk usai Pemilu 2024. Jumlah putaran pada Pemilu disebutnya juga akan menjadi pertimbangan investor. Chatib kemudian menjelaskan, bahwa investor menggunakan dua tolok ukur sebelum menanamkan modal. Keduanya adalah predictability atau prediksi, serta certainty atau kepastian. Sebanyak dua hal ini menjadi faktor penting sebab investor tentu tidak akan masuk jika tidak ada kepastian berusaha.
Oleh sebab itu, ia menilai investor manapun pasti akan menunggu gelaran Pemilu 2024 rampung seutuhnya. Ini berarti sampai kabinet di pemerintahan baru terbentuk. Investor menunggu siapa saja sosok menteri dan jajaran pejabat eselon I yang akan mengisi masing-masing kementerian. Termasuk di antaranya adalah peluang terbentuknya kementerian dan lembaga baru.
Selain itu, Chatib menilai ruang untuk perubahan kebijakan (policy change) sebenarnya tidak banyak. Pasalnya jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7%, ia mengatakan rasio pajak harus naik. Faktor berikutnya adalah Indonesia juga harus terlihat menarik di mata investor. Adapun hal lainnya, adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Karenanya, Chatib mengatakan bahwa investor tidak akan terlalu khawatir mengenai Pemilu 2024. Namun yang pasti, investor tentu ingin adanya kepastian berusaha di Indonesia.
PDI-P menunjukkan perbedaan sikap politiknya pada calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan koalisi pengusungnya, Koalisi Perubahan. Pada pertengahan Oktober 2022, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres). Saat itu, ia menyatakan ada partai politik (parpol) berwarna biru yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sikap Hasto berubah setelah sejumlah elite PDI-P menganggap sikap Jokowi tak sejalan lagi dengan parpolnya itu. Jokowi dianggap memilih jalan sendiri setelah merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Situasi diperparah dengan dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi batas usia capres-cawapres sehingga menjadi jalan untuk Gibran melenggang ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Belakangan, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan ada serangkaian pelanggaran etik para hakim konstitusi. Sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai Ketua MK dijatuhkan pada Anwar Usman, adik ipar Jokowi atau paman Gibran.
Sementara itu, Hasto kini mengeklaim telah membuka komunikasi dengan tim Anies dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar. Alasannya, ia merasa Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud MD telah mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Nasib serupa pun dianggapnya terjadi pada kubu Anies-Muhaimin.
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi berpendapat dari Akmil 89, ada nama Komandan Kodiklat TNI Letjen Eko Margiyono, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Letjen Teguh Muji Angkasa, Kepala BNPB Letjen Suharyanto dan Ka Bais Letjen Rudianto yang berpeluang menjadi KSAD. Sementara dari Akmil 90-an, ia menyinggung nama Sesmenko Polhukam Letjen Teguh Pudjo Rumekso dan Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Infonya yang diterima Redaksi, ada dua orang kandidat terkuat menjadi KSAD yaitu Suharyanto dan Maruli Simanjuntak.
Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mulai terang-terangan menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baru-baru ini, Ganjar memberikan nilai 5 terhadap potret penegakan hukum Indonesia di era Jokowi. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md buka suara perihal tersebut. Secara spesifik, Ganjar tidak vis a vis (berhadap-hadapan) dengan Jokowi. “Sebenarnya bukan mengkritisi Pak Jokowi. Kan tidak vis a vis menghadapi Pak Jokowi. Ini adalah asesmen dari seorang tokoh bangsa terhadap potret penegakan hukum. Dan itu bukan hanya Mas Ganjar yang menyampaikan, tapi kan banyak pihak juga,” kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi di Mataram, NTB. Semangat dari pernyataan tersebut, kata TGB adalah ada hal yang perlu dibenahi dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini.
Sebelumnya, Ganjar menilai rapor penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.
Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, menduga ada deklarasi terhadap salah satu capres dalam acara Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, pun menjamin pihaknya siap jika laporan itu benar dilakukan. Yusril awalnya menjelaskan dirinya hadir dalam acara di di GBK, Senayan, Jakarta, tersebut. Yusril mengatakan tak ada deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran selama dirinya hadir di lokasi acara.
Yusril juga mengungkit pernyataan Bawaslu RI yang menyebut tidak ada deklarasi dukungan dalam acara tersebut. Dia mengatakan para kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam acara itu tidak bisa dijatuhi sanksi. “Hukum harus ditegakkan di atas bukti, bukan di atas ilusi,” kata Yusril. Menurutnya, delik pemilu merupakan delik materil, bukan delik formil. Merujuk itu, kata Yusril, pelanggaran hanya bisa dikenai sanksi jika perbuatan materil, yakni deklarasi dukungan Prabowo-Gibran, benar-benar terjadi. Yusril juga menyebut sempat terjadi kesalahpahaman penyelenggaraan kegiatan kepala desa di GBK itu. Dia menuturkan panitia membatalkan acara deklarasi yang direncanakan bakal dilakukan.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengumpulkan 1.117 calon kepala daerah di DPP Golkar, Selasa (21/11/23). Airlangga memberikan arahan untuk memenangkan pileg dan pilpres.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya angkat suara setelah calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sudah menyerahkan sejumlah izin tambang ke PBNU. Gus Yahya menjelaskan pembagian konsesi tambang ke PBNU sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Muktamar Lampung 2021 lalu. Ia mengatakan konsesi tersebut langsung di proses, namun belum selesai. Gus Yahya menegaskan ucapan soal konsesi tambang tersebut tak ada hubungannya dengan Pilpres 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan kesiapannya memberikan konsesi pertambangan kepada NU. Janji itu diutarakan dalam pidato pembukaan Muktamar NU di Lampung 22 Desember 2021. Jokowi mengatakan konsesi itu bisa diberikan dalam bentuk sebuah holding yang dikoordinir PBNU untuk menampung potensi besar yang dimiliki organisasi dalam berkiprah memberikan maslahat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. “Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah bisa PT atau kelompok usaha dan pemerintah, saya siapkan. Kalau siap saya menyiapkan konsesi. Baik itu konsesi terserah dipakai lahan pertanian silakan, saya juga siapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha usaha nikel misalnya, batubara, bauksit, usaha koper tembaga silakan,” kata Jokowi kala itu.
Baru-baru ini pernyataan Prabowo soal adanya izin usaha pertambangan (IUP) bekas badan usaha swasta ada yang diberikan kepada PBNU viral di media sosial. Pernyataan itu terucap oleh Prabowo saat menjawab pertanyaan dalam acara ‘Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang’. “Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan, pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi,” ujar Prabowo dalam video tersebut.
