STRATEGIC ASSESSMENT. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang masuk ke bursa pendamping mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Ridwan pun seakan memberikan kode keras dengan pernyataan bahwa pekan depan ada ‘breaking news’.
“Kami mohon doa, takdir kami belum tahu kemana kami tidak tahu, tapi insya Allah, Allah memberikan yang terbaik, tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi,” ucap pria yang akrab disapa Kang Emil itu dalam sertijab dengan Pj Gubernur Jabar di Gedung Sate, Bandung.
Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Emil juga mengaku berkomunikasi dengan Ganjar.
Lantas, harta dan kekayaannya pun menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Berapa nilai kekayaan Ridwan Kamil?
Berdasarkan laman Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Ridwan Kamil memiliki total kekayaan sebesar Rp 23,76 miliar, per 31 Desember 2022.
Besaran harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp 19,44 miliar. Itu meliputi, 23 kepemilikan berupa tanah, bangunan, serta tanah dan bangunan, yang tersebar di Bandung (18), Bandung Barat (1), Gianyar (1), Jakarta Selatan (3).
Sebanyak 14 di antara kepemilikan itu tercatat sebagai hasil sendiri, dan sebanyak 9 sisanya tercatat sebagai hibah dengan akta. Emil juga tercatat memiliki alat dan transportasi mesin dengan total nilai Rp 488,70 juta. Nilai tersebut terdiri dari mobil Hyundai Santa Fe Jeep tahun 2017, motor Royal Enfield Classic 500 2017 Battle Green tahun 2017, motor Honda Beat Matic 108 – D1BO2N2GL2 tahun 2018, motor Kawasaki W175 tahun 2019, dan motor Honda CBR Second CBR tahun 2019. Semuanya tercatat sebagai hasil sendiri.
Ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 429,08 juta, surat berharga sebesar Rp 720 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 5,94 miliar, dan harta lainnya sebesar Rp 213,29 juta. Di samping itu Ridwan Kamil juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 3,47 miliar.
Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan.
“Kami mohon doa takdir kami ke mana, kami tidak tahu, tapi insyaallah Tuhan memberikan yang terbaik; tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip dari Antara.
Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara Pisah Sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir.
Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode ‘breaking news’ itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya Pemilu 2024.
Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.
“Dari tempat ini, hatur nuhun (terima kasih), hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif; dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya, terima kasih,” kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu.
Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada Bey Triadi Machmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke Bey Machmudin.
Sebelum serah terima kujang pusaka di Lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan Bey sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda.
Di satu sisi, pada khazanah politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi bacapres PDIP Ganjar Pranowo.
“Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di rumah relawan pemenangan Ganjar.
Akan tetapi, kandidat cawapres pendamping Ganjar yang tengah dipertimbangkan tidak hanya Ridwan Kamil. Basarah menyebut ada beberapa nama lain yang juga sedang dikaji.
Ridwan Kamil adalah wakil ketua umum Partai Golkar. Melihat kondisi saat ini, Golkar sudah berkoalisi dengan Gerindra, PAN dan PBB mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Mengenai hal itu, Basarah mengatakan kerja sama bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Bukan hanya antar partai.
“Tetapi juga bisa saja kerja sama dengan waka calon wakil presiden bukan berasal dari Parpol. Misalnya purnawirawan TNI, tokoh agama, bisa dari profesional, bisa saja anggota kabinetnya Pak Jokowi saat ini,” kata Basarah yang juga Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP itu.
Basarah juga menyebut dinamika politik saat ini masih dinamis. Termasuk soal koalisi. Menurutnya, peta koalisi masih bisa berubah sebelum ada capres-cawapres yang resmi ditetapkan KPU.
Pada Senin, 4 September 2023, sejumlah perwakilan masyarakat berkumpul di Gedung Sate, Jabar, dan melakukan protes dengan membakar ban sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Protes ini dipicu oleh Pinjaman PEN Daerah Jawa Barat senilai Rp4 triliun yang akan membayarkan selama 8 tahun, hingga tahun 2029.
Masyarakat yang hadir merasa kecewa dan marah terhadap beban utang yang mereka anggap akan menjadi masalah bagi pemimpin Jabar terpilih di tahun 2024.
Agus Satria, Ketua Biro Investigasi kelompok masyarakat Manggala Garuda Putih (MGP) Jabar, mengecam kebijakan ini dengan mengatakan, “Ini kita diprank, katanya banyak prestasi, tapi di akhir masa jabatan malah begini, ninggalin utang.” Protes ini juga dilatarbelakangi oleh beban utang yang akan mempengaruhi Dana Transfer Umum (DTU) Jabar, dengan anggaran rata-rata pembayaran sekitar Rp500 miliar setiap tahun selama 7 tahun ke depan.
Menurut Agus, ini akan menjadi beban yang tidak ringan dan akan merugikan masyarakat secara tidak langsung.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil meninggalkan pekerjaan rumah (PR) berupa utang dana PEN 2021 untuk pembangunan infrastruktur yang diwarisi oleh penerusnya.
Utang ini mencapai sekitar Rp4 triliun dan dianggap sebagai “warisan” yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil bagi pemerintahan berikutnya.
Namun, ada pertanyaan tentang bagaimana dana pinjaman PEN Daerah Provinsi Jabar tahun 2021 digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan data, pinjaman ini dialokasikan untuk sektor infrastruktur seperti jalan, pengairan, perumahan rakyat, ruang terbuka publik, olahraga, peribadatan, pariwisata, revitalisasi pasar, dan pasar kreatif. Politisi Partai Gerindra, Daddy Rohanady, menyoroti fakta bahwa dana pinjaman tersebut lebih banyak digunakan untuk proyek infrastruktur daripada untuk mengatasi masalah sosial lainnya di Jabar, seperti kemiskinan dan pertanian.
Sementara Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Arsjad mengaku kaget mendapatkan kabar yang lebih dahulu dia baca dari media online tersebut.
Sebagai informasi, nama Arsjad Rasjid sudah malang melintang di dunia bisnis Tanah Air. Ia merupakan Presiden Direktur di PT Indika Energy Tbk. (INDY).
Indika Energy merupakan perusahaan energi terintegrasi terkemuka di Indonesia. Di perusahaan itu, Arsjad sebelumnya menjabat sebagai Group CEO dari 2005 hingga 2013, dan Wakil Presiden Direktur CFO Group dari 2013 hingga 2016.
Lahir pada 16 Maret 1970 di Jakarta, Arsjad merupakan lulusan teknik komputer University of Southern California pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration pada 1993 dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat.
Pada tahun 2012, ia menyelesaikan program executive education global leadership and public policy for the 21st Century School di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat dan tentang insights into politics and public policy in Asia for Global Leaders di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Setahun kemudian, Arsjad menyelesaikan pendidikan eksekutif tentang berdampak investasi di Said Business School, Universitas Oxford, Inggris.
Kemudian pada 2014, ia menyelesaikan pendidikan Eksekutif tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam program Abad 21 di Institut Jackson untuk urusan Global, Universitas Yale, Amerika Serikat.
Dua tahun kemudian yaitu pada 2016, Arsjad mengikuti Executive Education di INSEAD yaitu International Directors Program yang diadakan di Singapura dan Fontainebleau, Perancis.
Adapun sebelum menjadi Bos Indika Energy, Arsjad pertama kali bergabung di perusahaan pada 1996, saat baru didirikan. Ia juga pernah bekerja di PT Indika Energy Infrastructure sejak Desember 2016 dan PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) sejak Juni 2014.
Jabatan yang pernah diisi oleh Ketua Kadin itu ada banyak. Seperti menjadi komisaris di Kideco sejak Februari 2017, di PT Gram Teknologi Indonesia sejak tahun 2020, dan di PT Indika Inti Corpindo pada tahun 2020.
Selain itu, dia juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indika Multi Properti sejak Oktober 2019 dan PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Juni 2020.
Selain itu, dia juga tercatat sebagai Ketua Yayasan Indika sejak Februari 2017.
Wasekjen PDIP, Utut Adianto menyebut Andika Perkasa masih memiliki opsi untuk menolak penunjukannya sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Utut tak menampik Andika memang belum diberi tahu atas penunjukannya sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Namun, Utut meyakini Andika akan menerima tugas tersebut.
“Memang kadang yang di politik, sahabat tidak diberitahukan. Tahunya ditugaskan. Tinggal Pak Andika mau menerima atau tidak. Dugaan saya pasti meneKetua Fraksi PDIP di DPR itu mengaku tak mengetahui proses detail soal pembentukan TPN Ganjar Pranowo. Sebagai Wasekjen, Utut mengaku lebih banyak mengurusi komunikasi lintas partai.
Namun, Utut memastikan bahwa telah ada komunikasi, baik dengan Andika maupun Arsjad Rasjid soal penunjukan sebagai Ketua dan Wakil Ketua TPN.
“Ada omongan. Tapi kalau Pak Andika menjawab seperti itu berarti belum fiks ya. Kalau Pak Utut pasti tugasnya kerjasama antar lintas partai,” kata dia.
Penunjukan Andika Perkasa sebagai salah satu wakil ketua TPN Ganjar Pranowo dilakukan lewat rapat para ketua umum partai koalisi pendukung Ganjar di DPP PDIP, Jakarta.
Hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono serta Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.
Keputusan rapat adalah menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Lalu Andika Perkasa menjadi salah satu wakil ketua.
Ketua Umum Perindo, Hary Tanoe menyebut Wakil Ketua TPN ada lebih dari satu dan berasal dari sejumlah unsur. Baik dari partai koalisi maupun unsur profesional.
“Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah Ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan,” kata dia.
Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choirie mengakui bahwa suara dari Anies Baswedan lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Jakarta menang, Banten menang, Jawa Barat bersaing sama Prabowo (Subianto), kejar-kejaran. Lemah ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Effendy Choirie di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat.
Oleh karena itu, Effendy Choirie berharap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memobilisasi warga Nahdliyin di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hadirnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden Anies, diharapkan bisa mengerek suara Nahdliyin di dua provinsi tersebut.
“Kami berharap PKB melakukan mobilisasi terhadap warga Nahdliyin, bukan struktur NU-nya, untuk diyakinkan bahwa ini yang menjadi (bakal calon) wapresnya Anies dalah kader NU asli, tulen, bahkan darah biru, dijamin komitmennya, dijamin kesetiaannya,” kata Effendy Choirie. Pria yang akrab disapa Gus Choi itu juga berharap mayoritas warga Nahdliyin Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Muhaimin Iskandar.
Draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih memuat syarat usia minimal 40 tahun. KPU menggelar uji publik terhadap tiga draf Peraturan KPU (PKPU) terkait kampanye pemilu, pencalonan peserta pilpres, serta pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu, di Jakarta. Syarat usia minimal capres-cawapres 40 tahun itu tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf q tertuang dalam draf PKPU tersebut.
Saat ini terdapat sejumlah pihak yang tengah mengajukan uji materiel terkait syarat usia minimal yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan pihaknya menghormati proses judicial review atau uji materiel tersebut. Menurutnya, belum ada putusan MK yang mengubah ketentuan pasal soal batas usia capres dan cawapres.
“KPU adalah pelaksana UU Pemilu. Selama norma atau ketentuan dalam UU Pemilu masih berlaku dan belum ada Putusan MK yang menyatakan hal tersebut bertentangan UUD 1945 dan berdasarkan prinsip berkepastian hukum, KPU wajib melaksanakan norma atau ketentuan tersebut,” ujar Idham.
Idham menjelaskan pihaknya kini tengah memfinalisasi Rancangan PKPU tersebut. Dalam proses legal drafting, kata Idham, KPU mengacu pada norma-norma yang efektif berlaku.
“Berkaitan dengan proses judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan perkara 29, 51, 55, kami menyakini Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan yang di mana pembacaan putusan tiga perkara tersebut di waktu yang tepat,” ucap Idham.
Lebih lanjut, Idham menyebut KPU dalam waktu dekat akan berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan permohonan rapat konsultasi. Ia pun berharap rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah dapat segera terlaksana.
Sebelumnya gugatan dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 di MK telah masuk pada penyerahan kesimpulan dan keterangan tertulis dari para pihak dengan batas waktu Rabu (6/9).
MK mengatakan akan menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk pengujian materiel UU Pemilu terkait syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan (Kabiro HAK) MK Fajar Laksono sebelumnya menyampaikan rapat permusyawaratan hakim (RPH) bakal dilakukan setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya kepada MK.
“Sesudah kesimpulan, prosesnya pembahasan perkara, pengambilan keputusan, dan drafting putusan di RPH, Baru diagendakan sidang pengucapan putusan,” ujar Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan (Kabiro HAK) MK Fajar Laksono kepada CNNIndonesia.com.
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengalami perubahan yang cukup drastis dalam 20 tahun terakhir. Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA menjelaskan mereka yang merasa bagian dari NU jumlahnya bertambah drastis. Sebaliknya, mereka yang merasa bagian dari Muhammadiyah jumlah justru berkurang drastis dalam dua dekade terakhir. Hal itu disampaikan oleh Denny JA dalam video yang diunggah di akun media sosial resminya DennyJA_World.
Video tersebut adalah bagian dari serial Ekspresi Data yang diunggah di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, serta YouTube Denny JA. Ini adalah serial video yang durasinya hanya 3 menit dan berbasis data riset LSI Denny JA untuk aneka isu yang strategis, termasuk Pilpres 2024. Denny mengungkap data dari dua survei LSI yang menanyakan kepada responden apakah merupakan bagian dari NU dan Muhammadiyah. Hasilnya, mereka yang merasa menjadi bagian dari NU pada 2023 sebesar 56,9%. Angka ini naik drastis dibandingkan 2005 yang jumlahnya 27,5%. Sementara, mereka yang merasa bagian dari Muhammadiyah pada 2023 jumlahnya 5,7%. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2005 yang jumlahnya 9,4. “Turunnya drastis sekali hampir separuh,” ujar Denny.
Denny mengatakan yang menjadi penyebab jumlah mereka yang merasa menjadi bagian dari Muhammadiyah mengalami penurunan pastilah ini sesuatu yang berhubungan dengan kaderisasinya. Hal itu, kata Denny, menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Muhammadiyah terkait dengan kaderisasinya. Sehingga kini semakin banyak persentase mereka yang tak merasa bagian dari Muhammadiyah.
