Ilustrasi Jalan Tol IKN
STRATEGIC ASSESSMENT. Badan Otorita IKN Nusantara (OIKN) percaya diri kepemimpinan Indonesia setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meneruskan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono mengatakan komitmen pembangunan IKN diikat dalam Undang-undang. Cap proyek strategis nasional IKN merupakan amanat konstitusi tertinggi.
Maka dari itu, pembangunan IKN menurutnya bukan cuma program seorang presiden di satu periode saja. Lebih jauh program ini harus berkelanjutan dari tahun ke tahun.
Bahkan, Agung menyatakan di revisi UU mengenai IKN yang terbaru, disebutkan pembangunan IKN adalah proyek strategis nasional selama 10 tahun ke depan.
“Di revisi UU yang baru saja disahkan parlemen bulan lalu, di situ disebutkan bahwa IKN ini akan menjadi proyek strategis nasional minimal 10 tahun ke depan, siapapun pemimpinnya, ini diikat di UU tersebut,” ujar Agung.
Agung juga mengklaim sejauh ini dari kabar yang dia dapatkan dari media, ketiga calon presiden yang ada sudah mengeluarkan pernyataan akan melanjutkan IKN.
“Tiga orang yang daftarkan diri maju (ke Pemilu 2024), semuanya keluar dengan statement yang mendukung ibu kota Nusantara. Saya nggak mau elaborasi lebih lanjut silakan dengan beliau berinteraksi. Tapi ini kami lihat statement di media yang disampaikan calon pemimpin Indonesia,” jelas Agung.
Menurutnya, IKN juga tidak diwujudkan dan ditegakkan secara tunggal oleh Presiden Joko Widodo saja, menurutnya ibu kota baru pengganti Jakarta adalah cita-cita Indonesia sejak Presiden Soekarno.
Lebih lanjut bila melihat hasil survei, menurutnya ada 58% orang yang mendukung dan menyatakan IKN sangat bermanfaat. Hasil survei ini menunjukkan masyarakat masih percaya dengan pembangunan IKN, menurut Agung pemimpin berikutnya harus percaya dengan pilihan rakyat.
“Ini hasil survei tentang IKN, antara bulan Juli-Oktober 2023, jumlah responden yang mendukung dan menyatakan IKN bermanfaat itu meningkat signifikan. Juli cuma 43%, sekarang di Oktober sudah 58%. Ini artinya apa? Siapapun pemimpinnya dia harus dengarkan suara rakyatnya, tidak akan melawan arus dari dukungan publik,” pungkas Agung.
Sebanyak tiga pasangan capres-cawapres telah menyusun visi misi dan program kerja untuk bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satu yang perlu dilihat adalah rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang menjadi program jangka panjang.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md secara spesifik menyebutkan IKN di dalam dokumen visi misi dan program kerjanya yang berjudul ‘Menuju Indonesia Unggul’. Bahkan mereka memastikan percepatan penyelesaiannya.
“Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik,” tulis dokumen visi misi dan program kerja Ganjar-Mahfud.
Begitu pula dengan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya memastikan akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru secara berkelanjutan.
Prabowo-Gibran dalam dokumennya menyebutkan bahwa pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Nah pembangunan IKN yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai salah satunya.
“Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru secara berkelanjutan,” tulis dokumen visi misi dan program kerja pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu.
Hanya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) satu-satunya pasangan capres-cawapres yang tidak memasukkan IKN dalam visi misi dan program kerjanya. Hanya saja diusung sembilan program pembangunan Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri.
Meski begitu, Cak Imin menyebut program IKN akan tetap berlanjut jika AMIN menang di Pilpres 2024. Ia mengatakan proyek itu merupakan amanat undang-undang yang harus tetap dilanjutkan.
“Ini bagian dari proses internal perubahan ya yang saya UU-nya sudah pasti ada dan harus terus berlanjut. Nggak perlu dibahas, lanjutkan aja,” kata Cak Imin usai menghadiri acara Pameran dan Orasi Kebudayaan di Tugu Kunstring, Menteng, Jakarta Pusat.
“Itu kan UU, nggak mungkin menghentikan proses UU yang sudah berjalan,” imbuhnya.
