STRATEGIC ASSESSMENT. Hasil survei Litbang Kompas pada 21 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, elektabilitas bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul, saat head to head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Bawedan. “Hasil survei menunjukkan terjadinya akumulasi perolehan suara untuk Prabowo dalam skema head to head, dua calon berhadapan,” tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas. Berdasarkan hasil survei, jika pemilihan presiden digelar saat survei dilaksanakan dan Ganjar berhadapan dengan Prabowo, hasilnya Prabowo unggul atas Ganjar.
Survei menunjukkan, dalam skema tersebut, Prabowo memperoleh 52,9 persen, sedangkan Ganjar 47,1 persen. “Perolehan kali ini semakin memperlebar jarak keterpilihan Prabowo dengan Ganjar, yang sebelumnya 2,2 persen pada Mei 2023, menjadi 5,8 persen,” tulis Litbang Kompas. Jika Prabowo berhadapan dengan Anies, ketua umum Partai Gerindra itu juga unggul, bahkan selisihnya lebih lebar. Pada skema itu, elektabilitas Prabowo 65,2 persen dan Anies 34,8 persen, jarak keduanya sebesar 30,4 persen lebih lebar dari hasil survei sebelumnya yakni 24 persen.
Jarak elektabilitas Anies juga terpaut jauh bila mantan gubernur DKI Jakarta itu head to head dengan Ganjar. Survei menunjukkan, elektabiltas Ganjar 60,1 persen dan Anies 39,9 persen jika keduanya berhadapan, selisihnnya 20,2 persen, berubah tipis dari sebelumnya yang sebesar 19,8 persen.
“Demikian juga dalam skema Prabowo melawan Anies, dukungan dari pemilih Ganjar yang mengalir ke Prabowo bertambah besar, dari 64,1 persen menjadi 71,6 persen,” tulis Litbang Kompas. Sementara itu, dalam skema head to head Ganjar vs Anies, suara pendukung Prabowo cenderung terbagi secara seimbang kepada dua kandidat, meski sedikit lebih banyak mengarah ke Ganjar. “Suara pemilih Prabowo akan mengalir ke Ganjar sebesar 53,2 persen dan ke Anies 46,8 persen. Pada Mei 2023, suara pemilih Prabowo yang mengalir ke Ganjar 52,3 persen dan ke Anies 47,7 persen,” tulis Litbang Kompas.
Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli-7 Agustus 2023, melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa/kelurahan di Indonesia, dengan margin of error +/- 2,65 persen.
Sejumlah kepala daerah yakni gubernur, wakil gubernur, bupati, hingga wali kota dan wakil wali kota terdaftar untuk bertarung berebut kursi DPR RI atau menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2024. Dalam pantauan CNNIndonesia.com, di laman infopemilu.kpu.go.id terdapat 7 kepala daerah dan wakilnya yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR, di antaranya: Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Dapil NTT II (Partai NasDem); Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Dapil Jawa Barat VIII (PPP); Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, Dapil Lampung II (PKB); Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Dapil Banten I (Partai Demokrat); Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar, Dapil Sumatera Selatan II (PAN); Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Dapil Jambi (Partai NasDem); Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman, Dapil Maluku Utara (PKB)
Kepala dan wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. Hal itu diatur dalam Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Selain kepala dan wakil kepala daerah, mereka yang wajib mengundurkan diri ketika maju caleg yaitu aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil.Kemudian, anggota Polri dan TNI juga mesti mundur dan menanggalkan baju dinasnya jika ingin menjadi caleg.
Lalu, mereka yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas, serta karyawan BUMN dan BUMD juga wajib mengundurkan diri jika maju menjadi caleg. Mereka pun tidak boleh ikut mengkampanyekan peserta pemilu.
Sementara, Anggota keluarga dari elite politikus Indonesia ramai-ramai ikut maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024.
Nama-nama mereka terlihat dari daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang dipublikasikan oleh KPU. Salah satunya yakni putri Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Ia tercatat maju lagi di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V dari PDIP. Dapil ini meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Surakarta.
Tak hanya Puan, putra Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono maju sebagai caleg di Dapil Jawa Timur VII dari Demokrat.
Putra Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga juga menjadi caleg dari Golkar di dapil Jawa Barat I.
Nama anak Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Prananda Surya Paloh juga tercatat maju sebagai caleg DPR dari Dapil Sumatera Utara I dari NasDem.
Sementara anak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, Putri Zulkifli Hasan juga maju sebagai caleg di Dapil Lampung I dari PAN.
Kemudian ada anak Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa, M Rasyid Rajasa maju sebagai caleg di dapil Jawa Barat I. Rasyid memiliki rekam jejak terkait kecelakaan di tol Jagorawi 2013 lalu.
Tak hanya itu, anak-anak Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo juga maju sebagai caleg di beberapa dapil.
Semisal Angela Tanoesoedibjo maju di dapil Jawa Timur I. Kemudian Valencia Tanoesoedibjo maju di dapil DKI Jakarta III, dan Jessica Tanoesoedibjo maju di dapil Nusa Tenggara Timur II.
Keponakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo juga maju menjadi caleg DPR dari dapil DKI Jakarta III.
Berikut daftar caleg yang merupakan kerabat politikus senior Puan Maharani (PDIP- Dapil Jawa Tengah V); Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (Demokrat- dapil Jawa Timur VII); Ravindra Airlangga (Golkar- dapil Jawa Barat I); Gavriel P Novanto, putra mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Golkar- dapil NTT II); Putri Zulkifli Hasan (PAN- dapil Lampung I); Rasyid Rajasa (PAN- dapil Jawa Barat I); Muhammad Kamil, putra Presiden PKS Ahmad Syaikhu (PKS- caleg DPRD Dapil Kota Bekasi 2); Prananda Surya Paloh (NasDem- dapil Sumatera Utara I); Angela Tanoesoedibjo (Perindo- dapil Jawa Timur I); Valencia Tanoesoedibjo (Perindo- dapil DKI Jakarta III); Jessica Tanoesoedibjo (Perindo- dapil Nusa Tenggara Timur II); Yuri Kemal Fadlulah, anak Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra (PBB- dapil Kepulauan Bangka Belitung); Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra- dapil DKI Jakarta III).
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh berkomentar atas dukungan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung bakal calon Presiden RI 2024 Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa keberpihakan kedua partai tersebut merupakan hal yang bagus untuk menjalankan hak-hak konstitusional. “Bagus sekali bagus sekali,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Semakin bergabung semua melaksanakan kewajiban dan melaksanakan hak-hak konstitusional,” tambahnya. Sebelumnya, memang PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo di Gedung Proklamasi Menteng, Jakarta. Turut hadir langsung Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani mengatakan PAN dan Golkar menilai Prabowo memiliki visi dan misi yang mempersatukan dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
“Yang bisa mengangkat harkat, martabat, keadilan sosial, dan bisa memberantas kemiskinan,” ujarnya.
Muzani pun membantah apabila ada restu dari Jokowi terkait dukungan PAN dan Golkar.
“Pak jokowi kan tadi ngomong, nggak ada lurah-lurahan, yang lurah itu siapa. Jadi jangan bawa-bawa pak lurah, jangan bawa-bawa presiden karena ini adalah ranah partai politik,” katanya.
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko bermanuver dengan mendukung Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden. Pengamat politik menganalisis kenapa Budiman Sudjatmiko tak memilih Ganjar Pranowo, yang didukung PDIP.
“Selama ini Budiman tampaknya tidak mendapatkan peran memadai di internal PDIP. Baik dalam konteks pencalonan maupun dalam skema penyuksesan capres Ganjar Pranowo,” kata Direktur Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khairul Umam.
“Budiman dibiarkan berada di ruang periferal atau pinggiran, dalam pusaran kekuasaan internal partai,” katanya. Tindakan Budiman saat ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan. Saat ini pun Budiman tak maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 dari PDIP.
“Sebagai reaksi balik atas kekecewaannya itu, wajar jika akhirnya Budiman memutuskan tidak nyaleg lagi di PDIP,” katanya.
Umam menilai sudah ada komunikasi antara elite Partai Gerindra dengan Budiman Sudjatmiko. Partai Gerindra disebut melihat peluang dari hubungan PDIP dengan Budiman saat ini.
“Situasi ini tampaknya dimanfaatkan dengan oleh tim Prabowo, melalui elite Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang dikabarkan telah membangun komunikasi lama dan melakukan penggalangan untuk mengajak Budiman,” ucapnya.
“Keputusan Budiman semakin bulat ketika sel-sel politik dan jaringan relawan Jokowi semakin kokoh mendukung Prabowo, yang besar kemungkinan atas sepengetahuan dan restu politik Jokowi,” katanya. Menurut Umam, Budiman telah menghitung konsekuensi dari tindakannya itu. Terlebih PDIP merupakan partai yang memiliki disiplin tinggi.
“Untuk itu, keputusan Budiman bergabung dan mendukung Prabowo tampaknya sudah dia pertimbangkan secara matang, lengkap dengan konsekuensi terberatnya. Artinya, pada titik ini, Budiman juga sudah siap dipecat PDIP dengan pasal indisipliner, tidak loyal dan melanggar konstitusi partai,” katanya.
Budiman Sudjatmiko resmi mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman (Prabu) yang mendukung bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Budiman menegaskan dirinya siap bertanggung jawab atas keputusannya.
“Ya tunggu aja jangan berandai-andai. Ini kan situasi dinamis, kalau ada risiko ya tentu saja saya nggak akan lari dari tanggung jawab,” kata Budiman di sela acara deklarasi relawan Prabu di Marina Convention, Semarang, seperti dilansir detikJateng.
Budiman menegaskan deklarasi tersebut merupakan atas nama pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kepartaian. Dia memilih berprasangka baik terhadap PDIP atas deklarasinya.
“Tapi saya yakin, saya tidak punya prasangka buruk pada partai PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan tentu saja punya aturan dan kalau saya disanksi ya bagi saya itu tanggung jawab saya, itu sepenuhnya tanggung jawab Budiman Sudjatmiko,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa deklarasi tersebut berarti bahwa dia mendukung Prabowo Subianto. Dia mengaku memiliki alasan lebih memilih Prabowo dibanding Ganjar Pranowo, yang diusung partainya.
“Saya dukung Pak Prabowo ya,” katanya.
Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan partainya mendukung Anies Baswedan bukan untuk menjadi antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepenuhnya. Soalnya, tidak segala hal dalam suatu kepemimpinan adalah negatif dan perlu dicari antitesisnya. Mulanya, Ahmad Ali meminta agar Partai NasDem tak dianggap sebagai partai oposisi. NasDem masih menjadi partai pendukung pemerintah.
“Lho yang mengatakan oposisi siapa? NasDem partai pemerintah hari ini, pendukung pemerintah, kami nggak pernah mewakili jangan terbawa-bawa ke situ,” kata Mad Ali di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. “Kami mengusung Anies tidak untuk menjadi antitesa Jokowi secara keseluruhan,” sambungnya.
Mad Ali mengatakan partainya hanya ingin amarah dari pemimpin lalu dihentikan oleh pemimpin masa depan. Dia pun menuturkan jika di setiap kepemimpinan selalu ada positif dan negatif.
“Ayolah di setiap kepemimpinan itu tidak semuanya negatif, semuanya yang terpilih menjadi presiden itu adalah tokoh putra terbaik kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mad Ali mengatakan jika setiap capres sama-sama memiliki keinginan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat. Namun, kata dia, yang berbeda ialah pendekatan-pendekatannya.
“Tapi kita jangan menjadikan itu sebagai satu sebuah bualan-bualan untuk kampanye, berusaha mengambil kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan yang sedang berjalan untuk kepentingan kelompoknya atau partainya,” papar dia.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) menceritakan penyebab tidak terkirimnya undangan ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Undangan tersebut merupakan pertemuan PDIP Jateng bertajuk ‘Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu’. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
Hal ini disampaikan Bambang Pacul dalam kanal YouTube Total Politik, seperti dilihat detikcom. Bambang Pacul mengatakan terjadi kesalahan pada saat penandaan pengiriman undangan.
Ia menyebut petugas yang melakukan pengiriman dan pengecekan merasa sudah mengirimkan undangan pada Gibran, sehingga nama Gibran dicoret sebagai tanda undangan terkirim. Ia mengaku kesalahan ini terjadi lantaran pada saat yang bersamaan petugas tersebut dipanggil oleh bagian sekretariat.
“Belum terkirim karena waktu itu case-nya dia merasa sudah mengirim, sudah dicoret (ditandai), tetapi belum. Karena waktu itu yang sedang mengerjakan ini dipanggil sama sekretaris,” kata Bambang Pacul.
Ia mengatakan hal ini merupakan human error. Menurutnya, kesalahan bisa terjadi pada siapapun, namun kali ini justru pada undangan untuk Gibran.
“Wakil wali kotanya masuk. Karena waktu itu yang terakhir kan Mas Gibran kemudian baru wakil wali kota,” tuturnya.
“Human error bisa kena siapapun, makanya saya kaget pas ditanya. Kalau salah saya pasti minta maaf kok,” sambungnya.
Sebelumnya, Bambang Pacul menjelaskan malam hari usai acara dilakukan pada Selasa (15/8), pihaknya langsung memanggil jajaran sekretaris untuk mengecek sebab ketidakhadiran Gibran.
Setelah dicek, baru diketahui bahwa undangan untuk Gibran tidak terkirim. Bambang Pacul mengatakan hal ini merupakan kesalahan dan kekeliruan DPD PDI Perjuangan.
“Baru emang ketauan, ternyata emang undangannya nggak terkirim. Jadi itu kesalahan kami. DPD keliru, tentu orang keliru, ya namanya orang keliru minta maaf,” katanya.
Ia mengaku akan menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Gibran. Menurutnya, kejadian ini murni karena human error.
“Pasti nanti akan ada permintaan maaf resmi, ini murni human error. Karena ini human error nanti kita akan minta maaf secara resmi, sekaligus mengantarkan undangan baru, supaya bener-bener hand to hand supaya tidak ada kesalahan lagi,” tuturnya.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam pertemuan kepala daerah dari PDIP se-Jawa Tengah, Selasa (15/8) malam. Ia tidak tahu menahu mengenai rapat koordinasi tersebut. Gibran mengaku tidak pernah mendapat undangan rapat koordinasi tersebut. “Aku malah ra ngerti ono konsolidasi (saya malah enggak tahu ada konsolidasi). Enggak ada undangan masuk,” katanya.
Dalam naskah undangan yang didapat CNNIndonesia.com, acara tersebut digelar di Hotel Padma, Semarang pukul 19.30 WIB.
Acara tersebut bertajuk “Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu 2024. Undangan ditandatangani Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto dan sekretarisnya, Sumanto.
Gibran memastikan dirinya akan datang jika mendapat undangan. Ia menduga konsolidasi tersebut hanya melibatkan kader-kader senior PDIP.
“Mungkin yang senior-senior yang diundang. Enggak tahu saya. Kalau diundang kan saya pasti datang,” katanya.
Sebagai kader PDIP yang menjabat Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak tersinggung dirinya tak dilibatkan dalam acara tersebut.
“Lha, kenapa (tersinggung). Ya ndak apa-apa. Mungkin yang diundang yang senior-senior. Yang ingusan enggak diundang,” katanya.
Saat itu Gibran justru menghadiri acara Grand Final Pemilihan Putra-Putri Solo 2023 di Lokananta.
Sebelumnya, ia mendatangi Kantor Sementara DPC PDIP di Pucangsawit untuk bertemu dengan FX Hadi Rudyatmo. Namun dalam pertemuan dengan Rudy sama sekali tidak disinggung tentang konsolidasi kepala daerah di Semarang.
“Membahas acara tanggal 19 besok tentang tiga pilar lah, biasa,” katanya.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan Gibran diundang dalam rapat konsolidasi itu namun ia belum bisa memastikan.
“Wali Kota Solo mas Gibran seharusnya diundang, nanti saya cek Sekretariat. Tapi pasti diundang lah, Wakilnya datang. Kalau Gubernur Jawa Tengah, kan lagi di Jakarta,” ujar Ketua DPD PDI-P Jateng Bambang Wuryanto usai acara.
Menjelang Pemilihan Umum 2024, banyak bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Kota Tangerang Selatan yang dinyatakan gugur. Ada 92 bacaleg gagal jadi kontestan Pemilu 2024 karena tidak masuk dalam daftar caleg sementara (DCS). Kepala Divisi Teknis KPU Kota Tangerang Selatan Ajad Sudrajat mengatakan 92 bacaleg itu tidak memenuhi syarat (TMS) dalam penetapan DCS. Walhasil, dari 794 Bacaleg, hanya 702 yang memenuhi syarat masuk DCS. “Yang TMS, sebarannya banyak yah. Jadi bacaleg yang tidak memperbaiki dokumen, menyebabkan menjadi TMS. TMS laki-laki dan perempuan ada,” kata Ajat.
Setelah DCS diumumkan, KPU Tangsel akan membuka tanggapan masyarakat mengenai bacaleg yang masuk dalam DCS. Masyarakat bisa memberikan tanggapan selama 10 hari ke depan hingga 28 Agustus mendatang. Koordinator Divisi Teknis KPU Kota Tangerang, Rustana Hasan mengatakan, dari 763 bacaleg, 85 orang dinyatakan gugur dan satu lainnya mengundurkan diri.
Gerakan simpul relawan DPD Sobat Anies Putih Kabupaten Bengkalis Riau, patut mendapat acungan jempol. Mereka memasang banner Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rasyid Baswedan di sepanjang jalan Raya Pekanbaru – Bengkalis dengan harapan orang yang lewat bisa melihat banner besar itu.
Demikian dikatakan Ketua DPD Sobat Anies Putih Bengkalis Sulaiman. “Jarak Pekanbaru ke akhir daratan Bengkalis sekitar 200 Kilometer. Kami siapkan 100 banner. Jadi setiap dua kilometer ada terpasang sebuah banner, yang ditempatkan mencolok dan mudah dilihat orang.”
Dia mengatakan Bengkalis adalah kabupaten yang unik di Riau. Ibukotanya juga bernama Bengkalis terletak di Pulau Bengkalis, sementara sebagian besarnya wilayah berada di daratan Pulau Sumatera.
“Kami orang Bengkalis kalau mau ke Pekanbaru harus menyeberang dulu naik perahu setelah itu baru naik mobil menuju Pekabaru,” kata Sulaiman. Sulaiman menuturkan 100 banner itu saat ini sedang dipasang. Dibuat secara sukarela dengan biaya dari kantong sendiri. Kemudian mengerahkan relawan untuk memasangnya. Ada dinamika kepuasan, kebahagiaan, dan semangat tersendiri ketika memasangnya di pinggir jalan.
“Posisi tempat pasang pun kami yang mengatur agar mudah terlihat dari jarak yang cukup jauh,” kata Ustadz yang cukup berpengaruh di Bengkalis itu.
Kata dia, banner tersebut bertuliskan “Presiden 2024 Adalah Anies” yang ditambahkan dengan logo tiga partai pengusung yaitu Partai NasDem, Demokrat dan PKS.
Menurut Sulaiman dengan cara melakukan penyebaran banner tersebut menjadi gerakan yang paling ampuh untuk mendukung Capres Anies Baswedan sekaligus mengenalkan Anies Baswedan ke warga.
Dia menambahkan usaha pemasangan bannner ini akan membuat nama Anies semakin populer di Bengkalis.
“Kita harapkan gerakan perubahan ini akan terus bergelombang dan membesar, sehingga tidak akan bisa dibendung lagi.
Untuk melaksanakan tugas itu, lanjutnya, para relawan setiap hari bergerak memasangkan banner dukungan ‘ Anies’ ke wilayah desa dan kelurahan di kabupaten Bengkalis. Disamping memasang banner di sepanjang jalan raya, relawan melakukan pemasangan banner itu di jalan menuju rumah warga.
Dia mengatakan harapan rakyat sangat besar Anies terpilih menjadi Presiden, kedepannya dapat memimpin gerakan Perubahan untuk rakyat.
“Yaitu perubahan untuk menuju keadaan yang lebh baik terutama dalam bidang kesejahteraan dan keadilan. Kita juga berharap adanya pemerataan. Tidak seperti sekarang ini, hanya dinikmat oleh pejabat dan orang-orang yang menyuap pejabat,” kata Sulaiman.
Sebanyak 98 pengacara mengajukan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta syarat usia capres/cawapres diubah dari tidak terbatas diubah menjadi maksimal 70 tahun. Sebanyak 98 pengacara bernaung dalam wadah Aliansi ’98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Gugatan itu didaftarkan ke MK siang ini.
“Untuk itu, pada hari ini, 18 Agustus 2023, bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi, merupakan hari yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya dinamakan sebagai Jum’at Glory,” demikian keterangan pers Aliansi ’98 yang didapat detikcom.
Sebab, Aliansi ’98 mengajukan permohonan judicial review UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) Pasal 169 huruf (d) dan (q) terhadap UUD 1945. Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf dan dan q, yang berbunyi:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
q. berusia paling rendah 40 tahun
Terkait tindak pidana berat lainnya, Aliansi ’98 menyatakan perlu diperjelas MK.
“Kami melihat UU Pemilihan Umum, yaitu pada pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, belum mencakup semua hal tersebut,” katanya.
Seharusnya, kata Aliansi ’98, pasal 169 yang mengatur tentang persyaratan tersebut menjadi benteng awal negara memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia.
“Dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya,” ujarnya.
Adapun soal usia capres/cawapres, Aliansi ’98 membandingkan dengan sejumlah jabatan lain. Yaitu:
1. Usia Hakim konstitusi maksimal adalah 70 tahun.
2. Usia Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun.
3. Usia Wakil Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun.
4. Usia hakim agung maksimal berusia 70 tahun.
5. Usia anggota Komisi Yudisial (KY) maksimal 68 tahun.
6. Usia Ketua BPK maksimal 67 tahun.
8. usia anggota BPK maksimal 67 tahun.
“Memiliki presiden yang mempunyai kemampuan secara fisik, psikologis, dan moral yang stabil (secara rohani dan jasmani) sehingga presiden yang terpilih merupakan sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerjanya. Untuk itu, batas usia maksimal calon presiden pada Pemilu 2024 harus negara (melalui Mahkamah Konstitusi) tetapkan dengan ketentuan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan presiden,” tegasnya.
Pemohon menyatakan gugatannya itu sejalan dengan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung demokrasi (the protector of democracy), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights).
“Dan pengawal ideologi negara (the guardian of state ideology),” pungkasnya.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB heran dengan laporan terhadap bakal capres Prabowo Subianto gegara deklarasi di Museum Naskah Proklamasi. PKB yakin Prabowo Subianto tidak melanggar karena acara itu bukan deklarasi atau kampanye.
“Saya yakin acara itu bukan pelanggaran Pemilu, tidak usah Baper, Itu bukan acara deklarasi apalagi kampanye cuma konferensi pers biasa yang dihadiri tiga Ketum Parpol yang kebetulan statusnya menteri Kabinet, tidak mengundang massa dan tidak ada kampanye,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid.
“Itu acara untuk pendidikan politik bagi masyarakat agar paham dinamika politik yang terjadi,” lanjutnya.
Anggota Komisi III DPR ini lalu mengungkit deklarasi Ganjar Pranowo di Batutulis Bogor. Dia menyebut deklarasi itu bahkan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Coba diingat, ketika acara deklarasi Pak Ganjar di Bogor, Presiden Jokowi ikut hadir, kenapa mereka diam saja tidak bicara simbol dan fasilitas negara. Lupa ya?” ujar Jazilul.
Senada dengan Jazilul, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga heran lantaran deklarasi Prabowo dipersoalkan. Dia menyebut jika memang melanggar, harusnya pengelola tempat tersebut tidak memberikan izin.
“Saya tidak paham pastinya seperti apa, tapi kalau memang melanggar, harusnya pengelola tidak memberi izin,” ujarnya.
Karena itu lah, Daniel Johan meminta agar pengelola juga dipertanyakan terkait deklarasi tersebut. Dia juga menilai semangat Prabowo saat itu sebetulnya untuk mengekspresikan semangat kebangsaan.
“Jadi pengelola perlu memberi penjelasan, sementara pihak prabowo semangatnya adalah ekspresi dari semangat kebangsaan, sebagai langkah awal yang mampu membawa harapan bagi masa depan Indonesia,” tutur dia.
