STRATEGIC ASSESSMENT. Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI) membuat laporan atau aduan ke Bawaslu RI, Jakarta Pusat (Jakpus). Hal ini mengenai Museum Naskah Proklamasi menjadi tempat deklarasi koalisi Capres Prabowo Subianto. Kuasa Hukum MPMI sekaligus Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing mengatakan pihaknya diminta MPMI untuk mengukuhkan laporan ke Bawaslu. Hal ini mengenai adanya dugaan pelanggaran penggunaan museum untuk kegiatan politik.
“Kami mengacu pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum itu sebetulnya sudah dibuat batasan-batasan bagaimana pembuatan museum dan itu sudah dibuat supaya tidak berkelindan dengan kepentingan parpol dan sudah diatur,” ujar Tobing kepada wartawan di Bawaslu RI, Jakpus.
“Jadi makanya kita menyoroti deklarasi yang dilakukan oleh para pendukung Prabowo kemarin, pencapresan beliau, kita melihat ada sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Khususnya di pasal 39 ayat 2 poin e itu berbunyi tentang kerja sama sudah jelas bunyinya, bahwa kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Tidak merusak koleksi, tidak mengomersialkan koleksi dan tidak menggunakan untuk kepentingan politik tertentu. Itu jelas ditulis di bawahnya,” lanjutnya.
Tobing mengatakan pada pasal 55 tentang peran serta setiap orang untuk museum, bahwa masyarakat umum atau adat dilakukan secara sukarela dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, dan atau kepentingan politik tertentu. Dia menilai acara deklarasi Prabowo merupakan kegiatan politik memiliki kepentingan politik tertentu.
“Acara deklarasi dukungan partai Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto pada hari minggu tanggal 13 kemarin merupakan kegiatan politik kepartaian memiliki kepentingan politik tertentu. Pada acara itu dihadiri oleh 4 Ketum partai dan Sekjen, diantaranya Gerindra, PKB, Golkar dan PAN,” ungkapnya.
Tobing menyampaikan pihaknya juga menghubungkan dengan pasal 280 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang penggunaan fasilitas negara. Dia menilai adanya 3 orang menteri dalam deklarasi Prabowo yaitu Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengabaikan dan seharusnya mengetahui tentang larangan atau peraturan pemerintah.
“Makanya di situ juga kami hubungkan dengan pasal 280 UU 7/2017 tentang penggunaan fasilitas negara. Di situ ada 3 orang menteri yang jelas-jelas harusnya mengetahui larangan-larangan tentang peraturan pemerintah tadi tapi ternyata mereka mengabaikan itu. Kemudian, ketika kami mendapat telpon dari teman-teman pencinta museum ini kami menanggapi secara edukasi, apasih sebetulnya tentang peraturan pemerintah itu dan apa sih sebenaranya tidak menggunakan fasilitas pemerintah tersebut,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Tobing mengatakan pihaknya meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu pada peristiwa deklarasi tersebut. Dia meminta Bawaslu untuk memeriksa secara adil meski ada 3 Menteri pada deklarasi tersebut.
Laporan ini diketahui diterima Bawaslu dengan nomor laporan 008/LP/PL/RI/00.00/VIII/2023. Beberapa barang bukti diserahkan, salah satunya yaitu video deklarasi capres.
“Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita, kita menganggap itu patut diduga itu merupakan suatu pelanggaran yang harus kita tindaklanjuti. Karena itu teman-teman dari masyarakat pecinta museum meminta dengan ini kami mewakili mereka meminta Bawaslu untuk mengusut dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan kubu Prabowo Subianto,” jelasnya.
“Jadi kami secara serius meminta Bawaslu untuk melakukan penyelidikan secara tuntas dan minta mereka berani untuk memeriksa secara adil melakukan pengusutan secara adil walaupun di situ ada petinggi negara yaitu 3 orang menteri yakni Pak Prabowo sebagai Menhan, Airlangga sebagai Menko, dan Zulhas Mendag,” tambahnya.
Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merangsek naik ke urutan ketiga menurut hasil survei Voxpol Center Research and Consulting. Survei dilakukan pada 24 Juli – 2 Agustus.
Hasil survei itu menyatakan elektabilitas PKS sebesar 8,5 persen. Berada di urutan ketiga setelah Gerindra dan PDIP. PKS memiliki pendukung paling banyak di Sumatera (10,4 persen) DKI Jakarta dan Banten (14,4 persen). PKS meraup pendukung terbanyak di tiga wilayah itu dibanding daerah lainnya. Berikut elektabilitas partai-partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan hasil survei Voxpol Center Research and Consulting : Gerindra 25,7 persen, PDIP 22,6 persen, PKS 8,5 persen, NasDem 7,6 persen, PKB 6,0 persen, Golkar 4,3 persen, Demokrat 4,2 persen, PAN 2,5 persen, Perindo 2,4 persen, PPP 1,6 persen, Gelora 0,7 persen, Hanura 0,7 persen, PSI 0,3 persen, Ummat 0,3 persen, Buruh 0,2 persen, Garuda 0,2 persen, PKN 0,0 persen, tidak menjawab 12,1 persen.
Survei ini melibatkan 1.200 orang. Margin of error ada di angka 2,83 persen. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan responden berasal dari 34 provinsi.
“Setiap responden terpilih diwawancarai secara mendalam dengan metode tatap muka, yang dilakukan periode 24 Juli-2 Agustus 2023,” ucap Pangi lewat keterangan tertulis, Selasa (15/8).
Hasil riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1-8 Juli juga menempatkan PKS di urutan ketiga.
Dalam survei LSI, elektabilitas tertinggi dimiliki PDIP dengan 23,7 persen. Diikuti Gerindra 14,2 persen, PKS 6,2 persen dan Golkar 6,0 persen.
Survei melibatkan 1.242 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan screening.
Sementara itu, dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Juni, PKS belum mencapai urutan ketiga.
Elektabilitas PKS baru mencapai 5,2 persen. Berada di bawah PDIP 25,3 persen, Gerindra 13,6 persen, Golkar 9,2 persen, PKB 7,0 persen, dan Demokrat 6,5 persen.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan 20-24 Juni lalu dengan melibatkan 1.220 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Bacapres dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP) Anies Baswedan disebut dekat dengan organisasi terlarang Front Pembela Islam (FPI) dan Habib Rizieq Shihab. Pasalnya, FPI diketahui turut andil memenangkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Lantas, Anies ditanyai soal apakah bakal mendukung FPI jika terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024. Merespons hal itu, Anies mengaku dekat dengan semua organisasi berbasis agama apapun yang ada di Jakarta.
“Saya dekat dengan semua organisasi yang ada di Jakarta. Baik yang berbasis agama islam, kristen, hindu, budha, semua saya jangkau,” kata Anies di acara Desak Anies di Pos Bloc, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Menurut Anies, ketika maju pada Pilgub DKI 2017, dia bahkan sowan ke tokoh-tokoh agama yang ada di DKI Jakarta. Anies pun tak menampik kunjungannya ke FPI memang mendapat sorotan yang besar.
“Ketika periode kampanye 2016-2017, saya mengunjungi tokoh-tokoh agama semuanya. Tapi hanya kunjungan ke FPI yang menjadi berita luar biasa. Ketika sudah bertemu dengan komunitas Nasrani, Hindu, Komunitas Budha, itu tidak menjadi eksposure yang besar,” jelas dia.
Lebih lanjut, Anies menyebut saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dia juga mendukung semua organisasi yang memiliki legalitas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu, ujar Anies, sudah menjadi tugas seorang gubernur untuk memastikan kesetaraan bagi warganya.
“Bukan saya pribadi, tapi gubernur. Tugas gubernur adalah berkomunikasi dengan semua, memfasilitasi semua dan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dalam membuat kebijakan. Tidak berat sebelah, untuk semua kelompok, baik agama, etnis,” ucap Anies.
Media asing terus menyoroti pemilihan umum presiden (pilpres) RI. Nama-nama bakal calon presiden (capres) juga disebut. Terbaru, pemberitaan tentang polling capres juga dibuat. Dituliskan bagaimana Prabowo Subianto jauh lebih unggul dibandingkan dua rivalnya, Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan.
Ini setidaknya dimuat media Malaysia, The Star. Media tersebut memuat sosok Menteri Pertahanan (Menhan) itu unggul dalam survei di artikel berjudul ‘Defence Minister Prabowo is main contender six months ahead of polls’.
“Prabowo Subianto telah menerima dukungan dari hampir setengah dari sembilan partai politik di DPR, menempatkannya di atas dua kandidat lainnya dalam pemilihan presiden lima tahunan Indonesia yang dijadwalkan pada Februari 2024,” muatnya dikutip CNBC Indonesia.
“Partai pendukung pencalonan Prabowo menguasai 46% kursi DPR,” tambahnya. Dimuat pula bagaimana dua kandidat lain berada setelah Prabowo. Di mana mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat 28% suara sementara Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memperoleh dukungan 26%.
Hal sama juga dimuat media asal Jepang, Nikkei Asia. Dituliskan bagaimana kalangan muda yang cenderung memilih Prabowo lewat artikel berjudul ‘Jokowi’s ex-rival gains ground in Indonesia presidential race’.
Nikkei melaporkan hasil survei lembaga survei lokal LSI bulan lalu, di mana 35,8% responden menyatakan lebih memilih Prabowo, naik 5,5 poin persentase dari jajak pendapat sebelumnya pada April. Sedangkan Ganjar menjadi pilihan 32,2% responden, naik 5,3 poin dan Anies berada di 21,4%, turun 3,9 poin.
“Pengelompokan berdasarkan kelompok usia menunjukkan Prabowo semakin populer di kalangan pemilih muda. Dari responden berusia 21 tahun ke bawah, 46,5% menyukai Prabowo. Di antara usia 22 hingga 25 tahun, 39,1% adalah untuk menteri pertahanan, yang juga disukai oleh 39,5% dari usia 26 hingga 40 tahun,” tulis Nikkei.
Media ini juga menggarisbawahi bagaimana Prabowo menggaet para pemilih muda. Salah satunya lewat kunjungan Prabowo ke salah satu restoran mie populer dan menggunggahnya di Instagram pribadi.
“Di sana ia berinteraksi dengan orang-orang muda di sekitar meja dan berfoto selfie dengan staf dan pengemudi ojok online,” muatnya.
“Dengan jabatan tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menampilkan dirinya sebagai pilihan populer di antara semakin banyak pemilih muda sebelum rakyat Indonesia memilih presiden berikutnya,” tulis Nikkei.
“Setelah gagal dalam dua tawaran terakhirnya untuk pekerjaan itu, pria berusia 71 tahun itu kali ini menjangkau pemilih muda di negara terpadat keempat di dunia,” tambah media itu lagi.
Nikkei juga menyebut banyak dari 114 juta penduduk muda di Indonesia sebenarnya lahir setelah tiga dekade kediktatoran Presiden Suharto berakhir pada tahun 1998. Kemudian media itu menggaitkan Prabowo dengan pemimpin rezim orde baru (orba itu).
“Pada 1990-an, Prabowo adalah komandan pasukan khusus negara di bawah Soeharto, ayah mertuanya saat itu. Ia diduga terlibat dalam penindasan Suharto terhadap gerakan pro-demokrasi,” kata media itu lagi.
Wakil Ketua Partai Demokrat Benny K Harman tak merisaukan koalisi ‘gemuk’ pendukung capres Prabowo Subianto dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Ia tetap yakin Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres masih memiliki peluang besar untuk menang.
Benny mengenang Pilpres 2004 era kemenangan Presiden ke-6 Indonesia sekaligus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu SBY dan Jusuf Kalla (JK) juga didukung oleh sedikit partai. Namun, pasangan tersebut berhasil memenangkan pertarungan.
“Saya yakin biasanya yang ramping itu selalu mengalahkan yang gemuk. Apalagi kalau obesitas,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Benny menilai KPP yang berisikan tiga partai pendukung Anies yakni Demokrat, PKS, dan NasDem sudah cukup dan 100 persen mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia lantas beranggapan peluang kemenangan Anies masih besar lantaran menurutnya 60 persen masyarakat Indonesia kini menginginkan perubahan.
Benny juga menyampaikan saat ini Anies dan KPP masih fokus mempersiapkan untuk deklarasi cawapres. Namun demikian, ia juga menilai tidak ada urgensi untuk mendesak Anies segera mengumumkan calon pendampingnya itu.
“Tunggu dulu waktunya yang baik, waktu yang pas, waktu yang tepat. Kita kan mesti ngintip-ngintip dulu tetangga juga kan?. Apa urgensinya cepat-cepat, nanti dulu aja, pasti akan diumumkan juga,” ujarnya.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam pertemuan kepala daerah dari PDIP se-Jawa Tengah. Ia tidak tahu menahu mengenai rapat koordinasi tersebut. Gibran mengaku tidak pernah mendapat undangan rapat koordinasi tersebut. “Aku malah ra ngerti ono konsolidasi (saya malah enggak tahu ada konsolidasi). Enggak ada undangan masuk,” katanya.
Dalam naskah undangan yang didapat CNNIndonesia.com, acara tersebut digelar di Hotel Padma, Semarang pukul 19.30 WIB.
Acara tersebut bertajuk “Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu 2024. Undangan ditandatangani Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto dan sekretarisnya, Sumanto.
Gibran memastikan dirinya akan datang jika mendapat undangan. Ia menduga konsolidasi tersebut hanya melibatkan kader-kader senior PDIP.
“Mungkin yang senior-senior yang diundang. Enggak tahu saya. Kalau diundang kan saya pasti datang,” katanya.
Sebagai kader PDIP yang menjabat Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak tersinggung dirinya tak dilibatkan dalam acara tersebut.
“Lha, kenapa (tersinggung). Ya ndak apa-apa. Mungkin yang diundang yang senior-senior. Yang ingusan enggak diundang,” katanya.
Saat itu Gibran justru menghadiri acara Grand Final Pemilihan Putra-Putri Solo 2023 di Lokananta. Sebelumnya, ia mendatangi Kantor Sementara DPC PDIP di Pucangsawit untuk bertemu dengan FX Hadi Rudyatmo. Namun dalam pertemuan dengan Rudy sama sekali tidak disinggung tentang konsolidasi kepala daerah di Semarang.
“Membahas acara tanggal 19 besok tentang tiga pilar lah, biasa,” katanya.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan Gibran diundang dalam rapat konsolidasi itu namun ia belum bisa memastikan.
“Wali Kota Solo mas Gibran seharusnya diundang, nanti saya cek Sekretariat. Tapi pasti diundang lah, Wakilnya datang. Kalau Gubernur Jawa Tengah, kan lagi di Jakarta,” ujar Ketua DPD PDI-P Jateng Bambang Wuryanto usai acara.
