Bakorsi
STRATEGIC ASSESSMENT. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan dirugikan dengan penundaan pengumuman sosok cawapres. Ujang mengatakan penundaan pengumuman cawapres Anies merupakan permainan injury time. “Ini akan bermain di last minute dan saat ini prosesnya tarik ulur terkait pengumuman cawapres Anies Baswedan,” kata Ujang dalam keterangannya kepada Tempo.
Sementara itu, CEO Ormit Political Consulting (Ormit) Bandot D. Malera mengatakan Anies berpotensi dirugikan dan kehilangan momentum jika penundaan terus dilakukan. Ia menyebutkan langkah NasDem yang tak ingin terburu-buru dalam hal pengumuman cawapres justru menunjukkan ketidaksiapan.
“Anies jelas akan kehilangan momentum sebagai sosok penggerak perubahan jika berlama-lama dalam menentukan pasangannya. Kan lucu, dua partai di KPP ingin secepatnya memutuskan, namun malah NasDem poco-poco,” kata Bandot. Padahal, kata Bandot, sebagai partai yang pertama kali mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres, NasDem seharusnya proaktif agar penetapan cawapres segera dilakukan.
Menurut dia situasi politik saat ini merupakan saat yang tepat, terlebih kondisi internal di PDIP disebut-sebut sedang mengalami gejolak. “Misal, ada apa dengan hubungan Megawati dan Jokowi saat ini? Mengapa Jokowi seolah lebih condong ke Prabowo Subianto?,” kata dia.
Bandot mengatakan mesin KPP bakal semakin cepat bergerak jika pengumuman cawapres dilakukan. Sehingga, menurut dia konsolidasi dukungan akan lebih mudah dilakukan dan partai dapat bekerja maksimal untuk pemenangan. Nasib Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berada di penghujung senjakala atau nyaris tenggelam. Pencetus koalisi itu, Partai Golkar, malah berlabuh dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres Pemilu 2024. Begitu juga PAN. Sekjen PAN Eddy Soeparno menuturkan, sejak 2014, partainya sudah dua kali berkoalisi dengan Partai Gerindra.
“Ini sebuah kerja sama yang kami tinggal ulang lagi. Nggak usah mulai dari nol. Kurang lebih begitu kata-katanya (Pak Zulhas) dalam pertemuan itu,” ungkap Eddy saat berbincang dengan reporter detikX.
Keputusan melabuhkan hati bekerja sama dengan Partai Gerindra dan PKB diakuinya melalui proses yang panjang. Tak hanya saling melakukan kunjungan balasan, ada pertemuan empat mata antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang tidak terpublikasi.
Eddy juga tak menampik bahwa mereka juga sempat mencari peluang di koalisi lainnya, yakni dengan melakukan kunjungan ke DPP PDIP. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan. Sebelum PDI Perjuangan sempat melakukan kunjungan balasan, PAN telah mengumumkan pilihannya. “Sampai akhirnya kami mengambil keputusan, eh pada saat mau ambil keputusan, kok temen-temen Partai Golkar juga mengambil keputusan, kebetulan keputusannya sama,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan salah satu faktor bergabungnya PAN bersama Partai Gerindra dan PKB adalah berada di kubu yang sama sebagai partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
“Program pembangunan nasional di pemerintahan Presiden Jokowi mesti dilanjutkan. Jangan sampai rezim baru menganulir kebijakan pemerintah sehingga nilai keberlanjutannya terputus,” kata Viva Yoga kepada reporter detikX.
Selaras, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan gagasan koalisi besar bahkan telah disebutkan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto setahun silam. Koalisi besar, katanya, memang dibentuk dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 guna menjaga keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi. “Agar capaian-capaian yang telah diperoleh Presiden Jokowi itu untuk ke depannya mendapatkan keberlanjutan kepemimpinannya,” lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebutkan hal itu juga yang menjadi kesepakatan khusus ketika PAN dan Golkar bergabung bersama Gerindra-PKB.
“Kesepakatan khusus-(nya) adalah bagaimana melanjutkan keberhasilan, prestasi, legasi pemerintahan saat ini di periode yang akan datang,” jelas Habiburokhman.
Sedangkan bagi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR masih cukup dinamis dan tidak bisa dipatok pasti sebelum benar-benar jelas capres dan cawapresnya. Kesepakatan baru pun belum dimusyawarahkan, sehingga sementara waktu mengikuti format yang tengah dijalankan oleh KKIR.
“Ketuk pintu, masuk rumah, nah sekarang ini. Nanti akan berbincang tuh sama tuan rumah,” kata Jazilul.
PAN dan Golkar resmi menandatangani kerja sama politik dengan KKIR di Gedung Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/8/2023). Keduanya menegaskan mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Masing-masing partai memiliki jagoan cawapresnya yang diajukan. PAN mendorong Erick Thohir, sedangkan Golkar mengajukan Airlangga Hartarto untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sama seperti sebelumnya, PKB masih terus mendukung Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres maupun penentu cawapres Prabowo pada Pilpres 2024. Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menanggapi terbentuknya koalisi besar pendukung Prabowo Subianto malah menjadi pemantik semangat perjuangan para pendukung Ganjar Pranowo. Dia menilai partainya cukup tenang menyikapi koalisi besar tersebut lantaran pengalaman ‘dikeroyok’ partai lawan bukanlah pertama kali ini terjadi.
Di sisi lain, menurut Hendrawan, merapatnya Partai Golkar dan PAN ke KKIR bukanlah hal yang mengejutkan. Kesimpulan tersebut ia peroleh karena masing-masing Partai Golkar dan PAN selalu memberikan tanda-tanda atau wait and see. “Lalu bisa dipersepsikan wait and see ini ada satu faktor yang ditunggu oleh kedua partai ini, (yaitu) arahan atau semacam petunjuk,” kata Hendrawan kepada reporter detikX.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku tak gentar dan selalu siap tak terkecuali menghadapi koalisi pengusung Prabowo yang cukup gemuk.
“Apakah Koalisi Perubahan gentar? Kemenangan suatu pertandingan sangatlah tidak ditentukan satu faktor. Tapi lebih bagaimana kemudian calon presiden yang dibawa dan diusung itu mampu melahirkan gagasan-gagasan untuk kepentingan rakyat,” ungkap Ahmad Ali.
Selain itu, menurut Ahmad Ali, perkembangan politik hari ini masih sangat dinamis dan belum ada yang pasti sehingga tak benar jika terburu-buru menyimpulkan sesuatu.
“Memang kemudian bagi NasDem akan mengamati betul pergerakan yang terjadi akhir-akhir ini. Ini masih sangat dinamis. Kita belum bisa mengambil kesimpulan siapa akan ke mana, karena ini masih (terus) bergerak,” tandasnya. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menuturkan bergabungnya PAN dan Partai Golkar mendukung Prabowo tak menjamin kemenangan. Jika melihat Pilpres 2004 maupun 2014, dukungan koalisi gemuk berkorelasi negatif terhadap kemenangan capres-cawapres.
Pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menang dua putaran meski didukung partai-partai kecil kala itu, yakni Demokrat, PBB, dan PKPI. Begitu pula dengan Jokowi pada Pemilu 2014.
“Pemilu 2014 saat itu Jokowi sebenarnya sangat underdog, dianggap pendatang baru di pilpres melawan Prabowo, yang 2009 (pernah) maju. Partai pendukungnya (Jokowi) juga lebih sedikit ketimbang pendukung Prabowo Subianto. Tapi yang menang adalah Jokowi,” ujar dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tersebut.
Selain itu, menurut Adi, mengandalkan banyak partai pengusung untuk meningkatkan peluang kemenangan merupakan logika Orde Baru. Kala itu, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Yang memilih itu hanya anggota Dewan, karena itu kan yang jumlahnya terbatas. Kalau banyak dukungan partai, dia akan memenangi pertarungan politik. Itu kan logika Orde Baru sebenarnya,” terangnya. Pemilu terkini, yang dipilih langsung oleh rakyat, lebih mengunggulkan persona calon presiden apakah bisa meyakinkan para pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih mereka.
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Jakarta Ahmad Khoirul Umam memandang banyaknya partai politik tidak menjamin efektivitas mesin politik koalisi bakal solid. Sebab, apabila agenda kepentingan partai pengusungnya tidak terpenuhi, hal itu bisa menyebabkan keputusan politik elite partai dengan mesin partai di akar rumput tidak berjalan secara konsisten.
“Misalnya, jika Ketum PKB Cak Imin tidak dipilih menjadi cawapres dan yang dipilih adalah Erick Thohir, yang notabene diusung oleh PAN, besar kemungkinan PKB akan bekerja setengah hati,” jelas Umam kepada reporter detikX.
Lebih jauh, apabila PKB ditelikung oleh kawan yang baru saja masuk, ada peluang ‘hijrah koalisi’. Bukan ke Koalisi Perubahan. Sebab, menurut Umam, PKB mungkin tidak siap dengan konsekuensi risiko politiknya.
“Melainkan besar kemungkinan PKB akan bergabung ke PDIP, yang dianggap bisa memberikan perlindungan politik (political protection) untuk menghadapi serangan dan penggembosan yang sering kali dioperasikan oleh the invisible hand,” pungkas Umam.
Politikus senior PDIP Panda Nababan bicara soal langkah Partai Golkar dan PAN mendukung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Panda Nababan menilai Golkar dan PAN melangkah ke pihak yang kalah. “Golkar dan PAN bergabung dengan, yang paling gembira itu kami,” kata Panda Nababan dalam diskusi Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik.
Panda Nababan mengatakan bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo hanya mengulang masa lalu. Dia menyebut Golkar dan PAN melangkah ke tempat yang kalah.
“Kenapa? Ini sepertinya mendekati takdir. Karena sudah kalah yang beginian 2014. Aduh, mereka rupanya melangkah ke tempat yang kalah,” ujarnya.
Di sisi lain, Panda Nababan mengingatkan wacana duet Prabowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dihentikan. Panda Nababan mengatakan duet itu sulit terjadi. “Yang ini mengingatkan apa yang terjadi 2014. Kalau saya mohon disarankan jangan lagi dimasukan dalam diskusi Prabowo dengan Gibran, itu sama sekali nggak mungkin,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres). Sampai saat ini, belum ada sanksi untuk Budiman dari PDIP karena tak dukung Ganjar Pranowo seperti keputusan partai. Soal sanksi itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyampaikan pilihan bagi Budiman adalah mundur atau dipecat.
“Nanti, Pak Komarudin (Ketua DPP Bidang Kehormatan) akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan,” kata Hasto, di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur.
Mulanya PDIP dikabarkan akan mengumumkan sanksi untuk Budiman pada Senin (21/8). Namun, ditunda. Informasi pembatalan ini diketahui dari broadcast yang beredar. Tapi tidak dijelaskan kapan pengumuman dilakukan.
“Hari ini belum ada rencana konferensi pers. Jadi mohon maklum,” demikian bunyi informasi tersebut, Senin (21/8/2023).
Budiman menegaskan tidak akan mengundurkan diri. Baginya, jika mundur, dia tak bisa menyampaikan penjelasan terkait tindakannya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Budiman mengatakan dirinya memiliki argumen atas aksi dukung Prabowo itu. Dia menyinggung kriteria pemimpin yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Karena tentu saja saya punya argumen atas tindakan saya, yaitu saya ini kan selama bertahun-tahun ini sering mendengarkan ceramah-ceramah dan pendapat-pendapat ibu ketua umum tentang spek kepemimpinan. Dan Ibu Mega kan selalu berkata bahwa Indonesia itu butuh pemimpin yang memiliki pandangan-pandangan strategic,” ucapnya.
“Ada yang disampaikan Ibu Mega salah satunya saat beliau mendapatkan gelar guru besar kehormatan dari Universitas Pertahanan beberapa tahun yang lalu, tentang tema kepemimpinan strategic, di mana ada tantangan-tantangan yang menurut saya itulah yang seharusnya menjadi arah dari partai untuk bertarung di dalam Pilpres 2024,” lanjutnya.
Budiman mengatakan kualifikasi yang disampaikan Megawati ada di sosok Prabowo. Namun bukan berarti tokoh yang dipilih PDIP, Ganjar Pranowo itu buruk.
“Nah, saya melihat bahwa kualifikasi-kualifikasi itu, setelah saya cermati dengan nalar saya, saya ingin mengatakan bahwa kualifikasi itu dari 3 tokoh yang selama ini ada, memang banyak ada di sosoknya Pak Prabowo,” ujarnya.
“Bukan karena Pak Ganjar buruk, bukan karena Pak Ganjar jelek, enggak. Pak Ganjar punya gaya kepemimpinan sendiri. Tapi tampaknya, dalam penalaran saya, itu tidak dipenuhi dalam kualifikasi dan kriteria yang dimiliki oleh calon dari PDI Perjuangan,” lanjut Budiman.
Budiman tak membahas soal siap dan tidak siap dipecat. Namun, menurutnya ada tahapan-tahapan secara organisasi sebelum akhirnya turun sanksi pemecatan.
“Begini, soal siap tidak siap mau tidak mau harus siap, tapi kan saya ingin ada tahapan-tahapan secara organisasi administratif ya apalagi saya kalau dipanggil. Saya akan menjelaskan kalau saya bahwa tidak melakukan pelanggaran ideologis dan strategis, justru saya melamarkan apa selama apa yang jadi amanat-amanatnya Ibu Ketum,” ucapnya.
Dua nama elite PDIP, Effendi Simbolon dan Budiman Sudjatmiko tak masuk dalam daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) Pemilu 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Effendi merupakan anggota DPR dari fraksi PDIP yang kini duduk di Komisi X. Namanya beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan karena menyatakan dukungan kepada bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Effendi merupakan legislator PDIP sejak 2004 dan terpilih secara berturut-turut. Pada 2004, ia terpilih lewat daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta 1 yang meliputi wilayah Jakarta Timur.
Kemudian pada 2009 hingga 2019, ia terpilih secara beruntun lewat dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Utara, Barat, dan Kepulauan Seribu. Pada periode ini, Effendi sempat menduduki Komisi I yang membidangi pertahanan dan informatika.
Belakangan, oleh fraksi PDIP, Effendi dipindah ke Komisi X yang membidangi pendidikan, pemuda, dan olahraga. Ia dipindah tak lama setelah melayangkan kritik keras ke KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman soal isu retak hubungannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Pada Pileg 2024, nama Effendi tak terdaftar dalam DCS yang dirilis KPU. Beberapa waktu lalu, namanya sempat diisukan diganti oleh mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Sama halnya dengan Effendi, Budiman juga tak lagi dicalonkan partainya, PDIP pada Pileg mendatang. Budiman merupakan mantan legislator PDIP sejak 2009-2014. Ia sempat terpilih lewat dapil Jawa Tengah VIII meliputi Kabupaten Cilacap dan Banyumas.
Pada Pileg 2019, ia sempat kembali maju lewat dapil yang berbeda yakni, Jawa Timur VII meliputi Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Magetan, namun tak terpilih.
Nama Budiman belakangan juga sempat menjadi sorotan usai menyatakan dukungan kepada Prabowo. Ia mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman atau disingkat Prabu.
Posisi Budiman juga terancam di partainya buntut deklarasi tersebut. PDIP memberikan dua opsi kepada Budiman; ia mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan.
Nasib Budiman di PDIP akan ditentukan hari ini lewat sanksi yang akan diumumkan Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan partai, Komaruddin Watubun.
Juru Bicara Sandiaga Uno Bidang Politik, Denny H. Suryo Prabowo meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertimbangkan kerja sama politiknya dengan PDIP jika Sandiaga Uno tak dipilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Denny merespons nama Gibran Rakabuming yang kini disebut masuk dalam bursa cawapres Ganjar.
“Kami memberikan saran dan masukan kepada PPP agar bisa mempertimbangkan kembali kerja sama politik dengan PDIP di Pilpres 2024 nanti jika Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres,” ucap Denny.
Denny mengingatkan PDIP agar mempertimbangkan nama cawapres dari luar partainya. Dia ingin PDIP mempertimbangkan masukan dari partai-partai lain pendukung Ganjar.
“PDIP adalah partai yang sudah sangat matang dalam berpolitik, kami percaya keputusan PDIP nantinya pun akan melibatkan partai-partai koalisinya,” ujar dia.
Di sisi laim, Denny mendorong agar PPP terus memperjuangkan nama Sandiaga sebagai cawapres Ganjar. Menurut dia, Sandi telah memenuhi syarat elektabilitas sebagai cawapres.
Dia merujuk hasil survei Voxpol terakhir yang menempatkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu di posisi teratas sebagai cawapres potensial.
“Menurut kami, suatu kerugian besar bagi PPP apabila Bang Sandi tidak menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo di saat PPP sedang mempunyai semangat baru dalam meraih posisi yang lebih baik di Pemilu 2024,” kata Denny.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya membuka peluang Gibran diusung menjadi cawapres. Wacana itu menguat seiring gugatan batas usia capres cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengajuan uji materi ini santer disebut bertalian dengan isu Gibran yang didukung maju menjadi cawapres.
“Kita mencermati hal tersebut, kalau emang kemudian di MK-nya kemudian disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun ya bisa saja Mas Gibran yang maju,” kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat
Sementara itu, PPP secara resmi telah mengusulkan kader barunya sekaligus Ketua Pemenangan Pemilu Sandiaga Uno sebagai cawapres. Namun, keputusan cawapres Ganjar berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepada semua pihak untuk mengurangi perundungan atau bullying terhadap dirinya. Hal ini ia sampaikan di sela-sela pidatonya saat menghadiri acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila di The Tribrata, Jakarta.
“Ini kemanusiaan yang adil dan beradab, beradab itu perikemanusiaan, dengan segala hormat saya, dengan hormat, dengan hormat, tolong kurangi pem-bully-an saya,” kata Megawati, Senin. Ketua umum PDI Perjuangan itu pun mewanti-wanti kepada para jurnalis untuk tidak melakukan perundungan.
Megawati mengaku tidak segan-segan menuntut media massa yang jurnalisnya melakukan perundungan terhadap dirinya pada masa Pemilu 2024 mendatang. “Kamu ngikut-ngikuti bully saya kalau sekarang kamu enggak apa-apa, tapi kalau nanti mau pemilu, saya bilang awas ya, itu tempatmu kerja tak sue (gugat) dan itu saya punya hak sebagai warga negara Indonesia,” kata dia. Presiden kelima Republik Indonesia itu mengingatkan bahwa jurnalis harus menaati kode etik jurnalistik. “Harusnya hak yang sama ketika diwawacarai, keren tho? Jadi ini beradab, kalian manusia beradab atau tidak, dengan segala hormat saya,” ujar Megawati.
Diketahui, Megawati memang kerap menumpahkan kekesalannya karena belakangan diolok warganet. Ia pun mempersilakan pihak manapun untuk berdebat dengannya alih-alih melakukan perundungan di belakangnya. Tantangan ini dilontarkan Megawati menanggapi pernyataannya di beberapa momen yang kerap menjadi bahan bullying di media sosial. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam sambutannya ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).
“Jadi kamu jangan coba, ya. Kalau mau debat sama ibu, jangan bully, sudah setop. Jadi datang saja sendiri ke sini, sini, ngomong apa yang kamu mau ngomong,” kata Megawati. “Lho, iya. Saya lagi tantang mereka. Karena enak saja nge-bully orang vegitu. Terus, saya kan mikir, kok enak saja nge-bully,” ujar dia. Megawati juga mengatakan, ia tidak mau pernyataannya digoreng-goreng. Apalagi, jelang Pemilu 2024. “Di sini saya harus ngomong seperti ini, why? Karena sebentar lagi kan mau pemilu, saya enggak mau digoreng-goreng lagi. Ini pernyataan saya tolong ditulis yang benar,” kata dia.
Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajaran untuk hati-hati dan cermat saat menangani laporan dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) hingga calon kepala daerah jelang Pemilu 2024. Burhanuddin bahkan meminta jajarannya untuk menunda pemeriksaan sampai seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 selesai. Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam memorandum menyambut pelaksanaan Pemilu 2024.
Burhanuddin menyampaikan memorandum kepada jajaran Jaksa Agung Muda bidang Intelijen agar ditindaklanjuti. “Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Burhanuddin. “Selain itu, perlunya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat ‘black campaign’, yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan,” tambahnya.
Burhanuddin bahkan memerintahkan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus untuk menunda proses pemeriksaan baik di penyelidikan maupun penyidikan sampai seluruh tahapan pencalonan selesai.
Hal itu, kata Burhanuddin, untuk mengantisipasi penegakan hukum dijadikan alat politik praktis oleh pihak tertentu.
“Guna menindaklanjuti di atas, agar bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” kata Burhanuddin.
“Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama,” imbuhnya.
Kemudian di jajaran Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Burhanuddin memerintahkan untuk segera melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.
Tak hanya itu, Burhanuddin juga memerintahkan bidang Intelijen melakukan langkah strategis.
“Segera melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama,” tambahnya.
Sementara itu, untuk jajaran Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum, Burhanuddin memerintahkan agar melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi tindak pidana pemilihan umum, baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun setelah diselenggarakannya pemilihan umum.
Burhanuddin meminta segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama.
Burhanuddin juga mengingatkan insan Adhyaksa untuk tegas dan bersikap netral dalam Pemilu 2024. Burhanuddin menyebut hal itu selaras dengan poin ketujuh Perintah Harian Jaksa Agung tahun 2023 untuk senantiasa menjaga netralitas personel dalam menyongsong pemilu serentak 2024.
“Kejaksaan harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum,” ujar Burhanuddin.
Tim 100 Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) Relawan Anies Baswedan Kota Surabaya resmi dikukuhkan yang digelar di Namira Hotel Surabaya ini, Udin Sarudin mendapat amanat menjadi Ketua Bakorsi Surabaya.
Udin Sarudin mengatakan, Tim Bakorsi Surabaya terbentuk dari sejumlah simpul relawan Anies Baswedan. Mereka antara lain Jarnas, AP24, APIK, BROWNIES, JAGA, SRIKANDI, BARISAN KOMPAS INDONESIA, PMKM MANIES, ANIES FOREVER INDONESIA, dan BERGERAK.
Dia mengatakan, dengan pengukuhan Bakorsi ini memudahkan konsolidasi dalam rangka menggalang dukungan dan mengawal suara untuk pemenangan Anies Baswedan. “Bakorsi ini bagian dari konsolidasi simpul relawan secara keseluruhan yang ada di Surabaya,” katanya kepada KBA News.
Menurut dia, keberadaan Bakorsi ini menjadi bukti soliditas simpul-simpul relawan untuk berjuang bersama menyongsong perubahan Indonesia lebih baik. “Kami bersepakat saling bersinergi, berkolaborasi dan mengedepankan kebersamaan langkah dalam menyatukan frekuensi dan strategi pemenangan ke depan,” tegasnya.
Dia mengatakan, setelah Bakorsi Kota Surabaya dikukuhkan, langkah selanjutnya membentuk Bakorsi tingkat kecamatan. “Terdekat kami membentuk Bakorsi tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mempermudah peta pemenangan Anies Baswedan,” tegasnya.
Pengukuhan Bakorsi Surabaya ini dilakukan oleh Ketua Bakorsi Jawa Timur Dhimam Abror Djuraid. Pengukuhan disaksikan pengurus Bakorsi Nasional Fahmi Rosyadi, Imam Sujangi, dan Gendhis.
Dhimam Abror mengatakan, Bakorsi Jawa Timur bekerja secara maraton mengukuhkan Bakorsi tingkat kabupaten dan kota di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa. Dalam sehari, tiga Bakorsi dikukuhkan pada Minggu, 20 Agustus 2023; yani Bakorsi Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.
Mantan Pemred Jawa Pos ini mengungkapkan, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, tujuh Bakorsi di antaranya sudah dikukuhkan. Sebelumnya empat yang dikukuhkan, yakni Bakorsi Kota dan Kabupaten Blitar serta Bakorsi Kota dan Kabupaten Kediri. “Minggu depan tiga Bakorsi dikukuhkan; yakni Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan,” ungkapnya.
Dia menargetkan akhir September 2023 semua kabupaten/kota di Jawa Timur sudah dikukuhkan. Targetnya tiga minggu ada tiga atau empat Bakorsi yang dikukuhkan. “Kami optismistis bisa terwujud, karena antusias relawan untuk menjadi bagian dari Tim Bakorsi sangat tinggi,” tegasnya (Red/dari berbagai sumber).
