STRATEGIC ASSESSMENT. Parlemen Rusia yang dikenal dengan Duma mengadopsi undang-undang untuk melakukan percobaan pengenalan perbankan Islam di empat wilayah Rusia. Hal ini terjadi saat negara itu mendapatkan sanksi keras dari Barat pasca serangannya ke Ukraina.
Percobaan akan berjalan dari 1 September 2023 hingga 1 September 2025 di Dagestan, Chechnya, Bashkortostan, dan Tatarstan, yang mayoritas warganya beragama Islam. Durasinya dapat diperpanjang dan peserta dalam percobaan itu akan dicatat oleh Bank Sentral.
Dokumen pencatatan tersebut nantinya akan diserahkan ke Duma oleh sekelompok deputi dan senator yang dipimpin oleh Anatoly Aksakov, ketua komite Duma di pasar keuangan. Perbankan Islam mengimplikasikan ketaatan pada prinsip syariah dalam penyediaan jasa keuangan. Secara khusus, prinsip itu melarang mengambil persentase atau biaya tetap untuk pinjaman. Undang-undang yang diadopsi juga memungkinkan pengumpulan remunerasi variabel, tergantung pada hasil transaksi.
Nantinya pengenalan perbankan Islam juga melibatkan pembentukan dewan khusus di Bank Sentral Rusia, sebuah lembaga arbitrase yang akan mengevaluasi apakah keputusan bank tertentu sesuai dengan prinsip Syariah.
Meski begitu, Wakil Duma Ayrat Farrakhov menyebut masih ada tantangan yang meliputi pemberlakuan perbankan syariah ini. Namun ia memandang hal ini perlu dilakukan untuk memuaskan hati umat Islam di negara itu. “Pengadopsian undang-undang berjalan sangat sulit. Tapi itu membuka peluang besar untuk memuaskan 20 juta umat Muslim di Rusia,” ujarnya kepada media Rusia, Realnoe Vremya.
