STRATEGIC ASSESSMENT. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab tudingan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut program Food Estate atau lumbung pangan dikuasai oleh Prabowo Subianto dan kelompoknya. Presiden menyatakan program tersebut bukan hanya dikerjakan satu pihak saja. “Ya itu namanya kerja, itu ya yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya kementan, ada yang membuat land clearing, irigasi itu ada di Kementrian PU. Ada yang berkaitan dengan kerja strategis bisa juga di (Kementerian) Pertahanan,” kata Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.
Menurut Jokowi, semua kementerian tersebut sedang dalam proses mencegah terjadinya krisis pangan. Ia meminta kepada semua pihak untuk bersabar karena proses pembangun Food Estate tidak mudah.
Berdasarkan penelusuran Tempo pada 2021, PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, “Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.”
Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP). Pengurus Yayasan tersebut diantaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek food estate di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai kejahatan lingkungan.
Hasto mengkritik proyek tersebut yang kini mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurut dia proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto di Bogor.
Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut itu.
“Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian,” kata dia.
Proyek food estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Food estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
Food estate juga dikritik sejumlah pihak karena dianggap gagal. Greenpeace misalnya, menilai proyek tersebut terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat.
Imbasnya, masyarakat di beberapa wilayah yang masuk proyek tersebut tak mendapatkan manfaat. Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekitar 600 hektar lahan yang ditanami singkong untuk proyek itu mangkrak.
“Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto mengatakan, penyebab tidak terkirimnya undangan ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka karena terjadi kesalahan pada saat penandaan pengiriman undangan. Menurutnya, petugas yang melakukan pengiriman dan pengecekan merasa sudah mengirimkan undangan pada Gibran, sehingga nama Gibran dicoret sebagai tanda undangan terkirim, dan saat kesalahan ini terjadi yang bersamaan petugas tersebut dipanggil oleh bagian sekretariat. Hal ini merupakan human error.
Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, dirinya tidak hadir dalam pertemuan kepala daerah dari PDIP se-Jawa Tengah di Hotel Padma pada 15 Agustus 2023, karena tidak mendapatkan undangan.
Menurutnya, konsolidasi tersebut hanya melibatkan kader-kader senior PDIP, sehingga tidak tersinggung tidak dilibatkan dalam acara tersebut.
Sementara itu, dua politikus PDIP yang pernah secara terbuka mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo Subianto ternyata dalam daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) Pemilu 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terdapat nama Effendi Simbolon dan Budiman Sudjatmiko. Effendi Simbolon merupakan anggota DPR dari fraksi PDIP di Komisi X. Seperti diketahui pada Juli 2023, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, dalam Rakernas Marga Simbolon, Kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki figur pemimpin piawai. Indonesia memerlukan pengganti Jokowi yang mampu berkompetisi di dunia internasional dan merajut keharmonian dari Aceh hingga Papua. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mapan secara mental, iman, dan jaringan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo Subianto melalui deklarasi “Prabu” tanggal 18 Agustus 2023.
Di awal Agustus 2023, dalam acara Rakerda III DPD PDIP Provinsi Jambi, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, seluruh kader di daerah yang tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 akan terkena sanksi pemecatan.
Selama Juli 2023, indikasi ada “ketegangan politik” juga tercatat dalam jejak digital, dimana Bendahara DPC PDIP Medan Boydo HK Panjaitan mengatakan, pihaknya kesulitan menemui Wali Kota Medan Bobby Nasution meskipun sudah ditempuh dengan cara mengirim pesan dan menelepon nomor ponsel pribadi, namun upayanya belum berhasil.
Sedangkan, Politisi senior PDIP, Panda Nababan mengatakan, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, tidak memiliki prestasi selama menjadi pejabat, dan masih merupakan politisi ingusan. Prestasi merupakan capaian yang lebih dari privilege yang dimiliki. Bukan hanya karena melakukan sesuatu berdasarkan privilege tersebut.
Menurutnya, majunya Gibran Rakabuming Raka di Solo dan Bobby Nasution di Medan harus diwaspadai tendensi dinasti. Gibran dan Bobby harus membuktikan lebih hebat dan lebih berprestasi.
Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution agar tidak alergi dengan kritik, karena Jokowi sebagai Presiden sering mendapatkan kritik. Selain itu, tidak memberikan perlakuan khusus terhadap siapapun di PDIP, termasuk Bobby yang merupakan mantu Presiden.
