STRATEGIC ASSESSMENT. Rencana Kemenpan RB yang akan mengurangi jabatan di daerah dinilai sebagai kebijakan yang bagus, tapi itu adalah sebuah kebijkan yang paling minimal dari sebuah birokrasi modern, yang lincah dan hemat, seharusnya kita mengikuti langkah negara yang penduduknya makmur, birokrasinya ringkas, anggarannya efesien, sebuah cintoh adalah negara Norwegia, mereka tidak ada birokrasi seperti dinas-dinas, setelah kantor wali kota atau gubernur, langsung birokrasinya je Komune,, komune inilah yang mengurus semua keperluan masyarakat mereka hanya punya kantor polisi, kantor pajak, sekolah dan rumah sakit semua rakyatnya bekerja, tidak ada yang jadi PNS, yang ada pekeja pabrik, pedagang, petani dan berbagai sektor jasa lainnya, yang bekerja dikantor pemerintah seperti kantor Gubernur, kantor wali kota atau kantor komune juga tidak memakai sistim eselon, mereka bekerja berdasarkan job description, berdasarkan tanggung jawab pekerjaan yang mereja emban.
Hal ini disampaikan Tarmizi al Hagu di Banda Aceh seraya menegaskan, gajinya berdasarkan beratnya tanggung jawab atau beratnya pekerjaan itu,, semua negara Eropa yang makmur sistimnya sepert ini.
“Tentang komune adalah tingkat pemerintahan kecamatanva di negara Indonesia jadi lebih efesien karena lebih dekat jaraknya dengan rakyat, ssebaiknya sistim birokrasi dinas itu dihapuskan saja, itu tidak efesien, tenaga ahli di dinas seperti dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas pertanian, dinas peternakan dan berbagai dinas lainnya, dipindahkan saja ke kantor camat,” tambah wartawan senior yang pernah berkunjung ke Eropa ini seraya menambahkan, sementara tenaga administrasinya dipensiunkan saja, diberi pesangon atau dipekerjakan di sektor swasta atau membuka usaha sendiri.
“Sistim ini yang akan membawa Indonesia adil makmur, panjangnya rantai birokrasi panjang pula korupsinya, ramainya pekerja di birokrasi ramai pula pelaku korupsi karena begitulah fakta Indonesia sekarang,”jelasnya.
