Gibran Rakabuming Raka
STRATEGIC ASSESSMENT. Lembaga Populi Center merilis survei, salah satunya terkait bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang mungkin menang satu putaran Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang paling mungkin menang satu putaran.
Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati memaparkan hasil survei menunjukkan Prabowo-Gibran dinilai pasangan yang mungkin menang dalam satu putaran Pilpres 2024.
“Ini suaranya tidak jauh terkait elektabilitas tiga pasangan tadi, ternyata publik menilai pasangan yang mungkin menang Prabowo-Gibran 42,5 persen, Ganjar Pranowo-Mahfud Md 21,9 persen, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 18,4 persen,” kata Hartanto saat pemaparan hasil survei di Populi Center, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Di tempat terpisah, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,
Habiburokhman, mengatakan tak ada celah untuk membatalkan pasangan calon yang diusung koalisinya. Habiburokhman menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres sudah tetap dan mengikat.
“Kami ingin menegaskan saja perkembangan hukum terakhir setelah MKMK mengeluarkan putusan. Jadi jelas bahwa putusan MKMK tersebut tidak menganulir, tidak membatalkan, bahkan tidak membahas, tidak menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 90 tetap berkekuatan hukum dan implikasinya hak anak muda untuk maju,” kata Habiburokhman di kawasan Senayan, Jakarta.
Habiburokhman menyebut KPU akan tetap memutuskan siapa saja pasangan calon yang memenuhi syarat untuk Pemilu 2024. Ia berkeyakinan pasangan Prabowo dan Gibran menjadi peserta Pilpres 2024 definitif.
Ia mengatakan tak ada celah bagi siapa pun untuk melakukan penjegalan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Menurutnya, tidak ada halangan lagi bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman menyebut ada gerakan dari pihak yang ingin menggagalkan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Ia menyebut hal ini kerap kali dikaitkan dengan putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres.
Kelompok massa yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan Gibran menjadi cawapres terus berdatangan ke Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Massa yang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ini melakukan unjuk rasa saat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam dugaan pelanggaran kode etik hakim MK terkait putusan soal batas usia capres-cawapres yang akhirnya meloloskan Gibran menjadi cawapres, dibacakan.
Mereka mengawal sidang putusan MKMK tersebut. Aksi unjuk rasa mereka merupakan dukungan moril ke Mahkamah Konstitusi khususnya Hakim Ketua Anwar Usman.
Menurutnya, massa yang datang dari sejumlah kelompok anak muda untuk mengawal putusan MK agar tidak dibatalkan.
Sebab, putusan MK sudah inkrah atau berketetapan hukum dan tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun.
“Putusan MK kedepan adalah peluang besar bagi saudara dan rakyat, anak petani, tukang ojek dan buruh yang punya hak sama menjadi Presiden atau Cawapres,” terangnya.
Sang orator mengancam akan mengerakan ribuan hingga ratusan ribu jika putusan MK membatalkan Gibran sebagai Cawapres. Ratusan ribu anak muda itu akan mengulang peristiwa 1998 lalu yang bisa menduduki Mahkamah Konstitusi.
“Bila kami dihalangi, hak demokrasi kami dihalangi, kami akan mengulang 1998, kami ingatkan itu, mari kawan-kawan tetap konsentrasi di tempat ini jangan pulang sebelum ada putusan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ratusan massa aksi unjuk rasa dari sejumlah aliansi mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres 2024.
Sebab, putusan itu sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum dan tidak bisa dibatalkan. Gibran bisa maju sebagai Cawapres 2024 karena pernah menjadi Wali Kota Solo atau kepala daerah dan sesuai putusan maka bisa maju di Pilpres tahun depan.
Koordinator Indonesia Maju Bersama Prabowo-Gibran (Mapan), Muhammad Senanata menjelaskan, sebagai anak muda dirinya menyambut gembira putusan MK karena salah satu anak muda bisa ikut menjadi Cawapres 2024 yaitu Gibran Rakabuming Raka.
“Kami menyambut kabar gembira dari putusan MK nomor 90 yang memberikan kesempatan untuk kalangan muda dalam kontestasi Pemilu berikutnya,” kata Senanata
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya, ASN dilarang like dan komen di akun sosial media capres dan cawapres.
Anas mengatakan, para ASN dilarang untuk berinteraksi dengan capres dan cawapres di media sosial. Mereka juga diminta untuk tidak menyebarkan stiker yang berkaitan lewat WhatsApp.
Ia menambahkan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Polri, hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati nota kesepahaman menyangkut netralitas ASN.
Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan sanksi terhadap para ASN terkait yang masih nekat melanggar aturan. Bentuknya beragam, mulai dari teguran hingga sanksi pidana.
Pemerintah mengatur netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan umum (pemilu) dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 144.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Salah satu bentuk pelanggaran kode etik misalnya mencakup pemasangan spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait dengan bakal calon peserta pemilu dan pemilihan. Adapun tujuan keputusan ini adalah mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional dan terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas.
Menteri BUMN Erick Thohir melarang direksi dan komisaris BUMN terlibat kampanye. Hal itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 mengenai Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dalam surat itu disebutkan, dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN diminta untuk memperhatikan beberapa hal.
Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN yang akan menjadi (1) calon anggota DPR, DPRD, atau DPD, (2) calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau (3) calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota harus mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, direksi dan komisaris diminta tidak terlibat dalam kegiatan kampanye.
Selanjutnya, direksi dan komisaris diminta tidak menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN, untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
Selain itu, direksi dan komisaris diminta melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu dan/atau UU Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
Dalam surat itu juga disebutkan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Lalu, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitf.
“Direksi BUMN diminta untuk menyosialisasikan dan mengingatkan kembali terkait keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dan larangan penggunaan sumber daya Grup BUMN dalam kegiatan politik praktis Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah,” bunyi surat tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga berharap komisaris BUMN yang menjadi tim kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) membuat surat pengunduran diri. Hal ini sebagaimana langkah yang telah dilakukan Muhammad Arief Rosyid Hasan yang mundur dari komisaris independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Arya mengucapkan terima kasih atas keputusan Arief yang mundur dari komisaris karena masuk dalam tim kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ia berharap, langkah Arief ini juga diikuti oleh komisaris lain yang terlibat kampanye.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mendorong Kementerian BUMN mendata para direksi maupun komisaris yang ikut menjadi timses capres dan cawapres. Andre menyebut direksi maupun komisaris yang terlibat urusan Pilpres 2024 harus dicopot.
Andre mengatakan pendataan yang diikuti dengan pencopotan direksi dan komisaris yang terlibat kampanye merupakan pembuktian sikap pemerintah yang netral. Andre menyatakan pencopotan berlaku untuk kampanye seluruh kandidat capres.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini mencontohkan langkah Arief Rosyid yang mundur dari Komisaris BSI karena bergabung ke TKN Prabowo-Gibran. Untuk diketahui, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Panel Barus, juga mundur dari komisaris salah satu anak usaha Pelindo.
Ketua Badan Pemenangan Pilpres Relawan Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus, mundur dari kursi komisaris salah satu BUMN. Panel Barus melepas posisi komisaris BUMN usai resmi masuk ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
“Saya memutuskan mengundurkan diri dari posisi komisaris BUMN, secara resmi saya telah mengajukan surat pengunduran diri,” kata Panel Barus. Panel Barus menyebutkan dirinya menjabat komisaris di salah satu anak usaha Pelindo.
Menteri BUMN Erick Thohir resmi melarang direksi dan komisaris BUMN terlibat kampanye. Sementara, sejauh ini baru pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (capres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengumumkan struktur lengkap tim kampanye dan beberapa nama tercatat sebagai komisaris BUMN.
Nama-nama yang tercatat sebagai komisaris itu, beberapa di antaranya telah menyatakan akan mundur.
Komisaris BUMN yang menyatakan akan mundur itu salah satunya Budiman Sudjatmiko. Budiman merupakan komisaris PTPN V. Ia menyatakan mundur sebagai komisaris setelah menjadi dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
“Surat pengunduran diri saya akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian tembusan kepada Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara V dan Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara V,” jelasnya kepada detikcom.
Kemudian ada Muhammad Arief Rosyid Hasan yang merupakan komisaris independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Arief juga telah menyatakan akan mundur setelah ditunjuk sebagai Komandan Pemilih Muda di TKN Prabowo-Gibran.
Selain dua nama tersebut, ada beberapa nama dalam TKN yang tercatat sebagai komisaris BUMN. Mereka antara lain Wakil Ketua TKN Condro Kirono yang merupakan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Wakil Ketua TKN Ali Masykur Musa yang merupakan Komisaris Utama PT Pelni (Persero), Wakil Ketua TKN Gustaaf Patty yang merupakan Komisaris PT Pupuk Kaltim, serta Wakil Komandan Relawan Maret Sueken yang merupakan Komisaris PT Djakarta Llyod (Persero). Nama-nama mereka ada di situs perusahaan. Namun, belum diketahui apakah telah mengajukan pengunduran diri atau belum.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata punya rencana besar untuk putra-putranya.
Jokowi tak mau setelah dia pensiun, kedua putranya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, tak menjadi apa-apa.
Karena itu mumpung masih menjadi Presiden RI, Jokowi berupaya mengaturnya sesuai keinginan pribadi. Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024, maka untuk si bungsu yang paling lucu, Kaesang, akan dimajukan di Pilkada DKI Jakarta.
Jokowi akan menutup mata soal kapabilitas, kompetensi atau pun pengalaman, terpenting baginya bagaimana Kaesang ini jadi Gubernur DKI Jakarta.
“Peluang itu sangat terbuka, mengingat Kaesang saat ini Ketua Umum PSI. Karena itu sangat logis bila nantinya PSI mengusung Kaesang dalam Pilkada Jakarta,” ucap pengamat politik Jamiluddin Ritonga, Selasa (7/11/2023), dikutip dari TribunTrends.com.
Sebelumnya, Kaesang digadang-gadang ikut Pilkada Kota Depok untuk menjadi calon wali kota, namun gagal.
Hal itu karena Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta melihat hasil Rembuk Rakyat nyaris tak bisa dijalankan lagi. Mekanisme PSI dalam memilih jagoan di kontestasi politik itu mulanya mengamanatkan Gibran untuk menjadi calon gubernur DKI.
Namun, semua itu kandas, karena Jokowi melihat Gibran lebih cocok jadi cawapres.
Tanpa pikir panjang, Gibran pun langsung diterjunkan ke pentas nasional, Pilpres 2024.
Delapan kursi PSI di DPRD DKI periode 2019-2024 dinilai bisa jadi modal awal yang cukup.
Peluang Kaesang maju di Pilkada DKI pun semakin terbuka lebar bila Pilkada serentak yang awalnya dijadwalkan 27 November 2024, dimajukan.
Bila pelaksanaan Pilkada serentak dipercepat di bulan September 2024, artinya Presiden Jokowi, masih aktif memerintah. Sebab, Presiden Jokowi baru akan purna tugas di pertengahan Oktober 2024.
Sementara itu, pengamat politik yang juga Direktur Suropati Syndicate, Muhammad Shujahri, memprediksi Erick Thohir akan terjun ke Pilkada DKI 2024.
Tanda-tanda itu terlihat dari tidak dimasukkannya nama Ketua Umum PSSI itu ke dalam skuad Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
“Secara subjektif, saya menilai Erick Thohir mungkin saja disiapkan, diberi amanat baru oleh Pak Jokowi untuk bertarung Pilkada DKI,” kata Shujahri.
“Dugaan ini dikuatkan oleh salah satu faktor, yakni meski Erick mengumumkan akan mendukung kandidat Prabowo-Gibran, tetapi dia tidak dimasukkan menjadi bagian dari TKN,” lanjutnya. Shujahri melihat jabatan Gubernur DKI Jakarta sangatlah krusial pada periode 2024-2029. Sebab, jika tak ada halangan, maka Jakarta akan bertransisi menjadi daerah yang tak lagi khusus ibu kota. Ibu kota akan pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur pada 2024.
Selain Erick dan Kaesang, nama besar lain yang juga diprediksi meramaikan perang bintang Pilkada DKI adalah Ridwan Kakmil. Gubernur Jawa Barat 2018-2023 yang juga kader Golkar itu dipersiapkan untuk kembali menjadi pemimpin Jawa Barat periode kedua atau hijrah ke Jakarta.
“Kami di Partai Golkar itu kan sebenarnya sudah punya perencanaan-perencanaan itu ya, dibicarakan sudah sejak lama dan matang,” ucap Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Tribunnnews.
Langkah politik Ridwan Kamil atau RK yang kini sudah bergabung Golkar pun ditentukan oleh Munas, Rapimnas hingga Rekernas.
Walaupun, DPD Golkar DKI Jakarta sudah sejak lama mengusung ketuanya, yang juga Bupati Tangerang 2018-2023, Ahmed Zaki Iskandar. Zaki sudah sejak lama diusulkan menjadi cagub DKI mendatang. Nama Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) menjadi nama kuat selanjutnya.
Gerindra pede berbicara Ariza akan menjadi calon orang nomor satu di Jakarta sudah cukup lama. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif, mengatakan, Ariza sudah mendapat restu dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini pun menyebut, Ariza sudah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub DKI 2024.
Foto:Gibran Rakabuming Raka / Antara
