STRATEGIC ASSESSMENT. Pendiri Ponpes Ora Aji, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, mengungkap saat ini terdapat perbedaan pendapat dan pandangan dari para kiai usai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Meski terdapat perbedaan, bagi Gus Miftah itu hal yang biasa.
“Ya terbelah biasa lah berbeda pendapat. Tapi yang saya sowan-sowani insyaallah konsisten dengan keputusannya untuk menyatakan dukungan kepada Mas Gibran,” kata Gus Miftah. Gus Miftah menjawab pertanyaan wartawan terkait respons para kiai dan ulama setelah pencalonan Gibran.
“Bahwa ini anak ini harus kita dampingi, iya, karena sejarah panjang raja-raja dan pemimpin besar dulu itu pasti didampingi sama wali sama kiai,” sambungnya. Meski demikian, Gus Miftah tidak menyebut secara gamblang nama kiai yang tidak setuju dengan pencalonan Gibran.
“Ya ada satu dua (kontra) biasa lah, nggak mungkin semua orang harus senang,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Miftah justru mendorong tokoh-tokoh agama itu untuk mengawal calon presiden yang didukung.
“Capres, politikus itu jangan ditinggalkan orang baik. Kalau orang baik nggak ngerti politik, maka yang terjadi politikus akan dikuasai oleh orang yang jelek. Kiai, pendeta, tokoh agama silakan mengawal calon presiden. Tujuannya satu untuk mengkampanyekan kebaikan calonnya tanpa harus menjelekkan calon yang lain,” katanya.
Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melakukan kunjungan ke wilayah Sumatera Utara (Sumut). Setibanya di Bandara Kualanamu, Anies diteriaki ‘presiden’ oleh masyarakat dan relawan. Ada sekitar ratusan warga yang menyambut kedatangan Anies. Mulai dari yang muda hingga tua memadati bandara itu. Mereka sudah sejak siang menunggu di pintu kedatangan. Saat Anies tiba, massa berteriak ‘Anies Presiden’. Massa yang hadir ini tampak mengenakan baju-baju partai yang masuk Koaliasi Perubahan, seperti NasDem, PKS dan PKB. Ada juga masyarakat umum lainnya. Sejumlah warga terlihat berupaya untuk bisa berfoto dan bersalaman dengan Anies.
Untuk diketahui, Anies Baswedan akan melakukan kegiatan di sejumlah wilayah di Sumut. “Dari bandara menuju ke Stabat, Kabupaten Langkat, di Gedung MABMI akan bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kader partai, serta relawan,” kata Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar.
Setelah dari Stabat, kata Iskandar, Anies akan menuju ke Kota Binjai untuk melaksanakan salat Maghrib dan makan malam. Setelah itu, Anies akan dan rombongan akan berangkat ke Tebing Tinggi.
Anies kemudian melanjutkan perjalanan ke Asahan untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Kisaran. Di Asahan, Anies akan bertemu dengan keluarga besar Al-Wasliyah.
Terkait tim kampanye daerah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin, Iskandar menyebut hingga kini belum terbentuk. Hal ini karena masih menunggu tim kampanye nasional terbentuk.
“Kita belum, karena masih menunggu tim kampanye nasional dulu,” tuturnya.
Dari NasDem, kata Iskandar, sejumlah nama berpeluang untuk mengisi ketua tim kampanye. Salah satunya yakni Rahmansyah Sibarani yang kini mengisi posisi Wakil Ketua DPRD Sumut.
Namun, soal tim kampanye ini nantinya akan dirembukkan lagi dengan partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di wilayah Sumut.
Anggota KPU Divisi Hukum Mochammad Afifuddin memastikan debat capres dan cawapres akan berjalan pada masa kampanye mendatang. Salah satu tema debat yang akan dibahas yakni isu lingkungan hidup. “Saya tadi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di KPU karena belum kita ambil keputusan, tapi 99,99 persen isu lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu yang diprioritaskan untuk menjadi pokok bahasan dalam salah satu tema debat,” ujar Afif dalam acara diskusi pandangan capres dan cawapres dalam isu lingkungan hidup di kantor CSIS, Jakarta.
Afif menuturkan akan dibentuk tim yang fokus untuk merumuskan topik debat capres-cawapres. Dia menegaskan debat capres dan cawapres akan berjalan 5 kali seperti Pilpres 2019. “Yang sudah tidak bisa ditawar lagi adalah jumlah debat kita 3 kali untuk Presiden dan 2 kali untuk Wakil Presiden, sama persis seperti tahun 2019,” sebutnya.
Selain itu, terkait lokasi debat masih dibicarakan dengan para perwakilan pasangan calon (paslon). Ada pula kemungkinan lokasi debat di luar Jakarta yang masih dalam tahap pembahasan.
“Sedang kita pikirkan tapi ini pasti harus kita koordinasikan dari masing-masing calon, kalau kita usulkan ke satu kota di luar Jakarta keberatan atau tidak,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, KPU belum mengeluarkan jadwal debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, KPU menyampaikan jika debat direncanakan akan digelar sebanyak lima kali.
“Benar (sesuai aturan, rencananya 5 kali debat),” ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (23/10).
Berdasarkan, Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017, kata Idham, debat pasangan calon di Pilpres akan dilakukan sebanyak 5 kali. Selain itu, Idham menyebut debat juga akan ditayangkan secara terbuka dan nasional.
“Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali,” bunyi Pasal 227, Ayat 1.
Partai Gelora menyampaikan susunan formasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah rampung. Sekjen Gelora Mahfudz Siddiq mengatakan dirinya dan Waketum Fahri Hamzah diusulkan partai menjadi jubir TKN. “Sudah selesai disusun. Cuma memang menunggu pertemuan para ketum dengan capres dan cawapres untuk ketok palunya aja,” kata Mahfudz di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
“Kalau dari Gelora di tim pusatnya ada Pak Fahri, ada saya, dan ada beberapa ketua-ketua koordinator wilayah,” imbuhnya.
Meski bersifat usulan, Mahfudz menekankan susunan formasi yang melibatkan dirinya dan Fahri sudah tahap finalisasi. Menurutnya, struktur TKN hanya tinggal menunggu teken dari para ketum Koalisi Indonesia Maju (KIM) beserta Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres.
“Iya nunggu. sebenarnya itu sudah selesai, ketua umum sih tidak akan membahas rincian nama ya. Tapi lebih kepada legalitas aja, ketok palu,” kata dia.
Mahfudz mengatakan pengesahan struktur TKN rencananya dilakukan hari ini. Namun, hal itu urung lantaran pertemuan capres-cawapres dan para ketum belum dapat terlaksana.
“Iya semula memang diasumsikan hari ini ada pertemuan para ketum dengan capres dan cawapresnya untuk ketok palu susunan formasi TKN-nya. Cuma kelihatannya hari ini belum bisa dilaksanakan pertemuan itu,” kata Mahfudz.
Partai yang menang di Pemilu 2019 punya aktivitas media sosial berbeda jelang Pemilu 2024. Riset baru-baru ini menunjukkan, para partai pemenang sama-sama menjadikan isu Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan sebagai isu strategis, tetapi tidak dengan isu iklim.
Temuan ini dilaporkan Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) dalam riset Lika-Liku Partai Politik Menyambut Pemilu 2024. Cakupan riset meliputi aktivitas kelima partai politik pemenang Pemilu 2019 di media sosial X yang sebelumnya dikenal dengan Twitter (selama Januari 2022-September 2023.
“Kami mengambil lima partai politik yang memenangkan pemilu di tahun 2019, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem. Karena kami ingin melihat perubahannya dari waktu ke waktu. Terlebih menjelang pemilu tahun depan,” kata Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arga Pribadi Irmawan, dikutip dari laman kampus.
Riset tim CfDS UGM mendapati, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menjadi partai politik yang banyak melakukan aktivitas di media sosial X. Masing-masing partai secara berurutan mencapai 30.593 dan 17.057 pos X.
Sedangkan tiga akun partai lainnya dinilai tidak menunjukkan aktivitas gencar di X selama 1 tahun belakangan. Akun X Partai Golkar mengepos 5.982 pos, Partai PKB 3.468 pos, dan Partai Nasdem 3.182 pos.
Arga menjelaskan, partai-partai tersebut beberapa kali melakukan pembangunan narasi isu di masyarakat. Hasil riset CfDS UGM menunjukkan, tiap partai partai sama-sama menjadikan IKN sebagai isu strategis.
Peneliti mencatat, pembahasan IKN di akun X partai terdiri dari 62 pos akun PDI-P, 23 pos Partai Golkar, 22 pos Partai Gerindra, 15 pos PKB, dan 11 pos Nasdem.
Pos-pos tentang IKN tersebut mayoritas menekankan tokoh-tokoh partai yang mendukung pembangunannya, baik di akun Partai PDI-P, PKB, Gerindra, dan Nasdem. Sedangkan Golkar cenderung mengedepankan perspektif institusi terhadap IKN.
Peneliti menilai, kelima partai pemenang Pemilu 2019 belum memprioritaskan isu perubahan iklim jelang Pemilu 2024 dalam pos-pos di akun X masing-masing. Sedangkan isu perubahan iklim tengah menjadi proyeksi prioritas pemerintah sampai 2060.
Partai politik maupun capres-cawapres Pemilu 2024 juga dinilai masih memprioritaskan isu ekonomi. Isu IKN pun banyak disangkutpautkan dengan isu ketenagakerjaan alih-alih lingkungan.
Peneliti berpendapat, isu iklim perlu dijadikan prioritas. Sebab, ketidaksiapan strategi perubahan iklim di RI dapat berkembang ke masalah lain yang mengancam.
Di sisi lain, tim riset mendapati bahwa X sendiri belum menjadi platform prioritas partai politik untuk membangun narasi secara umum.
“Sejauh ini kami belum mendapati X sebagai platform prioritas dari partai politik. Karena narasi yang dibangun masih bersifat sangat formal, seperti kegiatan partai, koalisi, penokohan, dengan kata-kata formal. Sedangkan yang banyak interaksinya itu hanya akun partai Gerindra, karena ia menggunakan bahasa-bahasa ringan yang disukai anak muda,” kata Arga.
Arga mengatakan, riset menemukan adanya politik elektoral dalam kecenderungan koalisi partai untuk Pemilu 2024. Tujuannya yakni meningkatkan elektabilitas dan popularitas capres-cawapres masing-masing, yakni Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran dengan narasi yang berbeda.
“Kami temukan di sini PKB berkoalisi dengan Nasdem, justru interaksinya sangat sedikit. Biasanya hanya sebatas pendokumentasian rapat dan kunjungan. Sedangkan koalisi Gerindra dan Golkar ini interaksinya sangat tinggi. Saling berbalas satu sama lain di X,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para pengusaha. Jokowi meminta para pengusaha untuk tidak belajar menjadi politikus di Pemilu 2024. Kenapa? “Persaingan dalam kompetisi pemilu biasa-biasa saja. Nggak usah bapak ibu ini kan biasa di bisnis, biasa di ekonomi, nggak usah lah belajar jadi politikus kadang-kadang ngomentari malah bisa keliru,” ujar Jokowi di depan para CEO di IKN, Kalimantan Timur.
Jokowi mengatakan situasi pemilu yang kadang menjadi agak panas adalah hal yang biasa. Namun, dia meminta agar situasi tersebut tidak dikompor-kompori untuk menjadi semakin panas. Hal itu disampaikan Jokowi di depan 100 CEO di IKN, Kalimantan Timur. Jokowi mulanya meminta para pengusaha untuk tidak takut berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia memastikan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.
Jokowi melanjutkan, perbedaan pilihan dalam Pemilu adalah hal yang biasa. Menurutnya, saat ini masyarakat Indonesia sudah makin dewasa dalam berdemokrasi.
“Udahlah kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa, beda pilihan biasa gitu lho. Yang milih semuanya kan rakyat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng gimana? Bapak seneng yang ndeso-ndeso kayak saya gini gimana? Pilihan rakyat,” papar Jokowi.
“Yang paling penting kita berharap semua setelah bertanding setelah berkompetisi nanti kompak lagi, bersatu lagi untuk negara dan bangsa,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshiddiqie menyebut 9 hakim MK berpotensi melanggar kode etik.
Alasannya, karena mereka membiarkan Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang diduga berkaitan dengan kepentingan salah satu anggota keluarga hakim.
“Sehingga sembilan hakim MK itu dituduh, semua melanggar (kode etik) karena membiarkan itu. Makanya kita tanyakan satu-satu, ya masing-masing punya alasan,” kata Jimly di Gedung II MK, Jakarta. Jimly menjelaskan, enam hakim MK yang sudah diperiksa memiliki pendapat berbeda terkait permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada MKMK.
“Jadi, nanti ada saja yang ternyata benar kok, ikut memberi pembenaran, tapi ada juga yang sudah mengingatkan, tapi tidak efektif, ada juga yang pakewuh,” ujarnya.
Apabila hakim MK terbukti melanggar kode etik, Jimly mengatakan, maka MKMK bisa membatalkan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“Berarti sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 7, (perkara) di-Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) lagi oleh majelis berbeda,” katanya.
Namun demikian, dia menegaskan, bahwa MKMK baru akan mengeluarkan putusan terkait pelanggaran kode etik setelah memeriksa pelapor dan isi laporannya, dan memeriksa semua hakim konstitusi. Seperti diketahui, pada Selasa (31/10/2023) dan Rabu (1/11/2023) MKMK telah memeriksa enam hakim yang terdiri atas Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo.
MKMK akan kembali memeriksa tiga hakim konstitusi lainnya. Mereka yakni Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin.
Sebelumnya, Jimly mengatakan terdapat 10 poin persoalan yang ditemukan MKMK terkait MK, berdasarkan laporan dari masyarakat.
Dengan persoalan pembiaran, total terdapat 11 poin persoalan terkait MK, yang telah dilaporkan oleh masyarakat kepada MKMK.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti postingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat makan siang bersama tiga capres Anies Baswedan,Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan kemarin. Mardani menjelaskan analisanya terkait posisi duduk ketiga capres dalam pertemuan itu.
Mardani menyoroti posisi Anies dan Ganjar di dalam foto itu yang terlihat tampak belakangnya saja. Berbeda dengan Jokowi dan Prabowo yang terlihat tampak depan.
“Kemarin itu tempat duduknya aja beda. Pak Jokowi berhadapan sama Mas Anies, Mas Ganjar membelakangi kamera. Kasian sekali ganteng Mas Ganjar harus gini-gini gitu, Mas Anies kenanya samping,” kata Mardani Ali di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mardani mengatakan hal wajar jika ada yang menilai pertemuan itu sebagai bentuk aksi Jokowi untuk membersihkan citranya, usai putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo.
“Tetapi wajar juga kalau ada yang berpendapat ini aksi cuci piring, sesudah gonjang-ganjing anak beliau jadi cawapres, beliau ingin membersihkan citranya dengan menjadi negarawan,” ungkapnya.
“Apakah akan jadi cuci piring atau ini niat baik, kita lihat langkah selanjutnya. Dalam hal ini netralitasnya, bagaimana aparat, bagaimana anggaran, bagaimana kebijakan, bagaimana seluruh perangkat negara tidak digunakan untuk memenangkan satu pasang calon,” sambung dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah foto makan siang bersama tiga capres,Anies Baswedan,Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan suasana makan siang itu berlangsung hangat dan akrab.
Sebanyak 40 tersangka terorisme berhasil ditangkap. Mereka yang ditangkap itu hendak menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024. Penangkapan dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. 40 tersangka terorisme merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di sejumlah wilayah yang ditangkap pada tanggal 27 dan 28 Oktober lalu.
“Terdiri atas 23 orang ditangkap di wilayah Jawa Barat, kemudian 11 di wilayah DKI Jakarta, dan 6 di Sulawesi Tengah,” kata juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Jaringan kelompok JAD itu diketahui dipimpin seorang berinisial AU. Para teroris ini, kata Aswin, telah berbaiat kepada ISIS.
Aswin menjelaskan para tersangka menganggap demokrasi melanggar aturan JAD. Sehingga muncul niat dari para tersangka diduga hendak melakukan sejumlah aksi untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.
“Bagi mereka, pemilu adalah rangkaian demokrasi, di mana demokrasi itu adalah maksiat, demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka,” ujar Aswin.
Aswin mengatakan kelompok tersebut diduga hendak melakukan serangan terhadap aparat keamanan yang bertugas selama proses pemilu. Dia menyebut hal itu merupakan bagian dari rencana besar para tersangka teroris, yakni menggagalkan pemilu.
“Mereka berencana melakukan serangan terhadap aparat-aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu tersebut,” kata dia.
“Ada rencana penyerangan tersebut terutama ke fasilitas pengamanan polisi. Masih ada kaitan dengan aksi atau tujuan besar untuk menggagalkan pesta demokrasi atau rangkaian pemilu,” lanjutnya.
Aswin mengatakan Polri berkomitmen mengawal dan mengamankan Pemilu 2024. Densus 88, kata dia, terus memantau ancaman teror yang ada.
“Densus bisa memastikan bahwa tidak ada perubahan eskalasi ancaman yang harus kita khawatirkan. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan preemtif dan preventif,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang meminta Bawaslu memperketat pengawasan saat pencoblosan Pemilu 2024 di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Junimart mengaku mendapat laporan adanya pemaksaan memilih paslon tertentu di lapas dan rutan. “Kepada Bawaslu, kami semua meminta, anggota Komisi II DPR ini semua, termasuk pimpinan, meminta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara ketat di lapas, rutan, Pak,” kata Junimart dalam rapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Junimart mendorong Bawaslu menerapkan pengawasan ketat di lapas se-Indonesia selama pencoblosan. Dia menganggap lokasi pencoblosan di lapas dan rutan cukup rentan lantaran minim pengawasan. “Kami minta Bawaslu supaya fokus kepada lapas rutan se-Indonesia. Kasihan teman-teman yang diklat di sana dipaksa memilih orang-orang yang ditunjuk Pak, kasihan Pak. Ini sangat penting dan urgent,” ucapnya.
Junimart menyebutkan hal itu terjadi di dapilnya di Sumatera Utara. Dia menuturkan di beberapa daerah dikuasai oleh segelintir caleg yang diduga melakukan hal tersebut.
Forum Masyarakat Santri Nusantara (FormasNU) bersama sejumlah masyarakat Madura di Jabodetabek yang tergabung dalam Masyarakat Madura Pendukung Anies-Muhaimin (MAMA AMIN) deklarasi dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di pilpres 2024. Relawan ini siap mengawal pemenangan Anies-Cak Imin.
Deklarasi dilaksanakan di Jakarta. Deklarasi yang dilakukan oleh MAMA AMIN ini menghimpun seluruh lapisan masyarakat Madura yang ada di Jabodetabek untuk sama-sama berjuang memenangkan pasangan Anies-Muhaimin.
Ketua MAMA AMIN Mohammad Rozi mengatakan dukungan masyarakat Madura kepada pasangan AMIN dikarenakan melihat rekam jejak Anies-Cak Imin. Dari visi misi pasangan Anies-Cak Imin ini menurutnya memberikan keadilan dan kesetaraan.
“Kami sudah menimbang dan bertafakur secara mendalam atas rekam jejak, latar belakang dan visi misi pasangan AMIN untuk memberikan kesetaraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat,” kata Rozi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/10/2023).
Di samping itu, Rozi mengatakan pihaknya merasa bangga setelah mengetahui Anies adalah seorang figur pemimpin yang terlahir dari kalangan Nahdlatul Ulama.
“Saya merasa bangga ketika mengetahui bahwa Anies adalah ahlussunah wal jamaah, maka dari itu saya tidak ragu lagi untuk mendukung beliau, karena apa, seluruh perilakunya dalam mencerminkan perilaku nahdliyin,” ujar Rozi.
Rozi lantas menanggapi deklarasi yang dilakukan oleh Ikatan Masyarakat Madura (IKAMA) untuk Ganjar-Mahfud beberapa waktu lalu. Rozi menegaskan IKAMA tidak bisa mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan tidak mendapatkan sambutan oleh masyarakat secara keseluruhan.
“Mereka tidak bisa mengatakan keseluruhan masyarakat Madura mendukung pasangan lain, justru yang kami lihat di bawah banyak yang mendukung Pak Anies jadi Presiden,” tegas Rozi.
Dalam forum yang sama, Ketua Umum FormasNU, Ahmad Rouf Qusyairi, mengatakan dirinya mengapresiasi atas dukungan masyarakat Madura terhadap visi dan perjuangan pasangan AMIN.
“Tentunya saya sangat mengapresiasi atas simpati yang diberikan kepada pasangan AMIN ini, nah pada prinsipnya mereka yang melakukan deklarasi ini secara getaran hatinya lebih kuat ke pasangan AMIN ini,” ujar Rouf. “Apalagi masyarakat Madura ini sudah menjadi karakter dan khasnya sebagai masyarakat nahdliyyin,” sambungnya.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Pengurus DPP NasDem, Effendi Choirie. Ia bersyukur bahwa dukungan terhadap pasangan AMIN semakin meluas di seluruh lapisan masyarakat.
“Saya sangat bersyukur dukungan untuk pasangan AMIN semakin meluas, semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, ini saya kira buah dari semangat, buah dari keyakinan dan buah dari gangguan yang dilakukan oleh instrumen negara atau oknum yang menjadi buzzer-buzzer negara yang mencoba menggagalkan Anies,” ujarnya.
Pria yang kerap disapa Gus Choi tidak heran terhadap masyarakat yang beda pilihan, hal terpenting negara dan penyelenggara bisa adil.
“Rakyat sudah dewasa dan sudah biasa beda pilihan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal perbedaan pilihan, yang penting negara adil, presiden adil, penyelenggara juga adil,” tegas Gus Choi.
Tim Pemenangan pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Solo telah terbentuk. Pembentukan itu melalui rapat perwakilan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Tim pemenangan itu dibentuk melalui rapat yang digelar di rumah makan Mbok Warni Solo.
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPC Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno, Ketua DPD II Golkar Solo Sekar Tandjung, Ketua DPD PAN Solo Achmad Sapari, Ketua DPC Demokrat Solo Supriyanto, perwakilan dari Partai Prima, PSI, dan PBB.
Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Solo akan diketuai oleh Andrianto Kuswinaro. Dia mengatakan dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan mengadakan rapat kembali untuk membahas strategi pemenangan Prabowo dan Gibran di Solo.
“Setelah kita terbentuk seperti ini, kita segera rapatkan barisan. Dalam waktu dua hari kita akan adakan rapat lagi, lalu kita gas pol. Kita gerakan akar rumput. Semua kumpul di sini, dengan visi misi yang sama untuk memenangkan Prabowo dan Gibran,” kata Ardianto.
Menurut Andrianto, pihaknya optimistis meraih 75% suara di Solo untuk pasangan Prabowo-Gibran. Pemilih muda dan kalangan emak-emak menjadi sasaran utama dari kampanye timnya nanti.
